Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Platform perpesanan instan milik Meta, WhatsApp, mengumumkan bakal meluncurkan fitur nama pengguna (username) yang memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi.

Perusahaan ingin memperkuat pilar privasi sekaligus memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas identitas digital mereka saat berinteraksi di ruang siber.

Wakil Presiden dan Kepala Produk WhatsApp Alice Newton-Rex mengatakan fitur tersebut dihadirkan untuk meningkatkan privasi pengguna di aplikasi perpesanan instan milik Meta tersebut. Melalui inovasi ini, nomor telepon tidak lagi bersifat wajib untuk dibagikan saat memulai obrolan baru dengan pihak lain.

"Ini adalah cara baru untuk terhubung dengan seseorang tanpa memberikan nomor telepon kalian," kata Alice dalam pemaparan yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (29/6).

Sebagai langkah awal, WhatsApp membuka keran pemesanan atau reservasi username mulai pekan ini.

Pengguna dapat mengamankan nama pilihan mereka sebelum fitur ini resmi diimplementasikan secara penuh pada akhir tahun. Langkah ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengklaim identitas unik mereka lebih awal.

Alice menjelaskan fitur username dirancang untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna terkait siapa saja yang dapat melihat nomor telepon mereka. Sistem ini bersifat tidak mengikat dan memberikan fleksibilitas penuh bagi para pemilik akun.

"Username dirancang untuk memberi Anda kendali atas siapa yang bisa melihat nomor telepon Anda sejak awal. Ini adalah fitur yang sepenuhnya opsional. Anda dapat memilih nama pengguna Anda sendiri, mengubah, atau menghapusnya," ujar dia.

Kebijakan ini diambil berdasarkan dinamika interaksi digital yang makin kompleks. Alice menilai berbagi nomor telepon pribadi sering kali menjadi hambatan saat seseorang ingin berkomunikasi dengan orang baru, seperti teman sekolah, tetangga, atau peserta dalam sebuah komunitas dan grup.

Dalam banyak kasus, pengguna kerap merasa enggan ketika harus bergabung dalam grup komunitas atau grup orang tua murid, namun belum siap membagikan nomor telepon kepada orang-orang yang belum dikenal. Kehadiran username diharapkan mampu menjembatani kebutuhan komunikasi tersebut dengan rasa aman yang lebih tinggi.

Guna mencegah penyalahgunaan dan menjaga ruang obrolan tetap aman, WhatsApp memastikan tidak akan menyediakan direktori pencarian maupun rekomendasi username secara terbuka.

Mekanisme ini diadopsi demi menghindari aksi pengarsipan data secara massal atau spamming oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seseorang harus mengetahui username secara tepat sebelum dapat menghubungi pengguna lain untuk pertama kali.

Sebagai lapisan keamanan tambahan, WhatsApp juga menyiapkan fitur opsional berupa kunci username yang harus diketahui pihak lain sebelum dapat mengirim pesan kepada pemilik akun. Proteksi ganda ini memastikan bahwa komunikasi hanya terjadi berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Setelah fitur tersebut diluncurkan, pengguna yang mengaktifkan username tidak lagi perlu memperlihatkan nomor telepon saat mengirim pesan pertama kali kepada pengguna lain, kecuali nomor tersebut sudah tersimpan oleh lawan bicara.

"Jika Anda mengaktifkan nama pengguna saat mengirim pesan kepada seseorang atau bisnis untuk pertama kalinya, mereka tidak akan lagi melihat nomor telepon Anda kecuali mereka sudah menyimpannya," kata Alice.

Ekosistem baru ini tidak hanya menyasar pengguna individu. WhatsApp juga menyiapkan opsi bagi kreator konten, pelaku usaha kecil, maupun organisasi untuk menggunakan username yang sama dengan akun Instagram atau Facebook yang telah mereka miliki. Integrasi lintas platform ini diharapkan mempermudah branding pelaku usaha di bawah naungan ekosistem Meta.

Untuk membantu pengguna menemukan nama yang sesuai, WhatsApp turut menghadirkan generator username yang dapat memberikan berbagai rekomendasi nama secara otomatis.

Fitur username akan diluncurkan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Pengguna dapat melakukan reservasi melalui menu Pengaturan > Akun > Nama Pengguna pada aplikasi WhatsApp versi terbaru dan akan menerima notifikasi ketika fitur tersebut tersedia di negara masing-masing.

Privy meluncurkan Privy Digital ID sebagai solusi identitas digital terverifikasi yang menyederhanakan proses onboardingyang panjang dan berulang. Solusi ini menghindari pengguna berulang kali diminta mengisi data pribadi, mengunggah kartu identitas, melakukan verifikasi wajah, hingga menunggu validasi setiap kali mendaftar di platform baru.

Proses onboarding yang panjang membuat perusahaan berpotensi kehilangan calon pengguna. Sebuah studi menunjukkan lebih dari 60% pengguna meninggalkan proses pendaftaran karena registrasi yang terlalu panjang. Di sisi lain, proses pendaftaran yang terlalu sederhana, misalnya hanya mengandalkan email, dapat mempercepat registrasi tetapi belum cukup untuk memastikan pengguna yang mendaftar adalah individu yang benar dan terverifikasi.

Laporan Equifax, salah satu lembaga pelaporan kredit global terbesar, menunjukkan 95% identitas sintetis atau palsu dapat lolos dari proses onboarding standar.

Fitur identitas digital dari Privy menghadirkan dua layanan utama, yakni PrivyHub dan Continue with Privy. PrivyHub berperan sebagai trusted gateway atau portal layanan terverifikasi di dalam aplikasi Privy di mana pengguna dapat menemukan dan mengakses merchant lintas industri tanpa berpindah aplikasi.

Sementara itu, Continue with Privy memungkinkan pengguna login atau mendaftar di aplikasi dan website merchant menggunakan Privy ID yang telah terverifikasi, dengan memastikan persetujuan pengguna.

CEO & Founder Privy Marshall Pribadi mengatakan layanan identitas digital menjadi infrastruktur yang mendukung kemudahan akses, verifikasi, hingga transaksi digital lintas sektor.

"Banyak perusahaan menginvestasikan sumber daya besar untuk mendapatkan pengguna baru, tetapi kehilangan calon pengguna saat proses registrasi karena terlalu panjang dan rumit," ujar Marshall dalam keterangan resmi, Rabu (17/6).

Di sisi lain, pengguna semakin menginginkan pengalaman digital yang cepat dan aman. Solusi Digital Identity dari Privy menghilangkan kendala tersebut.

Privy Berikan Jaminan Rp 1 Miliar per Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan

Privy sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat elektronik setelah pengguna melalui verifikasi identitas berbasis NIK, biometrik, dan memiliki sertifikat elektronik. Dengan demikian, mereka bisa mendaftar di platform mitra dengan Privy ID masing-masing.

Bagi perusahaan, setiap pengguna dengan Privy ID sudah dijamin sebagai individu unik dan terverifikasi. Privy juga memberikan Certificate Warranty hingga Rp 1 miliar terhadap setiap sertifikat elektronik yang diterbitkan sebagai bentuk komitmen menghadirkan kepercayaan digital di setiap interaksi, termasuk pada proses onboarding pelanggan.

Solusi identitas digital ini juga memperluas peran Privy dari penyedia tanda tangan elektronik menjadi infrastruktur digital trust atau kepercayaan digital.

"Identitas digital tidak hanya berfungsi membuktikan keabsahan seseorang dalam penandatanganan sebuah dokumen, namun juga memastikan keunikan individu tersebut dalam mengakses berbagai layanan digital lainnya secara aman, cepat, dan terpercaya," kata Marshall.

Identitas digital ini juga membantu perusahaan dengan memastikan kualitas data pengguna, menghindari potensi penipuan (fraud), serta efisiensi bisnis, termasuk memangkas biaya akuisisi pengguna.

Marshall menyebut sejumlah perusahaan dari berbagai sector telah mengimplementasikan solusi Digital Identity Privy, mulai dari platform pengajuan visa SPUN, platform investasi digital Treasury, media massa Kompas dan Tempo, dan platform edukasi (edtech) Belajarlagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini, tandatangan tidak perlu lagi membutuhkan pulpen di atas kertas.

Pasalnya, kini sudah banyak aplikasi tandatangan digital yang bisa digunakan untuk kebutuhan dokumen yang membutuhkan tandatangan.

Aplikasi tanda tangan digital adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk membubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen secara online.

Aplikasi ini menggunakan teknik kriptografi serta Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), sehingga memiliki kekuatan hukum dan menjamin keaslian dokumen tanpa perlu dicetak.

Salah satu aplikasi tandatangan digital yang ada di Indonesia, adalah Privy.

Aplikasi ini didirikan oleh foundernya Marshall Pribadi.

Marshall Pribadi pendiri aplikasi digital PrivyID merupakan seorang alumni yang lulus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2014 lalu. Marshall Pribadi yang akrab disapa Marshall ini merupakan mahasiswa sajarna hukum angkatan 2010.

Belatar belakang pengacara ia merintis PrivyID sejak tahun 2016 yang kini sudah dikenal banyak masyarakat luas. PrivyID menyediakan layanan tangan digital yang mengikat secara hukum serta identitas digital tepercaya bagi bisnis dan pelanggan untuk terhubung secara langsung.

Penggunaan tanda tangan digital PrivyID telah diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, PrivyID juga merupakan rekan kerja sama resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Marshall menegaskan bahwa sejak pendirian Privy di tahun 2016, visi perusahaan bukanlah untuk sekedar menyediakan tanda tangan elektronik, melainkan membangun ekosistem kepercayaan digital atau digital trust.

“Sebab, seiring dengan meningkatkan aktivitas digital lintas industri, kepercayaan merupakan mata uang atau currency utama dalam interaksi digital. Telerbih di era Artificial Intelligence (AI), semakin banyak keputusan, transaksi, hingga proses bisnis yang bergantung pada identitas yang terpercaya dan dokumen digital yang autentik. Hal ini juga yang membuat kami optimis bahwa kebutuhan terhadap kepercayaan digital atau digital trust menjadi semakin penting dalam berbagai aktivitas di ruang digital yang turut terefleksi pada pertumbuhan Privy hingga saat ini,” imbuhnya.

Bagi Privy, kepercayaan digital atau digital trust mencakup tiga lapisan utama yang juga menjadi ekosistem Privy yaitu Trusted Identity (Identitas Terpercaya), Trusted Communication Channel (Saluran Komunikasi Terpercaya), dan Trusted Transaction Authenticity (Keaslian Transaksi Terpercaya).

Pada lapisan Trusted Identity, katanya, Privy membantu memastikan identitas individu maupun institusi dapat diverifikasi secara aman dan akurat. Privy pun menjadi satu-satunya institusi yang menjamin identitas dengan Certificate Warranty hingga Rp1 milar untuk melindungi pengguna dari kerugian akibat dokumen yang ditandatangani dengan Sertifikat Privy yang terbukti tidak asli.

Sementara melalui Trusted Communication Channel, Privy memastikan interaksi digital berlangsung melalui jalur yang aman dan terverifikasi, sehingga informasi yang dipertukarkan memiliki integritas dengan identitas yang bisa dibuktikan. Pada lapisan Trusted Transaction Authenticity, Privy memastikan setiap transaksi digital memiliki bukti autentik yang dapat diverifikasi melalui teknologi seperti tanda tangan elektronik, digital seal, dan timestamping,”.

Perjalanan Privy sejak tahun 2016 memberikan banyak pelajaran bagaimana perusahaan perlu beradaptasi di tengah perubahan teknologi maupun dinamika pasar yang terus berkembang,

Ke depannya, Privy juga telah menyiapkan product-roadmap yang akan semakin mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam kepercayaan digital, termasuk fitur yang memudahkan pengguna dengan dukungan Artificial Intelligence (AI).

Di tahun ini, Marshall Pribadi juga hadir mewakili startup Indonesia pada gelaran MatchCAP Singapore 2026, yang turut menjadi cerminan bagaimana startup Indonesia kini berkembang melampaui perusahaan berbasis teknologi semata, menunju peran yang lebih fundamental dalam membangun infrastruktur digital.

Forum yang difasilitasi oleh Endeavor, organisasi nirlaba yang fokus pada pengembangan high impact entrepreneur di seluruh dunia ini mempertemukan 59 perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dan 73 investor global dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa.

Marshall Pribadi selaku CEO dan Founder Privy yang juga terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur pada tahun 2018, sebuah ajang pemilihan para pendiri bisnis berskala besar (high-impact founders) mengatakan pertumbuhan perusahaannya cukup pesat.

“Saya terpilih menjadi bagian dari Endeavor Entrepreneur sejak 2018, dan sejak 8 tahun lalu hingga sekarang, pertumbuhan yang kami capai di Privy—peningkatan pendapatan 25 kali lipat dan lebih dari 71 juta pengguna terverifikasi—tidak akan terjadi tanpa jejaring atau networking yang tepat di sekitar kami,” ungkap Marshall.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mereformasi tata kelola perlindungan sosial melalui pengembangan sistem Perlinsos Digital terintegrasi berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

Langkah ini diambil guna mengatasi sengkarut sinkronisasi data yang selama ini memicu masalah duplikasi penerima serta salah sasaran dalam distribusi bantuan sosial (bansos) di lapangan.

Pilar utama infrastruktur publik digital ini mengintegrasikan tiga elemen krusial, yakni identitas digital, sistem pertukaran data antarinstansi, dan mekanisme pembayaran digital. Guna memastikan validitas kepesertaan, proses verifikasi penerima di tingkat hilir akan memanfaatkan pemindaian biometrik wajah yang terhubung langsung secara real-time dengan basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengungkapkan ketiadaan integrasi data yang holistik menjadi celah utama terjadinya inefisiensi penyaluran bantuan selama ini.

“Dengan sistem digital, proses penyaluran bansos akan lebih transparan, cepat, dan adil karena semuanya berbasis data dan sistem,” ujar Mira dalam Diskusi Redaksi bersama media nasional di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Melalui arsitektur sistem baru ini, masyarakat diberikan akses untuk mengecek status kepesertaan maupun mengajukan permohonan bansos secara mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal resmi pemerintah. Sistem cerdas di balik portal tersebut secara otomatis melacak dan memverifikasi kelayakan profil pemohon berdasarkan indikator ekonomi dari berbagai lembaga.

Verifikasi silang tersebut mencakup rekam jejak kepemilikan kendaraan bermotor di Samsat, daya listrik rumah tangga melalui PT PLN (Persero), status kepegawaian ASN di BKN, hingga kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk menjamin keadilan sosial, pemerintah turut menyediakan fitur mekanisme sanggah di dalam sistem bagi warga miskin yang merasa berhak namun belum terakomodasi di dalam daftar penerima bantuan.

Setelah melewati fase uji coba perdana di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kemenkomdigi siap menggulirkan perluasan implementasi Perlinsos Digital ini ke 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia mulai Juni 2026. Target ekspansi ini diproyeksikan mencakup klaster data hingga 36 juta jiwa.

Langkah digitalisasi ini mendapat sinyal positif dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menilai perbaikan ekosistem perlinsos lewat adopsi instrumen digital sangat krusial untuk menekan tingkat kekeliruan data, baik pada kategori kelompok rentan yang terlewat (exclusion error) maupun kelompok mampu yang menyusup ke daftar penerima (inclusion error).

Kehadiran sistem mutakhir ini diyakini mempercepat siklus pembaruan data secara berkala agar target sasaran belanja sosial negara bergerak lebih akurat.

Seiring dengan implementasi sistem baru ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber dan tindak penipuan bermodus manipulasi informasi bansos digital. Kemenkomdigi memastikan seluruh kanal resmi operasional perlinsos sepenuhnya berjalan di bawah naungan domain internet berakhiran go.id dan tidak pernah meminta penyerahan data pribadi melalui tautan tidak resmi atau pesan berantai.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok aturan yang mewajibkan seluruh pengguna melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan rencana registrasi ulang pengguna media sosial tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Saat ini, pencantuman nomor telepon pada akun media sosial masih bersifat opsional.

“Ini yang sedang kami godok juga dengan konsultasi publik tentunya, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan kewajiban tersebut diharapkan membuat identitas pengguna menjadi lebih jelas sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah di media sosial. Selain itu, pemerintah juga memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Dia menuturkan penguatan ketahanan nasional di media sosial tidak hanya dilakukan melalui aktivitas di ruang digital, tetapi juga lewat pertemuan langsung dengan masyarakat, diskusi, sosialisasi, dan edukasi.

Untuk mendukung hal tersebut, Komdigi bekerja sama dengan berbagai media serta mengerahkan penyuluh informasi publik di berbagai daerah guna memberikan edukasi kepada masyarakat dan komunitas.

Meutya menambahkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah pada 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional di ruang digital. Salah satunya terkait penanganan pornografi deepfake berbasis nudity di Grok yang sempat memicu banyak aduan masyarakat.

Saat itu, pemerintah memutuskan menutup sementara layanan tersebut hingga terdapat jaminan dari kantor pusat X untuk melakukan perbaikan terhadap konten deepfake, khususnya yang berkaitan dengan nudity.

Dia juga menyinggung inspeksi mendadak ke kantor Meta pada Maret lalu yang disebut sebagai langkah baru. Setelah inspeksi dilakukan, pemerintah mengklaim terjadi penurunan konten hoaks terkait kesehatan, termasuk ajakan anti-vaksin yang sebelumnya marak.

Meutya mengungkapkan tingkat kepatuhan platform dalam melakukan pemutusan akses dan moderasi konten sebelumnya masih rendah, yakni hanya sekitar 20%.

Selain itu, pada 7 April 2026 Komdigi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah platform yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Dalam pemeriksaan tersebut, Meta diperiksa selama empat jam, sementara platform lain menjalani pemeriksaan hingga sembilan jam dengan pendampingan kuasa hukum.

“Ketika akhirnya setelah diperiksa mereka kemudian memberikan komitmen kepatuhan [terhadap PP Tunas],” kata Meutya.

Meutya menjelaskan pemerintah meyakini gangguan terhadap ketahanan nasional dapat bermula dari anak-anak. Oleh karena itu, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP Tunas pada Maret 2025, aturan tersebut mulai diimplementasikan melalui peraturan menteri pada Maret 2026.

Dia mengatakan hingga saat ini delapan platform yang lebih dahulu diminta mematuhi aturan tersebut telah melaporkan langkah-langkah penonaktifan akun anak. Selain itu, Komdigi juga mulai menerima self assessment dari platform lain sehingga implementasi aturan tersebut tidak hanya diterapkan pada delapan platform awal, tetapi juga diperluas ke platform lainnya.

“Dan kami juga saat ini tengah menerima beberapa self assasment dari platform-platform lain jadi kita mulai melebarkan tidak hanya di delapan platform itu tapi juga di platform-platform lainnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Registrasi kartu SIM baru berbasis biometrik, yang akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026, dinilai akan mengubah cara operator seluler dalam menambah jumlah pelanggan.

Operator tidak akan jor-joran lagi dalam mendorong kartu perdana seiring dengan ongkos akuisisi pelanggan yang makin tinggi karena implementasi biometrik.

Diketahui, regulasi biometrik mewajibkan operator seluler untuk mengakses data Dukcapil dengan biaya hingga Rp3.000-Rp5.000 per akses (hit) untuk setiap upaya penambahan pelanggan baru. Artinya, jika ada 10.000 pengguna baru maka operator harus mengeluarkan uang minimal Rp30 juta untuk menambah pelanggan.

Masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pelanggan baru operator seluler nanti tidak cukup hanya memasukan data nomor KTP dan NIK lewat SMS, tetapi harus menggunakan alat biometrik di gerai atau di smartphone masing-masing.

Sejumlah operator, seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), menyatakan komitmen untuk mengikuti standar teknis serta ketentuan perlindungan data pribadi sesuai arahan regulator. Indosat, misalnya, menegaskan kesiapan sistem yang telah dilengkapi sertifikasi keamanan, sementara XLSmart menilai kebijakan ini sebagai langkah penguatan validasi data pelanggan.

XLSmart bahkan telah mulai menerapkan registrasi berbasis biometrik melalui facial recognition (FR). Meski demikian, pelanggan masih dapat menggunakan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) selama masa transisi enam bulan sejak Peraturan Menteri diterbitkan pada Januari 2026.

Group Head Corporate Communication & Sustainability XLSmart Reza Mirza menyatakan perusahaan terus menyesuaikan sistem, integrasi data, serta memperkuat infrastruktur guna memastikan implementasi berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan.

“Terkait biaya autentikasi biometrik, perusahaan masih melakukan evaluasi bersama para pemangku kepentingan dan akan mengedepankan efisiensi agar tidak membebani pelanggan maupun kualitas layanan,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut Reza, kebijakan ini berpotensi menciptakan basis pelanggan yang lebih valid dan berkualitas. Selain itu, penerapan biometrik diharapkan dapat menekan penggunaan identitas palsu, spam, penipuan digital, hingga penyalahgunaan nomor seluler.

Dia menegaskan XLSmart tetap berupaya menjaga proses registrasi agar mudah, aman, dan nyaman sehingga implementasi tidak mengurangi pengalaman pelanggan.

“Perusahaan terus melakukan optimalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi agar implementasi kebijakan registrasi biometrik dapat berjalan efektif tanpa mengurangi komitmen menghadirkan layanan yang terjangkau dan berkualitas bagi pelanggan,” ujarnya.

Tekan Kejahatan Digital

Dari sisi penyedia teknologi, VIDA mengungkapkan adanya permintaan solusi identitas digital dari operator seluler untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur menilai kebijakan pemerintah merupakan langkah penting untuk menekan kejahatan digital, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan nomor tidak terverifikasi untuk membuka rekening yang kemudian diperjualbelikan dalam praktik pencucian uang.

“Untuk jadi namanya mule account, nah itu satu langkah yang sangat penting untuk bisa mencegah pencucian uang dan mule account di Indonesia,” kata Niki.

Niki menjelaskan saat ini regulasi telah mewajibkan setiap kartu SIM baru melalui verifikasi biometrik sebelum aktivasi. VIDA, lanjutnya, juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah operator telekomunikasi dan dalam waktu dekat akan menghadirkan teknologi seperti liveness detection dan ID Fraud Shield yang segera diimplementasikan.

Beberapa layanan bahkan telah berjalan di salah satu operator, sementara lainnya akan segera menyusul. Dia menilai kebijakan ini memang belum menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan keamanan, yang ke depan masih dapat diperluas.

Dia juga menekankan pentingnya kejelasan standar teknologi dan keamanan dari regulator agar industri memiliki acuan yang konkret.

“Detail dan hal-hal seperti itu yang perlu perlu dijelaskan supaya dari industri juga punya arahan yang sangat konkret, enggak menebak-nebak,” kata Niki.

Lebih lanjut, Niki menyampaikan VIDA tengah mengejar sertifikasi keamanan yang lebih tinggi. Saat ini perusahaan menargetkan pencapaian level 3 dalam waktu dekat sebagai bagian dari komitmen untuk menghadirkan teknologi terbaik dan tetap selangkah di depan dalam mendukung ekosistem digital nasional.

Ubah Peta Persaingan Operator

Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai kebijakan biometrik berpotensi menggeser fokus industri dari kuantitas pelanggan menuju kualitas dan validitas identitas. Operator diperkirakan akan lebih selektif dalam akuisisi pelanggan, mengurangi SIM anonim, serta meningkatkan kepercayaan layanan.

“Operator dengan infrastruktur digital kuat akan unggul, sementara pemain yang lambat beradaptasi bisa kehilangan momentum dalam akuisisi pelanggan baru,” kata Heru.

Namun demikian, dia mengingatkan biaya implementasi biometrik yang tinggi dapat menjadi hambatan, terutama bagi operator kecil atau pendatang baru. Investasi perangkat, integrasi sistem, serta keamanan data dinilai tidak murah, sehingga berpotensi memperkuat dominasi operator besar.

Menurutnya, biaya juga dipengaruhi oleh mekanisme verifikasi ke Dukcapil yang dihitung berdasarkan jumlah akses atau koneksi. Heru menilai idealnya akses verifikasi tersebut dapat digratiskan karena turut membantu pemerintah dalam memastikan validitas kepemilikan nomor. Jika tetap dikenakan biaya, tarifnya seharusnya sangat rendah agar tidak membebani operator.

Selain itu, dia mengingatkan adanya risiko terhadap inklusi digital jika implementasi biometrik tidak diimbangi pemerataan akses. Masyarakat yang belum memiliki data biometrik atau akses terhadap infrastruktur verifikasi berpotensi mengalami kesulitan dalam registrasi.

Kelompok rentan, seperti masyarakat di daerah terpencil atau yang belum terdaftar secara resmi, berisiko terpinggirkan. Oleh karena itu, kebijakan perlu dilengkapi mekanisme alternatif serta perluasan akses.

“Dan untungnya, semua operator memiliki beberapa model registrasi biometrik, jadi tidak hanya online, dimungkinkan juga offline di wilayah yang memiliki kendala untuk akses data atau ponsel nya masih 2G,” kata Heru.

Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai implementasi biometrik akan menambah kebutuhan perangkat di sisi operator, sementara pengelolaan data biometrik tetap berada di tangan negara.

“Akusisi pelanggan dan persaingan antar operator harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan persaingan usaha yang sehat yang menyehatkan semua operator,” kata Ian.

Dia menilai akses biometrik seharusnya tidak mahal. Meski tidak menjadi persoalan besar bagi operator besar, biaya tambahan per transaksi dapat berdampak signifikan bagi operator kecil dan pada akhirnya dibebankan ke pelanggan.

Ian juga menyoroti potensi tekanan terhadap inklusi industri, mengingat tidak semua kelompok masyarakat memiliki data biometrik, seperti anak-anak yang belum memiliki KTP. Dalam konteks ini, dia menyebut penggunaan identitas orang tua dapat menjadi salah satu alternatif.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan penerapan face recognition dilakukan secara bertahap dengan masa transisi enam bulan sejak Januari 2026. Selama periode tersebut, penggunaan biometrik masih bersifat sukarela untuk registrasi kartu baru.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menegaskan bahwa setelah masa transisi berakhir, seluruh registrasi kartu baru wajib menggunakan pengenalan wajah.

“Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi pop dunia Taylor Swift mengambil langkah hukum baru untuk melindungi identitas dirinya dari penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan mengajukan permohonan merek dagang untuk suara dan penampilannya di Amerika Serikat.

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan AI yang meniru figur publik tanpa izin. Kasus seperti gambar palsu hingga video manipulatif yang menampilkan Swift sebelumnya sempat beredar luas di internet.

Dalam pengajuan tersebut, Taylor Swift mendaftarkan tiga permohonan merek dagang. Salah satunya menggunakan foto dirinya saat tampil di panggung Eras Tour, sementara dua lainnya berupa rekaman audio saat ia memperkenalkan diri dalam promosi album terbarunya.

Permohonan ini mencakup foto Swift yang menampilkan dirinya di atas panggung sambil memegang gitar pink dengan busana panggung khas berwarna iridescent. Gambar tersebut sebelumnya juga digunakan sebagai materi promosi resmi film konser Eras Tour di platform Disney plus.

Selain visual, Swift juga mendaftarkan rekaman suara yang berisi kalimat “Hey, it’s Taylor” dan “Hey, it’s Taylor Swift”. Audio tersebut sebelumnya digunakan dalam promosi album The Life of a Showgirl melalui platform musik digital.

Langkah hukum ini dinilai sebagai upaya memperluas perlindungan terhadap identitas artis di era AI. Dengan pendaftaran merek dagang, Swift berpotensi memiliki dasar hukum untuk menindak penggunaan suara dan visual yang menyerupai dirinya.

Pengacara hukum merek dagang, Josh Gerben, menilai langkah ini dapat menjadi preseden penting dalam perlindungan identitas selebritas di era kecerdasan buatan.

“Dengan mendaftarkan frasa tertentu yang terkait dengan suaranya, Swift berpotensi menantang tidak hanya reproduksi identik, tetapi juga tiruan yang ‘sangat mirip’, yang menjadi standar penting dalam hukum merek dagang,” ujarnya dikutip dalam BBC News, Rabu (29/4/2026).

Dia menambahkan bahwa pendaftaran tersebut juga membuka peluang gugatan jika suara atau gambar AI dianggap menyerupai identitas Taylor Swift.

“Jika ada AI yang menggunakan suara Taylor Swift atau gambar serupa, maka itu bisa dianggap melanggar hak merek dagangnya,” tambahnya.

Fenomena ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran industri hiburan terhadap penggunaan AI tanpa izin. Sebelumnya, aktor Matthew McConaughey juga disebut menjadi salah satu figur publik pertama yang menggunakan perlindungan hukum serupa terhadap suara dan citranya.

Dengan langkah ini, Taylor Swift dinilai ikut memperkuat tren baru di industri hiburan, di mana perlindungan identitas digital menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan transaksi digital tak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga penipuan. Lebih dari 500.000 laporan penipuan digital terjadi dalam kurang dari 1,5 tahun, menandakan meningkatnya risiko kejahatan siber.

Data Otoritas Jasa Keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sejak 22 November 2024 hingga 31 Maret 2026, tercatat terdapat 515.345 laporan kasus penipuan digital.

Founder & Group CEO VIDA, Niki Luhur menilai bahwa ancaman penipuan tidak hanya terjadi pada situasi tertentu, tetapi bisa muncul dalam berbagai aktivitas sehari-hari di masyarakat.

Modus yang digunakan pun kian beragam, mulai dari pesan berisi tautan hingga file berbahaya yang disamarkan sebagai informasi pengiriman, termasuk memanfaatkan celah kecil dalam kebiasaan pengguna.

“Di banyak situasi, orang sebenarnya sudah tahu bahwa penipuan digital itu nyata. Namun, ketika modus yang muncul terasa relevan, menarik, atau seolah menguntungkan, kewaspadaan bisa turun dalam hitungan detik,” ujarnya.

Dalam banyak kasus, Niki juga melihat pelaku memanfaatkan momen ketika pengguna berada dalam kondisi lengah atau terburu-buru. Situasi tersebut membuat korban lebih mudah percaya pada informasi yang terlihat meyakinkan atau mendesak.

Sejumlah temuan juga menunjukkan bahwa pencurian kode OTP masih menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan. Hal ini menandakan bahwa aspek perilaku pengguna menjadi titik krusial dalam rantai keamanan digital.

Di sisi lain, perkembangan teknologi turut memperluas spektrum ancaman yang dihadapi. Penggunaan teknologi seperti deepfake mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penipuan.

Niki mengatakan, masyarakat sebenarnya telah memiliki kesadaran dasar terkait risiko penipuan digital. Namun, kewaspadaan tersebut kerap menurun ketika dihadapkan pada situasi yang terasa relevan atau menguntungkan.

Menyikapi hal ini, pihaknya menghadirkan video edukasi bertajuk “The World of VIDA”. Konten ini dirancang untuk menggambarkan bagaimana perlindungan identitas digital bekerja dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Melalui pendekatan ini, edukasi diharapkan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga membentuk kebiasaan baru. Selain itu, dia menekankan pentingnya membangun kebiasaan sederhana dalam beraktivitas digital.

“Membangun kebiasaan untuk berhenti sejenak, memeriksa ulang, dan tidak langsung percaya menjadi semakin penting di tengah berkembangnya modus penipuan yang semakin canggih,” katanya.

Bangkok: Vida menegaskan pentingnya penguatan identitas digital dalam menjaga keberlanjutan industri fintech dan ekonomi digital di Asia Tenggara.

Founder dan Group CEO VIda, Niki Luhur, mengatakan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat harus diimbangi dengan sistem keamanan yang lebih kuat, terutama di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber yang menyasar sektor fintech.

Dalam sesi bertajuk How Cybercriminals Target Fintech and What’s Next, Niki menyoroti modus penipuan digital kini semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI). Menurut dia, edukasi kepada pengguna saja tidak cukup untuk melindungi ekosistem keuangan digital.

“Pertumbuhan fintech dan ekonomi digital membutuhkan infrastruktur keamanan yang lebih kuat serta ekosistem regulasi yang mampu melindungi konsumen,” ujar Niki dalam keteranganya.

Ia menilai identitas digital akan menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan di industri fintech, khususnya pada layanan pembayaran digital, pinjaman online, hingga perbankan digital yang semakin mengandalkan proses verifikasi jarak jauh. Vida mendorong penerapan sistem keamanan berlapis atau multi-layered defense untuk memperkuat perlindungan transaksi digital.

Strategi tersebut mencakup verifikasi biometrik pengguna, autentikasi perangkat, validasi identitas terhadap database pemerintah, hingga pemanfaatan AI untuk mendeteksi anomali dan pola penipuan secara real-time.

Menurut Niki, keamanan perangkat menjadi salah satu aspek yang sering diabaikan oleh industri fintech. Padahal, banyak serangan siber berasal dari manipulasi perangkat, termasuk penggunaan deepfake dan injeksi data biometrik palsu untuk membobol sistem verifikasi digital.

“AI tidak hanya dipakai oleh pelaku kejahatan siber, tetapi juga harus menjadi alat pertahanan bagi industri fintech,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Vida juga meluncurkan fitur keamanan terbaru bernama Beyond Liveness. Teknologi ini dirancang untuk mendeteksi ancaman penipuan digital yang tidak lagi dapat diatasi hanya dengan sistem liveness detection konvensional.

Fitur tersebut menggabungkan lima lapisan keamanan secara simultan, mulai dari analisis perilaku perangkat, pola jaringan, hingga behavioral analytics secara real-time. Seluruh proses terintegrasi dalam satu software development kit (SDK) dengan waktu respons di bawah 100 milidetik agar tetap memberikan pengalaman pengguna yang cepat dan mulus.

Vida menilai penguatan identitas digital akan menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech di masa depan.

(SAW)

Anak-anak Indonesia harus menunggu hingga usia 17 tahun untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun jauh sebelum usia itu, banyak di antara mereka sudah memiliki identitas digital melalui akun media sosial. Di ruang digital yang nyaris tanpa batas itu, mereka berinteraksi, mengonsumsi informasi, hingga membangun citra diri, sering kali tanpa perlindungan yang memadai.

Bagi generasi yang tumbuh dengan gawai di tangan, media sosial hampir terasa seperti ruang bermain baru. Bedanya, ruang ini tidak memiliki pagar yang jelas. Informasi datang tanpa saringan, interaksi terjadi dengan siapa saja, dan algoritma bekerja tanpa benar-benar memedulikan usia penggunanya.

Di tengah realitas tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk pembatasan akses terhadap platform digital berisiko tinggi seperti media sosial.

Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah penundaan akses akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform yang dikategorikan berisiko tinggi. Platform digital diwajibkan melakukan verifikasi usia serta memastikan sistem mereka mampu membatasi akses anak sesuai ketentuan tersebut.

Kebijakan tersebut lahir dari kekhawatiran yang semakin besar terhadap dampak media sosial bagi generasi muda. Namun seperti banyak kebijakan publik lainnya, niat baik tidak selalu menjamin efektivitas kebijakan.

Ekspansi Ruang Digital dan Kerentanan Anak

Kekhawatiran terhadap dampak ruang digital bagi anak telah lama menjadi isu global. Laporan UNICEF dalam The State of the World’s Children 2017 menunjukkan bahwa satu dari tiga pengguna internet di dunia adalah anak-anak. UNICEF juga mencatat sekitar 175.000 anak di dunia pertama kali terhubung ke internet setiap hari.

Indonesia berada di tengah perubahan besar tersebut. Penetrasi internet yang sangat cepat membuat generasi muda menjadi kelompok yang paling aktif di ruang digital. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 72% penduduk Indonesia telah menggunakan internet, dengan kelompok usia muda sebagai pengguna paling aktif.

Sementara itu, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 229,4 juta orang, atau 80,66% dari total populasi. Kelompok usia muda mendominasi, dengan Generasi Z mencakup 25,54% dari total pengguna internet, disusul Generasi Alpha sebesar 23,19%. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa media sosial menjadi aktivitas digital yang paling dominan di kalangan pengguna internet Indonesia.

Namun, meningkatnya penggunaan media sosial juga diikuti oleh meningkatnya berbagai risiko digital bagi anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa sekitar 48% anak yang pernah mengakses internet mengaku pernah mengalami perundungan daring (cyberbullying). Selain itu, paparan judi online juga mulai menjangkau anak-anak, bahkan diperkirakan melibatkan sekitar 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun.

Ancaman lain yang lebih serius juga muncul. Data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) 2024 mencatat bahwa dalam empat tahun terakhir terdapat lebih dari 5,5 juta laporan konten pornografi anak Indonesia. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah laporan tertinggi keempat di dunia dan kedua di kawasan ASEAN.

Angka-angka tersebut menunjukkan satu hal yang sulit disangkal: ruang digital yang luas tidak selalu menjadi ruang aman bagi anak.

Tantangan Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital

Regulasi pembatasan media sosial bagi anak mencerminkan perubahan cara negara memandang internet. Jika pada awal perkembangan teknologi digital internet diperlakukan sebagai ruang yang relatif bebas, kini semakin banyak negara melihatnya sebagai ruang sosial yang memerlukan tata kelola dan perlindungan publik.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasinya. Dalam praktiknya, upaya pembatasan akses media sosial bagi anak tentu menghadapi berbagai tantangan.

Persoalan pertama adalah verifikasi usia. Hingga kini sebagian besar platform digital masih mengandalkan deklarasi tanggal lahir saat pendaftaran akun. Dalam praktiknya, anak dapat dengan mudah memalsukan usia atau menggunakan akun milik orang tua.

Persoalan kedua berkaitan dengan pengawasan terhadap perusahaan platform digital global. Sebagian besar media sosial yang digunakan di Indonesia dimiliki oleh perusahaan teknologi yang beroperasi lintas negara. Kondisi ini membuat regulasi nasional sering menghadapi keterbatasan dalam mengawasi algoritma serta sistem rekomendasi yang menjadi inti dari model bisnis platform tersebut.

Persoalan ketiga adalah literasi digital masyarakat. Regulasi ini menempatkan orang tua sebagai pihak penting dalam mengawasi penggunaan media sosial oleh anak. Namun, tidak semua keluarga memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko digital yang dihadapi anak-anak mereka. Tanpa peningkatan literasi digital di tingkat keluarga, kebijakan pembatasan akses berpotensi berhenti sebagai aturan di atas kertas.

Melindungi Bukan Sekadar Membatasi Usia

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital memerlukan pendekatan yang lebih luas. Uni Eropa melalui Digital Services Act (2022), misalnya, mewajibkan platform digital memberikan perlindungan khusus bagi pengguna anak, termasuk membatasi penggunaan data mereka untuk iklan tertarget.

Inggris melalui Online Safety Act (2023) juga mengharuskan platform digital melakukan penilaian risiko terhadap dampak layanan mereka terhadap anak serta mengambil langkah untuk mengurangi paparan konten berbahaya. Australia melalui Online Safety Act 2021 memperkuat kewenangan pemerintah untuk menindak konten berbahaya bagi anak. Sementara Amerika Serikat sejak lama menerapkan Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) yang melarang pengumpulan data anak tanpa persetujuan orang tua.

Pengalaman tersebut menunjukkan satu pelajaran penting: melindungi anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan membatasi usia pengguna. Regulasi juga perlu menyentuh desain platform, algoritma rekomendasi, serta tata kelola data yang menjadi fondasi ekonomi digital.

Karena itu, pembatasan media sosial bagi anak memang merupakan langkah awal yang penting. Namun perlindungan anak di era digital tidak akan pernah selesai hanya dengan satu regulasi.

Negara dapat menetapkan batas usia dan memperbaiki tata kelola di ruang digital. Platform digital dapat memperbaiki desain algoritma dan sistem rekomendasinya. Orang tua dapat mengawasi penggunaan gawai oleh anak.

Namun pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: bisakah kita benar-benar menjadikan ruang digital sebagai tempat yang aman bagi anak, generasi yang akan hidup paling lama di dalamnya?

Pertanyaan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut teknologi atau regulasi, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama dalam melindungi generasi yang tumbuh di ruang digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Co-founder Advance Intelligence Group Jefferson Chen dalam membangun perusahaan berbasis AI yang berfokus pada solusi identitas digital, pencegahan fraud, serta credit decisioning bagi institusi keuangan dan fintech, berbuah manis.

Jefferson resmi menjadi Endeavor Entrepreneur ke-111 dari Indonesia melalui International Selection Panel (ISP) yang digelar di Singapura pada Februari 2026. Pengakuan ini menempatkannya dalam jaringan global High-Impact Entrepreneurs yang dinilai mampu mendorong transformasi ekonomi di pasar berkembang.

“Kami sangat bangga menyambut Advance Intelligence Group sebagai bagian dari komunitas Endeavor,” ujar Managing Director Endeavor Indonesia, Monika Rudijono, dikutip Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Endeavor dikenal memiliki proses seleksi ketat dengan melibatkan investor dan founder global. Dalam tahap akhir, Jefferson terpilih bersama 15 perusahaan dari berbagai negara dan memperoleh enam suara “Yes” dari panelis internasional, termasuk Matt Hariss (Partner, Bain Capital Ventures), Rajat Bhargava (CEO & Co-founder, JumpCloud), hingga Tiger Fang (CEO & Co-founder, Kargo).

Sebagai bagian dari jaringan Endeavor, Jefferson akan memperoleh akses mentorship dari founder, operator, dan investor global. Ia juga diharapkan berperan sebagai peer mentor bagi entrepreneur lain, khususnya dalam membangun perusahaan teknologi berbasis AI dari Asia Tenggara agar mampu bersaing di tingkat internasional.

“Di tengah berkembangnya teknologi AI secara global, kami percaya Jefferson tidak hanya akan mendapatkan akses mentorship dari jaringan Endeavor di seluruh dunia, tetapi juga dapat menjadi peer bagi para founder lainnya dalam mendukung perjalanan startup mereka hingga mampu melakukan scale-up bisnis dengan lebih cepat,” tutur Monika.

Tidak dipungkiri, Asia Tenggara tengah mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, didorong oleh lonjakan transaksi keuangan online dan penetrasi layanan pembiayaan digital. Namun, di balik ekspansi tersebut, risiko fraud global dalam pembayaran digital diproyeksikan melampaui US$40 miliar per tahun.

Menjawab tantangan itu, Jefferson Chen, mengembangkan sistem analitik dan pemodelan risiko berbasis AI yang diklaim mampu meningkatkan tingkat deteksi fraud hingga 90–95%. Di saat bersamaan, teknologi itu menurunkan tingkat false positive sebesar 30–60%, sehingga lembaga keuangan dapat menyetujui lebih banyak pengguna legitimate tanpa mengorbankan aspek keamanan.

Dari sisi operasional, otomatisasi onboarding dan monitoring transaksi juga mampu mengurangi kebutuhan manual review hingga 40%–70% serta menekan biaya operasional tim fraud management sebesar 30%–50%. Dengan pendekatan tersebut, Jefferson menilai institusi keuangan dapat memperluas akses kredit secara lebih presisi dan inklusif, sembari tetap menjaga kualitas portofolio risiko.

Didirikan pada 2016, Advance Intelligence Group kini beroperasi di lebih dari 80 pasar global melalui dua lini bisnis utama, yakni ADVANCE.AI dan Atome Financial. Secara kolektif, grup ini melayani lebih dari 58 juta pengguna dan mendukung lebih dari 1.000 klien korporasi di sektor perbankan, fintech, hingga e-commerce.

Atome Financial memanfaatkan infrastruktur data dan manajemen risiko yang sama untuk menyediakan layanan kredit konsumen seperti buy now pay later (BNPL), kartu kredit digital, pinjaman pribadi, hingga produk tabungan. Integrasi antara teknologi identitas digital dan credit scoring berbasis AI menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas penyaluran kredit.

“Melalui Advance Intelligence Group, kami membangun infrastruktur berbasis AI yang memungkinkan institusi keuangan memperluas akses kredit secara aman dan inklusif,” sebut Jefferson.

Dia menegaskan, kepercayaan adalah fondasi dari ekonomi digital. Tanpa sistem yang mampu mengelola risiko secara akurat dan real-time, pertumbuhan yang ada tidak akan berkelanjutan.

“Bergabung dengan jaringan Endeavor menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi global dan mempercepat inovasi dari Asia Tenggara ke pasar internasional,” tegasnya.