MIND ID dan PT Pertamina (Persero) menjalin kerja sama di sektor penghiliran batu bara. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan produk hilirisasi batu bara seperti Dimethyl Ether (DME), Synthetic Natural Gas (SNG), dan metanol. Kedua BUMN akan mengintegrasikan rantai pasok mineral, batu bara, dan energi agar hasil hilirisasi dapat terserap optimal di dalam negeri.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit P. Santosa mengatakan kolaborasi holding BUMN pertambangan dan Pertamina tersebut mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan sistem energi nasional. Menurut dia, diversifikasi energi berbasis sumber daya domestik menjadi kebutuhan strategis bagi Indonesia.

“Hilirisasi berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional dan membangun sistem energi yang lebih tangguh serta efisien,” kata Sigit dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 10 Januari 2026.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menambahkan kerja sama ini bertujuan memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri. Melalui kolaborasi dengan Pertamina, MIND ID ingin mendorong hilirisasi yang memberi nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, serta membuka lapangan kerja baru.

“Bukit Asam akan berperan sebagai pemasok. Kami akan mengawal setiap tahap kerja sama ini agar manfaatnya bisa dirasakan bangsa dan negara,” kata Maroef.

Dalam kolaborasi ini, Pertamina akan bertindak sebagai offtaker sekaligus agregator infrastruktur distribusi. Dengan jaringan yang dimiliki, Pertamina akan menyalurkan produk hasil hilirisasi batu bara seperti DME, SNG, dan metanol ke masyarakat dan sektor industri sebagai pengganti energi impor.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyebut kerja sama ini sebagai langkah penting bagi kedaulatan energi Indonesia. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional pada 2026 mencapai sekitar 10 juta metrik ton. Sementara itu, produksi dalam negeri baru berada di kisaran 1,3 hingga 1,4 juta metrik ton.

Melalui pemanfaatan teknologi coal to DME dan Coal to SNG, Simon mengatakan sinergi MIND ID dan Pertamina diharapkan dapat membantu menutup defisit tersebut dengan sumber daya domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kami akan mengoptimalkan infrastruktur distribusi Pertamina untuk mendukung hilirisasi bersama MIND ID. Ini menjadi upaya nyata mengurangi ketergantungan impor LPG dan memastikan ketersediaan energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan akan memangkas target produksi batu bara nasional dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target produksi tahun sebelumnya yang mencapai 735 juta ton.

“Untuk RKAB, Pak Dirjen Minerba masih menghitung. Yang jelas di sekitar 600 juta ton. Bisa sedikit kurang atau lebih,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di kantornya pada Kamis, 8 Januari 2026.

Bahlil menyatakan hingga kini pihaknya belum menetapkan angka final produksi batu bara. Ia tidak menjelaskan alasan tertundanya penetapan RKAB tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pengurangan produksi ini bertujuan untuk menstabilkan harga batu bara.

Adapun realisasi produksi batu bara nasional sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton. Angka ini turun 5,5 persen dibandingkan produksi 2024 yang sebesar 836 juta ton.

Meski menurun, kata Bahlil, realisasi tersebut tetap melampaui target produksi 2025 yang ditetapkan sebesar 739,6 juta ton. “Total produksi batu bara kita pada 2025 sebesar 790 juta ton."

Dari total produksi tersebut, penyaluran untuk pasar ekspor mencapai sekitar 514 juta ton atau 65,1 persen. Sementara penyaluran untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) tercatat sebesar 254 juta ton atau sekitar 32 persen. Sementara sisa produksi yang menjadi stok hingga akhir 2025 mencapai 22 juta ton atau 2,8 persen.

Hingga pekan pertama Januari 2026, Kementerian ESDM belum menerbitkan persetujuan RKAB untuk periode satu tahun ke depan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menyebut keterlambatan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pada rencana produksi. “Ada penyesuaian terkait produksi,” ujarnya, Senin, 5 Januari 2026.

Untuk menjaga keberlanjutan operasi, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025. Aturan ini memberi kelonggaran bagi perusahaan tambang untuk tetap beroperasi hingga 31 Maret 2026 dengan batas produksi maksimal 25 persen dari rencana tahunan.

Kebijakan ini berlaku bagi perusahaan yang telah mengajukan permohonan RKAB 2026, memenuhi persyaratan administratif, dan memiliki jaminan reklamasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menilai surat edaran tersebut membantu perusahaan menjaga kelangsungan operasi. Namun, ia menekankan pentingnya kepastian penerbitan RKAB 2026 serta transparansi kriteria evaluasi.

“Dengan kepastian dan transparansi, pelaku usaha dapat menyusun rencana operasi dan investasi secara lebih terukur,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 6 Januari 2026.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menyatakan keterlambatan penerbitan RKAB 2026 tidak terlepas dari perubahan kebijakan kembali ke skema RKAB tahunan. Menurut dia, mekanisme ini menambah beban persetujuan karena jumlah perusahaan tambang sangat besar.

Sudirman mencatat terdapat lebih dari 4.000 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang memerlukan persetujuan RKAB dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Meski pemerintah telah meluncurkan sistem MinerbaOne untuk mempercepat proses, keterlambatan tetap terjadi.

“Kami belum mendapat penjelasan rinci soal penyebab keterlambatan persetujuan RKAB,” katanya, Rabu, 7 Januari 2026.

Ia menambahkan keterlambatan RKAB berdampak langsung pada kepastian operasional dan rencana investasi perusahaan tambang. Meski ada kelonggaran produksi hingga 31 Maret 2026, pelaku usaha tetap membutuhkan kepastian persetujuan RKAB untuk menjalankan kegiatan sepanjang tahun.

JAKARTA, iNews.id - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menegaskan seluruh operasional tambang perseroan tidak bersinggungan atau melintasi jalan negara. Perseroan mengatakan, aktivitas angkutanbatu bara dari tambang hingga ke pelabuhan menggunakan jalan khusus yang dikembangkan secara mandiri.

Direktur Utama MNC Energy Investments, Suryo Eko Hadianto menuturkan, penggunaan jalan khusus tersebut membuat kegiatan operasional perseroan tidak terdampak oleh regulasi penggunaan jalan umum, termasuk kebijakan yang berlaku di wilayah Sumatra Selatan.

"Secara garis besar saya ingin menyampaikan bahwa seluruh tambang IATA tidak ada yang bersinggungan atau cross-section dengan jalan negara. Semuanya menggunakan fasilitas jalan khusus batu bara yang kami develop sendiri. Dari tambang ke pelabuhan," ucap Suryo dalam konferensi pers, Jumat (8/1/2026).

Suryo menjelaskan, secara rinci kondisi di tambang PT Arthaco Prima Energy (APE), di mana tambang itu memiliki cadangan batu bara sekitar 222 juta metrik ton (MT) dengan kualitas berkisar 3.100 hingga 3.300 gar. Dari sisi logistik, jarak pengangkutan batu bara dari area tambang ke pelabuhan relatif pendek, yakni sekitar 10 kilometer.

"Ini sangat pendek. Kita bisa lihat mungkin tambang-tambang lain, jarak rata-rata mereka diatas 30 km. Kita diberkahi tuhan jarak kita berkisar antara 10 km, yang terjauh itu di 16 km," kata dia.

Menurutnya, jalan khusus yang dikembangkan perseroan tidak bersinggungan dengan jalan negara. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah Sumatra Selatan terkait penggunaan jalan umum tidak berdampak terhadap operasional tambang yang dikelola oleh APE, IBPE, maupun PMC.

"Semuanya tidak terkendala oleh peraturan tersebut," ucapnya.

Dari sisi infrastruktur pelabuhan, APE saat ini memiliki dua jetty manual dengan kapasitas sekitar 10.000 ton per hari. Perseroan juga akan segera memulai konstruksi batch loading conveyor dengan kapasitas sekitar 40.000 ton per hari atau setara 1.500–2.000 ton per jam. Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap finalisasi detail desain dan studi kelayakan.

Selain itu disebut bahwa MNC Energy Investments juga telah bekerja sama dengan kontraktor nasional Kalimantan Prima Persada (KPP) dengan kontrak jangka panjang selama lima tahun. Dalam periode tersebut, produksi tambang APE ditargetkan berada di kisaran 3 hingga 7 juta ton per tahun.

Suryo juga mengungkapkan kapasitas pelabuhan APE saat ini mencapai 250.000 ton per bulan dan akan ditingkatkan hingga 1,2 juta ton per bulan. Dengan kapasitas tersebut, potensi pengapalan APE dapat mencapai sekitar 15 juta ton per tahun.

Di sisi lain, MNC Energy menargetkan seluruh wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perseroan dapat meraih peringkat Proper Biru pada 2026 sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan lingkungan.

"Kita tahu persis bahwa tambang tidak mungkin tidak merubah rona awal, kita pasti merubah rona awal tetapi dengan komitmen dan best practice penambangan yang kita jalankan kami yakin bahwa rona akhir dari tambang itu lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan, dan kita komit menjaga lingkungan hidup, baik itu dari air maupun debu maupun limbah B3 kita comply terhadap itu semuanya," kata dia.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) melaporkan realisasi penjualanbatu bara sebesar 3,38 juta metrik ton (MT) sepanjang 2025. Capaian ini setara sekitar 80 persen dari target produksi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Direktur Utama MNC Energy Investments, Suryo Eko Hadianto menerangkan, secara RKAB 2025, target coal getting perseroan ditetapkan sebesar 4,38 juta MT. Namun realisasi coal getting tercatat sebesar 3,559 juta MT atau sekitar 81 persen dari rencana.

“Dari sisi rencana produksi, tahun 2025 secara RKAB itu 4,2 juta MT. Realisasi kami di 3,379 juta MT atau sekitar 80 persen,” ucap Suryo dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Dia menambahkan, perseroan juga telah menyiapkan proyeksi produksi untuk tahun 2026. Namun demikian, angka tersebut masih bersifat indikatif karena saat ini perusahaan tengah dalam proses pengajuan RKAB ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami sedang dalam proses pengajuan RKAB di Kementerian ESDM. Sehingga angka ini masih sangat tentatif atau subject to dari persetujuan dari Menteri ESDM itu sendiri," kata dia.

Dalam pengajuan RKAB 2026, MNC Energy menargetkan produksi dari sejumlah entitas anak. Untuk PT Arthaco Prima Energy (APE) diajukan sekitar 3 juta MT, PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE) sebesar 1,10 juta MT, dan PT Putra Muba Coal (PMC) sekitar 3,7 juta MT.

Dengan demikian, total produksi yang diajukan perseroan untuk 2026 mencapai 7,85 juta MT.

"Sekali lagi, bahwa ini masih bersifat tentatif, masih indikatif. Karena kami juga masih menunggu dari Kementerian ESDM nanti persetujuannya seperti apa," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT MNC Energy Investments Tbk (IDX: IATA) mencatatkan kinerja operasional yang positif sepanjang 2025. Capaian tersebut menempatkan perseroan pada posisi strategis untuk mengakselerasi peningkatan produksi batu bara secara signifikan pada 2026 melalui optimalisasi seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang dikelola.

Sepanjang 2025, IATA berhasil membukukan produksi sebesar 3,56 juta metric ton (MT) batu bara, dengan total penjualan mencapai 3,38 juta MT. Realisasi tersebut setara dengan sekitar 80 persen dari target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025. Kinerja ini ditopang oleh dimulainya produksi IUP-OP PT Arthaco Prima Energy sejak kuartal III 2025, yang semakin memperkuat basis operasional perseroan.

Di tahun 2025, IATA berhasil memproduksi 3,56 juta metric ton (MT) batubara dengan total penjualan mencapai 3,38 juta MT atau sekitar 80% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025. Capaian ini didukung oleh dimulainya produksi IUP-OP PT Arthaco Prima Energy sejak kuartal III 2025, yang terus memperkuat basis operasional IATA.

Memasuki 2026, IATA menargetkan total produksi batu bara mencapai 7,85 juta MT, atau melonjak sekitar 179 persen dibandingkan RKAB 2025. Target tersebut berasal dari kontribusi masing-masing IUP-OP, yakni PT Arthaco Prima Energy (APE) sebesar 3,00 juta MT, PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE) sebesar 1,10 juta MT, serta PT Putra Muba Coal (PMC) sebesar 3,75 juta MT.

Manajemen menyampaikan, target produksi 2026 tersebut bersifat indikatif sesuai dengan pengajuan RKAB kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dan masih menunggu persetujuan. Target ini ditopang oleh fundamental operasional IATA yang solid, mencakup cadangan batu bara yang signifikan, infrastruktur terintegrasi, serta kesiapan logistik dan fasilitas pendukung di seluruh area operasional.

Kinerja dan Infrastruktur Tiap IUP-OP

IUP-OP PT Arthaco Prima Energy (APE) saat ini memiliki cadangan batu bara sebesar 222 juta MT dengan nilai kalori GAR 3.100–3.300. APE didukung jalan hauling pit-to-port sepanjang sekitar 10 kilometer yang tidak bersinggungan dengan jalan umum, serta telah dilengkapi geotekstil dan perkerasan batu split secara menyeluruh. Saat ini tersedia dua jetty manual dengan kapasitas 10.000 MT per hari. Selain itu, perseroan akan segera memulai konstruksi Barge Loading Conveyor (BLC) empat feeder berkapasitas 40.000 MT per hari. Kapasitas pelabuhan eksisting mencapai 250.000 MT per bulan dan ditargetkan meningkat menjadi 1.200.000 MT per bulan. Operasional APE juga diperkuat oleh dukungan tongkang milik PT Karya Pacific Investama sebagai pemegang saham IATA, serta kerja sama dengan kontraktor PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining) dengan nilai kontrak mencapai Rp5 triliun. Kegiatan penambangan telah memasuki tahap penggalian pertama pada awal Januari 2026.

Sementara itu, IUP-OP PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE) memiliki cadangan batu bara sebesar 25 juta MT dengan nilai GAR 3.151–3.344. IBPE didukung jalan hauling pit-to-port sepanjang sekitar 3,5 kilometer yang tidak bersinggungan dengan jalan umum. Untuk fasilitas pemuatan, IBPE menggunakan pelabuhan yang sama dengan IUP-OP PMC.

Adapun IUP-OP PT Putra Muba Coal (PMC) tercatat memiliki cadangan batu bara sebesar 54,8 juta MT dengan nilai GAR 2.700–3.547. PMC didukung jalan hauling pit-to-port sepanjang sekitar 17 kilometer yang tidak bersinggungan dengan jalan umum dan seluruhnya berada dalam kondisi all weather roads. Fasilitas pemuatan terdiri atas satu jetty BLC berkapasitas 10.000 MT per hari serta tiga jetty manual dengan total kapasitas 15.000 MT per hari. PMC juga memiliki kapasitas stockpile hingga 350.000 MT dan diperkuat oleh dukungan armada tug boat dan tongkang dari grup sendiri, yakni PT Karya Pacific Shipping, yang merupakan bagian dari pemegang saham IATA.

Dengan fondasi operasional yang semakin matang, infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi strategis bersama kontraktor terkemuka, PT MNC Energy Investments Tbk optimistis dapat merealisasikan target produksi 2026 sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain pertambangan batu bara nasional yang tumbuh secara berkelanjutan.

Editor: Maria Christina

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat realisasi investasi di sektor ESDM sepanjang 2025 mencapai US$ 31,7 miliar. Angka ini turun 1,9 persen dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar US$ 32,3 miliar.

Bahlil merinci investasi tersebut berasal dari sektor mineral dan batu bara sebesar US$ 6,7 miliar, migas US$ 18 miliar, ketenagalistrikan US$ 4,6 miliar, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) US$ 2,4 miliar.

Ia menjelaskan koreksi investasi terjadi pada sektor ketenagalistrikan. Menurut Bahlil, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik baru yang telah disetujui dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Nanti habis ini saya akan rapat dengan PLN. Kami akan mendorong percepatan pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang sudah disetujui dalam RUPTL. Memang butuh effort dan kerja keras agar bisa tercapai,” ujarnya.

Selain investasi, Bahlil juga memaparkan penyerapan tenaga kerja di sektor ESDM sepanjang 2025. Ia mengklaim jumlah tenaga kerja langsung yang diserap tercatat sebanyak 871.574 orang.

Ia menyebut angka tersebut belum termasuk dampak tenaga kerja tidak langsung yang bisa mencapai empat hingga lima kali lipat dari tenaga kerja langsung. Menurut dia, sektor ESDM tetap memberi perhatian pada penciptaan lapangan kerja meski mengandalkan teknologi tinggi.

Bahlil mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kesemaptan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar ini juga memaparkan realisasi penerimaan negara bukan pajak sektor ESDM. Pada 2025, PNBP migas tercatat sebesar Rp 105,04 triliun atau 83,7 persen dari target Rp 125,46 triliun.

Bahlil menjelaskan penurunan PNBP terjadi karena selisih harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Pemerintah menetapkan asumsi ICP sebesar US$ 80 per barel dalam APBN 2025. Namun, harga rata-rata minyak sepanjang tahun hanya berada di kisaran US$ 68 per barel.

“Lifting kita tercapai, tapi harga sedang turun. Harga komoditas memang sedang turun semua,” katanya.

KOALISI Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan pemangkasan produksi batu bara nasional. Mereka meminta kebijakan ini harus ditempatkan sebagai strategi jangka panjang untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada energi fosil.

Wacana pengurangan produksi mencuat di tengah anjloknya harga batu bara dan nikel akibat kelebihan pasokan di pasar global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pasokan batu bara Indonesia mencapai hampir 50 persen suplai global, atau sekitar 500 hingga 600 juta ton dari total perdagangan dunia.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum koreksi kebijakan energi nasional yang selama ini terlalu bertumpu pada ekspansi produksi.

“Pemerintah jangan hanya reaktif saat harga anjlok karena oversupply. Jika motifnya hanya untuk mendongkrak harga agar penerimaan negara terjaga, itu bukan kebijakan strategis, melainkan sekadar manajemen stok pasar,” kata Aryanto melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Januari 2026.

Ia mengatakan pemangkasan produksi seharusnya dilakukan untuk tujuan lingkungan dan transisi energi, bukan menjaga margin keuntungan korporasi.

PWYP mencatat produksi batu bara Indonesia yang menembus sekitar 800 juta ton pada 2024 menjadi bukti seriusnya hambatan transisi energi. Produksi yang terus digenjot bisa melemahkan insentif pengembangan energi terbarukan.

“Pemangkasan produksi adalah keharusan untuk mencapai target Net Zero Emission. Kita tidak bisa bicara transisi energi jika di hulu pasokan batu bara terus digenjot tanpa kendali,” kata Aryanto.

Menurut dia, penurunan produksi secara bertahap hingga sekitar 400 juta ton, sebagaimana mandat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), harus menjadi komitmen yang mengikat dalam peta jalan dekarbonisasi nasional.

Selain aspek produksi, PWYP menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola sektor pertambangan yang selama ini sarat persoalan. Aryanto menyoroti celah korupsi dalam penetapan kuota, konflik lahan dengan masyarakat adat, serta banyaknya lubang tambang yang tidak direklamasi.

“Pemangkasan produksi ini harus paralel dengan audit besar-besaran tata kelola tambang. Penegakan hukum dan pengawasan lingkungan tidak boleh lagi dikorbankan demi mengejar target produksi,” ujarnya.

PWYP juga memperingatkan potensi pemburuan rente dalam penetapan kuota produksi saat jumlah produksi dibatasi. “Ketika produksi dipangkas, kuota menjadi barang mahal. Proses ini harus transparan, akuntabel, dan berbasis kepatuhan lingkungan yang ketat agar tidak dimonopoli segelintir elite,” kata Aryanto.

Lebih lanjut, Aryanto menilai fluktuasi harga komoditas global menjadi peringatan serius atas risiko fiskal akibat ketergantungan pada batu bara. Pemerintah, harus menyiapkan strategi diversifikasi ekonomi, terutama di daerah penghasil tambang.

Untuk itu, PWYP Indonesia mendesak pemerintah memastikan kebijakan pemangkasan produksi diikuti dengan moratorium izin tambang baru, penerapan transisi berkeadilan bagi pekerja dan daerah tambang, serta peningkatan transparansi data produksi dan penerimaan negara. "Pengurangan produksi ini akan menjawab apakah kita benar-benar bertransisi, atau hanya melakukan manajemen stok sambil menunggu harga naik untuk kembali merusak lingkungan,” kata Aryanto.

Menteri Bahlil sebelumnya mengatakan produksi batu bara dan nikel akan dipangkas pada 2026. Langkah tersebut untuk menjaga harga pasar, karena saat ini harga komoditas batu bara sedang turun.

“Jumlah batu bara yang diperjualbelikan itu hanya sekitar 1,3 miliar ton. Di Indonesia menyuplai sekitar 500-600 juta ton. Hampir 50 persen,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut Bahlil, produksi berlebihan membuat harga komoditas menjadi turun. Sedangkan pengusaha perlu mendapatkan harga yang layak, di samping negara juga mendapatkan pendapatan yang sesuai.

JAKARTA, iNews.id - PT MNC Energy Investments Tbk (IDX: IATA) hari Rabu (7/1/2026) secara resmi menggelar 1st Digging Ceremony.

Hal ini menandai dimulainya tahap operasional pertambangan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Mining Contractor Agreement pada akhir Desember 2025, antara anak usaha IATA, PT Arthaco Prima Energy (APE), dengan kontraktor pertambangan PT Kalimantan Prima Persada (KPP MINING), unit bisnis United Tractors (IDX: UNTR) dan bagian dari Grup Astra.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp5 triliun dan periode kerja sama 5 tahun efektif sejak Januari 2026, perjanjian kontraktor jasa pertambangan batu bara ini menjadi pilar strategis untuk memperkuat kapasitas produksi dan operasional IATA di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) APE, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1st Digging Ceremony ini menandai tonggak kunci percepatan produksi batu bara IATA, menyokong target awal sekitar 3 juta metric ton (MT) produksi di 2026 dan potensi peningkatan jangka menengah hingga 7 juta MT per tahun seiring peningkatan skala operasional.

Direktur Utama MNC Energy Investments, Suryo Eko Hadianto, menyatakan kolaborasi strategis dengan KPP MINING memperkuat fundamental teknis dan operational excellence IATA, serta meletakkan landasan yang kuat untuk pertumbuhan produksi yang signifikan di masa mendatang.

"Momentum 1st Digging Ceremony hari ini menegaskan komitmen IATA bersama KPP MINING untuk merealisasikan target produksi yang ambisius, sekaligus menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Suryo.

Editor: Reza Fajri

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerbitkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara 2026. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan terdapat beberapa koreksi sebelum dokumen itu terbit.

“Ada sedikit koreksi. Ada beberapa penyesuaian karena terkait dengan produksi,” katanya saat ditemui di kantor BPH Migas pada Senin, 5 Januari 2026.

Meski demikian, Kementerian ESDM memberi kelonggaran bagi perusahaan tambang untuk tetap beroperasi selama tiga bulan ke depan hingga 31 Maret 2026. Batas produksi yang ditentukan maksimal 25 persen dari total rencana tahunan 100 persen. Namun perusahaan yang dapat beroperasional hanya yang dapat mendapatkan persetujuan RKAB 3 tahun periode 2024-2026 atau 2025-2027.

Selain itu menyampaikan permohonan persetujuan penyesuaian RKAB untuk tahun 2026 melalui sistem informasi terkait RKAB, namun belum mendapatkan persetujuan. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2026.

Poin lainnya adalah telah menempatkan jaminan reklamasi untuk tahap kegiatan operasi produksi pada 2025. Selanjutnya mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk tahap kegiatan Operasi Produksi bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), atau wilayah kontrak/perjanjiannya berada di kawasan hutan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan produksi batu bara dan nikel akan dipangkas pada 2026. Langkah tersebut untuk menjaga harga pasar, karena saat ini harga komoditas batu bara sedang turun.

“Jumlah batu bara yang diperjualbelikan itu hanya sekitar 1,3 miliar ton. Di Indonesia menyuplai sekitar 500-600 juta ton. Hampir 50 persen,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut Bahlil, produksi berlebihan membuat harga komoditas menjadi turun. Kemudian, pengusaha perlu mendapatkan harga yang layak di samping negara juga mendapatkan pendapatan yang sesuai.

DIREKTORAT Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyita sekitar 70 ribu ton batu bara yang berasal dari pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Batu bara itu disita dalam operasi yang berlangsung pada 28 hingga 30 Desember 2025.“Batu bara yang diamankan tersebar di lima titik lokasi yang berada di pelabuhan khusus atau jetty batu bara serta area penambangan di Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Direktur Jenderal Penegakkan Hukum ESDM Jeffri Huwae dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 31 Desember 2025.Ia mengatakan telah mengerahkan tim ke sejumlah lokasi untuk mengamankan tumpukan batu bara hasil pertambangan ilegal yang berada di beberapa titik wilayah Kutai Kartanegara tersebut. Menurut dia, keberadaan stockpile ilegal tersebut berisiko menimbulkan kerugian negara. Ia menjelaskan, seluruh tumpukan batu bara telah dipasangi garis pengaman dan segel resmi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM. Petugas juga memasang spanduk larangan serta papan penanda yang menyatakan bahwa material tersebut merupakan aset negara.Tahap berikutnya, ESDM akan menghitung volume dan penilaian kualitas batu bara. Proses ini melibatkan surveyor serta instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penilaian menjadi dasar pelaksanaan lelang.“Setelah proses tersebut selesai, batu bara akan dilelang dan hasilnya menjadi penerimaan negara bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral,” ujar Jeffri.Dia menambahkan, penertiban ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang merasa terganggu oleh keberadaan stockpile ilegal. Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi publik dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.Penyitaan batu bara ilegal ini dilaksanakan melalui kerja sama lintas instansi. Operasi melibatkan Kodam VI/Mulawarman, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

PT ADARO Andalan Indonesia Tbk (AADI) menahan aksi korporasi pada 2026. Emiten berkode AADI tersebut memilih fokus pada operational excellence, efisiensi biaya, dan komposisi struktur permodalan yang optimal.

Sekretaris Perusahaan Adaro Andalan Ray Aryaputra mengatakan perusahaan memprioritaskan stabilitas dan efisiensi operasional di tengah tantangan industri batu bara. Meski demikian, Adaro Andalan tidak menutup peluang adanya rencana aksi korporasi pada tahun depan. “Kami memprioritaskan stabilitas dan efisiensi operasional mengingat industri batu bara sedang menantang supaya perusahaan dapat bertahan dan menjaga kepercayaan investor,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Kamis, 25 Desember 2025.

Senyampang menahan aksi korporasi, Ray mengatakan Adaro Andalan Indonesia belum menentukan target kinerja untuk tahun depan. Meski demikian, Adaro Andalan telah menyiapkan strategi agar tetap profit dengan menjaga operasional. “Kami tidak melakukan penetapan target untuk pendapatan, mengingat harga batu bara yang tidak pasti, fluktuatif, dan volatile, sehingga fokus kita adalah target volume penjualan,” ujarnya.

Di samping itu, Ray juga merespons rencana pemerintah menerapkan aturan bea keluar batu bara yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2026. Aturan ini rencananya terbit sebelum pergantian tahun.

Ray mengatakan kebijakan itu bisa mempengaruhi daya saing batu bara dalam negeri. “Sebagai hipotesis, apabila ketentuan ini terbit, maka hal tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi daya saing batu bara Indonesia,” katanya.

Ray mengatakan perusahaannya baru mendengar pemerintah akan menerbitkan aturan ini. Dia mengatakan Adaro Andalan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. “Dengan adanya kondisi pasar batu bara yang cukup berat, mudah-mudahan ketentuan yang akan terbit dapat mendukung industri batu bara,” kata dia.

Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai bea keluar batu bara yang rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2026. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan aturan tersebut akan terbit sebelum akhir tahun.

“Kami sedang siapkan (aturannya). Sesuai dengan hasil di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kemarin kan arahannya demikian,” ucap Febrio di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Selain batu bara, pemerintah juga akan memberlakukan bea keluar emas. Aturan bea keluar emas sudah terbit terlebih dahulu yaitu melalui PMK Nomor 80 tahun 2025. Dalam aturan itu, tarif ekspor emas ditetapkan mulai dari 7,5-15 persen dengan mengacu pada harga referensi emas dunia.