ASOSIASI Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka ruang dialog dengan semua pihak, termasuk petani serta pekerja sawit, perihal pelarangan sawit di Jawa Barat.

Wakil Ketua Umum Apkasindo Bidang Komunikasi Qayuum Amri menyatakan kebijakan Dedi Mulyadi diskriminatif dan mengabaikan perkebunan sawit yang puluhan tahun sudah ada di Bumi Pasundan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

"Kami berharap Dedi Mulyadi dapat mengkaji ulang surat edaran tersebut dan membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit. Sebab, ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari perkebunan sawit di Jawa Barat," ujar Qayuum dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 1 Januari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut dia, kebijakan Dedi Mulyadi juga reaksioner terhadap tanaman sawit, apalagi keluarnya SE tersebut tidak disertai data dan bukti ilmiah bahwa kelapa sawit membuat krisis air bersih dan bencana ekologi di Jawa Barat.

Sawit, kata Qayuum, merupakan berkah dari Tuhan untuk Indonesia. Tidak semua negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa bisa menanam sawit, sehingga seharusnya Indonesia bersyukur dan mengelola sawit lebih baik, bukan melakukan pelarangan.

Karena itu, Qayuum mengatakan, kebijakan tersebut seharusnya dikaji lebih mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Berdasarkan data Apkasindo, perkebunan sawit milik petani di Jawa Barat terpusat di Subang, Garut, Pangandaran, dan Tasikmalaya.

Merujuk Buku Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian 2025, total luas perkebunan sawit di Jabar mencapai 15.764 hektare dengan kategori tanaman menghasilkan dan total produksi mencapai 43.493 ton CPO.

Sebagian besar perkebunan itu dikelola oleh BUMN dengan luas mencapai 11.254 hektare dan perkebunan swasta 4.259 hektare. Selain itu dari data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 8.170 orang.

"Apabila dilakukan pelarangan, nasib ribuan pekerja ini bisa terancam. Lalu, apakah Gubernur KDM mau tanggung jawab. Pelarangan sawit ini bukanlah solusi tepat," ujar Qayuum.

Pemicu kebijakan pelarangan sawit berawal dari adanya laporan penanaman sawit di Desa Cigobang, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, menurut dia, akan lebih bijak Gubernur Jabar menindak pelaku penanaman sawit itu bila tidak mengikuti perizinan dan regulasi yang berlaku, bukan malah melakukan pelarangan dan penggantian sawit tanpa diikuti data pendukung.

Sementara itu Dewan Pakar Apkasindo Ermanto Fahamsyah menilai terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan aturan nasional.

Sebab surat edaran merupakan aturan yang bersifat internal dan berlandaskan pada kewenangan mengurus (bestuur) serta produk hukum berupa keputusan administratif (beschikking). Surat Edaran, kata dia, seharusnya tidak menegasikan sebuah peraturan perundang-undangan.

"Apabila SE memuat larangan atau kewajiban yang bertentangan dengan norma yang diatur atau melampaui kewenangan atribusi/delegasi yang diberikan kepada daerah, maka SE tersebut tidak dapat menggantikan atau meniadakan ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Sebelumnya Dedi Mulyadi menerbitkan larangan penanaman baru kelapa sawit di Jawa Barat. Dia juga menginstruksikan penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa karakteristik geografis Jawa Barat yang sempit tidak kompatibel dengan industri sawit yang masif dan boros air, sehingga memicu ancaman krisis air dan bencana lingkungan.

"Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu, 31 Desember 2025.

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahan bakar minyak biodiesel 50 persen (B50) masih dalam tahap uji coba. Percobaan tersebut baru dilaksanakan pada dua pekan lalu dan hasilnya harus dilihat dua hingga tiga bulan mendatang pada mesin yang diuji coba.

“Sekarang masih berlanjut kami tes di alat-alat berat, kereta, kapal, alat pertanian. Semua kami harus tes secara paralel,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 19 Desember 2025.

Bahlil mengatakan tes pada alat berat dan kendaraan besar tersebut untuk melihat respons mesin terhadap kandungan diesel yang memiliki pada biodiesel B50 persen atau nabati. Pelaksanaan uji coba ini dilaksanakan dalam waktu 6-7 bulan.

“Andaikan B50 kami implementasikan, katakanlah sukses dalam tes, maka itu kemungkinan besar dilakukan pada semester kedua paling cepat,” ujarnya.

Sumber nabati untuk biodiesel B50 berasal dari minyak kelapa sawit. Bahlil juga sebelumnya meminta produsen minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil di dalam negeri untuk mendukung penerapan B50.

Rencana tersebut akan diberlakukan melalui skema domestic market obligation (DMO). “Kalau kebutuhan CPO bertambah, hukumnya hanya dua: bikin kebun baru atau sebagian ekspor dikenakan DMO,” ucap Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Kebijakan ini merupakan salah satu dari tiga opsi yang tengah dikaji pemerintah untuk memastikan pasokan bahan baku biodiesel. Dua opsi lainnya adalah intensifikasi lahan sawit dan pembukaan kebun baru.

Sejak 2016 pemerintah telah memberlakukan program mandatori biodiesel untuk mengurangi subsidi dan impor solar. Campuran biodiesel yang awalnya B10 kini telah mencapai B40 pada 2025.

Bahlil mengklaim peningkatan bauran biodiesel ini turut mendongkrak kesejahteraan petani sawit. “Kalau CPO bisa terserap di dalam negeri, nilai ekonomi untuk petani ikut naik,” tuturnya.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

MENTERI Perdagangan Budi Santoso memproyeksikan peningkatan ekspor CPO atau produk minyak kelapa sawit mentah seiring dengan diversifikasi pasar ke negara Eurasia melalui implementasi perjanjian dagang bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia atau I-EAEU FTA. “(proyeksi ekspor) meningkat, nanti masuk ke EAEU,” kata Budi di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Adapun saat ini pemerintah sedang menyelesaikan perundingan dagang EAEU yang sudah dimulai sejak 2022. Rencananya pemerintah Indonesia akan menandatangani perjanjian tersebut pada 20 atau 21 Desember 2025 di St. Petersburg, Rusia atau pada kuartal pertama 2026. Budi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menerima undangan penandatanganan.

Setelah penandatangan dilakukan, parlemen akan melakukan ratifikasi perjanjian dagang itu sebelum akhirnya hasil perundingan itu diimplementasikan. Berdasarkan linimasa Kementerian Perdagangan, proses ratifikasi akan dilakukan pada kuartal pertama atau kedua tahun depan. Sementara perjanjian dagang akan berlaku pada kuartal ketiga 2026. “Kita akan mempunyai banyak peluang pasar di negara-negara EU, apakah itu di Armenia, Rusia, Belarus, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan,” tutur Budi.

Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor Indonesia ke negara Eurasia sepanjang Januari–Oktober 2025 senilai US$ 1,76 miliar. Sementara total impor pada periode tersebut tercatat US$ 2,64 miliar. Budi pun berharap total ekspor Indonesia terhadap negara Eurasia bisa meningkat sebanyak dua kali lipat setelah perjanjian dagang bebas itu ditandatangani.

Adapun Kementerian Perdagangan mencatat produk ekspor utama Indonesia ke negara Eurasia terdiri dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa, kopi, kakao dan mentega, hingga monitor dan proyektor. Kementerian Perdagangan memproyeksikan peningkatan ekspor khususnya untuk produk minyak dan lemak nabati, makanan, dan pakaian jadi setelah perjanjian dagang ini rampung.

Setelah berlaku, perjanjian dagang bebas ini akan mengeliminasi tarif impor sejumlah barang dari Indonesia seperti sawit dan produk turunannya, alas kaki, udang, karet alam, biji kopi mentah, sutra, dan minyak atsiri.

Sementara produk Indonesia yang akan mendapat eliminasi tarif hingga 0 persen dalam tiga sampai 10 tahun adalah tekstil dan produk tekstil, ikan dan produk perikanan, kayu dan produk kayu, furniture, mesin dan peralatan listrik, produk makanan dan minuman, serta bahan kimia dasar.

Selain berharap peningkatan ekspor, Mendag mengatakan perjanjian dagang ini bisa mempermudah akses terhadap barang termasuk bahan baku yang diperlukan dari negara Eurasia. Adapun impor utama Indonesia dari negara Eurasia adalah batu bara dan briket, pupuk mineral atau kimia, ferro-alloys, hingga produk setengah jadi dari baja.

PABRIK BioCNG (Compressed Natural Gas) komersial yang dibangun Knowledge Integration Services (KIS) Sustainability2 dan Société Internationale de Plantations et de Finance (SIPEF) Group, resmi produksi. Pabrik itu dibangun di areal seluas 120 meter persegi, di areal pabrik kelapa sawit PT Tolan Tiga Indonesia, Kebun Perlabian, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

Bagi SIPEF, ini pabrik pertama yang mereka miliki. Kapasitas produksi 109.620 MMBtu BioCNG per tahun, setara dengan pengurangan impor bahan bakar fosil dalam jumlah yang sama. Melalui teknologi methane capture, pabrik mampu mengurangi 54.810 ton CO2e per tahun, menjadikannya salah satu proyek pengurangan emisi berbasis limbah terbesar di Indonesia.

"Investasinya Rp 59,4 miliar. Unilever Oleochemical Indonesia menjadi pembeli utama. Pabrik ini menunjukkan teknologi modern dapat mengubah limbah menjadi energi bersih yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” kata CEO KIS Group KR.Raghunath, Senin, 8 Desember 2025.

Raghunath bangga bisa bekerja sama dengan SIPEF Group yang berpengalaman dalam industri kelapa sawit. Selama ini, mereka mengolah secara mandiri limbah sawitnya menjadi biogas.

Ada tiga pabrik komersil BioCNG yang dibangun KIS Group di Sumut, dengan total investasi Rp 187,8 miliar, menciptakan 60 lapangan kerja hijau, mengurangi 165 ribu ton emisi CO2, dan mengurangi impor bahan bakar fosil melalui produksi BioMethane sebanyak 315.000 MMBtu per tahun.

Managing Director SIPEF Petra Meekers mengatakan, pembangunan pabrik menjadi bukti komitmen perusahaannya mengelola produk sampingan yang bertanggung jawab, mengurangi jejak karbon dengan menangkap metana dari limbah cair pabrik kelapa sawit, dan mengubahnya menjadi BioCNG.

"Kami mengonversi produk sampingan menjadi sumber energi terbarukan yang bernilai, menciptakan nilai sirkular bagi operasional dan komunitas di wilayah kami beroperasi," kata Petra Meekers.

Presiden Direktur SIPEF Group Peter Bayliss menambahkan, proyek ini, dalam rangka mengembangkan teknologi pengolahan limbah. Kebun sawit seluas 8.000 hektar milik PT Tolan Tiga Indonesia mampu memproduksi 55 ton tandan buah segar (TBS) setiap jam. Menghasilkan sekitar 33 ton limbah setiap jam atau sekitar 1.200 ton per hari.

"Selama ini, limbah sawit diproduksi kembali menjadi gas sebanyak 30 ribu liter kubik. Dengan adanya pabrik, 60 persen dari produksi gas di-upgrade menjadi BioCNG dan dijual. Tidak hanya membantu keberlangsungan pabrik, juga membantu masyarakat. Sejalan dengan tujuan Indonesia untuk beralih ke sumber energi berkelanjutan dan terbarukan," ujar Peter.

Wakil Bupati Labusel Syahdian Purba Siboro bilang, kehadiran pabrik BioCNG menjadi kebanggaan daerahnya dan menjadi langkah penting mendukung agenda nasional terkait transisi energi bersih, pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, BioCNG Plant menjadi peluang energi hijau yang memperkuat ketahanan energi daerah, menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pihaknya menyambut baik kemitraan PT Tolan Tiga Indonesia sebagai penyedia bahan baku, KIS Sustainability2 sebagai penyedia teknologi dan PT Unilever sebagai pembeli. Tiga pihak ini menjadi bukti keberlanjutan dapat terwujud ketika sektor swasta, pemerintah dan masyarakat bergerak dalam satu visi yang sama.

"Kami melihat peluang yang lebih luas untuk pengembangan energi bersih lain seperti biomassa, biofuel, pemanfaatan limbah perkebunan hingga inisiatif sirkular ekonomi. Labuhanbatu Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat industri berkelanjutan di Sumut," kata Syahdian.

Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan pada 2030 sebesar 31,9 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional. Menetapkan capaian net zero emission pada 2060, didukung Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) 19 persen hingga 23 persen pada 2030.

Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan transisi energi menuju energi baru terbarukan yang berkeadilan dan berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan, air, energi nasional demi kejahteraan rakyat. Misi ini mencerminkan semangat pembangunan yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, kelestarian lingkungan, dan kejateraan masyarakat luas dengan mitigasi bencana yang sebaik mungkin.

"Kami sangat menanti proyek ini. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang masif dan tersebar luas mulai dari limbah kelapa sawit, limbah pertanian hingga kotoran ternak. Kementerian ESDM mengundang seluruh pelaku usaha, investor domestik maupun internasional, serta pihak-pihak terkait untuk berpartisipasi secara intensif dalam pengembangan industri biometana," kata Pelaksana tugas Koordinator Bidang Investasi dan Kerja Sama Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Unsaini Sabrina Taqfir.

Peresmian pabrik BioCNG komersial ketiga menjadi momentum penting yang perlu diapresiasi. Upaya yang dilakukan KIS Group tidak dapat terwujud tanpa dukungan segala pihak. Unsaini berharap pembangunan pabrik menginspirasi badan usaha dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan sektor bioenergi.

Ia menghimbau agar inovasi transisi energi di Indonesia termasuk untuk sektor bioenergi memperhatikan indikator-indikator keberlanjutan termasuk aspek sosial dan lingkungan sehingga kejadian banjir bandang yang merugikan tidak terulang kembali.

"Kami yakin dengan kemitraan yang solid, komitmen berkesinambungan dan semangat untuk terus belajar mempercepat transisi energi menuju pemenuhan energi yang lebih bersih, mandiri dan berkelanjutan," kata Unsaini.

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pertemuan forum kerja sama MIKTA hingga bilateral dengan sejumlah negara mitra di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu, 22 November 2025 waktu setempat. MIKTA merupakan kelompok lima negara berkekuatan menengah yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia mengapresiasi Korea Selatan yang memegang keketuaan pada 2025. "Di kesempatan ini Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA tahun ini dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia," kata Airlangga mengutip Antara, 23 November 2025.

Airlangga menyatakan Gibran yang melaksanakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 juga melakukan pertemuan bilateral pull aside meeting. Pertemuan bilateral itu dilaksanakan dengan Perdana Menteri Ethiopia, Perdana Menteri Vietnam, Presiden Angola yang juga Ketua Uni Afrika (African Union), Presiden Finlandia.

Kemudian Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), serta Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UN Trade and Development/UNCTAD). Dalam pertemuan bilateral itu, Airlangga mengatakan Ethiopia membutuhkan dukungan Indonesia dari sektor agrikultur, terutama kelapa sawit.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Natsir menyampaikan dari total enam pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia di tengah KTT G20, pertemuan tersebut secara umum membahas dorongan untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi. Wamenlu menyoroti keinginan dari Republik Angola kepada Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama untuk komoditas perkebunan, seperti kopi dan cokelat.

Adapun KTT G20 di Afrika Selatan menjadi momen bersejarah karena merupakan kali pertama pertemuan tingkat tinggi itu diadakan di benua Afrika. KTT G20 yang mengambil tema besar "Solidaritas, Kesetaraan dan Keberlanjutan" ini menandai berakhirnya estafet kepemimpinan negara Global-South di G20 yang dimulai dari kepemimpinan Indonesia pada 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan Afrika Selatan.

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga September 2025 tumbuh positif dengan sejumlah komoditas utama menjadi penopang utama. Tiga di antaranya yaitu besi dan baja, batu bara, serta minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan ketiga komoditas unggulan tersebut menyumbang sekitar 28,58 persen dari total ekspor nonmigas selama sembilan bulan pertama 2025. “Secara kumulatif, ekspor besi dan baja meningkat 11,81 persen, CPO dan turunannya naik 32,40 persen, sedangkan ekspor batu bara menurun 20,85 persen,” kata Pudji dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 3 November 2025.

Dari sisi negara tujuan, kata Pudji, Cina, Amerika Serikat, dan India menjadi pasar ekspor terbesar Indonesia dengan total kontribusi mencapai 41,81 persen terhadap ekspor nonmigas nasional.

Rinciannya, nilai ekspor ke Cina tercatat sebesar US$46,47 miliar, didominasi produk besi dan baja (HS72) yang berkontribusi 29,26 persen dan tumbuh 19,90 persen. Ekspor ke Amerika Serikat mencapai US$23,03 miliar dengan komoditas utama mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) yang menyumbang 18,45 persen dan tumbuh 37,59 persen.

Sementara itu, ekspor ke India tercatat sebesar US$14,02 miliar, dengan dominasi bahan bakar mineral (HS27) sebesar 29,42 persen. Jumlah itu turun 25,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara total, nilai ekspor Indonesia mencapai US$209,80 miliar hingga September 2025 atau meningkat 8,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pudji mengatakan, dari jumlah tersebut, ekspor nonmigas menyumbang US$199,77 miliar atau naik 9,57 persen, sedangkan ekspor migas turun 14,09 persen menjadi US$10,03 miliar.

Kinerja ekspor nonmigas didorong terutama oleh sektor industri pengolahan dan pertanian. Sektor industri pengolahan mencatat peran terbesar dengan andil 12,58 persen, disokong peningkatan pada komoditas minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, perhiasan, produk kimia berbasis hasil pertanian, serta semikonduktor dan komponen elektronik.

Jika dilihat berdasarkan sektor, Pudji melanjutkan, ekspor nonmigas pada September 2025 didominasi oleh industri pengolahan dengan nilai US$19,90 miliar, disusul pertambangan dan lainnya sebesar US$3,16 miliar, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar US$0,63 miliar.

Secara tahunan, sektor industri pengolahan dan pertanian mengalami peningkatan ekspor, sedangkan sektor pertambangan masih mencatat penurunan. Kinerja positif di industri pengolahan didorong oleh lonjakan ekspor perhiasan dan barang berharga, logam dasar bukan besi, bahan kimia organik berbasis hasil pertanian, semikonduktor, dan minyak kelapa sawit.

KEMENTERIAN Pertanian menyatakan produktivitas perkebunan kakao lokal menurun dalam satu tahun terakhir. “Produktivitas kita satu tahun terakhir memang sedikit ada penurunannya,” kata Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian Yakub Ginting di Pullman, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Menurut Yakub, penurunan itu dipicu karena banyaknya petani yang mengalihfungsikan lahan dengan komoditas pangan seperti kelapa sawit. Sebab, kata dia, tanaman pangan lebih cepat memberikan penghasilan.

Dengan demikian, ia menyatakan peralihan itu membuat jumlah petani yang terlibat dalam perkebunan kakao semakin sedikit. Selain jumlah petani, Yakub menyatakan luas lahan perkebunan kakao juga mulai menurun.

Menurut Yakub, perubahan tanam dilakukan petani karena permasalahan terhadap harga jual biji kakao. “Beberapa tahun terakhir sebelum saat ini memang harga kakao itu tidak terlalu menarik,” kata dia.

Yakub menyatakan kebutuhan dalam negeri terhadap kakao juga masih ditopang oleh impor. Adapun komoditas yang diimpor adalah kakao fermentasi untuk kebutuhan industri. Ia mengatakan tren impor kakao terus meningkat dalam lima tahun belakangan. “Tidak tanggung-tanggung 340.000 ton kita impor,” tutur Yakub.

Merespons realita ketergantungan impor dan penurunan produktivitas kakao, Yakub menyatakan Kementerian Pertanian mendorong peremajaan tanaman maupun perluasan lahan.

Ia menyatakan pada 2025, Kementerian Pertanian memiliki anggaran untuk program peremajaan tanaman seluas 3.800 hektare dan perluasan lahan seluas 650 hektare. Selain itu, kementeriannya juga mendapat anggaran belanja tambahan (ABT) untuk mengurus lahan seluas 4.266 hektare pada 2025.

Sementara itu pada 2026, Yakub menyatakan Kementan akan melakukan peremajaan terhadap 175 ribu hektare lahan kakao. Sementara pada 2027, Kementerian Pertanian menargetkan akan melakukan peremajaan lahan seluas 68.734 hektare.

Adapun saat ini Yakub menyatakan Indonesia memiliki 1,3 juta hektare lahan kakao. Total luas tersebut terdiri dari 890 ribu lahan yang menghasilkan tanaman, sedangkan 290 ribu hektare sisanya rusak. Adapun sebanyak 212 ribu lahan belum menghasilkan tanaman. Sementara itu total petani kakao saat ini adalah 1,5 juta orang.

Yakub menjelaskan 60 persen produksi kakao berasal dari empat provinsi di Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Sementara sisanya tersebar di Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sumba, NTT, dan Jawa Timur.

GURU Besar Institut Pertanian Bogor (IPB University) Bayu Krisnamurthi menekankan pentingnya perhitungan cermat oleh pemerintah sebelum menerapkan kebijakan biodiesel B50 pada 2026. Ia menilai hal ini krusial agar industri sawit nasional dapat terus memiliki daya saing dan kegiatan industrinya bisa berkelanjutan.

Menurut dia, rencana kenaikan biodiesel B40 ke B50 bisa menambah beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan pada akhirnya menggerus daya saing sawit. “Sudah sejak beberapa tahun ini, Indonesia bukan hanya stagnan produksi sawit tapi juga stagnan investasi karena kebijakan yang tidak menentu,” kata Bayu mengutip Antara, Senin, 20 Oktober 2025.

Hal tersebut senada dengan hasil kajian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI). Kajian Pranata UI menekankan pentingnya penerapan kebijakan biodiesel nasional secara terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah guna memperkuat agenda transisi energi hijau pemerintah.

Kebijakan yang mempertimbangkan seluruh faktor serta parameter pada industri kelapa sawit Indonesia secara ilmiah akan mendukung efektivitas upaya membangun kemandirian energi lewat peningkatan mandatori pencampuran biodiesel dari B40 ke B50.

Indonesia sebagai produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi 48,2 juta ton atau 54 persen dari pasokan global, menghadapi tantangan serius dalam mendukung mandatori biodiesel B50. Kebutuhan produksi domestik diperkirakan harus naik hingga 59 juta ton per tahun, sementara produksi 2025 hanya diproyeksikan 49,5 juta ton.

Simulasi menunjukkan penghematan devisa impor solar sebesar Rp172,35 triliun namun potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp190,5 triliun. “Kondisi ini dapat memperlemah neraca perdagangan, cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Apalagi saat harga CPO Indonesia sudah lebih tinggi dari minyak nabati lain, mendorong negara importir seperti India beralih ke komoditas pesaing,” ujar Bayu.

Kajian juga menunjukkan kewajiban biodiesel B50 berdampak pada harga domestik. Harga minyak goreng diperkirakan naik hingga 9 persen dan Tandan Buah Segar (TBS) naik sekitar Rp618 per kilogram akibat meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel.

Baik Bayu maupun Pranata UI merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan seksama kapasitas produksi kelapa sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani agar manfaat program ini dirasakan secara menyeluruh.

“Kita perlu keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Sawit Indonesia ini luar biasa kuat, tidak mungkin kalah, kecuali kalau kita sendiri yang membuatnya kalah,” ujar Bayu yang juga mantan Menteri Perdagangan.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menyatakan produk pertambangan menjadi kelompok komoditas yang paling banyak terjual dalam pameran perdagangan Trade Expo Indonesia ke-40. “Produk pertambangan sebesar US$ 5,5 miliar,” kata Budi, di gedung ICE BSD, Tangerang Selatan, Ahad, 19 Oktober 2025.

Adapun jumlah transaksi dari pelaksanaan Trade Expo Indonesia yang berlangsung pada 15–19 Oktober 2025 ini tercatat senilai US$ 22,8 miliar atau setara Rp 376,2 triliun. Budi memprediksi jumlah transaksi akan meningkat hingga akhir pelaksanaan.

Nilai total itu meliputi transaksi perdagangan barang sebesar US$ 17,9 miliar, perdagangan jasa sebesar US$ 443,7 juta, dan investasi sebesar US$ 4,37 miliar. Budi mengatakan, capaian transaksi melebihi target nilai transaksi yang ditetapkan sebesar US$ 16,5 miliar.

Budi mengatakan terdapat lima kelompok produk yang paling diminati dalam pameran perdagangan ini. Menyusul produk pertambangan, logam mulia menempati urutan kedua sebagai kelompok komoditas terbanyak diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar US$ 2,7 miliar.

Sementara itu produk minyak kelapa sawit dan turunannya menyumbang sebesar US$ 2,3 miliar. Adapun charcoal dan briket mengumpulkan transaksi sebesar US$ 1,6 miliar sedangkan produk suku cadang terjual senilai US$ 1,4 miliar.

Budi mengatakan pameran perdagangan itu berhasil mengumpulkan sebanyak 34.550 dari 130 negara dalam lima hari pelaksanaannya. Jumlah kunjungan tersebut, kata Budi, lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 30.000 orang.

Sementara itu jumlah buyer dari luar negeri tercatat sebanyak 8.045 dari 130 negara. Dengan jumlah terbanyak dari Malaysia sebanyak 769 buyer, Cina sebanyak 605 buyer, India 594 buyer, Nigeria 509 buyer, dan Mesir 406 buyer.

Berdasarkan nilai transaksi, Budi menetapkan lima negara dengan jumlah terbesar. Adapun India menempati posisi pertama sebagai paling banyak melakukan transaksi dengan nilai US$ 4,3 miliar.

Budi juga mencatat transaksi yang dihasilkan oleh UMKM mencapai US$ 474,7 juta atau setara dengan Rp 7,8 triliun. “Kita mempunyai komitmen terus untuk meningkatkan ekspor dari rekan-rekan saudara-saudara kita dari UMKM,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Adapun jumlah peserta pameran yang bergabung adalah sebanyak 1.619. Kebanyakan peserta pameran berasal dari sektor makanan, minuman, dan produk pertanian sebanyak 623 perusahaan. Sementara itu terdapat 603 perusahaan di zona fesyen, gaya hidup, dan lainnya. Terakhir, terdapat 393 perusahaan sektor manufaktur dan jasa yang terdiri dari tekstil, alas kaki, otomotif, hingga jasa surveyor serta jasa logistik.

MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan total transaksi sementara penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 telah mencapai USD 17,27 miliar atau setara Rp 286 triliun. Ia mengatakan perhitungan tersebut didapatkan dari hasil penandatanganan nota kesepahaman (MoU) selama dua hari, yakni 15-16 Oktober 2025 antara pelaku usaha Indonesia dengan pembeli atau buyer luar negeri.

"Jadi totalnya itu sampai hari kedua sekitar 17,27 miliar dolar AS. Ini sampai hari kedua ya. Hari ketiga kan nanti sore dihitung lagi," ujar Budi mengutip Antara, Jumat, 17 Oktober 2025.

Pada hari pertama TEI, tercatat ada 131 nota kesepahaman dengan nilai USD 9,98 miliar. Sementara hari kedua, ditutup dengan 139 nota kesepahaman yang bernilai USD 7,22 miliar.

Adapun produk-produk yang diminati oleh pembeli luar negeri antara lain batu bara, investasi energi biru, emas, biodiesel, furnitur, minyak kelapa sawit dan turunannya, perhiasan, arang kayu, produk rempah, serta produk makanan dan minuman.

Pada tahun ini, TEI 2025 diikuti oleh 1.619 peserta dengan 8.045 buyers yang terdaftar dari 130 negara. Pameran ini dibagi ke dalam tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan transaksi dagang Trade Expo Indonesia 2025 bisa mencapai USD 16,5 miliar atau senilai Rp273,5 triliun. Pada 2024, Kemendag menargetkan pameran dagang ini sebesar USD 15 miliar. Namun hasil realisasi dari keseluruhan transaksi mencapai USD 22,73 miliar atau senilai Rp 370,88 triliun.