KEMENTERIAN Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp 296,8 triliun atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, tingginya investasi di Jawa Barat tak lepas dari kerja keras berbagai pihak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. “Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memastikan investasi di Jabar aman dan mudah sehingga dipercaya investor," kata dia dikutip dari siaran pers, Jumat, 16 Januari 2026.

Dari total realisasi investasi terebut, porsi investasi berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hampir imbang. Realisasi investasi bersumber PMA mencapai Rp 147,02 triliun, sementara PMDN sebesar Rp 149,8 triliun.

Komposisi PMA dan PMDN yang hampir berimbang tersebut diklaim menunjukkan keseimbangan antara investor domestik dan asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komposisi tersebut juga menjadi indikator penting bahwa pembangunan perekonomian di Jawa Barat tidak hanya bergantung pada modal asing, tapi juga diperkuat oleh pelaku usaha nasional.

Dedi Mulyadi berharap besarnya investasi yang masuk di Jawa Barat dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha mikro kecil menengah, dan mendorong pemerataan pembangunan. Pemerintah Jawa Barat, kata dia, akan terus memperkuat iklim investasi dengan melakukan berbagai pembenahan, di antaranya dengan penyederhanaan perizinan dan birokrasi, penguatan infrastruktur pendukung investasi, serta konektivitas antarwilayah. Ia juga menegaskan bahwa investasi di Jawa Barat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

“Jawa Barat terbuka bagi investasi, tetapi tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” kata Dedi Mulyadi.

SEKRETARIS Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2025 besarnya hanya Rp 500.000. Ia mengklaim, dengan Silpa tersebut, APBD Jawa Barat telah dipergunakan optimal. “Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel," kata dia mengutip siaran pers Humas Jabar, Rabu, 7 Januari 2026.

Besarnya Silpa APBD Jawa Barat tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Silpa pada anggaran tahun sebelumnya. Silpa APBD Jawa Barat sebelumnya rata-rata mencapai Rp 1 triliun.

Kendati demikian, Herman mengakui masih ada belanja pembangunan tahun anggaran 2025 yang belum dibayarkan dengan nilai mencapai Rp 621 miliar.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kurang bayar belanja pembangunan tahun anggaran 2025 tersebut akan dibayarkan pada 2026. Ia mengklaim pemerintah provinsi akan mendapat pemasukan dari kas daerah pada Januari 2026 sebesar Rp 2 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan lainnya sehingga dana tersisa di kas daerah mencapai Rp 800 miliar. Uang itu, kata dia, yang akan digunakan untuk membayar belanja pembangunan yang belum terbayar di 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan belanja pembangunan 2025 yang belum dibayar disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025. “Dari pemerintah pusat dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp 400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan maka tidak akan ada potensi untuk tunda bayar," kata dia, dikutip dari siaran pers Humas Jabar, Rabu, 7 Januari 2026.

ASOSIASI Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka ruang dialog dengan semua pihak, termasuk petani serta pekerja sawit, perihal pelarangan sawit di Jawa Barat.

Wakil Ketua Umum Apkasindo Bidang Komunikasi Qayuum Amri menyatakan kebijakan Dedi Mulyadi diskriminatif dan mengabaikan perkebunan sawit yang puluhan tahun sudah ada di Bumi Pasundan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

"Kami berharap Dedi Mulyadi dapat mengkaji ulang surat edaran tersebut dan membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit. Sebab, ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari perkebunan sawit di Jawa Barat," ujar Qayuum dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 1 Januari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut dia, kebijakan Dedi Mulyadi juga reaksioner terhadap tanaman sawit, apalagi keluarnya SE tersebut tidak disertai data dan bukti ilmiah bahwa kelapa sawit membuat krisis air bersih dan bencana ekologi di Jawa Barat.

Sawit, kata Qayuum, merupakan berkah dari Tuhan untuk Indonesia. Tidak semua negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa bisa menanam sawit, sehingga seharusnya Indonesia bersyukur dan mengelola sawit lebih baik, bukan melakukan pelarangan.

Karena itu, Qayuum mengatakan, kebijakan tersebut seharusnya dikaji lebih mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Berdasarkan data Apkasindo, perkebunan sawit milik petani di Jawa Barat terpusat di Subang, Garut, Pangandaran, dan Tasikmalaya.

Merujuk Buku Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian 2025, total luas perkebunan sawit di Jabar mencapai 15.764 hektare dengan kategori tanaman menghasilkan dan total produksi mencapai 43.493 ton CPO.

Sebagian besar perkebunan itu dikelola oleh BUMN dengan luas mencapai 11.254 hektare dan perkebunan swasta 4.259 hektare. Selain itu dari data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 8.170 orang.

"Apabila dilakukan pelarangan, nasib ribuan pekerja ini bisa terancam. Lalu, apakah Gubernur KDM mau tanggung jawab. Pelarangan sawit ini bukanlah solusi tepat," ujar Qayuum.

Pemicu kebijakan pelarangan sawit berawal dari adanya laporan penanaman sawit di Desa Cigobang, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, menurut dia, akan lebih bijak Gubernur Jabar menindak pelaku penanaman sawit itu bila tidak mengikuti perizinan dan regulasi yang berlaku, bukan malah melakukan pelarangan dan penggantian sawit tanpa diikuti data pendukung.

Sementara itu Dewan Pakar Apkasindo Ermanto Fahamsyah menilai terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan aturan nasional.

Sebab surat edaran merupakan aturan yang bersifat internal dan berlandaskan pada kewenangan mengurus (bestuur) serta produk hukum berupa keputusan administratif (beschikking). Surat Edaran, kata dia, seharusnya tidak menegasikan sebuah peraturan perundang-undangan.

"Apabila SE memuat larangan atau kewajiban yang bertentangan dengan norma yang diatur atau melampaui kewenangan atribusi/delegasi yang diberikan kepada daerah, maka SE tersebut tidak dapat menggantikan atau meniadakan ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Sebelumnya Dedi Mulyadi menerbitkan larangan penanaman baru kelapa sawit di Jawa Barat. Dia juga menginstruksikan penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa karakteristik geografis Jawa Barat yang sempit tidak kompatibel dengan industri sawit yang masif dan boros air, sehingga memicu ancaman krisis air dan bencana lingkungan.

"Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu, 31 Desember 2025.

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan larangan penanaman baru kelapa sawit di Jawa Barat. Dia juga menginstruksikan penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani pada 29 Desember 2025 dan ditujukan kepada seluruh bupati serta wali kota.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa karakteristik geografis Jawa Barat yang sempit tidak kompatibel dengan industri sawit yang masif dan boros air, sehingga memicu ancaman krisis air dan bencana lingkungan.

"Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu, 31 Desember 2025, sebagaimana dilansir dari Antara.

Dedi menekankan bahwa jika penggunaan lahan sudah tidak sesuai dengan habitat dan peruntukannya, maka solusinya adalah penggantian komoditas.

Sebelum kebijakan ini resmi diterbitkan, Dedi mengklaim dirinya telah melakukan intervensi senyap sekitar enam bulan lalu untuk menggagalkan proyek perkebunan sawit di kawasan konservasi.

"Enam bulan yang lalu ada yang mau menanam sawit di lereng kuning Ciremai. Cuman saya enggak cerita ke mana-mana. Saya menghentikannya melalui bupati," ucapnya.

Ihwal polemik perkebunan sawit yang mencuat di Cirebon baru-baru ini, Dedi mengakui adanya keterlambatan penanganan akibat putusnya rantai informasi dari tingkat desa ke provinsi. Ia menyayangkan tidak adanya laporan masuk sebelum dampak lingkungan dirasakan masyarakat.

"Kalau yang di Cirebon ini saya enggak ada yang lapor. Kepala desa kalau lapor kan bisa diselesaikan. Gubernur enggak mungkin tahu semua hal setiap waktu," kata Dedi.

Melalui surat edaran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pelarangan berlaku baik untuk lahan milik masyarakat maupun badan usaha, demi mengembalikan fungsi lahan Jawa Barat sebagai daerah konservasi air dengan tanaman keras yang lebih ramah lingkungan.

DINAS Perhubungan Jawa Barat memastikan semua angkutan kota (angkot) di Kota Bandung libur dua hari 31 Desember 2025 sampai 1 Januari 2026. Ini dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Kota Kembang pada periode libur malam tahun baru 2026. Seluruh angkot di Bandung, akan libur termasuk angkutan pengumpan (feeder) Metro Jabar Trans (MJT)."Untuk angkot di Bandung, rata mulai besok 31 Desember 2025 sampai 1 Januari 2026 libur," kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa, 30 Desember 2025.Soal kompensasi per sopir angkot yang mencapai Rp 500 ribu untuk dua hari libur, Dhani mengatakan, akan ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada sekitar 2.600 pengemudi. Kompensasi tersebut disalurkan hari ini.Secara detail terkait liburnya angkot di Bandung, Dhani mengatakan akan diinformasikan pada hari ini.Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, kompensasi tersebut bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Besaran kompensasi Rp 250 ribu per hari. Karena angkot diliburkan dua hari, maka setiap sopir menerima Rp 500 ribu," ujarnya.Rasdian menjelaskan, penyaluran kompensasi akan dilaksanakan pada Rabu, 31 Desember 2025, di Sport Center Arcamanik. Kegiatan dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dengan sistem pembagian gelombang agar tidak terjadi antrean panjang.“Jam kedatangan sudah dibagi per gelombang. Jadi tidak semuanya datang jam delapan pagi. Ini untuk menjaga ketertiban dan kelancaran,” katanya.Menurut dia, total angkot yang diliburkan mencakup seluruh trayek dalam Kota Bandung, yakni 38 trayek. Namun, kebijakan ini juga berkaitan dengan trayek lintas wilayah seperti ke Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, sehingga melibatkan koordinasi lintas daerah.Ia menambahkan, saat ini data penerima kompensasi masih dalam proses verifikasi oleh bank bjb. Bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi sopir angkot, bukan pemilik kendaraan.Para sopir diwajibkan membawa KTP asli dan fotokopi untuk keperluan administrasi dan pengisian formulir. Selama dua hari libur tersebut, tidak ada angkot Kota Bandung yang beroperasi.

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan surat edaran nomor 187/PM.05.02.01/PEREK yang memuat larangan penanaman perkebunan kelapa sawit di wilayah administrasinya.

Surat edaran yang diterbitkan pada Senin, 29 Desember 2025 itu ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat. “Melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, baik pada lahan milik masyarakat, badan usaha, maupun pihak lainnya,” kata Dedi Mulyadi mengutip poin pertama surat edaran, pada Rabu, 31 Desember 2025.

Dalam surat edaran tersebut, Dedi melarang penanaman kelapa sawit di Jawa Barat dengan didasarkan sejumlah kepentingan seperti menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, kelestarian sumber daya alam, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk mewujudkan tujuan itu, Dedi mengatakan pemerintah daerah perlu mengendalikan pengembangan komoditas perkebunan yang tidak didukung oleh kondisi agroekologi dan karakteristik Jawa Barat.

Selain melarang, pada poin kedua surat edaran, Dedi mengimbau petani dan pelaku usaha melakukan alih tanam pada areal yang telah ditanami perkebunan sawit. Dedi meminta tanaman sawit yang sudah ditanam diganti dengan komoditas unggulan Jawa Barat dan/atau daerah setempat.

Dedi meminta alih tanam itu dilakukan sesuai dengan kondisi agroekologi, daya dukung lingkungan, dan karakteristik daerah setempat. Politikus Gerindra itu juga meminta pemerintah daerah mendukung pelestarian fungsi ekologis, konservasi tanah dan air, dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Pada poin ketiga, Dedi meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menginventarisasi dan memetakan areal kelapa sawit yang ada di wilayah masing-masing. Dedi juga meminta pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha perkebunan dalam proses alih komoditas.

Dedi juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan program sektor perkebunan.

Terakhir, Dedi meminta agar proses alih tanam dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

Dedi meminta agar surat edaran ini menjadi pedoman dan dilaksanakan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, selaras dengan karakteristik wilayah, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat berfokus mengidentifikasi tujuh titik rawan kemacetan jalur wisata dan meliburkan moda transportasi angkot, delman, sampai becak di periode liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Di tujuh titik tersebut terdapat destinasi favorit wisatawan yakni Puncak, Pelabuhan Ratu, Lembang-Ciater, Ciwidey-Pangalengan, Garut, Kuningan, dan Pangandaran.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengungkapkan selain memfokuskan pemantauan di tujuh titik wisata utama, pihaknya juga meminta pengemudi angkot, delman, dan becak untuk menghentikan sementara operasi mereka di akhir tahun 2025 ini. Total pengemudi sekitar 4.711 orang itu, diminta menghentikan sementara operasi pada tanggal 24-25 Desember dan 30-31 Desember 2025 guna mengurai kepadatan lalu lintas.

Rincian sebanyak 4.711 pengemudi itu berada di Bogor (1.825 angkot), Cianjur (1.416 angkot), Kabupaten Bandung (111 delman), Kabupaten Bandung Barat (10 delman), Kabupaten Garut (457 delman), Kabupaten Tasikmalaya (28 delman, 229 becak), Kabupaten Kuningan (100 delman), dan Kabupaten Cirebon (535 becak).

Adapun para pengemudi terdampak itu akan mendapatkan kompensasi dari penghentian operasi mereka selama periode natal 2025 dan tahun baru 2026. "Besaran kompensasi, dengan besaran Rp 200 ribu per hari per orang, yang mekanisme pembayaran dilaksanakan secara langsung sebelum tanggal 24 Desember 2025," kata Dhani di Bandung pada Jumat, 26 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan ingin meliburkan angkot di Bandung dalam mengantisipasi kepadatan lalu lintas seiring dengan libur pergantian tahun 2025-2026. Peliburan operasional angkutan kota di Bandung pada waktu-waktu yang diprediksi mengalami kepadatan luar biasa yakni tanggal 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026.

Angkutan kota di Kota Bandung itu diminta untuk libur dengan kompensasi yang akan diberikan pada sopir angkot dengan besaran Rp 500 ribu untuk mengganti uang operasional selama dua hari per orang.

Selama periode Nataru kali ini, Dinas Perhubungan Jawa Barat memprediksi sebanyak 21,2 juta orang melakukan perjalanan, dengan mayoritasnya sekitar 60 persen untuk kebutuhan pariwisata. Dari survei yang dilakukan sebelumnya diketahui sebanyak 21,2 juta orang atau 42 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 50,34 juta jiwa.

"Dari 21,2 juta orang yang akan bepergian itu, sekitar 60 persen untuk berwisata, kemudian 35,1 persen mudik, dan 4,1 persen silaturahmi tidak mudik. Sisanya 0,8 persen untuk alasan lainnya termasuk bekerja," tutur Dhani.

Para pelaku perjalanan kebanyakan berasal dari daerah Kabupaten Bogor (3.76 juta), Kabupaten Bandung (2.52 juta), Kota Bandung (1.79 juta), serta Kota Depok dan Kota Bekasi masing-masing sebanyak 1,6 juta orang. Sedangkan lima daerah tujuan yang terbanyak dalam periode Nataru 2025/2026 ini adalah Kabupaten Bandung (3.98 juta), Kabupaten Bogor (3.88 juta), Kota Bandung (3.03 juta), Kabupaten Garut (3.02 juta), dan Kabupaten Tasikmalaya (1.21 juta).

Pemerintah Provinsi menyatakan kawasan Pangandaran akan menjadi favorit dengan prediksi dikunjungi 2.069.438 orang, kemudian Kota Bandung (2.055.710 orang), Kawasan Puncak (1.652.814 orang), kemudian Lembang (904.535 orang). Kawasan Pangandaran dan Bandung jadi tujuan destinasi favorit responden dalam Nataru ini. "Pada periode ini mobil pribadi jadi pilihan utama untuk mobilisasi dengan 65,2 persen, disusul sepeda motor 15,2 persen, lalu kereta api 13,3 persen," ucap Dhani.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebelumnya mencatat minat masyarakat untuk menggunakan Whoosh meningkat di periode libur Natal dan tahun baru (Nataru). Pada Selasa, 24 Desember 2025 jumlah penumpang tercatat mencapai 24.439.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan tren peningkatan volume penumpang Whoosh dengan rata-rata di atas 21 ribu perhari sudah terlihat sejak akhir pekan lalu. Bahkan volume penumpang di hari ini, 25 Desember 2025 terus meningkat.

“KCIC memprediksi jumlah penumpang hari ini bisa melampaui 24 ribu penumpang karena masih banyak penumpang yang baru berangkat hari ini untuk menikmati momen liburan nataru,” ujar Eva lewat keterangan resmi, Kamis, 25 Desember 2025.

Sampai Kamis pagi, tiket yang telah terjual mencapai sekitar 16.000 tiket, dan angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga keberangkatan terakhir pukul 21.25. Adapun okupansi Whoosh hari ini di Stasiun Halim pada pagi hingga siang hari telah terjual di atas 90 persen. Sedangkan jadwal keberangkatan lainnya masih berada di kisaran 70 persen.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang masing-masing mencapai Rp 2.317.601 dan Rp 2.339.995.

“Kami sudah memutuskan mengenai Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral untuk provinsi,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Negara Pakuan, Rabu, 24 Desember 2025.

Nilai upah minimum tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dan Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.860–Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Upah minimum tersebut mulai berlaku mulai 1 Januari 2026.

Dedi Mulyadi mengatakan, dia juga sudah menandatangani Keputusan Gubernur yang menetapkan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Ia mengaku langsung menetapkan nilai UMK dan UMSK yang direkomendasikan masing-masing kabupaten/kota.

“Untuk kabupaten/kota, kami mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten/kota, baik upah minimum kabupaten/kotanya maupun upah minimum sektoralnya,” kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengatakan, khusus upah minimum sektoral yang diusulkan kabupaten/kota tersebut, yang ditetapkan untuk ketentuan sektor mengikuti peraturan pemerintah. “Hari ini sudah ditandatangani dan selanjutnya disebarkan ke seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi Jawa Barat,” kata dia.

Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, nilai UMK dan UMSK yang ditetapkannya tersebut, dinilainya yang paling ideal. “Kalau dalam pandangan saya ideal. Tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Kalau pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah, kan itu biasa, tapi pemerintah berada di tengah,” kata dia.

Dedi Mulyadi mengatakan, dengan menetapkan UMK yang berasal dari usulan masing-masing kabupaten/kota lewat kepala daerahnya, disparitas upah di Jawa Barat masih tetap lebar. “Upah minimum yang di provinsi itu kan menaungi secara umum, kabupaten/kotanya kan sudah punya kesepakatannya masing-masing dan sudah punya penetapannya. Sudah otomatis pasti Kabupaten Bekasi adalah kabupaten yang paling juara dalam upah,” kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengatakan, Keputusan Gubernur tentang UMP dan UMSP ditandatangani pada 23 Desember 2025. Sementara Keputusan Gubernur mengenai UMK dan UMSK, diklaimnya masih disusun. Namun, ia menjanjikan akan terbit hari ini juga, Rabu, 24 Desember 2025. “Saat ini sedang proses drafting di Biro Hukum,” kata dia di Gedung Negara Pakuan, Rabu, 24 Desember 2025.

Kim Fajar mengatakan, formula penghitungan upah minimum mengikuti formula Peraturan Pemerintah dengan menghitung inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai Alfa. “Rumus perhitungan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK itu sama,” kata dia.

Kim Fajar mengatakan, untuk UMSK, hanya kabupaten/kota yang menyertakan rekomendasinya saja yang ditetapkan. Kata dia, hanya 19 kabupaten/kota yang mengirim rekomendasi UMSK bersama dengan rekomendasi UMK dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. “Kalau tidak mengusulkan, ya tidak bisa kami tetapkan karena UMK dan UMSK itu ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi bupati/wali kota dan itu sifatnya tidak wajib. Yang wajib itu adalah UMP dan UMSP. Sehingga bagi kabupaten/kota yang mengajukan pun, itu arahan pak Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik sektor-sektornya,” kata dia.

Khusus Kota Depok yang mengirim tiga versi rekomendasi UMK dan UMSK, yakni versi buruh, versi pemerintah, dan versi pengusaha, yang dipilih untuk ditetapkan adalah rekomendasi dari pemerintah. “Yang diambil yang pemerintah, karena kalau (rekomendasi) SP (serikat pekerja) cenderung tinggi, Apindo pasti rendah. Jadi kita ambil usulan dari pemerintah,” kata Kim Fajar.

Dia mengatakan, persentase kenaikan UMK tertinggi di Jawa Barat 7,93 persen. Sementara UMK Banjar yang sebelumnya paling rendah, kini berada di posisi dua terbawah. Posisi upah paling rendah ada di Kabupaten Pangandaran. Pada aturan upah minimum untuk tahun 2026 tidak lagi mengenal skema penangguhan upah. “Dalam aturan tidak ada skema penangguhan. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus penangguhan upah,” kata dia.

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan soal penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 menunggu hasil keputusan rapat tripartit. "Hari ini kan regulasinya sudah. Tadi dari Kadisnaker, paling lambat diputuskan tanggal 20 (Desember). Kita tunggu dulu dong rapatnya, rapat tripartit,” kata dia di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Desember 2025.

Dedi Mulyadi memilih menunggu hasil kesepakatan soal besaran UMP 2026 dalam rapat tripartit. “Kita tunggu rapat tripartit. Kan UMP diputuskan oleh mereka yang bermusyawarah, ya kita minta mereka bermusyawarah. Saya tinggal menetapkan berdasarkan kesepakatan,” kata dia.

Ia juga menanggapi soal penolakan buruh pada skema rumusan upah minimum. “Ya kita lihat. Kita bicara,” kata Dedi Mulyadi.

Di Gedung Sate, Dedi Mulyadi sempat menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah perwakilan organisasi serikat pekerja dan buruh pada Rabu siang, 17 Desember 2025. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI sekaligus Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto membenarkan pertemuan tersebut.

Roy mengatakan salah satu pembicaraan dengan gubernur Jawa Barat mengenai regulasi pengupahan yang salah satunya berisi formula penghitungan UMP. Perwakilan serikat buruh, kata dia, hanya memaparkan pandangan soal upah. “Hanya menyampaikan saja pandangan kita terkait mengenai PP dan keinginan kita pada Pak Gubernur berkaitan dengan UMP,” kata dia saat dihubungi via telepon, Rabu, 17 Desember 2025.

Roy mengatakan UMP Jawa Barat terendah nomor dua dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Jawa Barat juga menghadapi persoalan disparitas UMK yang terlalu lebar di antara 27 kabupaten/kotanya. Rentang UMK di Jawa Barat, kata dia, berkisar Rp 2,2 juta (Kota Banjar) hingga tertinggi Rp 5,79 juta (Kota Bekasi), sementara UMP Jawa Barat Rp 2,1 juta. “Ada kajian ILO juga yang telah dipaparkan di Kementerian (Ketenagakerjaan) dan di Disnaker Provinsi bahwa dari kebutuhan hidup layak, UMP Jawa Barat itu seharusnya di angka Rp 4,1 juta,” kata Roy.

Roy mengatakan organisasinya mengusulkan agar gubernur Jawa Barat menaikkan besaran UMP dengan mengambil angka rata-rata dari rentang disparitas UMK di Jawa Barat yakni Rp 3,5 juta atau menggunakan angka yang direkomendasikan ILO sebesar Rp 4,1 juta.

“UMK yang dibawah Rp 3,5 juta secara otomatis harus di atas UMP mengikuti kenaikan UMP, sehingga disparitas upah antara kabupaten a dan kabupaten b itu sedikit terselesaikan. Hari ini disparitasnya sangat tinggi, ada yang di angka 2, ada yang di angka 5 (juta). Selama ini angka 2 (juta) ini rata-rata ada di Priangan Timur dan wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan),” kata dia.

Roy mengatakan formulasi penghitungan upah minimum yang dirilis pemerintah tetap tidak menyelesaikan persoalan disparitas upah di Jawa Barat. “Kita contohkan Banjar menggunakan Alfa 0,9 persen yang maksimal, dengan Bekasi menggunakan Alfa 0,5 (terendah) tetap selisih upahnya dua kali lipat,“ kata dia.

Roy mengatakan gubernur belum mengambil keputusan soal upah minimum dan memilih menunggu salinan PP penghitungan upah resmi diterima. Organisasinya, kata dia, juga belum menerima salinan PP tersebut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan formula penghitungan upah minimum provinsi (UMP 2026) yang termaktub dalam dokumen peraturan pemerintah atau PP. “Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Desember 2025.

Yassierli mengatakan penetapan formulasi UMP 2026 telah mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat buruh. Setelah menerima aspirasi, Yassierli mengatakan, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan 0,5-0,9.

Yassierli menyebutkan rumus UMP 2026 merupakan bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168 Tahun 2023. Adapun penghitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah yang nantinya disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur.

Yassierli mengatakan PP Pengupahan itu juga mengatur kewajiban gubernur menetapkan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Selain itu, PP mengatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Yassierli mengimbau para gubernur agar menetapkan besaran kenaikan upah paling lambat pada 24 Desember 2025.

AHMAD FIKRI

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah provinsi menyiakan kompensasi pada pemilik angkutan kota (angkot) serta sopir dan sopir cadangannya di kawasan Puncak , Bogor, agar bersedia berhenti beroperasi sementara di libur Hari Natal dan Tahun Baru 2025/2026 (Nataru).

Kebijakan serupa pernah dilakukannya saat mudik Lebaran 2025. “Kebijakan ini akan diberlakukan kembali,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari siaran pers Humas Jabar, Selasa, 16 Desember 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan, pemberian kompensasi tersebut ditujukan pada angkot yang beroperasi menuju dan dari kawasan Puncak, di wilayah Bogor dan Cianjur. Penghentian operasional angkot tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di kawasan Puncak saat momen liburan panjang.

Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Barat Diding Abidin mengatakan, kompensasi diberikan sebagai bentuk pengganti pendapatan sopir dan pemilik angkot yang sementara berhenti beroperasi. Angkot di kawasan Puncak diminta beroperasi sementara selama 4 hari, yakni pada 24-25 Desember 2025 serta 30-31 Desember 2025. Besarnya kompensasi yang diberikan sebesar Rp 200 ribu per orang per hari, sehingga setiap penerima akan memperoleh total RP 800 ribu selama 4 hari kebijakan diberlakukan.

"Kami peruntukkan buat 1.825 orang. Jadi orang ini adalah satu pemilik angkot, kedua adalah sopir utama dan sopir cadangan," kata Diding Abidin, dikutip dari siaran pers, Selasa, 16 Desember 2025.

Diding mengatakan, pemberian kompensasi juga rencananya akan menyasar moda transportasi tradisional di sejumlah daerah di Jawa Barat. Di antaranya pengemudi delman dan becak di Kabupaten Bandung , Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, serta Cirebon. “Total delman dan becak itu kurang lebih ada 1.470 di enam daerah," kata dia.

Diding mengatakan, Dinas Perhubungan Jawa Barat akan melakukan pengawasan langsung di masa libur Hari Natal dan Tahun Baru untuk memastikan angkot, becak, dan delman penerima kompensasi benar-benar berhenti beroperasi sesuai ketentuan. “Kita akan monitoring, apakah betul mereka berhenti setelah diberikan (kompensasi). Itu akan terbaca," kata dia.

Dinas Perhubungan Jawa Barat mengklaim penghentian sementara operasional angkot, becak, dan delman pada mudik Lebaran 2025 efektif meningkatkan kecepatan rata-rata kendaraan. Rata-rata perjalanan Garut-Badung di lintas Limbangan-Malangbong meningkat 20-30 kilometer per jam dari sebelumnya 10-20 kilometer/jam, lalu di lintas Garut-Tasikmalaya meningkat menjadi 30-40 kilometer/jam dari sebelumnya 20-30 kilometer per jam.

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal merenovasi seluruh gerbang tol di wilayah Jawa Barat dengan nuansa desain arsitektur khas Jawa Barat. Penataan gerbang tol itu sebagai bagian dari upaya untuk penguatan karakter dan identitas budaya khas Jawa Barat. "Gerbang tol adalah pintu masuk ke wilayah Jawa Barat. Desainnya harus mencerminkan budaya dan identitas daerah. Pengguna tol juga berhak mendapat layanan yang baik," ucap Dedi dalam keterangannya pada Selasa, 18 November 2025. Dedi menargetkan pengerjaan proyek renovasi gerbang tol itu akan rampung pada 2027. Menurut dia, seluruh pengguna jalan tol yang masuk ke Jawa Barat bisa lebih mengenal budaya dan identitas provinsi dengan populasi penduduk tertinggi di Tanah Air tersebut. Orang nomor wahid di Jawa Barat itu berkomitmen mendorong penataan kawasan di seluruh wilayah Jawa Barat. Selain perbaikan gerbang tol, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menormalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) hingga perbaikan infrastruktur jalan. Dedi menggelar Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS dan Penataan Areal Marka Jalan Nasional dan Gerbang Tol di Wilayah Jawa Barat di Gedung Singaperbangsa, Kantor Bupati Karawang, Kamis, 13 November 2025. Dia menegaskan penataan itu harus segera terwujud lewat kerja-kerja nyata di lapangan. "Ini momentum yang sangat baik dan strategis. Kebijakan pemerintah dalam menormalisasi sungai serta membenahi jaringan jalan, baik tol, nasional, provinsi, maupun kabupaten, mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat," ucapnya. Dedi meminta pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota segera merealisasikan normalisasi sungai hingga proyek infrastruktur lainnya. Pemerintah Jawa Barat, ucap dia, tidak hanya menggelontorkan dana saja tapi bergerak cepat mengambil alih pengerjaan proyek infrastruktur yang sifatnya mendesak. Dia mencontohkan, Gerbang Karawang Barat yang semula akan dibangun Pemerintah Kabupaten Karawang kini akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Begitu pula pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Purwakarta-Subang.

PT BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB menunjuk Ayi Subarna sebagai Direktur Utama setelah bos perseroan Yusuf Saadudin meninggal pada 14 November 2025. Penunjukan Ayi sebagai bos Bank BJB ini ditetapkan pada 15 November 2025.

Ayi sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Bank BJB. “Bertindak selaku Direktur Pengganti Direktur Utama untuk jangka waktu enam bulan atau sampai efektifnya Direktur Utama definitif,” kata Direktur Keuangan Bank BJB Hana Dartiwan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 17 November 2025.

Yusuf meninggal pada Jumat, 14 November 2025 pukul 00.29 WIB di Bandung, Jawa Barat. Manajemen mengatakan Yusuf merupakan sosok pemimpin strategis yang memiliki dedikasi tinggi, rekam jejak profesional yang kuat, serta komitmen besar terhadap transformasi dan penguatan tata kelola perusahaan.

Sejak dipercaya memimpin Bank BJB, manajemen mengatakan, Yusuf telah mendorong berbagai langkah percepatan bisnis, memperluas kemitraan strategis, serta meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam menghadapi dinamika industri perbankan nasional.

Menurut manajemen, kontribusi dan warisan Yusuf Saadudin menjadi figur sentral yang mendorong penguatan struktur permodalan, modernisasi layanan digital, serta peningkatan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dan masyarakat Jawa Barat dan Banten.

“Beliau dikenal sebagai pemimpin yang visioner, rendah hati, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan talenta dan budaya kerja bank bjb yang unggul,” kata manajemen.