JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengirimkan surat ke DPR RI untuk meratifikasi perjanjian dagang Indonesia dengan Eurasia (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/I-EAEU FTA).

Informasi itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri pertemuan bisnis (business matching) antara pemerintah dan pengusaha dengan Belarus yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (30/6/2026).

“Bapak Presiden sudah mempersiapkan surat ke DPR untuk Rusia dan Belarusia sudah meratifikasi perjanjian ini,” kata Airlangga di kawasan Menteng, Jakarta.

Airlangga mengatakan, dengan I-EAEU FTA itu, nantinya 90 produk Indonesia yang diekspor ke negara-negara Eurasia, termasuk Belarus akan bebas bea masuk.

Sebaliknya, produk negara-negara Eurasia juga bakal mendapatkan tarif 0 saat masuk ke Indonesia.

Adapun pertemuan di Indonesia ini, kata dia, merupakan menindaklanjuti pertemuan pada bulan Mei di Belarus.

“Jadi belum satu bulan mereka sudah hadir kembali dan mereka sangat berharap Indonesia bisa meningkatkan baik investasi maupun perdagangannya,” ujar Airlangga.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, dalam pertemuan hari ini, disepakati 17 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Menurutnya, dengan perjanjian itu nilai dagang perdagangan Indonesia dengan Belarus yang mencapai 200 juta dollar Amerika Serikat (AS) bisa meningkat.

“Jika kita menandatangani I-EAEU dan kita berharap penandatangan I-EAEU ini segera diratifikasi,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich, mengatakan hubungan negaranya dengan Indonesia berlangsung dinamis namun semakin meningkat.

Kedua negara menjalin kerja sama di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga kerja sama ekonomi.

“Kami juga telah menandatangani sejumlah dokumen yang akan mendorong penguatan lebih lanjut hubungan ekonomi bilateral,” ujar Viktor.

Selain itu, Belarus juga menjalin kerja sama ketahanan pangan dengan Indonesia.

Di antaranya dengan memasok produk olahan susu ke Indonesia.

Sebanyak 13 produsen Belarus telah mengantongi akreditasi dari Indonesia.

“Kami bersyukur atas kesempatan untuk memasok produk olahan susu kami ke Indonesia,” kata Viktor.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

St. Petersburg: Posisi Indonesia di panggung ekonomi global semakin diperhitungkan. Tak hanya menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kini juga disebut sebagai mitra kunci dalam pengembangan kerja sama antara Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU) dan negara-negara Asia Tenggara.

Ketua Dewan sekaligus CEO Roscongress Foundation, penyelenggara St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), Alexander Stuglev, menilai Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara EAEU dan kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas, seperti Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) tidak hanya berfokus pada peningkatan perdagangan barang, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor strategis.

"Perjanjian ini akan berkontribusi pada penguatan hubungan bisnis, peningkatan perdagangan, dan peluncuran proyek-proyek bersama yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari Rusia, negara anggota EAEU, dan Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers SPIEF 2026, dikutip Selasa, 9 Juni 2026.

Sektor strategis yang berpotensi tumbuh

I-EAEU FTA diproyeksikan menjadi katalis bagi berbagai sektor yang memiliki potensi besar untuk berkembang bersama. Mulai dari manufaktur, pertanian, energi, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, hingga ekonomi digital.

Tak hanya itu, sejumlah sektor lain juga dipandang memiliki prospek cerah untuk kolaborasi jangka panjang.

Stuglev juga menyebut agribisnis, ketahanan pangan, energi, metalurgi, dan teknologi digital sebagai bidang yang menjanjikan bagi pengembangan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara anggota EAEU di masa depan.

Forum bisnis jadi jembatan lolaborasi

Stuglev menambahkan, keberadaan I-EAEU FTA juga menciptakan peluang baru untuk memperluas dialog bisnis melalui berbagai forum internasional yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai negara.

Beberapa diantaranya adalah St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), Eastern Economic Forum (EEF), serta berbagai agenda kerja sama Rusia-ASEAN.

Menurutnya, forum-forum tersebut dapat menjadi wadah bagi dunia usaha untuk membahas implementasi konkret dari peluang perdagangan dan investasi yang muncul setelah penandatanganan perjanjian perdagangan bebas tersebut.

(ANN)

IDXChannel– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Belarus Alexander Turchin di Minsk, Belarus, Jumat (15/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung di sela-sela Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 ini fokus pada perluasan kemitraan ekonomi strategis dan optimalisasi pasar Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

Airlangga secara khusus menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia yang dijadwalkan pada awal Juli 2026. Saat ini, kedua negara tengah mematangkan peta jalan (roadmap) kerja sama komprehensif yang ditargetkan rampung saat kunjungan tersebut berlangsung.

“Indonesia juga siap menyambut kunjungan delegasi bisnis Belarus ke Indonesia pada rangkaian kunjungan presiden Belarus,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (16/5/2026).

Pemerintah Indonesia sendiri membidik keunggulan Belarus di sektor agro-industri dan mekanisasi pertanian modern untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Sebagai negara dengan kontribusi manufaktur mencapai 20,3 persen terhadap PDB dan tingkat swasembada pangan menyentuh 96 persen pada tahun 2024, Belarus dinilai mampu membantu mempercepat modernisasi sektor pertanian di tanah air.

Merespons hal tersebut, Perdana Menteri Alexander Turchin menegaskan komitmen penuh Belarus untuk mempererat hubungan ekonomi. Guna mempermudah koordinasi dan memperlancar hubungan diplomatik kedua negara, PM Turchin juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Minsk.

Selain sektor pangan dan industri, fokus pembahasan kedua pemimpin tertuju pada implementasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA) yang telah resmi ditandatangani pada 21 Desember 2025 di St. Petersburg.

Melalui kesepakatan bebas bea ini, Indonesia berharap Belarus dapat menjadi pintu masuk utama bagi produk-produk ekspor nasional untuk menembus pasar Eurasia Timur secara lebih efisien.

Perjanjian dagang ini menjadi bukti nyata komitmen kedua belah pihak dalam membangun kemitraan perdagangan yang terbuka, inklusif, serta saling menguntungkan.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan diplomasi ekonomi ini antara lain Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Belarus Jose Tavares, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Irwan Sinaga.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan mulai dengan kawasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) hingga dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada acara Bisnis Indonesia Forum yang digelar Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Menko Airlangga Hartarto akan segera bertemu dengan pihak EAEU maupun pemerintah AS, yakni Utusan Perdagangan (USTR) dalam satu bulan ke depan.

"Ini momentum open market kita makin terbuka FTA [Free Trade Agreement] dan CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement] kita banyak sekali. Minggu depan Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan ke EAEU Rusia dan kawan-kawan, itu market-nya besar juga," kata Susiwijono di forum yang diselenggarakan Bisnis Indonesia itu, dikutip Minggu (3/5/2026).

Susi, sapaannya, menyebut bahwa Indonesia kini memiliki potensi untuk memperluas pasar ekspor dengan berbagai perjanjian perdagangan maupun kerja sama ekonomi komprehensif dengan sejumlah negara lain. Termasuk di antaranya adalah dengan Kanada dan Uni Eropa.

Menurut Susi, pemerintah menargetkan perjanjian dagang bebas dengan 27 negara di Uni Eropa dapat berlaku pada 1 Januari 2027. Saat ini, kedua pihak masih melaksanakan tahap legal drafting maupun scrubbing.

Pada Mei 2026 ini, pihaknya juga akan terbang ke AS untuk bertemu USTR guna membahas tindak lanjut penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara yang diinvestigasi oleh AS terkait dugaan pelanggaran perdagangan.

Dalam hal ini, Indonesia diselidiki terkait dengan dugaan excess capacity maupun forced labor (kerja paksa). Namun, Susi mengeklaim yang dijalani Indonesia sebenarnya bukan investigasi.

"Mereka sebenarnya tujuan utamanya jangan sampai industri di Indonesia dipakai transhipment dari musuh dia lah. Misalkan ya sebut aja China. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada ekses produksi, yang enggak seperti itu ekspor ke Amerika. Padahal barangnya dari China," ujar mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, saat ini tarif impor yang berlaku adalah tarif global 15% selama 150 hari sampai Juli 2026. Susi menyebut nantinya Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mengenakan tarif impor berbasis pasal 301 setelah tarif impor global 15% selesai masa berlakunya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia disebut akan bertemu dengan pihak USTR guna mengklarifikasi soal dugaan excess capacity dan forced labor.

"Nanti kami ketemu fisik kalau nggak salah 12 Mei, tetapi itu sebenernya lebih ke mekanisme yang harus kami lalui. Enggak ada yang substantif. Indonesia sudah comply. Mereka sudah pegang datanya, hanya konfirmasi saja ke kami," terang Susi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga pasokan bahan baku pupuk di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan hingga saat ini belum ada keluhan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait gangguan pasokan bahan baku pupuk, meskipun tekanan global mulai meningkat.

“Sampai sekarang sih belum ada ini ya dari pihak BUMN belum ngobrol ke kita. Artinya dari pihak BUMN [Pupuk Indonesia] belum ada keluhan ke kami ya,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Budi menuturkan bahwa selama ini Indonesia banyak mengimpor bahan baku pupuk dari kawasan Eurasia, seperti Kazakhstan dan Uzbekistan. Untuk itu, Kemendag menilai pasokan masih relatif aman karena tidak sepenuhnya bergantung pada kawasan Timur Tengah.

“Sebenarnya kita impor [bahan baku pupuk] dari Eropa Timur kan banyak, kayak dari Kazakhstan, Uzbekistan, negara-negara Eurasia. Itu banyak, itu bisa dialihkan dari situ,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap menyiapkan strategi mitigasi dengan melakukan diversifikasi sumber impor untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan. Langkah ini mencakup pencarian alternatif negara pemasok maupun substitusi komoditas yang sejenis.

“Substitusi barangnya kan bisa aja ngambil dari negara yang ada atau komoditas yang sama yang bisa diambil dari negara lain,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku pupuk masih aman hingga 7 bulan ke depan meskipun terjadi konflik di kawasan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan global.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira menuturkan konflik yang terjadi di wilayah tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional perusahaan.

“Perang di area Selat Hormuz tersebut itu secara signifikan tidak berdampak langsung kepada Pupuk Indonesia,” kata Yehezkiel dalam Pupuk Indonesia Media Iftar 2026 di Jakarta, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Pupuk Indonesia sendiri memproduksi dua jenis pupuk utama, yakni pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk pupuk urea, bahan bakunya berasal dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri sehingga relatif aman dari dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, bahan baku untuk pupuk NPK seperti fosfat (P) dan kalium (K) memang masih diimpor.

Namun, pasokan tersebut tidak berasal dari negara-negara yang berada di kawasan konflik saat ini. Saat ini, pasokan fosfat (P) diperoleh dari sejumlah negara di Afrika Utara, seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso membeberkan sejumlah capaian perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan negara lain hingga tahun berjalan 2025.

Menurut Budi, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 20 perjanjian internasional, dengan lima di antaranya baru diselesaikan pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Budi saat meninjau kesiapan Work From Mall untuk mendukung gig economy di Mal Pondok Indah, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

“Jadi perjanjian dagang yang sudah implementasi itu ada 20, sisanya 19 masih dalam proses,” kata Budi kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Khusus tahun ini, Budi menyebut terdapat beberapa perundingan dagang yang telah dituntaskan Indonesia dengan sejumlah negara mitra. Contohnya, perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU).

Perjanjian itu sudah disepakati kendati belum secara formal ditandatangani. Negara-negara di forum itu meliputi Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.

Kemudian, perjanjian antara Indonesia-Tunisia yang ditargetkan selesai Januari 2026, serta perjanjian antara Indonesia-Peru yang sudah dituntaskan pada Agustus 2025.

Selanjutnya, perjanjian dagang bebas yang ditandatangai di Saint Pertersburg pada 21 Desember 2025 yakni Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (IAEU FTA). Penandatanganan perjanjian itu turut disaksikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Jadi tinggal nanti kami mempercepat implementasi,” terang pria yang sebelumnya menjabat Sekjen Kemendag itu.

Sejalan dengan proses menuju implementasi, Indonesia dan para negara mitra dagangnya telah menyepakati untuk membentuk business council guna memudahkan komunikasi pelaku usaha antara negara-negara mitra.

Selain itu, pemerintah turut menyiapkan business forum yang turut melibatkan Apindo dan Kadin selaku pihak dari Indonesia. Rencananya, forum bisnis tersebut akan diselenggarakan terlebih dahulu secara daring lantaran membutuhkan waktu lebih lama secara fisik.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa perluasan pasar dagang yang dilakukan dengan sejumlah perundingan bilateral itu guna menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri.

“Tetapi di pihak lain kami membuka pasar luar yang baru termasuk EAEU, jadi kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan biaya masuk rata-rata sudah 0%. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” kata Airlangga.

IDXChannel - Indonesia resmi menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan kawasan Eurasia melalui skema Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam kunjungan resminya ke Rusia pada Minggu (21/12/2025) lalu. Kawasan ini meliputi lima negara strategis, yakni Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kesepakatan ini sebagai pelengkap dari rangkaian kerja sama ekonomi Indonesia di daratan Eropa setelah sebelumnya memiliki IEU-CEPA dengan Uni Eropa dan IE-CEPA dengan negara-negara EFTA (termasuk Swiss). "Itu sebuah milestone baru di Eropa. Ini merupakan tonggak sejarah di tahun ini, hampir semua negara bekerja sama dengan Indonesia, yang lain masih dalam proses," ujar Airlangga saat ditemui di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025). Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, I-EAEU FTA akan memberikan keuntungan langsung bagi para pelaku ekonomi di Indonesia dan kawasan Eurasia. Kesepakatan ini diharapkan dapat memangkas hambatan tarif dan memperluas akses pasar. "Penandatanganan ini menjadi fondasi strategis untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi yang menguntungkan bagi kedua negara," kata Budi. Sebagai langkah konkret untuk mempererat hubungan antarpelaku usaha, Budi mengusulkan pembentukan Business Council Indonesia-EAEU. Wadah ini nantinya akan berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung bagi pengusaha dari kedua belah pihak guna memaksimalkan peluang investasi. Kawasan Eurasia memiliki peran penting dalam peta perdagangan global Indonesia. Berdasarkan data 2024, total nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia menyentuh angka USD4,52 miliar. Rinciannya, nilai ekspor mencapai USD1,89 miliar, nilai impor mencapai USD2,63 miliar, serta tujuan ekspor ke-24 dan asal impor ke-15 bagi Indonesia. Dengan resminya I-EAEU FTA, pemerintah optimistis nilai perdagangan tersebut akan tumbuh pesat di 2026, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui diversifikasi pasar tujuan ekspor non-tradisional. (DESI ANGRIANI)

Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) resmi menyepakati Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-EAEU (Indonesia-EAEU FTA) yang mencakup pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi.

Dalam kesepakatan ini, EAEU memberikan preferensi tarif sebesar 90,5 persen dari total pos tarif, yang mencakup 95,1 persen dari total nilai impor EAEU dari Indonesia.

Perjanjian ini diharapkan memperluas akses produk Indonesia ke kawasan Eurasia sekaligus memperkuat kerangka hukum perdagangan kedua pihak.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bersama jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia di St Petersburg, Rusia, pada Minggu (21/12) di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Ekonomi Eurasia.

Penandatanganan ini disaksikan para kepala pemerintahan negara anggota EAEU termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pernyataannya, Budi menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para pemimpin negara EAEU.

Ia mengatakan Indonesia-EAEU FTA menandai babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dan kawasan Eurasia yang memiliki potensi pasar besar, sumber daya kuat, serta produk yang saling melengkapi dalam rantai perdagangan global.

"Menindaklanjuti arahan Presiden untuk membuka pasar baru bagi pelaku usaha Indonesia, hari ini saya menandatangani persetujuan dagang bersejarah dengan Uni Ekonomi Eurasia," ujar Budi dalam keterangan resminya.

"Indonesia-EAEU FTA tidak hanya tentang penurunan tarif, melainkan tentang membangun jembatan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru khususnya terkait sektor manufaktur dan pertanian," lanjutnya.

Perundingan Indonesia-EAEU FTA dimulai pada 2023 dan rampung dalam waktu dua tahun. Perjanjian ini terdiri atas 15 bab, yang mencakup antara lain pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi di berbagai sektor.

Dengan preferensi tarif yang diberikan, sejumlah produk unggulan Indonesia berpeluang memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif di kawasan Eurasia.

"Dengan preferensi tarif hingga 90,5 persen dari total pos tarif Uni Ekonomi Eurasia, produk unggulan Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif. Hal ini mendorong peningkatan ekspor sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk perikanan, karet alam, furnitur, serta produk manufaktur seperti elektronik," jelas Budi.

Selain membuka peluang ekspor, perjanjian ini juga memberikan kepastian kerangka hukum dan transparansi bagi dunia usaha.

Pemerintah menyatakan akan memastikan implementasi perjanjian berjalan efektif dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari sisi perdagangan, total perdagangan Indonesia dengan EAEU pada Januari-Oktober 2025 tercatat sebesar US$4,4 miliar atau setara Rp73,75 triliun (asumsi kurs Rp16.761 per dolar AS) dengan ekspor Indonesia US$1,76 miliar dan impor US$2,64 miliar.

Pada 2024, total perdagangan kedua pihak mencapai US$4,52 miliar atau Rp75,75 triliun. Indonesia-EAEU FTA menjadi perjanjian dagang kedua Indonesia dengan kawasan Eropa setelah perjanjian dengan EFTA yang telah diimplementasikan sejak 1 November 2021.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perjanjian perdagangan bebas Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia—EAEU FTA) berpotensi menjadi katalis baru bagi ekspor nasional, di tengah tarif tinggi Presiden AS Donald Trump dan ketidakpastian global.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai pasar EAEU dapat menjadi alternatif strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global dan kebijakan tarif tinggi AS serta melemahnya permintaan di sejumlah negara maju.

“EAEU bisa menjadi alternatif pasar yang relevan, meskipun bukan pengganti penuh pasar AS atau Eropa. Pasar ini cukup besar, sensitif harga, dan cocok dengan struktur biaya industri Indonesia,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, perjanjian Indonesia—EAEU FTA memberikan dampak positif bagi iklim usaha karena membuka akses pasar Eurasia dengan preferensi tarif yang signifikan.

“Ini [perjanjian Indonesia—EAEU FTA] membantu menurunkan biaya masuk pasar dan memberi kepastian bagi eksportir, sekaligus mendorong diversifikasi pasar ekspor RI,” ujarnya.

Erwin merincikan sejumlah sektor yang diperkirakan menjadi pemenang utama dari implementasi EAEU FTA, yakni kelapa sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), perikanan, karet, furnitur, hingga produk manufaktur seperti elektronik.

Bahkan, Kadin memproyeksikan peningkatan ekspor ke kawasan Eurasia akan terjadi secara bertahap.

Pada fase awal, sambung Erwin, Kadin memperkirakan pertumbuhan ekspor bisa mencapai satu hingga dua digit persen per tahun. Namun, pertumbuhan ekspor ini bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan preferensi tarif serta memenuhi standar dan regulasi pasar EAEU.

Dari sisi investasi, Kadin melihat peluang perjanjian Indonesia—EAEU FTA lebih mengarah pada perluasan kapasitas produksi dan penguatan hilirisasi dibandingkan relokasi industri secara penuh.

Dia menyebut dengan dukungan perizinan yang efisien, logistik yang kompetitif, serta akses pembiayaan yang memadai, maka Indonesia berpeluang menjadi basis produksi ekspor ke kawasan Eurasia.

“Jika didukung perizinan, logistik, dan pembiayaan yang kondusif, EAEU FTA bisa mendorong Indonesia menjadi basis produksi ekspor ke kawasan Eurasia,” tambahnya.

Untuk diketahui, perjanjian Indonesia–EAEU FTA terdiri atas 15 bab yang mencakup pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi.

Dalam hal ini, Uni Ekonomi Eurasia memberikan komitmen preferensi tarif kepada Indonesia sebesar 90,5% dari total pos tarif atau mencakup 95,1% dari total nilai impor kawasan tersebut dari Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan perjanjian Indonesia—Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia—EAEU FTA) menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan dagang Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah berkomitmen untuk memastikan implementasi EAEU FTA berjalan efektif dan berkelanjutan. Adapun, perjanjian ini diharapkan membuka peluang ekspor yang lebih besar dan menarik investasi ke Indonesia.

Menurut Budi, komitmen ini akan ditindaklanjuti melalui penguatan kerja sama teknis, fasilitasi perdagangan, hingga peningkatan peran dunia usaha agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan pelaku ekonomi kedua belah pihak.

“Penandatanganan ini menjadi pondasi strategis untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (24/12/2025).

Namun, dia menambahkan, efektivitas implementasi FTA sangat bergantung pada hubungan dagang yang erat antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan, sehingga manfaat perjanjian ini bisa langsung dirasakan.

Adapun, Budi mengusulkan pembentukan business council Indonesia—EAEU untuk memfasilitasi komunikasi dan menghubungkan pelaku usaha kedua pihak.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Eurasia (EEC) Andrey Slepnev menilai perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis bagi EAEU.

“Kami melihat Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat, dan EAEU berkepentingan untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi tersebut ke depan melalui Indonesia—EAEU FTA, khususnya dalam pengembangan pasar perdagangan serta perolehan dan pemanfaatan teknologi baru,” ucap Slepnev.

Untuk diketahui, Uni Ekonomi Eurasia, yang terdiri dari Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Rusia, merupakan tujuan ekspor ke-24 sekaligus asal impor ke-15 bagi Indonesia. Di sisi Uni Ekonomi Eurasia, Indonesia menempati posisi strategis sebagai mitra dagang terbesar ketiga di kawasan ASEAN setelah Vietnam dan Singapura.

Pada 2024, total perdagangan Indonesia dengan kawasan ini tercatat sebesar US$4,52 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia mencapai US$1,89 miliar dan impor US$2,63 miliar.

Kemendag mencatat, ekspor utama Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia meliputi minyak kelapa sawit dan produk turunannya, korundum buatan, aluminium oksida dan aluminium hidroksida, serta komoditas perkebunan seperti kopra, kopi, dan kakao.

Sementara itu, impor didominasi batu bara, pupuk kimia, gandum dan meslin, besi paduan, serta produk besi baja setengah jadi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI) Budi Santoso memastikan Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) berpihak kepada UMKM.

Menurut dia, Indonesia–EAEU FTA menghadirkan berbagai peluang bisnis. Untuk itu, dirinya mendorong para eksportir Indonesia agar segera memanfaatkan berbagai fasilitas dalam perjanjian tersebut.

“Persetujuan ini akan memberikan kepastian kerangka hukum dan transparansi bagi dunia usaha, sehingga iklim perdagangan menjadi lebih dapat diprediksi dan kondusif. Selain itu, Pemerintah Indonesia akan memastikan implementasi persetujuan ini berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujar Budi Santoso atau disapa Busan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Semakin terbuka lebarnya pasar Uni Ekonomi Eurasia juga akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha di kawasan tersebut.

Para importir di kawasan ini akan semakin mudah memasukkan produk-produk Indonesia ke pasar Uni Ekonomi Eurasia, bahkan berpotensi menyentuh pasar wilayah sekitarnya, seperti negara-negara di Asia Tengah.

Busan juga menekankan, Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia sepakat memandang kerja sama ekonomi sebagai pilar penting dengan mendorong kolaborasi di berbagai bidang strategis.

Bidang-bidang ini, antara lain, pertanian, industri, energi, transportasi, logistik, ekonomi digital, serta pengembangan rantai nilai yang berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mendorong keterlibatan pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan keberhasilan implementasi FTA dan menjadikannya manfaat ekonomi yang nyata.

"Walaupun perundingan telah selesai, pekerjaan sebenarnya baru dimulai. Kolaborasi seluruh pihak dibutuhkan untuk memastikan bahwa FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berbagai tantangan implementasi dapat diatasi secara efektif," kata Djatmiko.

Sedangkan Kepala Komisi Uni Ekonomi Eurasia Bakytzhan Sagintayev menyampaikan pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait mencakup sektor perdagangan, logistik, serta berbagai bidang yang mendukung penguatan kerja sama ekonomi antara kedua pihak.

"Kami berharap, setelah perjanjian ini mulai diimplementasikan, perdagangan antara negara-negara kami dapat meningkat hingga dua kali lipat,” ujar Sagintayev.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengungkapkan Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) membuka peluang perluasan pasar nontradisional.

“Menindaklanjuti arahan Presiden untuk membuka pasar baru bagi pelaku usaha Indonesia, hari ini saya menandatangani persetujuan dagang bersejarah dengan Uni Ekonomi Eurasia. Indonesia-EAEU FTA tidak hanya tentang penurunan tarif, melainkan tentang membangun jembatan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan,” ujar Budi Santoso atau disapa Busan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan persetujuan ini akan menciptakan peluang perluasan pasar nontradisional di kawasan Eurasia yang memiliki populasi 180 juta penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDB) 2,56 triliun dolar AS. Sedangkan bagi Eurasia, Indonesia menawarkan peluang ekonomi dengan populasi 281,6 juta penduduk dengan PDB 1,4 triliun dolar AS dan kelas menengah yang terus tumbuh secara eksponensial.

"Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru khususnya terkait sektor manufaktur dan pertanian," katanya.

Indonesia-EAEU FTA terdiri atas 15 bab yang mencakup, antara lain, pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi. Uni Ekonomi Eurasia memberikan komitmen preferensi tarif kepada Indonesia sebesar 90,5 persen dari total pos tarif, atau mencakup 95,1 persen dari total nilai impor kawasan tersebut dari Indonesia.

“Dengan preferensi tarif hingga 90,5 persen dari total pos tarif Uni Ekonomi Eurasia, produk unggulan Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif," kata Busan.

Hal ini, lanjutnya,mendorong peningkatan ekspor sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk perikanan, karet alam, furnitur, serta produk manufaktur seperti elektronik. Preferensi dan berbagai kemudahan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar dari negara pesaing.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) di St. Petersburg, Rusia di sela Konferensi Tingkat Tinggi Uni Ekonomi Eurasia.

Penandatanganan dilakukan bersama para jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia, yaitu Wakil Perdana Menteri Armenia Mher Grigoryan, Wakil Perdana Menteri Belarusia Natalia Petkevich, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan Zhumangarin Serik, Wakil Perdana Menteri Kirgiztan Daniyar Amangeldiev, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexey Overchuk, dan Kepala Komisi Uni Ekonomi Eurasia Bakytzhan Sagintayev.

Penandatanganan ini turut disaksikan langsung kepala pemerintahan dari masing-masing negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin.

Busan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo dan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, dirinya menegaskan, Indonesia-EAEU FTA bukan hanya gestur politik atau ekonomi, tetapi FTA ini menandai suatu babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Kedua pihak merepresentasikan mesin ekonomi dengan potensi pasar yang besar, sumber daya kuat, produk yang saling komplementer, serta dapat saling mendorong peningkatan posisi strategis dalam rantai nilai perdagangan global.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025