JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satunya melalui berbagai program stimulus dan diskon belanja.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan, selain menjaga stabilitas harga, pihaknya menggelar berbagai program diskon, salah satunya melalui program BINA Holiday and Back to School.

"Kita ingin terus menjaga pasar ini berjalan dengan baik, salah satunya banyak kegiatan yang kita lakukan, misalnya Juni-Juli ini kan kita membuat diskon ya di ritel modern dengan nama BINA Holiday and Back to School," kata pria yang akrab disapa Busan saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Busan menambahkan, program tersebut melibatkan sekitar 414 department store dengan total 80.000 gerai yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Dari kegiatan itu, pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp30 triliun.

"Ini pada bulan Juli-Juli yang melibatkan sekitar 414 department store dengan gerai sekitar 80.000, di bawah anggota Hipimdo dan transaksinya diharapkan sekitar Rp30 triliun," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mendukung pelaksanaan Jakarta Great Sale dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta. Program yang berlangsung pada Juni hingga Juli tersebut melibatkan 104 department store dengan target transaksi mencapai Rp16 triliun.

Menurut Busan, berbagai program diskon tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kita ingin setiap bulan itu ada big sale di sini. Nah ini salah satu cara sebenarnya bagaimana kita terus menggerakkan ekonomi kita, meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya.

Kemendag juga terus mendorong pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran produk dalam negeri. Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 disebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan produk lokal melalui platform e-commerce.

Tak hanya mengandalkan konsumsi domestik, pemerintah juga memperkuat kinerja ekspor sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Mendag Busan menyebut program UMKM Bisa Ekspor menunjukkan hasil yang positif sepanjang tahun ini.

Tercatat, transaksi ekspor UMKM selama periode Januari-Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar AS. Angka tersebut melampaui capaian sepanjang tahun 2025 yang sebesar 134 juta dolar AS.

"Jadi semua dampak dari krisis global ini mudah-mudahan kita bisa mengatasi dengan cara kita. Jadi kita bareng-bareng baik pemerintah maupun masyarakat maupun pula perusahaan bagaimana cara menghidupkan ekonomi supaya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan krisis global yang sekarang terjadi," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa Pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, telah 80 persen kembali beraktivitas pascabencana di wilayah tersebut.

"Perdagangan di Pasar Kuala Simpang sedang berusaha untuk berjalan kembali dengan 80 persen pedagang sudah mulai beraktivitas. Aktivitas ini berjalan paralel dengan pembersihan pasar," kata Budi Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Budi Santoso menyampaikan Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus fokus terhadap pemulihan pasar-pasar terdampak bencana Sumatera agar dapat kembali menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dalam kunjungannya di Pasar Kuala Simpang, Budi Santoso mengatakan sejumlah pedagang sudah mulai kembali melakukan aktivitas, sambil proses pembersihan terus dilakukan.

"Kami telah mengecek kondisi Pasar Kuala Simpang. Sejumlah pedagang sudah mulai berjualan. Sembari proses pembersihan pasar terus dilakukan, kami terus memastikan pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana terus terjaga," ujarnya.

Pasar Kuala Simpang merupakan pasar terbesar yang menjadi pusat perdagangan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Pasar yang berdiri sejak 1982 ini menampung sebanyak 295 pedagang yang terdiri atas 156 pedagang los dan 139 pedagang kios.

Untuk mendukung percepatan pemulihan Pasar Kuala Simpang, pada Rabu, 31 Desember 2025, Kemendag melalui Program Kemendag Peduli menyerahkan bantuan berupa 100 unit tenda darurat untuk menjadi tempat berjualan para pedagang selama proses pemulihan berjalan.

Selain Pasar Kuala Simpang, Kemendag melalui Kemendag Peduli telah menyerahkan bantuan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 1 Desember 2025, 13 Desember 2025, dan 22 Desember 2025.

Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana pegawai Kemendag, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Kemendag berkoordinasi dengan pemerintah daerah, distributor, dan asosiasi pelaku usaha untuk memastikan distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana lancar dan tersedia.

Saat ini, stok bahan pokok seperti daging ayam, telur, cabai keriting, dan cabai rawit terpantau terkendali karena mendapat pasokan dari Takengon dan Medan.

Sementara itu, Kemendag telah menyurati Bulog dan ID Food untuk segera mengisi pasokan minyak goreng Minyakita dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah terdampak bencana.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso membenarkan adanya lonjakan harga cabai menjelang akhir tahun. “Kalau cabai itu kan Rp 55.000 sama Rp 57.000 yang cabai merah besar itu. Enggak dua kali lipat (kenaikannya),” kata Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jumat, 12 Desember 2025.Data Kementerian Perdagangan mencatat harga tiga jenis cabai bergerak fluktuatif cenderung naik sejak awal Desember 2025. Harga cabai merah keriting misalnya, yang tercatat senilai Rp 58.700 per kilogram pada 1 Desember 2025, kini melonjak ke Rp 60.500 per kilogram pada Jumat, 12 Desember 2025. Begitu pun harga cabai rawit keriting yang terus melonjak sejak pekan pertama bulan ini. Pada 1 Desember 2025, harga cabai rawit keriting tercatat senilai Rp 59.800 per kilogram. Namun harganya terus naik hingga ke level tertinggi pada 12 Desember 2025 senilai Rp 73.900 per kilogram. Sementara itu harga cabai merah besar yang sempat berada di level Rp 59.800 per kilogram pada 1 Desember 2025, kini turun menjadi Rp 58.500 per kilogram. Harga terakhir tersebut tercatat stagnan tetapi naik sejak 9 Desember 2025. Soal kenaikan harga cabai, Budi kemudian menceritakan hasil rapat koordinasi dengan Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACC). Budi mengatakan, ACCI mengatakan stok cabai mencukupi kebutuhan. Namun, kata Budi, para pengusaha mengatakan hasil panen tidak maksimal karena kondisi cuaca yang kerap hujan pada akhir tahun. “Dia bilang produksinya cukup dan beliau menyampaikan memang kan hampir setiap akhir tahun selalu begini,” kata Budi. Budi juga telah memantau harga pangan di daerah seperti di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia mengatakan harga cabai merah besar di Pontianak dijual senilai Rp 67.000 per kilogram. “Naik Rp 10.000,” ujar dia. Ia bercerita kunjunganya ke Pontianak bertujuan untuk memantau harga pangan menjelang Natal. Ia menyatakan berencana mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada pekan depan untuk memantau harga komoditas pangan menjelang perayaan Natal tahun ini.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso mematok target pertumbuhan ekspor sebesar 7,09 persen pada 2026 atau turun dibandingkan target tahun ini. Adapun untuk tahun ini, Budi menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen dengan nilai perdagangan sebesar US$ 294,45 miliar. “Kenapa turun? Karena kita start-nya kan sudah tinggi, tahun lalu kan 2,7 persen ekspor tumbuhnya,” kata Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jumat, 12 Desember 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian ekspor Indonesia periode Januari–Oktober 2025 tercatat mencapai US$ 234,04 miliar atau naik 6,96 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ia berharap terjadi peningkatan pertumbuhan ekspor pada November sehingga target tahunan tercapai. Ia menjelaskan, jika berhasil mencapai target pertumbuhan ekspor 7,1 persen pada tahun ini, artinya ada potensi nilai US$ 300 miliar. Sementara berdasarkan perhitungannya, dengan target pertumbuhan ekspor sebesar 7,09 persen pada tahun depan, nilai perdagangan bisa mencapai US$ 315 miliar. “Kalau US$ 305 miliar tercapai, nanti sudah yang tertinggi selama ini,” kata dia.Budi pun menyatakan akan berkomitmen mengerek pertumbuhan ekspor dari tahun ke tahun. Ia menargetkan akhir 2029 nilai ekspor Indonesia bisa mencapai US$ 405 miliar pada 2029. Budi menjelaskan penurunan target pertumbuhan ekspor untuk tahun depan dilakukan dengan mempertimbangkan capaian ekspor 2024 yang naik sebesar 2,70 persen dari tahun sebelumnya. “Setelah itu 2024 ke 2025 ini targetnya (ekspor) kan 7,1 persen. Artinya kan start-nya lompat, makanya tahun depan itu 7,09 persen,” turut Budi. Ia mengatakan target pertumbuhan ekspor tahun depan sudah disesuaikan dengan ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Budi optimis target pertumbuhan ekspor tahun depan dapat tercapai berkat perjanjian dagang yang dijalin dengan sejumlah negara. Ia mengatakan pengusaha bisa memanfaatkan manfaat perjanjian dagang yang mulai berlaku pada tahun depan.Ia bercerita, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) sedang mempersiapkan gelaran business matching secara daring bagi pengusaha yang ingin memanfaatkan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) dan perdagangan bebas. Tujuannya agar eksportir memiliki mitra yang akan menjadi klien. “Sekarang kita fokusnya di pasarnya, bagaimana produk-produk yang sekarang mempunyai potensi ekspor itu masuknya lebih mudah lagi, lebih banyak pasarnya,” kata Budi.

MENTERI Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menargetkan Sumatera Barat meningkatkan ekspor produk pertanian dan perkebunan. Langkah ini menyusul lonjakan permintaan global terhadap komoditas sektor tersebut.

"Permintaan dunia terhadap produk pertanian dan perkebunan Indonesia terus naik," ujar Budi di Padang, Selasa, 18 November 2025.

Ia menyebutkan, Januari-September 2025, ekspor sektor pertanian dan perkebunan Indonesia meningkat 34 persen. Angka ini menunjukkan peluang besar bagi daerah penghasil komoditas untuk memperluas pasar.

Budi Santoso menilai Sumbar memiliki berbagai produk unggulan yang berpotensi ekspor, seperti kopi, pinang, kakao, dan gambir. "Padang punya produk bagus, harus bisa ekspor. Nanti kita kerja bareng-bareng," katanya.

Kementerian Perdagangan akan memfasilitasi UMKM Sumbar melalui program UMKM Bisa Ekspor. Program ini menyediakan business matching secara online dengan pendampingan pemerintah.

Januari-Agustus 2025, transaksi program ini mencapai US$ 130,17 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun. "Tahun depan, produk seperti kopi, pinang, kakao harus sudah ekspor," ujar Budi Santoso.

Pemerintah juga membuka akses pasar lewat berbagai perjanjian dagang. Indonesia tengah menyelesaikan perjanjian dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, Tunisia, dan negara-negara Eurasia. Perjanjian ini akan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, memudahkan produk Indonesia menembus pasar global.

Untuk pasar domestik, Kementerian Perdagangan akan memfasilitasi business matching antara produsen dengan jaringan ritel modern. Syaratnya, produk harus berkualitas dan mampu bersaing dengan produk asing.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar Novrial mencatat tren ekspor gambir menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, ekspor mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp 574,7 miliar, naik dibandingkan 2023 yang berjumlah 11.865 ton.

Menurut Novrial, potensi ekspor masih besar karena Sumbar memasok sekitar 80 persen kebutuhan gambir dunia. Ia berharap kehadiran Menteri Perdagangan dalam kegiatan pelepasan ekspor ini ikut mempercepat perluasan pasar dan penataan tata niaga gambir nasional.

“Ini penting, agar kita tidak hanya bergantung pada pasar India yang saat ini menjadi tujuan utama ekspor gambir Indonesia,” ujarnya.

SUMATRA Barat mengekspor satu kontainer atau 27 ton komoditas gambir ke India pada Selasa, 18 November 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas langsung pengiriman komoditas unggulan itu bersama Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah.

Mahyeldi memaparkan pemanfaatan lahan untuk gambir di Sumatra Barat terjadi peningkatan dari 28.737 hektare pada 2023 menjadi 28.760 hektare pada 2024. Produksi juga naik dari 24.341 ton menjadi 25.818 ton dengan produktivitas 0,9 ton per hektar.

Tercatat pada 2022, ekspor gambir mencapai 13.089 ton dengan nilai Rp 548,5 miliar. Lalu pada 2023 turun menjadi Rp 534,7 miliar namun memasuki 2024 kembali meningkat menjadi Rp 574,7 miliar.

Menurut Mahyeldi, perubahan kondisi di India langsung berdampak pada petani gambir di kampung dan nagari di Sumbar. "Fluktuasi ini mencerminkan sensitivitas pasar gambir terhadap situasi global. Apalagi 80 persen ekspor kita masih tertuju ke India," ujar Mahyeldi.

Ia mengatakan salah satu kendala ekspor di Sumatra Barat ialah perihal Pelabuhan Teluk Bayur yang masih memiliki keterbatasan kapasitas, ketersediaan kapal yang belum optimal, dan tingginya biaya freight (muatan). Hal itu membuat sebagian eksportir memilih Pelabuhan Belawan atau Tanjung Priok. "Akibatnya, secara statistik, kinerja ekspor Sumbar terlihat rendah dan berdampak pada perhatian pemerintah pusat," katanya.

Mahyeldi mengharapkan tiga dukungan dari Kementerian Perdagangan. Ketiganya ialah penataan tata niaga ekspor gambir yang berpihak pada petani, percepatan penyelesaian HS Code produk turunan gambir, dan penguatan fasilitas perluasan pasar agar tidak bergantung pada satu negara.

"Sumbar memasok 80 persen kebutuhan gambir dunia dengan sentra terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 11.360 hektar dan Pesisir Selatan sebanyak 10.490 hektar. Komoditas ini menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah dan penopang kesejahteraan ribuan petani," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan untuk ekspor yang baik sangat penting untuk hilirisasi gambir agar memperluas pasar ekspor ke berbagai negara. Saat ini, ekspor gambir mentah Indonesia masih didominasi oleh satu tujuan ke India.

"Kalau ekspor mentah, yang perlu hanya India untuk proses produksi. Kita harus buat produk jadi seperti sabun, kopi, produk kecantikan, produk kesehatan. Itu yang bisa diekspor ke seluruh dunia," kata Budi di Padang, Selasa, 18 November 2025, saat melepas ekspor gambir ke India.

Dia juga mendorong agar Sumatra Barat meningkatkan ekspor produk pertanian dan perkebunan. Langkah ini menyusul lonjakan permintaan global terhadap komoditas sektor tersebut. "Permintaan dunia terhadap produk pertanian dan perkebunan Indonesia terus naik," ujar Mendag Budi di Padang, Selasa, 18 November 2025.

Ia menyebutkan, periode Januari-September 2025, ekspor sektor pertanian dan perkebunan Indonesia meningkat 34 persen. Angka ini menunjukkan peluang besar bagi daerah penghasil komoditas untuk memperluas pasar.

Budi menilai Sumbar memiliki berbagai produk unggulan yang berpotensi ekspor, seperti kopi, pinang, kakao, dan gambir. "Padang punya produk bagus, harus bisa ekspor. Nanti kita kerja bareng-bareng," katanya.

Kementerian Perdagangan akan memfasilitasi UMKM Sumbar melalui program UMKM Bisa Ekspor. Program ini menyediakan business matching secara online dengan pendampingan pemerintah. Sepanjang Januari-Agustus 2025, transaksi program ini mencapai US$ 130,17 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun. "Tahun depan, produk seperti kopi, pinang, kakao harus sudah ekspor," ujar Budi.

Pemerintah juga membuka akses pasar lewat berbagai perjanjian dagang. Indonesia tengah menyelesaikan perjanjian dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, Tunisia, dan negara-negara Eurasia. Perjanjian ini akan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, memudahkan produk Indonesia menembus pasar global.

Untuk pasar domestik, Kementerian Perdagangan akan memfasilitasi business matching antara produsen dengan jaringan ritel modern. Syaratnya, produk harus berkualitas dan mampu bersaing dengan produk asing.

KEMENTERIAN Perdagangan akan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan untuk mendistribusikan Minyakita. Langkah ini ditempuh untuk menekan harga minyak goreng rakyat itu agar sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

Harga Minyakita sepanjang 2025 tidak pernah berada di bawah HET. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional pada Januari–Oktober 2025 berada di kisaran Rp 16.700 per liter. Harga itu memang turun 3,47 persen dari awal tahun, namun tetap melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.

“Kami siapkan aturan baru. Sebagian besar distribusi Minyakita akan lewat BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada wartawan usai meninjau pemusnahan pakai bekas impor di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 November 2025.

Budi Santoso berharap perombakan sistem distribusi ini dapat mengembalikan stabilitas harga Minyakita di seluruh wilayah. “Dengan BUMN terlibat, pengendalian harga akan lebih mudah,” katanya.

Menurut dia, distribusi melalui BUMN diperlukan agar pemerintah bisa mengendalikan pasokan dan harga di pasar. Kemendag kini menunggu proses harmonisasi rancangan peraturan menteri yang mengatur ulang tata kelola Minyakita. Budi menargetkan regulasi itu rampung pekan depan.

Mengutip Antara, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra menyatakan perubahan Permendag Nomor 18 Tahun 2024 sudah final di tingkat kementerian dan lembaga. Regulasi ini mengatur tentang tata keloa minyak goreng sawit rakyat yang diproduksi berdasarkan penugasan pemerintah seperti Minyakita

Ia mengatakan Kemendag juga telah menggelar dengar pendapat umum untuk menyerap masukan akademisi. Pembahasan harmonisasi berikutnya akan dipimpin Kementerian Hukum.

Dalam revisi aturan tersebut, pemerintah menekankan lima perubahan utama. Pertama, penugasan Bulog dan ID FOOD untuk menangani sebagian distribusi Minyakita. Kedua, penyaluran diprioritaskan untuk pasar rakyat agar masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau.

Ketiga, distribusi Minyakita akan diintegrasikan dengan program pasar murah, bantuan pangan, dan penguatan koperasi desa Merah Putih. Keempat, pemerintah akan memperbaiki skema insentif domestic market obligation (DMO) agar penyaluran minyak goreng lebih merata.

Kelima, pengawasan dan sanksi akan diperketat untuk mencegah penyimpangan distribusi yang berdampak pada kenaikan harga dan kelangkaan pasokan.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso mengatakan akan menyisir toko-toko online yang menjual pakaian bekas untuk melacak asal-usul barang dan mengungkap rantai pasok impor ilegal yang masih beredar. "E-commerce adalah salah satu cara untuk menindaklanjuti barang-barang itu berasal di mana, impor dari mana," kata Budi setelah konferensi pers pemusnahan pakaian bekas impor di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 November 2025.Budi menegaskan fokus utama penindakan tetap ditujukan kepada distributor yang berhubungan langsung dengan pemasok dari luar negeri. Untuk itu, Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar penanganan impor ilegal bisa lebih efektif.Kementerian Perdagangan sebelumnya memusnahkan 19.391 bal pakaian bekas impor yang disita di Bandung, Jawa Barat. Barang senilai Rp 112,3 miliar itu berasal dari Korea, Jepang, dan Cina dan disita pada pertengahan Agustus 2025 dari delapan importir."Proses pemusnahan sudah dilakukan sejak 14 Oktober 2025 dan total yang sudah dihancurkan adalah 16.591 bal atau kurang lebih 85,56 persen," ujar Budi.Pada hari ini, 500 bal sisanya dimusnahkan di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, Kabupaten Bogor. Budi mengatakan pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi pengawasan lintas instansi. Proses penyitaan sebelumnya melibatkan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan BAIS TNI. Ia berharap koordinasi yang lebih erat bisa mengungkap lebih banyak peredaran pakaian bekas impor yang masih masuk ke pasar.Para distributor yang terlibat telah dikenai sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha serta kewajiban menanggung biaya pemusnahan. “Hingga akhir November ini target kami semua pakaian bekas yang disita sudah dimusnahkan,” kata Budi.Meski demikian, dia belum dapat memastikan celah masuknya barang-barang itu. Ia mengingatkan bahwa kewenangan Kementerian Perdagangan berada pada pengawasan post-border, yakni pengawasan terhadap barang yang sudah masuk ke pasar. "Untuk barang yang belum masuk, kita bekerja sama agar penanganannya lebih baik," ujar dia.Larangan impor pakaian bekas tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan importir memasukkan barang dalam keadaan baru. Aturan itu diperkuat oleh Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menjelaskan pengawasan post-border dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar telah memenuhi regulasi. “Berdagang tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis pada 29 Oktober 2025.Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum akan menindak langsung pakaian bekas impor yang sudah beredar di pasar. Pemerintah memilih memperketat pengawasan di pintu masuk, terutama di pelabuhan yang diawasi Bea dan Cukai.Dengan pengetatan itu, pemerintah berharap pasokan pakaian bekas impor akan terhenti. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan importir pakaian bekas tetap diproses secara pidana meski sudah menerima sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha dan kewajiban menanggung biaya pemusnahan. Ia mengatakan Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan penindakan hukum berjalan.

"Proses hukum dan sanksi pidana tetap. Itu di wilayah lembaga terkait," kata Budi Santoso dalam jumpa pers pemusnahan ratusan bal pakaian bekas sitaan di PT Parsadha Pamunah Limbah Industri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 November 2025.

Importir pakaian bekas dapat dijerat pidana sesuai UU Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 111 dan 112 dengan ancaman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar. Mereka juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 dengan ancaman lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar. Untuk pedagang di e-commerce, aturan berlaku dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 35 dan Permendag 50 Tahun 2020.

Sebelumnya, Kemendag menyatakan telah memusnahkan 19.391 bal pakaian bekas impor hasil sitaan di Bandung, Jawa Barat. Barang ilegal senilai Rp 112,3 miliar itu didatangkan dari Korea, Jepang, dan Cina. Sitaan dilakukan pada pertengahan Agustus 2025 dari delapan importir.

"Proses pemusnahan sudah dilakukan sejak 14 Oktober 2025 dan total yang sudah dihancurkan adalah 16.591 bal atau kurang lebih 85,56 persen," ujar Budi Santoso.

Ia menjelaskan para distributor sudah dikenai sanksi administrasi berupa penutupan lokasi usaha dan kewajiban membayar biaya pemusnahan. "Hingga akhir November ini target kami semua pakaian bekas yang disita sudah dimusnahkan," kata Budi Santoso.

Budi Santoso belum dapat memastikan celah masuknya barang-barang tersebut. Ia menegaskan kewenangan Kemendag berada pada pengawasan post-border atau setelah barang masuk dan beredar.

"Pengawasan Kemendag berada di post-border, artinya mengawasi barang yang sudah masuk. Untuk barang yang belum masuk, kita bekerja sama agar penanganannya lebih baik," ujarnya.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mewajibkan importir mengimpor barang dalam keadaan baru. Aturan ini diperkuat melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan pengawasan post-border dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar memenuhi regulasi. “Berdagang tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Oktober 2025.

Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menindak langsung barang ilegal yang sudah terlanjur beredar di pasar. Pengetatan akan difokuskan di pintu masuk melalui pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pasokan pakaian bekas impor ke pedagang berkurang dan habis. “Kalau semuanya dicekik, pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, ke UMKM kita,” ujar Purbaya.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menargetkan negosiasi lanjutan mengenai tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat diselesaikan pada November 2025. Dalam negosiasi tersebut, pemerintah ingin produk-produk Indonesia yang tidak diproduksi di AS bisa memperoleh tarif 0 persen.“Kita ingin produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh Amerika, tetapi diekspor ke sana, mendapatkan tarif 0 persen,” katanya saat ditemui setelah menghadiri acara CEO Insight di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.Ia mengatakan proses negosiasi tersebut masih terus berlangsung dan dilakukan secara hati-hati. Pertimbangan lain yakni harus memperhatikan posisi tawar Indonesia di hadapan Amerika Serikat. Budi melanjutkan, perundingan lanjutan dengan AS dijadwalkan berlangsung minggu depan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif resiprokal sebesar 19 persen mulai diberlakukan oleh AS terhadap produk Indonesia pada 7 Agustus 2025. Kebijakan ini diumumkan AS kepada 92 negara mitra dagangnya.“Sudah diumumkan (tarif) ke 92 negara, dan Indonesia, seperti kita ketahui, sudah selesai (sepakat) dan berlaku tanggal 7 (Agustus),” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 1 Agustus, dikutip dari Antara.Airlangga menjelaskan, tarif 19 persen yang dikenakan kepada Indonesia termasuk salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Menurut dia, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar ekspor AS, terutama terhadap India yang menjadi pesaing utama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). India dikenakan tarif 25 persen oleh AS.“Kalau level of playing field-nya sama, berarti yang ditingkatkan daya saing saja. Dan beberapa komoditas kita yang memang AS tidak produksi diberi tarif lebih rendah,” katanya.Airlangga menambahkan, saat ini beberapa komoditas Indonesia yang dikenakan tarif nol persen antara lain konsentrat tembaga (copper concentrate) dan katoda tembaga (copper cathode). Airlangga menyebut hal ini sejalan dengan pembahasan strategis kedua negara mengenai perdagangan mineral.

"Jadi itu sejalan dengan pembicaraan untuk mineral strategis, antara lain copper, dan itu AS sudah umumkan juga. Itu yang Indonesia sebut industrial commodities, jadi produk hasil proses sekunder setelah bijih (ore), sejalan dengan apa yang diumumkan juga oleh Menteri Perdagangan dari Gedung Putih," tuturnya.

NEGARA-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyepakati pembaruan aturan perdagangan barang melalui penyerahan naskah perjanjian The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade).

Penyerahan naskah ini dilakukan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Abdul Aziz, sebagai Ketua Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA), kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, 26 Oktober 2025.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan bahwa ATIGA Upgrade akan membantu ASEAN menghadapi tantangan ekonomi global.

"Penyerahan resmi naskah perjanjian ini menandai komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk membangun sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, guna memperkuat integrasi ekonomi kawasan," kata Budi Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.

Budi Santoso menuturkan ATIGA Upgrade membawa sejumlah perubahan penting yang dirancang untuk menjawab tantangan perdagangan kawasan di era global saat ini.

Perjanjian ini di antaranya mendorong praktik perdagangan yang lebih berwawasan lingkungan, memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan konektivitas rantai pasok, serta menyediakan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa dagang.

"Ini bukan sekadar pembaruan aturan, melainkan langkah untuk memperkuat pasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan serta pengembangan rantai pasok yang tangguh dan berdaya saing," ucap Budi Santoso.

Indonesia sudah menandatangani naskah perjanjian ini pada Sabtu, 25 Oktober 2025, bersama lima negara lainnya, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kamboja dan Laos menandatangani secara ad referendum, sementara Myanmar dan Vietnam akan menyusul pada November 2025. Perjanjian ini akan mulai berlaku 18 bulan setelah semua negara anggota menandatangani.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menegaskan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan aturan khusus untuk beras dan gula dalam aturan baru tersebut. "Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan dua komoditas utama," katanya.

Djatmiko juga menyebut perjanjian ini membuka peluang lebih besar bagi UMKM Indonesia untuk ikut dalam jaringan perdagangan ASEAN dan mendorong transisi menuju perdagangan yang lebih hijau dan berdaya saing.

Pada 2024, nilai perdagangan antarnegara ASEAN mencapai US$ 823,1 miliar atau 21,4 persen dari total perdagangan kawasan.

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menyatakan The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) menjadi perjanjian perdagangan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi regional dan global. “Perjanjian ini mencerminkan keyakinan ASEAN untuk terus bergerak maju dan tetap relevan di tengah dinamika ekonomi global,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Oktober 2025.

Pernyataan itu disampaikan Budi pada agenda prosesi penyerahan naskah perjanjian dagang ATIGA Upgrade dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Ahad, 26 Oktober 2025.

Dalam prosesi tersebut, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Zafrul Abdul Aziz selaku Ketua Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) menyerahkan naskah perjanjian dagang kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Menurut Budi, penyerahan naskah perjanjian ini menandai komitmen bersama negara-negara ASEAN membangun sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan.

Ia mengatakan peningkatan perjanjian ini juga memperkenalkan sejumlah ketentuan baru. Misalnya ketentuan yang mendorong perdagangan berwawasan lingkungan; penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); peningkatan konektivitas rantai pasok; dan penyediaan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa. “Ini bukan sekadar pembaruan aturan, melainkan juga langkah untuk memperkuat pasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan serta pengembangan rantai pasok yang tangguh dan berdaya saing,” kata dia.

Budi menyatakan telah menandatangani naskah perjanjian ATIGA pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Negara lain yang telah menandatangani perjanjian dagang adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun Kamboja dan Laos menandatangani secara ad referendum. Sementara itu, Myanmar dan Vietnam dijadwalkan menandatangani perjanjian pada November 2025.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan implementasi perjanjian ini diprediksi berlaku 18 bulan setelah penandatanganan rampung oleh setiap negara.

Adapun Kementerian Perdagangan RI mencatat perdagangan intra-ASEAN masih menjadi yang terbesar dengan nilai mencapai US$ 823,1 miliar pada 2024 atau 21,4 persen dari total perdagangan kawasan.