JAKARTA - Ikatan Notaris Indonesia (INI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 pada hari ini. Perayaan ini momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta meneguhkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang berintegritas kepada masyarakat.

Mengusung semangat kebersamaan, rangkaian peringatan HUT ke-118 INI telah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

Kegiatan yang melibatkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, mendorong kolaborasi, sekaligus menumbuhkan semangat berkarya di lingkungan organisasi.

Seluruh rangkaian peringatan tersebut akan mencapai puncaknya pada penyelenggaraan Notarace yang akan dilaksanakan pada Minggu, 26 Juli 2026. Selain menjadi ajang kebersamaan keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia, kegiatan ini juga akan menjadi momen pengumuman para pemenang berbagai kompetisi dalam rangka HUT ke-118.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah mengatakan, peringatan hari jadi organisasi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat nilai-nilai yang menjadi fondasi profesi notaris.

"Usia 118 tahun mengajarkan kepada kita bahwa sebuah organisasi yang besar bukanlah organisasi yang tidak pernah menghadapi dinamika, melainkan organisasi yang mampu kembali menyatukan langkah,” kata Irfan di Kantor PP INI Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Menurut Irfan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun tujuan organisasi tetap satu yakni menjaga kehormatan profesi notaris melalui satu-satunya organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

“Saya mengajak seluruh anggota untuk kembali melangkah bersama. Sebab semakin cepat kita kembali bersatu, semakin besar pula manfaat yang dapat kita berikan bagi profesi, masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PP INI Risbert Sulini Soeleiman menegaskan, usia 118 tahun menjadi bukti perjalanan panjang organisasi dalam menjaga eksistensi profesi notaris di Indonesia. Sulini mengatakan perjalanan INI sejak berdiri pada 1908 hingga memasuki era digital pada 2026 menunjukkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kehormatan profesi.

"Usia 118 tahun bukan sekadar angka. Ini menjadi bukti bahwa organisasi telah melewati berbagai tantangan dan terus menjaga martabat serta kehormatan profesi notaris," ujarnya.

Menurut Risbert, tantangan profesi notaris saat ini semakin kompleks, terutama seiring perkembangan teknologi digital, keterbukaan informasi, serta meningkatnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas notaris, termasuk melalui media sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Dewan Kehormatan Pusat menegaskan sejumlah komitmen organisasi, di antaranya memperkuat persatuan dan kekompakan keluarga besar INI, menegakkan kode etik sebagai sarana pembinaan anggota, serta mendorong lahirnya notaris yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Risbert menekankan penegakan kode etik bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, melainkan menjadi upaya pembinaan agar kehormatan profesi tetap terjaga.

Selain itu, seluruh anggota juga diajak mempertahankan INI sebagai satu-satunya rumah organisasi profesi notaris sekaligus terus meningkatkan pelayanan kepada anggota agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Ketua Panitia HUT ke-118 INI Wijayanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan peringatan HUT tahun ini. Wijayanti menjelaskan peringatan HUT ke-118 INI diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi kepada masyarakat sekaligus penghormatan terhadap sejarah panjang perjalanan Ikatan Notaris Indonesia," katanya.

Peringatan HUT ke-118 INI diharapkan semakin memperkuat solidaritas antaranggota, meningkatkan profesionalisme notaris, serta memperkokoh peran organisasi dalam menjaga integritas profesi di tengah tantangan era digital.

Peringatan May Day tahun ini seakan menjadi tonggak sejarah baru bagi pekerja transportasi online seperti pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo. Presiden Prabowo secara langsung mengumumkan di hadapan kaum pekerja bahwa ia telah mengesahkan potongan platform menjadi 8%. Pertanyaan selanjutnya, apakah potongan tersebut akan berdampak bagi pengemudi ojol?

Regulasi yang Bermasalah

Selama ini potongan platform diatur maksimal sebesar 20%. Khalayak umum beranggapan potongan ini berlaku untuk semua layanan yaitu pengantaran penumpang, barang dan makanan, baik yang menggunakan kendaraan roda dua atau lebih. Namun faktanya, potongan tersebut hanya berlaku untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua, yang diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk pengaturan pengantaran penumpang dengan kendaraan roda empat atau taksol, diatur dalam aturan yang berbeda oleh Kementerian Perhubungan. Sementara untuk pengantaran barang (kurir kargo) diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Mengapa ini terjadi? Karena peraturan mengenai ojol atau pekerja transportasi online dibiarkan pemerintah terpecah-pecah. Aturan hukum yang berserakan atau fragmentasi regulasi ini bukanlah semata akibat ketidakharmonisan kerja koordinatif antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Tapi lebih dari itu. Ia dibuat untuk mengaburkan persoalan sesungguhnya yang menjadi biang kerok permasalahan yaitu status pekerja dan hubungan kerja yang disembunyikan.

Fragmentasi regulasi itu menjadi celah untuk dimanfaatkan dalam mendukung kepentingan modal dalam memupuk profitnya dari hari ke hari. Perusahaan platform sedapat mungkin menghindar dari hukum ketenagakerjaan. Ini jelas tertulis di dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan platform dan pengemudi dengan menyatakan bahwa perjanjian kemitraan tidak bisa diinterpretasikan ke dalam hukum ketenagakerjaan.

Selain terpecah-pecah, peraturan terkait pekerja platform juga tidak diatur oleh pemerintah, alias diserahkan kepada mekanisme pasar. Misalnya terkait pengantaran barang yang termasuk ke dalam layanan pos komersial diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam aturan ini disebutkan bahwa tarif layanan pos komersial ditetapkan oleh penyelenggara pos artinya pihak swasta, bukan pemerintah.

Dengan adanya aturan di atas kertas tanpa campur tangan pemerintah, tarif dapat dipermainkan sedemikian rupa oleh perusahaan platform. Tarif yang tidak lagi di bawah kendali pemerintah, membuat terjadinya perang harga antara satu platform dengan platform lainnya. Platform menggunakan siasat mematok tarif lebih rendah dari pesaingnya, berlomba-lomba untuk memikat konsumen agar tidak berpaling ke platform lainnya.

Dampak terhadap Pengemudi

Akibat dari perang tarif ini membuat perusahaan platform menerapkan aturan sepihak yang membawa dampak luar biasa kepada setiap pengemudinya. Ini dimulai dari bagaimana platform menetapkan tarif murah dari setiap pengantaran yang dikerjakan oleh pengemudi ojol. Tarif yang berlaku saat ini tidak menghitung biaya perjalanan dari titik awal pengemudi mendapatkan notifikasi pesanan ke titik penjemputan penumpang atau barang. Jadi yang dihitung hanyalah dari titik penjemputan ke titik pengantaran akhir.

Sehingga pengemudi ojol diperas tenaga kerjanya karena pekerjaannya itu tidak dihargai sekaligus biaya operasional kerja yang tidak ditanggung perusahaan platform. Jadi dalam setiap pesanan yang dijalankan oleh pengemudi, platform mendapatkan dua keuntungan sekaligus yang berasal dari apropriasi upah kerja dan pengalihan biaya perusahaan yang dibebankan ke pengemudi ojol.

Demikian juga rincian tarif murah dan potongan yang saat ini terjadi sangat tidak adil karena perusahaan platform mengambil porsi potongan secara sepihak. Platform menetapkan porsi pendapatan kepada pengemudi ojol dengan terlebih dahulu mengambil bagiannya sendiri dengan cara memungut biaya aplikasi kepada konsumen. Setelah biaya aplikasi tersebut dikurangi dari tarif yang dibayarkan konsumen, barulah perusahaan menghitung potongan platform dengan pendapatan pengemudi. Sehingga pengemudi ojol mengalami dua kali kerugian, dari biaya aplikasi sepihak dan potongan platform.

Tidak cukup di situ, pengemudi ojol juga dirugikan oleh program atau skema perusahaan platform yang memprioritaskan pengemudi dalam mendapatkan pesanan (order). Namun, dengan biaya tambahan yang dibebankan kepada pengemudi.

Pengemudi terpaksa menjalankan skema tersebut karena tidak ada pilihan lain walaupun tampaknya program tersebut sifatnya pilihan sukarela. Karena bila tidak mengikuti program tersebut maka pengemudi menjadi kesulitan (anyep) untuk mendapatkan order dibandingkan dengan pengemudi yang mengikuti program.

Sebut saja berbagai nama program seperti fitur slot, hub, aceng (argo goceng), langganan gacor, program hemat dan lainnya. Semua skema ini membebankan biaya tambahan hingga Rp20.000 per hari di luar potongan platform 20% yang saat ini masih berjalan.

Situasi itulah yang menciptakan kondisi kerja rentan bagi pengemudi ojol dengan upah atau pendapatan di bawah standar upah minimum dan terpaksa bekerja dalam jam kerja yang panjang dan melelahkan. Beberapa survei menggambarkan nilai perolehan upah pengemudi ojol yang rendah seperti Survei Litbang Kompas tahun 2026 mencatat upah pengemudi sebesar Rp75.000-Rp100.000 per hari.

Kondisi ini tidak membaik bila melihat Survei Balitbang Kementerian Perhubungan tahun 2022 yang merilis upah pengemudi ojol rata-rata pendapatannya Rp50.000-Rp100.000 per hari.

Demikian juga jam kerja pengemudi ojol yang berada di atas standar 8 jam kerja yang ditemukan pada hasil survei seperti Survei IDEAS tahun 2023 yaitu 9-16 jam per hari dan Survei Litbang Kompas tahun ini yaitu 9-12 jam per hari.

Akomodasi Dalam Regulasi Ketenagakerjaan

Demi melindungi hak pengemudi ojol, taksol dan kurir, pemerintah berkewajiban untuk memanifestasikan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terkait kesejahteraan pengemudi, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak-hak pengemudi sebagai pekerja di dalam hukum ketenagakerjaan.

Untuk itu pengakuan pengemudi ojol sebagai pekerja, yang telah diinisiasi melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online, harus ditegaskan kembali dengan mendasarkan pada hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga tidak ada lagi model hubungan kerja yang ditutupi dengan hubungan kemitraan sebagai dalih perusahaan platform untuk tidak menjalankan kewajibannya memberikan hak pekerja kepada pengemudi ojol.

Karena sejatinya setiap pengemudi ojol memiliki hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Antara lain, untuk menikmati hak upah minimum layak, jam kerja 8 jam, waktu istirahat cukup, THR, cuti haid dan melahirkan, inklusi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak berserikat dan berunding.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan komisi aplikator menjadi 8% akan berlaku besok tanpa uji coba terlebih dahulu. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak bagi bisnis Maxim Indonesia dan InDrive yang selama ini telah menerapkan kebijakan tarif aplikasi rendah.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai persaingan industri tidak akan banyak berubah meski dua pemain terbesar, Gojek dan Grab, mengalami penurunan pendapatan akibat kebijakan tersebut.

Menurutnya, platform seperti Maxim yang selama ini unggul karena menawarkan komisi lebih rendah akan kehilangan salah satu keunggulan kompetitifnya. Di sisi lain, penurunan komisi akan berdampak langsung terhadap pendapatan platform.

“Baik Gojek maupun Grab pasti mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Kekuatan untuk bakar uang pun akan berkurang secara signifikan,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Huda memperkirakan perusahaan akan mulai mengurangi berbagai benefit non-tunai yang selama ini diberikan kepada mitra pengemudi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsekuensi yang wajar ketika pendapatan perusahaan menurun.

Dia juga menilai apabila perusahaan justru membebankan penurunan pendapatan melalui kenaikan tarif kepada konsumen, permintaan layanan berpotensi ikut menurun. “Maka, secara logis, menurunkan benefit non pendapatan ke mitra itu lebih masuk akal dilakukan oleh platform,” katanya.

Meski demikian, Huda memperkirakan tarif layanan tidak akan mengalami kenaikan karena Grab dan Gojek masih harus menjaga daya saing di tengah persaingan dengan platform lain.

“Penurunan komisi tidak akan diteruskan sebagai beban ke konsumen menurut saya karena berat untuk bersaing dengan tarif yang lebih rendah misalkan Maxim. Mereka tetap berkepentingan untuk menjaga pasarnya,” ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura. Menurutnya, kebijakan komisi 8% memang mengurangi salah satu keunggulan utama Maxim dan inDrive, tetapi persaingan tidak hanya ditentukan oleh besaran komisi.

Volume order, jumlah pengguna, kualitas layanan, hingga program insentif dinilai tetap menjadi faktor yang lebih menentukan.

“Jika Grab dan Gojek mampu menggabungkan komisi rendah dengan ekosistem yang besar, maka posisi mereka berpotensi semakin kuat,” kata Tesar saat dihubungi Bisnis, Senin (29/6/2026).

Tesar mengatakan pengemudi pada akhirnya akan mengejar pendapatan bersih, bukan sekadar besaran komisi. Karena itu, apabila komisi turun tetapi volume order tetap tinggi, Grab dan Gojek berpotensi kembali menjadi pilihan utama para mitra.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa penurunan komisi akan menekan pendapatan platform sehingga kemungkinan diimbangi melalui efisiensi, penyesuaian insentif, maupun strategi tarif.

“Kenaikan tarif dalam waktu dekat saya nilai kecil kemungkinannya, karena persaingan masih sangat ketat dan konsumen sensitif terhadap harga,” katanya.

Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja yang layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan acuan regulasi ini khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital.

“Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya konvensi ini untuk mewujudkan kerja layak di ekosistem digital,” ujar Yassierli.

Menurut dia, konvensi tersebut akan menjadi referensi penting dalam memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan.

“Berbagai kebijakan strategis terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja layak, penguatan jaminan sosial, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah merampungkan berbagai regulasi ketenagakerjaan strategis, termasuk menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia pun mengajak serikat pekerja/buruh untuk turut berkontribusi melalui masukan konkret agar regulasi yang disusun mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Jangan lupa berkontribusi terkait UU Ketenagakerjaan. Kami menunggu masukan-masukan, langkah-langkah konkret (serikat butuh) untuk sama-sama membangun negeri ini,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham atas laba tahun buku 2025. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Direktur MSIN, Rudy Hidayat menyampaikan perseroan telah mengusulkan penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sesuai hasil pembahasan dalam rapat. Menurutnya, sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan perusahaan dalam memperkuat permodalan serta mempercepat pengembangan usaha.

"Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sisa keuntungan akan dibukakan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana perseroan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha di seluruh lini bisnis," kata Rudy.

Dia menyatakan, keuntungan perseroan akan dialokasikan atau digunakan untuk meningkatkan produksi konten original. Hal ini menurutnya sangat penting untuk dilakukan guna mempercepat pertumbuhan platform digital.

Dalam usulannya, perseroan juga menetapkan Rp1 miliar dari laba bersih sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu, RUPST menyetujui pembagian bonus yang telah dianggarkan. Kewenangan untuk menentukan besaran bonus serta pelaksanaan pembagiannya diserahkan kepada Direksi Perseroan.

"Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan di mana kewenangan untuk menentukan mengenai besarannya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi perseroan," ucap Rudy.

RUPST juga memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan penggunaan laba tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.

"Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana tersebut di atas satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal," katanya.

Sepanjang tahun buku 2025, MSIN membukukan kinerja keuangan yang positif dengan pendapatan mencapai Rp3,8 triliun atau tumbuh 18 persen secara tahunan. Sementara itu, laba bersih perseroan melonjak 140 persen menjadi Rp985 miliar, didorong pertumbuhan bisnis di seluruh segmen usaha serta efisiensi biaya operasional.

Editor: Reza Fajri

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah semakin pesatnya transformasi teknologidigital, banyak perusahaan telah mengadopsi berbagai aplikasi untuk mendukung operasional sehari-hari.

Hanya saja, penggunaan banyak tools tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas.

Komunikasi masih tersebar di berbagai platform, dokumen sulit ditemukan, proses persetujuan memerlukan tindak lanjut berulang, sementara laporan kerja belum dapat dipantau secara real-time.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan perusahaan saat ini bukan lagi sekadar memiliki teknologi, melainkan bagaimana membangun sistem kerja yang saling terhubung.

Tanpa integrasi yang baik, informasi mudah terfragmentasi antar departemen, koordinasi menjadi kurang efektif, dan proses pengambilan keputusan sering kali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap data yang aktual.

Menjawab kebutuhan tersebut, Virtuenet by Prasetia akan hadir sebagai exhibitor bersama Lark dalam ajang B2B Tech Asia Indonesia 2026 yang berlangsung pada 1-2 Juli 2026 di AXA Tower, Kuningan City Grand Ballroom P7, Jakarta.

Pameran ini menjadi wadah bagi penyedia solusi teknologi untuk bertemu dengan para decision maker, business leader, dan profesional dari berbagai sektor industri.

Melalui kehadirannya di acara ini, Virtuenet by Prasetia akan memperkenalkan Lark sebagai platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan kerja dalam satu ekosistem, mulai dari chat, meeting, calendar, dokumen, approval workflow, project management, hingga database kerja.

Pendekatan terintegrasi tersebut membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada banyak aplikasi terpisah, menyederhanakan alur kerja lintas divisi, serta meningkatkan visibilitas terhadap setiap proses yang sedang berjalan.

Dengan sistem kerja yang lebih terpusat, perusahaan dapat mempercepat eksekusi, memperkuat kolaborasi, dan menciptakan operasional yang lebih transparan.

Selama pameran berlangsung, tim Virtuenet by Prasetia juga membuka kesempatan bagi para pengunjung untuk berdiskusi langsung mengenai tantangan operasional yang dihadapi perusahaan masing-masing.

Sesi konsultasi ini akan membahas bagaimana Lark dapat membantu membangun workflow yang lebih efektif, mempercepat proses approval, meningkatkan kolaborasi antartim, serta menghadirkan visibilitas kerja yang lebih baik bagi manajemen.

"Banyak perusahaan sudah berinvestasi di berbagai tools digital, tetapi masih menghadapi tantangan seperti silo informasi, proses kerja yang lambat, hingga pengambilan keputusan yang belum didukung data real-time. Melalui pendekatan implementasi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan, kami ingin membantu menutup kesenjangan tersebut," kata Reza Effendi, General Manager of Sales Virtuenet by Prasetia.

Partisipasi Virtuenet by Prasetia dalam B2B Tech Asia Indonesia 2026 merupakan kesempatan untuk memperkenalkan bahwa platform Lark tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem operasional yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut B2B Tech Asia Indonesia 2026, Virtuenet by Prasetia juga menghadirkan program spesial sepanjang Juli bagi perusahaan yang ingin mulai mengeksplorasi Lark sebagai solusi kolaborasi dan produktivitas bisnis.

Bagi perusahaan yang akan menghadiri B2B Tech Asia Indonesia 2026, booth Virtuenet by Prasetia dapat menjadi destinasi untuk berkonsultasi mengenai tantangan operasional, melihat langsung implementasi Lark dalam mendukung kebutuhan kerja modern, sekaligus memperoleh informasi mengenai berbagai program khusus yang tersedia selama periode promosi.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) mendorong pengurus Rohani Islam (Rohis) jadi penggerak literasi syariah di ruang digital. Pasalnya, Rohis memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Training of Trainer (ToT) Youth Content Creator Rohis Indonesia yang digelar di Badung, Bali, pada 23–25 Juni 2026.

Program kolaborasi Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia ini diikuti pengurus Rohani Islam (Rohis) SMA dan SMK dari 34 provinsi di Indonesia.

Para peserta memperoleh penguatan kepemimpinan, literasi digital, ekonomi dan keuangan syariah, serta keterampilan memproduksi konten media sosial yang kreatif dan edukatif.

Direktur Pendidikan Agama Islam (Kemenag) M. Munir, menegaskan pengurus Rohis memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Karena itu, mereka perlu didorong untuk tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah, tetapi juga mampu hadir di ruang digital sebagai penyebar nilai-nilai Islam yang moderat, inspiratif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

"Pengurus Rohis harus menjadi agent of change, agent of development, dan agent of control. Mereka harus mampu menjadi agen perubahan yang positif, terus mengembangkan kapasitas diri, serta mampu memberikan kontrol terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial," ujar Munir, Jumat (26/6/2026).

Lihat video: Rawan Penyelewengan Dana Zakat, Kemenag Larang Baznas Buat Aturan Sendiri

Menurut Munir, penguasaan ruang digital menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda saat ini. Di tengah derasnya arus informasi dan beragam narasi yang beredar di media sosial, siswa Rohis perlu memiliki kemampuan komunikasi digital yang baik agar dapat menghadirkan konten keislaman yang mencerahkan, menyejukkan, dan memberikan solusi bagi masyarakat.

Selain itu, generasi muda juga perlu memahami perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari upaya membangun peradaban Islam yang maju dan berdaya saing.

"Melalui pemahaman yang baik, pengurus Rohis diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi yang bermanfaat kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar," ucapnya.

Deputi Direktur DEKS Bank Indonesia, Moh. Nuryazidi, menyampaikan bahwa berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report terkini, industri ekonomi syariah Indonesia menempati peringkat keempat dunia setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

"Capaian tersebut didukung oleh kuatnya sektor modest fashion, makanan halal, serta media dan rekreasi halal," katanya.

Menurut Nuryazidi, generasi muda memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional melalui peningkatan literasi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang efektif dan dekat dengan kehidupan generasi muda.

"Sekarang kekuatan itu bukan cuma di perusahaan besar atau pemerintah, tapi juga ada di media sosial kalian. Satu konten yang kalian bikin bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Dan itu bisa jadi pintu buat orang lain mulai mengerti ekonomi syariah. Karena kalau literasi meningkat, efeknya besar sekali: masyarakat bisa naik level dari cuma beli, jadi bikin; dari ikut tren, jadi pencipta tren," ujarnya.

Nuryazidi menambahkan pengurus Rohis memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak literasi ekonomi dan keuangan syariah di kalangan pelajar. Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan pemanfaatan teknologi digital secara kreatif, mereka dapat membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai gaya hidup halal, kewirausahaan syariah, serta berbagai peluang yang tersedia dalam industri halal nasional.

Kerja sama Kementerian Agama dan Bank Indonesia ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki kepemimpinan kuat, literasi digital yang memadai, serta pemahaman ekonomi syariah yang baik.

Melalui berbagai materi yang diberikan, peserta didorong untuk menjadi kreator konten yang mampu mengemas pesan-pesan keislaman dan literasi syariah dalam format yang menarik dan mudah diterima oleh generasi muda.

Pelatihan ini juga menjadi wadah bagi pengurus Rohis dari seluruh Indonesia untuk memperluas jejaring, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka. Pertemuan lintas daerah tersebut diharapkan dapat melahirkan kolaborasi yang semakin memperkuat peran Rohis sebagai organisasi pelajar yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selama tiga hari pelatihan, peserta memperoleh pembekalan mengenai kepemimpinan di era digital, strategi komunikasi publik, pengelolaan media sosial, ekonomi dan keuangan syariah, halal lifestyle, tren digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam produksi konten. Mereka juga mendapatkan kesempatan praktik langsung dengan membuat konten media sosial secara individu maupun kelompok.

Melalui program ini, Kementerian Agama dan Bank Indonesia berharap lahir generasi Rohis yang tidak hanya unggul dalam pemahaman keagamaan, tetapi juga memiliki kepemimpinan yang kuat, kecakapan digital, serta kesadaran untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat narasi keislaman yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi syariah di Indonesia.

"Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan era digital, sekaligus memperkuat peran Rohis sebagai motor penggerak kebaikan, inovasi, dan literasi syariah bagi generasi muda Indonesia."

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan transaksi digital yang dilakukan dalam platform monetisasi gim bisa perkuat ekspansi gim lokal ke global.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara platform monetisasi dan konten digital Coda dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Saya sangat mengapresiasi Coda yang membantu membukakan pintu karena ini adalah sistem plug-and-play jadi permainan apapun bisa masuk ke Coda, kemudian kita bisa akses ke pasar global," kata Irene di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kesempatan MoU ini juga akan membuka jalan bagi pengembang gim di Indonesia untuk bisa ekspansi karyanya ke ranah global melalui platform Coda.

Ia mengatakan platform pembayaran digital seperti Coda juga mampu mendatangkan keuntungan bagi negara yang datang dari industri kreatif khususnya gim.

"Apapun yang kita jual secara digital dan secara global, yang paling penting adalah adaptasi bagaimana kita bisa menerima keuntungan dari pelanggan potensial kita. Ini akan sangat sulit jika kita sebagai bisnis atau pengembang gim jika kita harus masuk ke negara demi negara untuk melihat bagaimana pembayaran bisa berdampak," kata Irene.

Irene mengatakan kolaborasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan private sector untuk mengembangkan industri gim, yang menurutnya Indonesia bukan hanya diisi oleh talenta gamers yang sudah menjuarai berbagai pertandingan tapi juga kreator gim yang jarang diketahui negara sendiri.

Ia mengatakan kementerian bersama dengan asosiasi terus mendorong pengembangan gim lokal untuk membuat konten yang menarik sesuai dengan genre pasar lokal.

Penandatanganan ini juga untuk memberikan pendalaman terkait pembuatan keputusan untuk membangun pengembang gim lokal agar bisa bersaing di industri internasional.

"Bersama sebagai negara, kita bisa lebih baik dalam mengalahkan seluruh dunia dengan permainan yang kita bangun karena saya percaya bahwa pengembang gim kita adalah top-notch," kata Irene.

Saat ini, Kementerian Ekraf terus melakukan aktivasi untuk memperkenalkan gim lokal seperti penempatan game corner di Bandara Terminal 2 dan 3 dan juga kolaborasi dengan hotel agar masyarakat bisa mengetahui permainan lokal baik digital maupun board game.

CEO Coda Shane Happach mengatakan Indonesia telah menjadi pasar yang potensial yang mana sekitar 20 persen pendapatan Coda datang dari pelanggan Indonesia.

Infrastruktur Coda juga akan mendukung komersialisasi yang bisa memaksimalkan 38 persen gim Indonesia di platform global.

"Kami telah membangun seksi untuk menemukan konten Indonesia yang bernama local favorites. Kami berharap untuk meningkatkan channel ini secara besar di masa depan yang termasuk sebagai bagian dari kolaborasi ini," kata Shane.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Merek kendaraan listrik asal China, Lepas, mulai memperkenalkan lebih dekat SUV listrik E4 EV kepada media di Tangerang, Rabu (24/6/2026). Model ini diproyeksikan menjadi salah satu produk utama Lepas untuk bersaing di pasar kendaraan listrik Indonesia yang semakin ramai.

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan E4 EV dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang kini tidak hanya mencari kendaraan dengan teknologi modern, melainkan juga kenyamanan dan desain yang sesuai dengan gaya hidup.

"Mobilitas saat ini bukan hanya soal berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan ruang personal," kata Temmy dalam pemaparannya

Lepas E4 EV dibangun menggunakan platform khusus kendaraan listrik bernama LEX Platform. Menurut dia, platform tersebut dirancang untuk menghadirkan keseimbangan antara performa, efisiensi energi, stabilitas, serta kenyamanan berkendara. Platform ini diklaim telah diuji di berbagai kondisi jalan dan iklim global sehingga dapat menjawab kebutuhan konsumen di banyak negara, termasuk Indonesia.

Product Manager Lepas Indonesia Lalu Indra Wirabhakti menjelaskan salah satu keunggulan platform tersebut adalah efisiensi ruang. Dengan dimensi yang relatif kompak, kendaraan tetap menawarkan ruang kabin yang lapang bagi penumpang.

"Fokus pengembangannya ada pada stabilitas kendaraan, ruang kabin yang luas, kenyamanan berkendara, dan efisiensi energi yang optimal," ujar Lalu.

Dari sisi ukuran, Lepas E4 EV memiliki panjang sekitar 4,4 meter, lebar 1,8 meter, dan jarak sumbu roda (wheelbase) 2.700 mm. Dimensi tersebut menempatkannya di segmen SUV kompak yang saat ini menjadi salah satu pasar paling kompetitif di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ramainya keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait pembatasan hingga penutupan toko di platform e-commerce memicu perdebatan mengenai transparansi kebijakan marketplace dan efektivitas mekanisme banding yang tersedia bagi seller.

Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan oleh sejumlah unggahan seller yang mengaku toko mereka ditutup secara tiba-tiba, dana hasil penjualan tidak dapat dicairkan, hingga mengalami kerugian akibat stok barang yang menumpuk. Meski demikian, pelaku industri menilai kasus-kasus tersebut perlu dilihat secara proporsional dan tidak serta-merta dianggap sebagai persoalan yang terjadi secara luas.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan pihaknya memahami adanya keluhan seller yang ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, hingga saat ini belum terdapat data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan tersebut terjadi secara masif di industri e-commerce nasional.

“Jumlah seller yang terdampak, penyebabnya, maupun detail kasusnya juga belum sepenuhnya jelas, sehingga perlu dilihat satu per satu,” kata Budi kepada Bisnis pada Senin (22/6/2026).

Menurut dia, setiap marketplace memiliki aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna. Karena itu, pembatasan maupun penutupan akun umumnya dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, mulai dari keamanan akun, dugaan pelanggaran aturan platform, penjualan produk yang dilarang, hingga aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Budi menilai transparansi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan antara platform dan seller.

Menurutnya, penjual perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan pembatasan atau penutupan akun, termasuk akses terhadap proses klarifikasi dan banding apabila merasa terdapat kekeliruan.

“Komunikasi yang baik akan membantu menjaga kepercayaan antara platform dan seller,” katanya.

Budi juga menepis anggapan yang mengaitkan ramainya kasus penutupan toko dengan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, belum terdapat indikasi kasus-kasus yang viral berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.

“Setahu kami, kebijakan terkait legalitas usaha juga masih mengedepankan proses penyesuaian, sosialisasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan besar hanya berdasarkan beberapa kasus yang viral di media sosial.

“Setiap kasus bisa memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga perlu dilihat secara proporsional,” kata Budi.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara platform dan seller menjadi kunci agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara jelas, transparan, dan adil bagi seluruh pihak.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberadaan mekanisme banding seharusnya dapat menjadi sarana bagi seller untuk memperoleh penjelasan atas tindakan yang diambil platform terhadap toko mereka.

Menurut Huda, apabila sebuah toko telah mengajukan banding hingga dua kali dan tetap ditolak, seharusnya platform dapat menjelaskan secara rinci bentuk pelanggaran yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.

“Ketika sudah ada mekanisme banding dan ditolak hingga dua kali seharusnya ada masalah serius terkait dengan toko penjual tersebut. Ini yang mesti diperjelas oleh platform ada pelanggaran apa,” kata Huda.

Dia menilai salah satu aspek yang kerap luput dari perhatian seller adalah kelengkapan persyaratan legalitas dan sertifikasi produk. Persyaratan tersebut dapat berupa NIB, izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal, hingga potensi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

“Semua aturan seharusnya jelas di awal tinggal bagaimana platform menjelaskan ketika banding,” ujarnya.

Huda juga menyoroti proses banding yang menurutnya sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dia menilai platform perlu menyediakan layanan pelanggan yang dapat menjelaskan secara rinci dugaan pelanggaran yang dilakukan seller.

“Pelanggaran terkait dengan scam penjualan biasanya susah dibuktikan,” katanya.

Huda menilai masih terdapat celah di platform e-commerce yang berpotensi dimanfaatkan oknum seller, antara lain melalui pesanan fiktif untuk memperoleh bonus penjualan maupun subsidi ongkos kirim. Selain itu, dia juga menyoroti praktik pemecahan transaksi (split bill) yang memungkinkan sebagian pembayaran dilakukan di luar platform.

“Maka sebaiknya, platform menerapkan langkah banding yang terbuka, tidak menggunakan AI serta menjelaskan secara rinci pelanggaran,” katanya.

Huda menegaskan platform seharusnya dapat membuktikan adanya pelanggaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Menurutnya, tantangan serupa berpotensi semakin sering muncul seiring makin ketatnya berbagai ketentuan terkait legalitas usaha, informasi asal produk, hingga sertifikasi. Karena itu, platform perlu menyiapkan mekanisme banding yang adil dan transparan, baik bagi seller maupun konsumen.

Di tengah perdebatan tersebut, sejumlah seller membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Salah satunya datang dari seorang penjual yang mengaku akun TikTok Shop miliknya tiba-tiba diblokir. Dalam unggahannya di Threads, seller tersebut mengaku mengalami kerugian hampir Rp100 juta karena sekitar 1.000 produk menumpuk di gudang. Dia juga menyebut dana hasil penjualan di TikTok Shop tidak dapat dicairkan meskipun seluruh pesanan telah diproses dan dikirim sesuai ketentuan platform.

“Tapi kenapa tiba-tiba ditutup tanpa peringatan dan tanpa solusi? Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan dari TikTok! #TikTokShop #SellerIndonesia,” tulis warganet.

Keluhan serupa disampaikan seller lain yang mengaku sempat mengalami penutupan toko. Namun, setelah melalui proses klarifikasi lebih lanjut, tokonya kembali dibuka karena tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dia menilai seller yang mengalami persoalan serupa sebaiknya mendatangi layanan pelanggan secara langsung sambil membawa data pendukung karena alasan penolakan banding sering kali tidak dijelaskan secara rinci.

“Contoh, tuduhannya Memanipulasi Subsidi Platform ternyata di Tokopedia Care adalah Orderan Fiktif dan akhirnya saya buktikan bahwa tidak melakukan hal tersebut,” kata warganet lainnya.

Sementara itu, seorang pelaku UMKM lainnya mengaku tidak dapat mencairkan dana lebih dari Rp6 juta setelah toko onlinenya di platform Shopee ditutup permanen. Selain kehilangan akses terhadap dana hasil penjualan, dia juga masih memiliki stok telur sekitar satu kuintal dan puluhan kilogram buah yang belum terjual. Menurut pengakuannya, total kerugian yang dialami mencapai lebih dari Rp10 juta.

“Total kerugian 10 juta lebih, rasanya lumayan berat untuk aku yang cuma UMKM ini,” kata warganet lain.

JAKARTA - Pematangan industri olahraga elektronik (esports) di Indonesia terus mendorong lahirnya berbagai turunan sektor ekonomi baru. Salah satu sektor yang kini mencatatkan volume perputaran kapital signifikan adalah pasar sekunder untuk aset tak berwujud berupa akun permainan komersial.

Mengakomodasi tingginya kebutuhan ekosistem tersebut, entitas bisnis HIDDEN SUPPLY resmi meluncurkan infrastruktur perantara perdagangan khusus untuk komoditas digital . Kehadiran platform ini diproyeksikan untuk mengisi kekosongan tata kelola pada pasar sekunder industri permainan daring di Tanah Air. Percepatan Implementasi 5G Jadi Kunci Daya Saing Ekonomi Digital

Selama beberapa tahun terakhir, aktivitas pemindahtanganan kepemilikan akun untuk judul permainan berskala besar seperti eFootball, Mobile Legends, dan Free Fire terus meningkat tajam. Meski demikian, mayoritas transaksi tersebut masih terkonsentrasi pada saluran komunikasi yang tidak dilengkapi dengan protokol pengawasan finansial.

Melalui sistem operasionalnya, HIDDEN SUPPLY bertindak sebagai lembaga perantara yang menyediakan ruang transaksi terstruktur bagi penjual dan pembeli. Fasilitas ini mengadopsi mekanisme bursa pertukaran guna memastikan setiap pemindahan aset tak berwujud berjalan secara sah dan tercatat di dalam sistem komputasi.

Manajemen HIDDEN SUPPLY memaparkan fasilitas pasar sekunder yang dikelola perusahaannya ditujukan untuk memberikan kepastian valuasi terhadap aset digital milik publik. Aset berupa akun permainan elektronik kini telah diakui sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi riil berdasarkan rekam jejak pencapaian di dalamnya.

”Infrastruktur kami dirancang secara spesifik untuk memfasilitasi likuidasi aset tak berwujud tersebut, sekaligus memastikan keamanan pertukaran nilai uang dengan hak akses digital," papar perwakilan operasional perusahaan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026).

Dalam menjalankan fungsinya, platform ini mengandalkan sistem kurasi aset yang komprehensif. Setiap akun yang ditawarkan melalui ekosistem HIDDEN SUPPLY diwajibkan melalui proses verifikasi spesifikasi. Langkah inventarisasi ini memungkinkan para calon pembeli untuk meninjau secara mendetail komponen aset digital yang hendak mereka akuisisi, mulai dari tingkat peringkat kompetitif hingga kelengkapan modifikasi karakter.

Sebagai upaya memitigasi risiko kegagalan penyelesaian transaksi, perusahaan juga mengintegrasikan protokol penahanan dana pihak ketiga. Skema ini menjamin bahwa pembayaran hanya akan disalurkan kepada pihak penjual setelah pembeli memverifikasi penerimaan hak akses akun secara utuh dan sesuai kesepakatan. Timnas eFootball Indonesia Juara FIFAe World Cup 2024, Netizen: Tinggal Tunggu Timnas Sepak Bola Masuk Piala Dunia

Untuk menyokong kelancaran arus kas di dalam platform, manajemen telah menjalin integrasi dengan berbagai penyelenggara sistem pembayaran elektronik nasional. Ketersediaan instrumen pelunasan yang mencakup pemindaian kode QRIS dan jaringan dompet digital dirancang untuk mempermudah penyelesaian kewajiban finansial pengguna dari berbagai demografi.

Menghadapi eskalasi lalu lintas perdagangan komoditas digital pada kuartal mendatang, HIDDEN SUPPLY tengah menyiapkan agenda pemutakhiran arsitektur peladen. Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi ini merupakan langkah korporasi dalam menjaga stabilitas layanan pasar sekunder aset olahraga elektronik secara berkelanjutan di Indonesia.

JAKARTA - Peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 memunculkan berbagai pertanyaan mengenai dinamika sosial dan politik di era digital. Peristiwa tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai ledakan kemarahan spontan, tetapi juga sebagai gejala perubahan sosial yang lebih luas.

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA menyebut, salah satu aspek yang banyak diperbincangkan adalah bagaimana sebuah peristiwa yang melibatkan warga biasa dapat memperoleh perhatian nasional dalam waktu singkat melalui media sosial. Penyebaran informasi yang cepat melalui berbagai platform digital memperlihatkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat menerima, mengolah, dan merespons informasi.

"Fenomena tersebut mendorong perlunya meninjau kembali teori-teori sosial yang selama ini digunakan untuk menjelaskan gerakan protes dan kerusuhan sosial," ujar Denny JA, Selasa (16/6/2026).

Teori pertama yang relevan adalah Relative Deprivation yang dikembangkan Ted Robert Gurr. Dalam teori ini, ketidakpuasan sosial muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas yang mereka hadapi. Perasaan ketidakadilan menjadi faktor penting yang dapat mendorong lahirnya protes maupun konflik sosial.

Teori kedua adalah Resource Mobilization Theory yang dikembangkan John McCarthy dan Mayer Zald. Teori ini menekankan pentingnya organisasi, kepemimpinan, jaringan, dan sumber daya dalam keberhasilan suatu gerakan sosial.

Sementara itu, Networked Protest Theory yang banyak dikembangkan Manuel Castells dan Zeynep Tufekci menjelaskan bagaimana teknologi digital dan media sosial memungkinkan mobilisasi massa berlangsung lebih cepat melalui jaringan komunikasi yang bersifat horizontal.

"Ketiga teori tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami berbagai bentuk gerakan sosial. Namun, menurut saya, perkembangan teknologi digital dan perubahan struktur ekonomi telah melahirkan kondisi baru yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh teori-teori tersebut," jelasnya.

Lihat video: Polri Ungkap Pemberi Dana untuk Kerusuhan Agustus: Siapa Mereka?



Berdasarkan pengamatan tersebut, Denny mengajukan sebuah kerangka yang saya sebut sebagai Teori Kerusuhan Era Digital. Teori ini dibangun atas lima variabel utama.

Pertama, Economic Grievance atau keresahan ekonomi. Faktor ini mencakup meningkatnya tekanan ekonomi, terbatasnya peluang kerja, penurunan daya beli, dan ketidakpastian masa depan yang dirasakan sebagian masyarakat.

Kedua, Digitally Vulnerable Class (DVC) atau kelas rentan digital. Kelompok ini mencakup pekerja platform digital, pengemudi transportasi daring, kurir, pekerja lepas, kreator konten skala kecil, dan berbagai pekerja yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh sistem digital dan algoritma.

Ketiga, Social Media Amplification. Media sosial berfungsi sebagai pengganda emosi kolektif yang mampu mempercepat penyebaran informasi, solidaritas, maupun kemarahan dalam skala luas.

Keempat, Trigger and Provocation. Dalam banyak peristiwa sosial, terdapat pemicu yang memusatkan perhatian publik dan menjadi simbol yang memobilisasi respons kolektif. Dalam proses berikutnya, disinformasi maupun provokasi dapat memperbesar eskalasi konflik.

Kelima, Broken Social Contract. Kerusuhan cenderung muncul ketika sebagian masyarakat merasa institusi negara tidak lagi memenuhi harapan mereka terkait perlindungan, keadilan, kesempatan ekonomi, maupun respons terhadap aspirasi publik.

Kelima faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah. Sebaliknya, mereka saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Keresahan ekonomi dapat meningkat di kalangan kelompok rentan digital, diperbesar oleh media sosial, dipicu oleh suatu peristiwa tertentu, dan mencapai titik kritis ketika kepercayaan terhadap institusi publik menurun.

Dalam kerangka tersebut, rumusan sederhananya adalah: Digital Riot = Economic Grievance + Digitally Vulnerable Class + Social Media Amplification + Trigger and Provocation + Broken Social Contract. Sebagai sebuah gagasan teoritis, model ini masih memerlukan pengujian empiris yang lebih luas. Namun, teori ini berupaya menawarkan perspektif yang menghubungkan faktor ekonomi, teknologi digital, emosi kolektif, dan legitimasi institusi dalam satu kerangka analisis.

Pada akhirnya, perubahan sosial yang dipicu teknologi digital menuntut pembaruan cara pandang dalam ilmu sosial. Jika teori-teori klasik lahir untuk menjelaskan masyarakat industri, maka masyarakat yang hidup di bawah pengaruh algoritma dan jaringan digital mungkin memerlukan perangkat analisis yang berbeda.

"Kerusuhan Agustus 2025 dapat dipandang sebagai salah satu momentum yang mendorong lahirnya perdebatan baru mengenai bagaimana masyarakat digital bergerak, berorganisasi, dan mengekspresikan ketidakpuasan mereka di abad ke-21," tuturnya.