Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan potongan biaya layanan minimal 50% bagi UMKM di marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada berisiko tidak efektif. Marketplace akan mengompensasi kebijakan tersebut sehingga biaya yang ditanggung konsumen relatif tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 (Permen UMKM 3/2026) tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) wajib memberikan insentif berupa potongan biaya layanan sedikitnya 50% per transaksi kepada UMK yang telah terverifikasi melalui Sapa UMKM dan hanya menjual produk dalam negeri. Beleid tersebut mulai berlaku pada 17 Juni 2026.

Namun, insentif tersebut dapat ditolak atau dihentikan apabila pelaku usaha tidak lagi memenuhi persyaratan. Adapun, kebijakan ini tidak berlaku bagi UMK yang menjual produk pangan olahan siap saji maupun produk elektronik yang diproduksi oleh industri besar dalam negeri.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi implementasinya berpotensi tidak berjalan optimal.

“Sebab marketplace akan mencari cara untuk mengompensasi kewajiban potongan biaya layanan tersebut, misalnya dengan meniadakan kebijakan ongkir gratis. Jadi, biaya total yang dibayarkan konsumen akan relatif sama sehingga permintaan, dan akhirnya penawaran dari sisi UMKM, juga relatif tetap,” kata Izzudin kepadaBisnis, Senin (22/6/2026).

Alhasil, menurutnya, kondisi tersebut membuat insentif pemotongan biaya layanan belum tentu meningkatkan daya saing UMKM di platform digital.

Selain itu, Izzudin menilai regulasi tersebut juga belum memberikan dorongan yang cukup kuat agar UMKM lebih banyak menjual produk dalam negeri.

Di samping itu, sambung dia, pelaksanaan teknis dan pengawasan terhadap aturan ini juga akan menjadi tantangan dalam memastikan capaian penjualan produk dalam negeri sebesar 50% agar dapat memperoleh insentif tersebut.

Dalam Permen UMKM 3/2026, PPMSE memberikan potongan biaya layanan kepada UMK yang telah terverifikasi hanya menjual produk dalam negeri berdasarkan permohonan UMK melalui Sapa UMKM.

Adapun, proses verifikasi akan dilakukan oleh Menteri melalui unit kerja yang menangani data dan informasi. Sementara itu, tata cara permohonan serta mekanisme verifikasi melalui Sapa UMKM akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Namun, pemberian insentif potongan biaya layanan kepada UMK dapat ditolak atau dihentikan oleh PPMSE apabila UMKM menjual produk selain produk dalam negeri, sebagaimana bunyi Pasal 17 ayat (2).

“UMK yang mendapat penolakan atau penghentian pemberian insentif pemotongan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE,” demikian bunyi Pasal 17 ayat (3), dikutip pada Senin (22/6/2026).

Berikutnya, ketentuan mengenai prosedur pengajuan klarifikasi atau keberatan kepada PPMSE ditetapkan oleh Menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan sanksi tegas bagi marketplace yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) UMKM tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem digital.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran oleh platform perdagangan digital, mulai dari diumumkan ke publik hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Sanksinya pertama kita akan ekspos di publik apabila ada marketplace yang melanggar. Yang kedua, rekomendasi untuk pencabutan izin di kementerian terkait. Itu kan yang berhak di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komdigi,” kata Maman saat ditemui seusai acara Bursa Wirausaha Unggulan di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Maman meyakini marketplace akan mematuhi aturan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para pelaku platform digital sebelum kebijakan diterbitkan.

Dia menegaskan pemerintah hanya akan turun tangan apabila terdapat pelanggaran yang merugikan pelaku UMKM. Di sisi lain, UMKM juga diwajibkan meningkatkan kualitas dan legalitas usahanya agar memiliki daya saing yang lebih baik.

“Dalam beberapa hal tertentu, apabila ada hal yang melanggar, pemerintah wajib dong ikut menertibkan. Nah begitu juga terhadap UMKM, di situ juga diwajibkan agar UMKM sudah mulai menata diri, yaitu sudah mulai mempersiapkan legalisasi dan segala macamnya. Tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan daya saing mereka,” ujarnya.

Maman menyampaikan pemerintah tidak ingin mempertentangkan kepentingan marketplace dan pelaku UMKM. Sebab, keduanya merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling bergantung. Menurutnya, keberlangsungan marketplace sangat bergantung pada aktivitas para penjual atau seller, sedangkan UMKM juga membutuhkan marketplace sebagai saluran pemasaran dan penjualan produk.

“Ekosistem ini harus kita jaga, menjadi sebuah ekosistem yang berkeadilan, yang saling support dan mendukung semua kita. Jadi semangatnya itu, agar ada 24 juta pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah, yang beraktivitas dan berjualan di marketplace,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan proses harmonisasi Peraturan Menteri (Permen) UMKM terkait dengan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di pasar digital telah selesai dan kini hanya tinggal menunggu tahapan akhir sebelum diterbitkan.

Permen UMKM tersebut nantinya akan mengatur aktivitas marketplace, menyusul banyaknya aspirasi yang diterima pemerintah dari para pedagang, seller, dan merchant yang berjualan di platform digital. Para pelaku usaha mengeluhkan tingginya biaya administrasi, biaya layanan, serta berbagai pungutan lainnya yang dikenakan oleh marketplace.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan regulasi tersebut saat ini berada pada tahap akhir proses perundang-undangan di lingkup pemerintah.

“Insyaallah, mungkin dalam waktu dekat, dan Pak Temmy [Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana] juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing marketplace untuk menyiapkan integrasi sistemnya. Semua segala macam,” kata Maman dalam konferensi pers di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Maman menyampaikan penerbitan beleid tersebut kini tinggal menunggu proses administrasi terakhir di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Sayangnya, dia enggan mengungkap kapan beleid itu meluncur.

“Secepatnya. Ini kan cuma tinggal menunggu teken status terakhir di Kemensetneg. Tunggu aja tinggal mainnya,” ujarnya.

Terlebih, Maman menegaskan proses harmonisasi lintas kementerian telah selesai dilakukan, termasuk dengan kementerian yang terkait dengan tata kelola perdagangan digital dan pelaku usaha di platform marketplace.

“Sudah selesai, harmonisasi udah kelar nih. Harmonisasi semua kementerian terkait sudah selesai. Ini tinggal proses perundang-undangannya saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, Maman menilai tingginya biaya di marketplace berdampak langsung terhadap kenaikan biaya produksi dan beban usaha para pelaku UMKM.

“Kementerian UMKM banyak sekali mendapatkan aspirasi dari pedagang-pedagang, seller-seller, merchant-merchant yang jualan di marketplace kita di Tanah Air. Rata-rata mengeluhkan dengan tingginya biaya administrasi, biaya layanan, dan lain sebagainya, dan dampaknya adalah ke peningkatan kos produksi mereka,” kata Maman dalam Soft Launching Sapa UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Dia mencontohkan dari penjualan senilai Rp100.000 di marketplace, pelaku usaha bisa kehilangan sekitar Rp30.000 untuk biaya administrasi, promosi, dan iklan.

Dalam Permen tersebut, pemerintah berencana mewajibkan marketplace memberikan diskon biaya layanan hingga 50% bagi UMK, dengan syarat wajib masuk ke sistem Sapa UMKM.

“Jadi biar langsung terintegrasi antara Sapa UMKM dengan Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, segala macam, sistem mereka langsung terintegrasi dan kita dorong pengusaha-pengusaha mikro kita juga untuk punya NIB, langsung kita dorong akses di sini,” pungkasnya.

Sapa UMKM, sambung dia, tidak hanya berfungsi sebagai basis data pelaku usaha, melainkan juga menjadi pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan akses pembiayaan, sertifikasi halal, BPOM, PIRT, hingga pelatihan usaha. Sistem tersebut dirancang untuk mengubah data UMKM yang selama ini bersifat statis menjadi data dinamis yang terus diperbarui berdasarkan aktivitas pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang ekosistem perdagangan digital melalui serangkaian regulasi baru yang menyasar hubungan antara marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada, dengan pelaku usaha mikro kecil (UMK).

Namun, upaya tersebut berpotensi memunculkan tumpang tindih kebijakan karena pengaturannya disiapkan melalui dua regulasi berbeda, yakni revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) dan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Permen UMKM).

Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha sekaligus mengganggu kepastian berusaha dan iklim investasi di sektor ekonomi digital.

Salah satu poin yang tengah disiapkan Kementerian UMKM adalah kewajiban bagi platform digital untuk memberikan diskon biaya layanan hingga 50% kepada pelaku UMK yang berjualan di marketplace.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut disusun sebagai respons atas berbagai keluhan pelaku usaha terkait tingginya biaya yang dikenakan platform digital. Keluhan tersebut mencakup biaya administrasi, biaya layanan, hingga biaya promosi yang dinilai semakin membebani keberlangsungan usaha para pedagang di marketplace.

“Kami Kementerian UMKM banyak sekali mendapatkan aspirasi dari pedagang-pedagang, seller-seller, merchant-merchant yang jualan di marketplace kita di Tanah Air. Rata-rata mengeluhkan dengan tingginya biaya administrasi, biaya layanan, dan lain sebagainya. Dan dampaknya adalah ke peningkatan cost produksi mereka," kata Maman dalam acara Soft Launching Sapa UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga tengah menyiapkan revisi Permendag 31/2023 tentang PMSE. Revisi aturan tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan UMK, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem perdagangan digital yang lebih transparan, sehat, dan berkeadilan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah telah merumuskan lima fokus utama dalam revisi Permendag 31/2023 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perdagangan digital di Indonesia.

“Ikhtiar ini kami susun sebagai upaya bersama untuk mewujudkan ekosistem niaga digital yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada UMKM serta produk dalam negeri,” ucap Budi.

Terima Aduan

Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo mengatakan pihaknya menerima banyak pengaduan masyarakat terkait praktik perdagangan digital yang dinilai merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Salah satu keluhan yang paling sering disampaikan adalah besarnya potongan komisi yang dikenakan platform marketplace kepada para penjual.

“Pengaduan tersebut antara lain berkaitan dengan tingginya potongan komisi marketplace, ini tinggi sekali,” kata Eko.

Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara regulasi yang tengah disusun Kemendag dan Kementerian UMKM.

Menurutnya, dua aturan yang sama-sama menyasar ekosistem marketplace berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan membingungkan pelaku usaha apabila tidak dikoordinasikan dengan baik.

Darmadi bahkan secara khusus menyoroti rencana Kementerian UMKM yang tengah menyiapkan aturan peningkatan daya saing UMKM melalui Permen, termasuk usulan pemberian insentif berupa diskon komisi hingga 50% bagi pelaku UMKM yang berjualan di marketplace.

Menurut dia, pengaturan terkait komisi dan tata niaga perdagangan digital seharusnya berada dalam ranah Kemendag karena berkaitan langsung dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.

“Kalau menurut saya, ini kan soal tata niaga perdagangan digital, Pak [Menteri Perdagangan Budi Santoso]. Kalau menurut saya, soal insentif diskon-diskon itu urusan Kementerian Perdagangan, bagi saya. Itu bukan tupoksi Kementerian UMKM,” kata Darmadi.

Senada, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengingatkan pentingnya harmonisasi antara revisi Permendag 31/2023 dan aturan baru yang tengah disiapkan Kementerian UMKM. Pelaku industri menilai kebijakan yang mengatur ekosistem marketplace harus disusun secara selaras agar tidak menimbulkan tumpang tindih dan tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan sinkronisasi kedua regulasi tersebut menjadi krusial untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perdagangan digital. Menurutnya, harmonisasi aturan diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi marketplace maupun pelaku usaha yang akan terdampak oleh regulasi baru.

“Terkait revisi Permendag maupun rencana Permen UMKM, menurut kami yang paling penting adalah harmonisasi kebijakan agar implementasinya jelas, tidak saling overlap, dan tetap mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan,” kata Budi kepada Bisnis

Menurut Budi, harmonisasi kebijakan menjadi semakin penting mengingat pengaturan ekosistem digital melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor perdagangan, UMKM, perpajakan, perlindungan konsumen, komunikasi digital, hingga logistik dan sistem pembayaran.

Dihubungi terpisah, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha mengatakan harmonisasi regulasi menjadi penting karena kedua kementerian mengatur objek yang sama, yakni UMKM yang beroperasi di platform digital.

“Revisi Permendag 31/2023 dan RPermen UMKM terkait marketplace tentu harus selaras dan harmonis antarPeraturan Menteri tersebut karena keduanya mengatur objek yang sama, yakni UMKM di marketplace. Jadi, berhubung keduanya berpotensi tumpang tindih, ada baiknya tim dari kedua kementerian dapat berkomunikasi,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Center of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan sejumlah perubahan substansial dalam revisi Permendag 31/2023. Salah satu usulan utama adalah kewajiban penandaan asal barang impor serta pembatasan promosi untuk produk impor yang dijual di marketplace.

Ekonom Digital Celios Nailul Huda menilai setidaknya terdapat lima poin yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam revisi Permendag 31/2023. Pertama, pemerintah perlu mewajibkan marketplace mencantumkan informasi asal barang atau origin of product secara rinci, termasuk identitas importir.

“Aturan ini untuk memberikan informasi pasti kepada publik bahwa barang ini berasal impor atau lokal. Tagging ini juga berfungsi untuk memberikan data pasti kepada pembuat kebijakan terkait dengan data barang impor/lokal di platform e-commerce,” kata Nailul kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

Meski demikian, Maman mengatakan marketplace tetap dimungkinkan melakukan penyesuaian tarif maupun komisi. Namun, kebijakan tersebut wajib dibicarakan lebih dahulu dan disosialisasikan kepada pelaku UMKM setidaknya dua hingga tiga bulan sebelum diterapkan.

“Kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness,” jelasnya.

Selain itu, Maman menyampaikan Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM yang berjualan di platform e-commerce.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah melakukan sinkronisasi pembahasan guna menyiapkan mekanisme dan regulasi perlindungan UMKM di ekosistem digital.

Menurutnya, pemerintah juga tetap mempertimbangkan keberlangsungan platform digital sebagai bagian penting dalam ekosistem perdagangan nasional. Untuk itu, regulasi yang disiapkan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan marketplace dan pelaku UMKM.

“Di sisi lain tetap, kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform karena suka ataupun tidak suka, ini adalah menjadi satu ekosistem. kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersakiti. Kalau ada satu yang tersakiti itu, tentunya yang lain juga akan tercederai,” ujarnya.

Maman menyatakan pemerintah hadir untuk menjaga kesehatan ekosistem perdagangan digital di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. Di samping itu, kata dia, Kementerian UMKM juga mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan UMKM nasional agar mampu bersaing di pasar digital.

“Perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM, wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di Tanah Air. Itu perintah Pak Presiden, itu perintah Pak Presiden, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena hengkangnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) darimarketplaceseperti TikTok Shop dan Shopee karena kenaikan biaya logistik hingga potongan komisi atautake ratediperkirakan tidak akan berdampak terhadap pertumbuhan transaksi digital dan perdagangan elektronik (e-commerce) Indonesia.

“Transaksi digital nasional masih akan terus tumbuh. Pertumbuhan maupun nilai transaksie-commercenasional pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya terkait perpindahan atau migrasisellerdari marketplace,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan kepadaBisnis, Senin (11/5/2026).

Dia berpandangan bahwa pelaku UMKM pada dasarnya akan memilih kanal penjualan yang paling efisien dan menguntungkan.

“Kemendag telah berkoordinasi dengan platformmarketplacedan pemangku kepentingan terkait untuk memahami perkembangan di lapangan agar ekosistem digital tetap sehat, kompetitif, dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha,” katanya.

Iqbal mengatakan pemerintah terus mendorong keseimbangan antara keberlanjutan bisnis platform dan kemampuanselleruntuk berkembang secara sehat. Menurutnya, prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil menjadi kunci menjaga keseimbangan antara platform, sektor logistik, dan UMKM.

“Kami mendorong prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil. Tujuannya agar platform tetap inovatif, sektor logistik tetap bertumbuh, dan UMKM tidak terbebani secara berlebihan,” ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller agar ekosistem perdagangan digital tetap kondusif dan kompetitif, khususnya bagi produk lokal.

Di tengah meningkatnya tren seller yang mulai berjualan di luarmarketplace, Kemendag juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan berbagai kanal digital sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha masing-masing. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar melalui penerapan strategimultichannelmaupunomnichannel.

Laporan Momentum Works dalamEcommerce in Southeast Asia 2026mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pasare-commerceterbesar di Asia Tenggara. Nilai transaksi kotor ataugross merchandisevalue (GMV) di Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan menembus US$57,7 miliar atau sekitar Rp999,4 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka US$56,5 miliar atau sekitar Rp978,6 triliun.

Dari nilai tersebut, Shopee menempati peringkat teratas dengan GMV sebesar US$31,2 miliar atau setara Rp539,7 triliun. Angka tersebut merefleksikan pangsa pasar sebesar 54%.

Gabungan TikTok Shop dan Tokopedia menempati peringkat kedua dengan pangsa 38% dan total GMV sekitar US$21,9 miliar atau setara Rp380 triliun. Pada 2024, Tokopedia dan TikTok Shop masih tercatat terpisah, masing-masing dengan pangsa pasar sebesar 23% dan 11%.

Sementara itu, Lazada menguasai 6% pasare-commerceIndonesia pada 2025 dengan estimasi GMV sekitar US$3,5 miliar atau setara Rp60 triliun. Pangsa pasar tersebut sedikit menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 7%.

Blibli memiliki pangsa pasar 3% pada 2025 dengan estimasi GMV sekitar US$1,7 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Adapun, pada 2024, kontribusi Blibli tercatat sebesar 4% terhadap total GMVe-commercenasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah menyusun aturan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar atau marketplace menyusul kenaikan biaya layanan logistik yang dibebankan kepada penjual sejak Mei 2026.

Sejumlah platform e-commerce mulai menyesuaikan biaya layanan logistik atau ongkos kirim per pesanan kepada penjual. Skema baru tersebut dihitung berdasarkan berat paket dan rute pengiriman, dengan seluruh beban biaya ditanggung penjual. Kebijakan ini dikeluhkan sebagian pelaku usaha, termasuk merek lokal besar yang memilih keluar dari marketplace dan membangun situs resmi sendiri.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai ada tiga aspek yang perlu diatur pemerintah terkait kebijakan biaya marketplace terhadap penjual.

Pertama, transparansi biaya. Marketplace perlu memastikan seluruh rincian biaya yang dibebankan kepada penjual disampaikan secara utuh, termasuk menyediakan simulasi margin dan memberi notifikasi perubahan biaya jauh sebelum kebijakan diterapkan.

"Akan lebih baik jika terdapat simulasi margin seller yang disediakan oleh marketplace dan apabila terdapat perubahan take rate, maka marketplace harus menyampaikan misal 30 hari sebelumnya terlebih dahulu kepada seluruh seller," kata Izzudin kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Kedua, algoritma marketplace tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap penjual tanpa penjelasan yang jelas.

"Kalau pun ada perubahan algoritma, seller harus sudah mendapatkan notifikasi perubahan tersebut sebelumnya dalam kurun waktu tertentu," ujarnya.

Ketiga, Indef mengusulkan diferensiasi biaya berdasarkan skala usaha. Pemerintah dapat mengarahkan platform untuk menerapkan biaya layanan lebih rendah bagi usaha mikro dibandingkan usaha menengah, memanfaatkan sistem perpajakan yang sudah terhubung dengan marketplace.

"Misal, usaha dengan skala mikro diterapkan biaya-biaya marketplace yang lebih rendah dibandingkan usaha skala menengah," terangnya.

Izzudin juga menekankan bahwa dukungan paling efektif bagi UMKM tetap berupa pendampingan usaha yang disertai peningkatan kapasitas digital, baik dari sisi literasi, operasional, maupun kemampuan digital lainnya.

Di sisi regulasi, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM terkait daya saing UMKM di platform e-commerce. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan beleid tersebut telah menyelesaikan tahap harmonisasi dan kini diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh izin prinsip sebelum diundangkan. Pemerintah menargetkan proses ini rampung sebelum akhir Mei 2026.

Temmy memastikan aturan tersebut tidak akan menimbulkan friksi dengan regulasi Kementerian Perdagangan karena kedua kementerian telah berkoordinasi terkait substansinya.

"Pokoknya semua yang memberatkan UKM akan kita coba untuk tuntaskan di sana [Permen UMKM]. Nanti mungkin kami juga akan ketemu dengan teman-teman platform," pungkas Temmy saat ditemui Bisnis seusai konferensi pers di InaBuyer Expo 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/5/2026).