MENTERI Perdagangan Budi Santoso memproyeksikan peningkatan ekspor CPO atau produk minyak kelapa sawit mentah seiring dengan diversifikasi pasar ke negara Eurasia melalui implementasi perjanjian dagang bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia atau I-EAEU FTA. “(proyeksi ekspor) meningkat, nanti masuk ke EAEU,” kata Budi di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Adapun saat ini pemerintah sedang menyelesaikan perundingan dagang EAEU yang sudah dimulai sejak 2022. Rencananya pemerintah Indonesia akan menandatangani perjanjian tersebut pada 20 atau 21 Desember 2025 di St. Petersburg, Rusia atau pada kuartal pertama 2026. Budi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menerima undangan penandatanganan.

Setelah penandatangan dilakukan, parlemen akan melakukan ratifikasi perjanjian dagang itu sebelum akhirnya hasil perundingan itu diimplementasikan. Berdasarkan linimasa Kementerian Perdagangan, proses ratifikasi akan dilakukan pada kuartal pertama atau kedua tahun depan. Sementara perjanjian dagang akan berlaku pada kuartal ketiga 2026. “Kita akan mempunyai banyak peluang pasar di negara-negara EU, apakah itu di Armenia, Rusia, Belarus, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan,” tutur Budi.

Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor Indonesia ke negara Eurasia sepanjang Januari–Oktober 2025 senilai US$ 1,76 miliar. Sementara total impor pada periode tersebut tercatat US$ 2,64 miliar. Budi pun berharap total ekspor Indonesia terhadap negara Eurasia bisa meningkat sebanyak dua kali lipat setelah perjanjian dagang bebas itu ditandatangani.

Adapun Kementerian Perdagangan mencatat produk ekspor utama Indonesia ke negara Eurasia terdiri dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa, kopi, kakao dan mentega, hingga monitor dan proyektor. Kementerian Perdagangan memproyeksikan peningkatan ekspor khususnya untuk produk minyak dan lemak nabati, makanan, dan pakaian jadi setelah perjanjian dagang ini rampung.

Setelah berlaku, perjanjian dagang bebas ini akan mengeliminasi tarif impor sejumlah barang dari Indonesia seperti sawit dan produk turunannya, alas kaki, udang, karet alam, biji kopi mentah, sutra, dan minyak atsiri.

Sementara produk Indonesia yang akan mendapat eliminasi tarif hingga 0 persen dalam tiga sampai 10 tahun adalah tekstil dan produk tekstil, ikan dan produk perikanan, kayu dan produk kayu, furniture, mesin dan peralatan listrik, produk makanan dan minuman, serta bahan kimia dasar.

Selain berharap peningkatan ekspor, Mendag mengatakan perjanjian dagang ini bisa mempermudah akses terhadap barang termasuk bahan baku yang diperlukan dari negara Eurasia. Adapun impor utama Indonesia dari negara Eurasia adalah batu bara dan briket, pupuk mineral atau kimia, ferro-alloys, hingga produk setengah jadi dari baja.

DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan sepanjang 2025 ada 25 eksportir yang mencurangi dokumen ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Modus yang dilakukan adalah underinvoicing atau praktik mencantumkan nilai harga atau barang transaksi lebih rendah dari nilai atau harga sebenarnya.

Data itu berdasarkan temuan dari operasi gabungan Kemenkeu dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Kami deteksi di tahun 2025 itu ada sekitar 25 wajib pajak pelaku ekspor yang menggunakan modus yang sama,” ucap Bimo setelah konferensi pers di Tanjung Priok Jakarta Utara, Kamis, 6 November 2025

Salah satu cara yang terungkap adalah dengan mengakali dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Eksportir nakal melaporkan produk ekspor sebagai fatty metter, produk yang tak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk kategori barang dengan larangan dan pembatasan (lartas) ekspor. Namun setelah diteliti ternyata komoditas yang diekspor adalah produk turunan CPO yang mestinya kena bea keluar dan ketentuan ekspor.

Meski masih dugaan, Bimo menyatakan setidaknya total kerugian negara dari tersebut sekitar Rp 2,08 triliun. Sedangkan dari sisi pajak, negara rugi Rp 140 miliar. Bimo menyatakan bahwa ini bukan modus baru. Pada 2021-2024 ditemukan praktik underinvoicing dengan melaporkan ekspor sebagai komoditas Palm Oil Mill Effluent (POME).

Ia mencontohkan produk yang semestinya mendapat bea masuk hingga 10 kali lipat, namun diduga di-underinvoicing. “Dari sisi perpajakannya ketika kami menghitung kembali beban pajak yang harus diberikan kepada negara, tentu juga sangat berkurang jauh,” ucapnya.

Diduga ada sekitar 282 perusahaan yang menggunakan modus fatty matter dan Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair industri sawit. Sebanyak 257 di antaranya menggunakan modus POME. Dihitung dari laporan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nilai totalnya mencapai Rp 45,9 triliun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan dipantau ketat. Menurut dia, praktik ini menghambat program hilirisasi industri kelapa sawit di dalam negeri. “Karena hilangnya potensi untuk kita bisa mendapatkan nilai tambah dan tentu mengganggu jaminan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri,” ucapnya.

Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 32 tahun 2024 sebagai acuan klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit, CPO dan olahannya. Aturan ini jadi pedomaan penyusun kebijakan fiskal dan pengawasan ekspor lartas komoditas olahan kelapa sawit oleh kementerian dan lembaga.

HASIL operasi gabungan Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah (CPO). Barang diberitahukan sebagai fatty matter, kategori produk yang tak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan dan pembatasan (lartas) ekspor.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menyatakan penindakan operasi gabungan dilakukan pada 20-25 Oktober 2025. “Kami telah melakukan pencegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai fatty matter, dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai Rp 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk lartas,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Kamis, 6 November 2025.

Djaka menambahkan, hasil pemeriksaan laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor, yang disaksikan oleh Satgasus Polri, menunjukkan barang tersebut mengandung produk turunan CPO. “Sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor,” kata dia.

Menurut Djaka, penegakan ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, termasuk untuk memeriksa pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti tambahan. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari sinergi hulu hilir sektor sawit nasional.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan dugaan pembuatan laporan tak sesuai ini merupakan modus lama yang pernah dijumpai sebelumnya. Namun temuan ini jadi tonggak awal penindakan selanjutnya.

“Modus penggelapan melalui pengakuan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)-nya itu fatty matter yang ternyata itu bukan fatty matter ini merupakan milestone awal,” ujarnya seusai konferensi pers.

Bimo menyatakan tim mendeteksi sepanjang 2025 ada sekitar 25 wajib pajak pelaku ekspor yang menggunakan modus yang sama. Namun temuan ini masih berupa dugaan. Dari 25 pelaku tersebut setidaknya total transaksinya sekitar Rp 2,08 triliun. Khusus sisi pajak, dari jumlah tersebut kerugian negara mencapai Rp 140 miliar.