JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menyebut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin mengakui telah menerima uang Rp20 juta terkait aksi unjuk rasa pada Senin, 15 Juni 2026. Abdi juga menyebut uang itu didapatkan dari alumni UBK.

"Dia (Abdimaludin) sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," ujar Wakil Rektor III Universitas Bung Karno, Daniel Panda dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2026).

Dalam pengakuan yang sama, kata Daniel, Abdimaludin juga membagikan uang itu ke sejumlah mahasiswa. Beberapa di antaranya termasuk pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi di UBK.

"Dari pengakuan beliau, uang tersebut diserahkan kepada beberapa mahasiswa atau pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, serta beberapa mahasiswa lainnya," tambah Daniel.

Lihat video: DEMO DI YOGYA! Mahasiswa Sampaikan 5 Tuntutan Rakyat ke Pemerintah



UBK dalam hal ini akan melakukan pemeriksaan ulang siapa-siapa saja yang terlibat termasuk saksi-saksi yang mengetahui. UBK juga membentuk tim investigasi guna memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat.

"Dalam proses ini kami akan menyelidiki dan meminta keterangan dari beberapa mahasiswa. Setelah itu kami akan menjatuhkan sanksi," tandasnya.

Manokwari Selatan (ANTARA) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan penanaman bibit kakao dan mengunjungi pabrik pengolahan cokelat di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, yang melibatkan warga sekitar.

Dalam pantauan ANTARA di Manokwari Selatan, Sabtu, Wapres Gibran melakukan penanaman bibit kakao didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan kelompok tani yang bekerja di PT Ebier Suth Cokran.

Kunjungan di lokasi itu kemudian dilanjutkan peninjauan ke Pabrik Cokelat Mansel, yang masuk kompleks perkebunan dengan luas 2.000 hektare dan mayoritas mempekerjakan mayoritas orang asli Papua.

Di pabrik tersebut, Wapres Gibran juga sempat melihat tahapan produksi cokelat mulai dari masih berupa biji kakao hingga menjadi produk jadi yang siap dijual. Biji kakao dari perkebunan itu juga diekspor ke luar negeri.

Sehabis peninjauan ke wilayah perkebunan kakao di Manokwari Selatan, Gibran direncanakan akan membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Manokwari.

Wapres Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua Selatan pada 18–21 Juni 2026.

Pada hari terakhir kunjungan kerja pada Minggu (21/6), Wapres akan melanjutkan agenda ke Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, ada ironi yang sulit diabaikan: BUMD yang semestinya menjadi mesin ekonomi daerah justru kerap hanya menjadi penonton di saat program prioritas presiden dijalankan. Di saat negara mendorong Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih, banyak BUMD belum tampil sebagai penggerak yang nyata di lapangan.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah BUMD di Indonesia mencapai lebih dari 1.100 entitas. Secara jumlah, ini adalah kekuatan besar. Namun secara kualitas, banyak BUMD masih bergulat dengan tata kelola lemah, kepemimpinan yang belum sepenuhnya berbasis merit, dan kinerja yang belum memberi nilai tambah sepadan bagi daerah.

Sebagai praktisi yang kerap menangani isu BUMN/BUMD dan tata kelola daerah, saya melihat masalah utamanya bukan sekadar minim kapasitas, melainkan salah arah fungsi. BUMD belum diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menopang agenda nasional.

Akibatnya, saat pemerintah pusat menggerakkan program prioritas, BUMD justru tidak hadir sebagai mitra aktif, melainkan sekadar pengamat di pinggir lapangan.

Padahal, Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan logistik dan ekosistem layanan yang bisa dipercepat melalui BUMD. Makan Bergizi Gratis memerlukan rantai pasok pangan yang efisien, dekat dengan produsen lokal, dan dapat diawasi dengan baik. Koperasi Desa Merah Putih pun akan jauh lebih kuat bila BUMD sehat hadir sebagai mitra usaha, bukan badan usaha yang hanya hidup dari penyertaan modal.

Karena itu, memasuki tahun kedua pemerintahan, pembenahan BUMD tidak boleh lagi ditunda. Pemerintah perlu memetakan seluruh BUMD secara tegas, mengelompokkan mana yang sehat, mana yang harus direstrukturisasi, dan mana yang layak digabung atau dihentikan.

Pengisian jabatan pimpinan juga harus benar-benar berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan sekadar kompromi politik lokal.

Langkah berikutnya adalah memastikan BUMD masuk ke dalam rantai pasok program prioritas Presiden. BUMD pangan harus terhubung dengan skema penyediaan bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis.

BUMD jasa dan logistik harus ikut menopang distribusi Sekolah Rakyat. BUMD yang bergerak di sektor strategis juga perlu diarahkan untuk memperkuat koperasi desa agar ekosistem ekonomi rakyat benar-benar terbentuk dari bawah.

Jika tidak ada langkah konkret, BUMD akan terus menjadi simbol besar yang kosong isi. Ia tampak hidup di atas kertas, tetapi tidak hadir saat negara membutuhkan daya dorong di daerah.

Apabila itu dibiarkan, maka program prioritas presiden akan berjalan tanpa sokongan penuh dari mesin ekonomi daerah yang justru seharusnya menjadi ujung tombaknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi SDN Wolomoni yang viral karena diduga tergusur pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Peninjauan itu dilakukan dalam serangkaian kunjungan Gibran di NTT pada Kamis (18/6/2026). Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tampak eks Wali Kota Solo itu didampingi oleh Wakil Gubernur Johni Asadoma, Kepala Daerah Bupati Ende Yosef Badeoda hingga perangkat desa.

Setibanya di SDN Wolomoni sekitar 12.58 WITA. Pejabat desa kemudian meluruskan soal kejadian viral terkait penggusuran sekolah oleh pembangunan KDMP. Menurut pejabat desa itu, peristiwa penggusuran itu tidak benar.

Pasalnya, kerusakan teras sekolah terjadi akibat alat berat yang hendak masuk untuk pembangunan KDMP. Namun, karena jalan satu-satunya, terpaksa alat berat itu sempat merusak teras sekolah.

"Karena untuk melintas alat berat, Pak. Karena alternatif akses jalannya hanya satu ini," ujar pejabat desa menjelaskan kepada Gibran.

Setelah itu, Gibran pun menggelar dialog dengan sejumlah warga di lokasi. Dalam dialog itu, Gibran menyoroti agar pembangunan KDMP agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.

"Apakah ada pihak yang dirugikan? Dampaknya seperti apa harus dikaji benar. Ini jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar mengajarnya, ya. Itu. Jadi segera ditentukan lokasi barunya," ujar Gibran.

Selain itu, Gibran juga menyinggung soal lokasi pembangunan KDMP yang lain seperti di pegunungan, di tengah hutan hingga berbagai tempat lainnya.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh pejabat daerah maupun stakeholder terkait agar bisa mengkaji titik pembangunan KDMP ke depannya serta melibatkan warga untuk berdiskusi.

"Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji. Melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak. Jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Presiden ( Wapres ) Gibran Rakabuming Raka mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua. Mahasiswa yang diajak kunker tersebut berasal dari beberapa kampus.

Berdasarkan siaran pers yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), mahasiswa yang diajak tersebut yakni Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia.

Kemudian, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Kunker ini dalam rangka memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi," kata Gibran saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/6/2026) pagi.

Gibran pun menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru (tanah air). Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi.

"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik."

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende hari ini, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, nampak Gibran tiba sekitar 11.22 WIB. Usai keluar dari pesawat CN-295, Gibran disambut oleh tarian tradisional Wanda Pere Ende.

Selain itu, dia disambut juga oleh tokoh adat, dan pejabat setempat baik itu kepolisian hingga Bupati Yosef Benediktus Badeoda.

Kemudian, setelah disambut secara adat Gibran bakal melanjutkan perjalanan ke SMPN 1 Ndona NTT untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di NTT eks Wali Kota Solo ini akan melihat pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Sebelumnya, Gibran mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program MBG dan Kopdes Merah Putih.

"Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi," ujar Wapres ketika memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/06/2026).

Gibran menekankan, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi.

"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.

Sekadar informasi, lima mahasiswa yang mendampingi Wapres yaitu Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

JAKARTA - Analis Kebijakan Publik M Said Didu mengungkapkan bahwa kawan-kawan Presiden Prabowo Subianto berada di luar kekuasaan. Dia mengaku pernah menyampaikan hal itu kepada Prabowo.

“Pak Prabowo sekarang menurut saya ini sudah ada perubahan sedikitlah bahwa dia ingin mendengarkan, mencari kawan. Karena saya sampaikan Pak Prabowo, kawan Bapak tuh ada di luar. Bukan di dalam,” ujar Said dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Said Didu menyebut orang-orang yang berada di dalam kekuasaan sebagai penikmat. “Penikmat kekuasaan, bukan petarung untuk menyelamatkan negara ini,” kata Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

“Saya belum pernah lihat wajah-wajah mereka sebagai petarung menyelamatkan negeri ini. Dia penikmat, bahkan saya menyatakan penari sorak,” sambungnya.

Dia juga menilai 90 persen masalah adalah kelakuan orang dalam kekuasaan. “Omongan orang dalam yang bikin masalah ini dalam masalah arogansi yang saya katakan tadi penguasa bermental oposisi,” ujarnya.

Dia pun memberikan contoh fakta orang dalam kekuasaan merusak adalah kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

“Jadi pengkhianatan tertinggi sebenarnya adalah orang dalam. Saya belum pernah melihat orang luar yang merusak presiden,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya bukanlah musuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, partainya kerap mengkritik pemerintahan Prabowo dalam rangka demokratisasi.

Hal itu diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidato tanpa teks dalam peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Ia menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun yang ingin membenturkan mereka.

"Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya. Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya yang maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), 'Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo'. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya," jelas Megawati dalam keterangannya.

SOLO - Pengurus Besar Ikatan Alumni (IKA) BEM Nusantara melanjutkan rangkaian konsolidasi kebangsaan dengan menemui Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah pada Senin 15 Juni 2026.

Pengurus PB IKA BEM Nusantara Wahyu Irawan mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menyerap pandangan tentang kepemimpinan, kebangsaan, dan peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia.

"Pak Jokowi memberikan banyak pandangan tentang kepemimpinan dan tantangan kebangsaan ke depan. Beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat soliditas, dan menyiapkan generasi muda yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," kata Wahyu, Selasa (16/6/2026).



Menurut mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Djakarta (UID) itu, IKA BEM Nusantara ingin mengambil peran sebagai wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kapasitas, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa.

"Kami percaya masa depan kepemimpinan Indonesia berada di tangan generasi muda. Karena itu, alumni BEM Nusantara harus menjadi motor gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung kemajuan bangsa," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, audiensi dengan Jokowi merupakan bagian dari konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PB IKA BEM Nusantara yang akan digelar pada 18 Juni 2026 di Jakarta.

Selain itu, rangkaian komunikasi dengan para tokoh nasional akan berlanjut. Sehari setelah pertemuan dengan Jokowi, jajaran PB IKA BEM Nusantara dijadwalkan diterima oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, di kantornya pada 17 Juni 2026.

"Kami ingin membangun dialog yang konstruktif dengan para pemimpin bangsa. Bersama Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran, kami membahas pentingnya menyiapkan estafet kepemimpinan nasional yang kuat, adaptif, dan dekat dengan aspirasi generasi muda," ucapnya.

Wahyu menilai, komunikasi antara jaringan alumni mahasiswa dan para pemimpin nasional penting untuk memastikan generasi muda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menentukan arah Indonesia di masa depan.

"IKA BEM Nusantara ingin menjadi rumah besar alumni mahasiswa yang mampu melahirkan gagasan dan kepemimpinan baru untuk Indonesia. Semangat yang kami bawa adalah kolaborasi, persatuan, dan optimisme menyongsong Indonesia Emas," pungkasnya.

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar konsolidasi nasional untuk menggerakkan kekuatan pemuda di berbagai daerah. Langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pihaknya akan menggandeng organisasi kepemudaan (OKP) dan elemen mahasiswa untuk menggelar aksi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia.

"Langkah tersebut lahir dari keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban bangsa,” kata Haris, Selasa (16/6/2026).

Haris menilai sejumlah kebijakan pemerintah memperlihatkan komitmen kuat untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami sedang melakukan konsolidasi nasional. KNPI bersama OKP dan mahasiswa siap turun ke jalan secara serentak di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Kami melihat ada keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menghambat kemajuan bangsa,” kata Haris.

Haris menegaskan, dukungan tersebut didasarkan pada pandangan negara membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diduga menikmati keuntungan dari praktik ekonomi yang tidak sehat.

Lihat video: Alarm Ekonomi Berbunyi: Rupiah, IHSG, Aksi Mahasiswa, dan Ujian Besar Presiden Prabowo



“Selama bertahun-tahun rakyat dirugikan oleh berbagai praktik kartel dan kelompok pemburu rente yang menggerogoti kekuatan ekonomi nasional. Ketika Presiden Prabowo menunjukkan keberanian untuk menertibkan dan melawan mereka, maka pemuda tidak boleh diam. Kami harus berada di barisan yang mendukung upaya penyelamatan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Haris menambahkan, gerakan yang akan dilakukan KNPI bukan semata-mata aksi politik, melainkan bentuk partisipasi pemuda dalam mengawal agenda perbaikan bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat mendapatkan dukungan dan pengawalan dari masyarakat.

“Ini saatnya pemuda bersatu. Kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda berdiri bersama agenda pemberantasan mafia, kartel, dan segala bentuk praktik yang merugikan negara. Indonesia membutuhkan keberanian, dan keberanian itu hari ini ditunjukkan oleh Presiden Prabowo,” tegas Haris.

JAKARTA - Pemerintah diminta mengevaluasi harga BBM non-subsidi pascaanjloknya harga minyak dunia. Hal itu lantaran Amerika Serikat (AS) dan Iran telah sepakat untuk berdamai dan membuka akses pelayaran melalui Selat Hormuz.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam menyambut baik kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Mufti menyebut, kesepakatan damai itu bisa menurunkan harga minyak dunia.

“Rakyat perlu merasakan manfaat dari turunnya harga minyak dunia. Ketika perang memanas, rakyat diminta memahami kenaikan harga BBM karena harga minyak dunia melonjak. Maka ketika perang mereda, Selat Hormuz kembali aman, dan harga minyak dunia turun, rakyat juga menuntut hal yang sama, manfaatnya harus segera dirasakan," ucap Mufti, Selasa (16/6/2026).

Mufti mewanti-wanti Pemerintah untuk bisa menyesuaikan harga. "Jangan sampai logikanya hanya berlaku satu arah. Saat harga minyak naik, harga BBM cepat menyesuaikan. Tetapi saat harga minyak turun, yang muncul justru berbagai alasan untuk menunda penyesuaian," katanya.

Mufti menilai, harga BBM bukan hanya mempertaruhkan harga, tetapi ongkos hidup jutaan rakyat. Sebab, setiap kenaikan BBM selalu berdampak ke tarif transportasi, biaya logistik, harga pangan, biaya produksi UMKM, hingga daya beli masyarakat.

"Karena itu pemerintah dan Pertamina harus segera mengevaluasi harga BBM secara transparan. Jika memang ruang penurunan sudah tersedia, jangan ditunda. Rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang pertama menanggung dampak gejolak global, tetapi terakhir menikmati manfaat ketika keadaan membaik," pungkasnya.

Lihat video: Mulai Hari Ini, 04 Mei 2026 Harga BBM PERTAMINA Non Subsidi Naik Simak Informasinya



Sekadar informasi, harga minyak dunia mengalami penurunan pada awal perdagangan sesi Asia, Senin, 15 Juni 2026. Hal itu terjadi usai Amerika Serikat (AS) dan Iran mengumumkan kesepakatan damai yang membuka kembali akses pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia.

Harga minyak mentah Brent, yang menjadi acuan global, turun 4% menjadi 83,81 Dolar AS per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) yang diperdagangkan di Amerika Serikat merosot 4,7% ke level 80,89 Dolar AS per barel.

Penurunan harga tersebut terjadi setelah meredanya ketegangan geopolitik yang selama beberapa bulan terakhir mengguncang pasar energi global. Selat Hormuz sebelumnya ditutup secara efektif setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026. Teheran juga sempat mengancam akan menyerang kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut.

Selat Hormuz memiliki peran strategis karena menjadi jalur pengiriman sekitar 20% pasokan minyak dunia dan gas alam cair (LNG). Gangguan di kawasan itu membuat harga energi melonjak tajam selama konflik berlangsung.

Sebelum perang pecah, harga minyak Brent berada di kisaran USD70 per barel. Namun, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah sempat mendorong harga hingga mendekati USD120 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah menerima 15 pendemo dari kalangan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ke-15 mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin Jakarta. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam aksinya itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Merespons hal itu, Gibran mengakui bahwa program pemerintah masih banyak kekurangan. Namun dia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," kata Wapres Gibran Rakabuming saat menerima perwakilan mahasiswa.

Dia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Orang nomor 2 RI ini turut mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," pungkasnya.

Di samping itu, salah satu perwakilan mahasiswa yaitu Ketua Aksi BEM Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin menilai Gibran bersikap terbuka terhadap para mahasiswa.

Abdi menyatakan bahwa Gibran telah berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengakui program pemerintah masih banyak kekurangan. Gibran menyatakan pemerintah berkomitmen menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional dengan membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat.

Hal itu disampaikan Gibran saat menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026) sore. "Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," tutur Gibran dalam keteranganya.

Ruang dialog itu terjadi ketika Gibran membuka pintu saat mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda . Mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.

Para mahasiswa menyampaikan aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Mengawali dialog, Gibran menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa. "Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan," ujar Gibran.

Gibran menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah. "Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.

Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin menilai Gibran menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa. "Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," ujarnya seusai pertemuan.

Abdi juga mengapresiasi respons Wapres selama audiensi berlangsung. Menurutnya, Gibran memberikan perhatian terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. "Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami," kata Abdi.