MENTERI Perdagangan Budi Santoso memproyeksikan peningkatan ekspor CPO atau produk minyak kelapa sawit mentah seiring dengan diversifikasi pasar ke negara Eurasia melalui implementasi perjanjian dagang bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia atau I-EAEU FTA. “(proyeksi ekspor) meningkat, nanti masuk ke EAEU,” kata Budi di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Adapun saat ini pemerintah sedang menyelesaikan perundingan dagang EAEU yang sudah dimulai sejak 2022. Rencananya pemerintah Indonesia akan menandatangani perjanjian tersebut pada 20 atau 21 Desember 2025 di St. Petersburg, Rusia atau pada kuartal pertama 2026. Budi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menerima undangan penandatanganan.

Setelah penandatangan dilakukan, parlemen akan melakukan ratifikasi perjanjian dagang itu sebelum akhirnya hasil perundingan itu diimplementasikan. Berdasarkan linimasa Kementerian Perdagangan, proses ratifikasi akan dilakukan pada kuartal pertama atau kedua tahun depan. Sementara perjanjian dagang akan berlaku pada kuartal ketiga 2026. “Kita akan mempunyai banyak peluang pasar di negara-negara EU, apakah itu di Armenia, Rusia, Belarus, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan,” tutur Budi.

Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor Indonesia ke negara Eurasia sepanjang Januari–Oktober 2025 senilai US$ 1,76 miliar. Sementara total impor pada periode tersebut tercatat US$ 2,64 miliar. Budi pun berharap total ekspor Indonesia terhadap negara Eurasia bisa meningkat sebanyak dua kali lipat setelah perjanjian dagang bebas itu ditandatangani.

Adapun Kementerian Perdagangan mencatat produk ekspor utama Indonesia ke negara Eurasia terdiri dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa, kopi, kakao dan mentega, hingga monitor dan proyektor. Kementerian Perdagangan memproyeksikan peningkatan ekspor khususnya untuk produk minyak dan lemak nabati, makanan, dan pakaian jadi setelah perjanjian dagang ini rampung.

Setelah berlaku, perjanjian dagang bebas ini akan mengeliminasi tarif impor sejumlah barang dari Indonesia seperti sawit dan produk turunannya, alas kaki, udang, karet alam, biji kopi mentah, sutra, dan minyak atsiri.

Sementara produk Indonesia yang akan mendapat eliminasi tarif hingga 0 persen dalam tiga sampai 10 tahun adalah tekstil dan produk tekstil, ikan dan produk perikanan, kayu dan produk kayu, furniture, mesin dan peralatan listrik, produk makanan dan minuman, serta bahan kimia dasar.

Selain berharap peningkatan ekspor, Mendag mengatakan perjanjian dagang ini bisa mempermudah akses terhadap barang termasuk bahan baku yang diperlukan dari negara Eurasia. Adapun impor utama Indonesia dari negara Eurasia adalah batu bara dan briket, pupuk mineral atau kimia, ferro-alloys, hingga produk setengah jadi dari baja.

MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kemajuan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU CEPA). Legal drafting atau dokumen hukum IEU CEPA sudah diterjemahkan ke 24 bahasa dan siap dibahas di Parlemen Eropa.

Airlangga optimistis Parlemen Eropa bakal menyepakati poin-poin perjanjian dagang ini. “Kami sudah melakukan pendekatan dari partai yang paling kiri sampai paling kanan dan mereka semua mendukung IEU CEPA tersebut,” ujarnya dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Pusat, 1 Desember 2025.

Bekas Menteri Perindustrian itu menyatakan IEU CEPA merupakan salah satu perjanjian strategis terbesar. Musababnya sebanyak 90 persen produk Indonesia yang diekspor ke negara-negara Eropa itu akan dapat tarif nol persen, begitupun sebaliknya.

Selain itu, pokok substansi IEU CEPA juga sudah disempurnakan dengan perjanjian digital. Dengan demikian, Airlangga menyatakan perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa (EU) sedikit lebih maju dibanding perjanjian dagang antara Eropa dengan Singapura. “Perjanjian EU dengan Singapura itu kalah advance dengan perjanjian Indonesia ini, karena klasternya sudah masuk,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, ia menambahkan, lewat kerja sama ini Uni Eropa mulai melunak soal Undang-Undang Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) dengan mengundur penerapannya. “Kemarin sudah dibawa ke Parlemen dan diusulkan mundur sampai 2027,” ucap Airlangga. Menurut dia, ini merupakan kemajuan yang baik karena Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mendorong keringanan dari regulasi EUDR.

Uni Eropa menyusun EUDR untuk memastikan produk ekspor yang masuk ke kawasan mereka bebas dari deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan eksportir melampirkan sejumlah dokumen sebagai bukti.

Kebijakan ini seharusnya berlaku mulai 30 Desember 2024. Namun Uni Eropa memutuskan menunda implementasinya setelah menghadapi kritik dari beragam negara. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) berisiko membebani petani kecil Indonesia di sektor sawit, karet, kopi, hingga cokelat. “Kalau aturannya seperti saat ini diberlakukan pasti terdampak. Mereka tidak bisa ekspor ke Eropa,” kata dia beberapa waktu lalu.

Alfitria Nefi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menargetkan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia dan Tunisia (IT PTA) selesai pada tahun depan. Budi mengatakan perjanjian dagang ini sebenarnya telah selesai alias tinggal menandatangani.

“Rencananya Januari kami akan tandatangani. Ini masalah waktu saja,” katanya alam Strategic Forum “Perluasan Pasar Ekspor ke Peru dan Tunisia: Potensi, Peluang, dan Tantangan IP-CEPA dan IT-PTA di Jakarta, Selasa 25 November 2025.

Budi mengatakan perundingan perjanjian dengan Tunisia ini telah selesai. Dia mengatakan ada permintaan dari Menteri Perdagangan Tunisia untuk menandatangani perjanjian ini di Indonesia. “Penyelesaian perundingannya sudah berjalan,” katanya.

Budi mengatakan pemerintah terus memperluas mitra dagang dari berbagai negara. Dia mengatakan Indonesia telah membuat berbagai kesepakatan dengan Uni Eropa, Kanda, Peru, dan sejumlah negara lain.

Kepada pengusaha, Budi meminta, perjanjian dan kesempatan pasar ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Menurut dia, setiap perjanjian dagang dibuat agar kedua negara tidak saling defisit, tapi meningkatkan ekspor. “Kita saling membutuhkan,” ujarnya.

Di samping itu, Budi mengatakan pemerintah juga segera membuat business matching dengan Kementerian Perdagangan Tunisia dan Peru, baik secara daring maupun luring. Langkah ini agar perjanjian ini segera menghasilkan produk dan meningkatkan ekspor masing-masing negara. “Nanti kami ingin ada business matching. Kalau ada temu muka lebih bagus,” ujarnya.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menyatakan The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) menjadi perjanjian perdagangan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi regional dan global. “Perjanjian ini mencerminkan keyakinan ASEAN untuk terus bergerak maju dan tetap relevan di tengah dinamika ekonomi global,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan Budi pada agenda prosesi penyerahan naskah perjanjian dagang ATIGA Upgrade dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Ahad, 26 Oktober 2025.

Dalam prosesi tersebut, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Zafrul Abdul Aziz selaku Ketua Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) menyerahkan naskah perjanjian dagang kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Menurut Budi, penyerahan naskah perjanjian ini menandai komitmen bersama negara-negara ASEAN membangun sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan.

Ia mengatakan peningkatan perjanjian ini juga memperkenalkan sejumlah ketentuan baru. Misalnya ketentuan yang mendorong perdagangan berwawasan lingkungan; penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); peningkatan konektivitas rantai pasok; dan penyediaan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa. “Ini bukan sekadar pembaruan aturan, melainkan juga langkah untuk memperkuat pasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan serta pengembangan rantai pasok yang tangguh dan berdaya saing,” kata dia.

Budi menyatakan telah menandatangani naskah perjanjian ATIGA pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Negara lain yang telah menandatangani perjanjian dagang adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun Kamboja dan Laos menandatangani secara ad referendum. Sementara itu, Myanmar dan Vietnam dijadwalkan menandatangani perjanjian pada November 2025.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan implementasi perjanjian ini diprediksi berlaku 18 bulan setelah penandatanganan rampung oleh setiap negara.

Adapun Kementerian Perdagangan RI mencatat perdagangan intra-ASEAN masih menjadi yang terbesar dengan nilai mencapai US$ 823,1 miliar pada 2024 atau 21,4 persen dari total perdagangan kawasan.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menyatakan The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) menjadi perjanjian perdagangan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi regional dan global. “Perjanjian ini mencerminkan keyakinan ASEAN untuk terus bergerak maju dan tetap relevan di tengah dinamika ekonomi global,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan Budi pada agenda prosesi penyerahan naskah perjanjian dagang ATIGA Upgrade dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-47, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Ahad, 26 Oktober 2025.

Dalam prosesi tersebut, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Zafrul Abdul Aziz selaku Ketua Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) menyerahkan naskah perjanjian dagang kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Menurut Budi, penyerahan naskah perjanjian ini menandai komitmen bersama negara-negara ASEAN membangun sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan.

Ia mengatakan peningkatan perjanjian ini juga memperkenalkan sejumlah ketentuan baru. Misalnya ketentuan yang mendorong perdagangan berwawasan lingkungan, penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan konektivitas rantai pasok, dan penyediaan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa. “Ini bukan sekadar pembaruan aturan, melainkan langkah untuk memperkuat pasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan serta pengembangan rantai pasok yang tangguh dan berdaya saing,” kata dia.

Budi menyatakan telah menandatangani naskah perjanjian ATIGA pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Negara lain yang telah menandatangani perjanjian dagang adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun Kamboja dan Laos menandatangani secara ad referendum. Sementara itu, Myanmar dan Vietnam dijadwalkan melakukan penandatanganan perjanjian pada November 2025.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan implementasi perjanjian ini diprediksi akan berlaku 18 bulan setelah penandatanganan rampung oleh setiap negara.

Adapun Kementerian Perdagangan RI mencatat perdagangan intra-ASEAN masih menjadi yang terbesar dengan nilai mencapai US$ 823,1 miliar pada 2024 atau 21,4 persen dari total perdagangan kawasan.