JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebut korban kasus dugaan penipuan perjalanan haji dan umrah yang menyeret Hanania Travel mencapai 1.430 orang.

“Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, serta influencer. Serta satu kuasa hukum dari 1.430 korban,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, Rabu (1/7/2026).

Andaru menyebutkan, penyidik masih terus melakukan pengembangan, termasuk menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana Hanania Travel.

"Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap tiga rekening perusahaan atas nama Hasanah Taman Internasional. Kemudian dua rekening pribadi perorangan. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut, menelusuri aliran dana dari Hasanah Travel ini," ujar dia.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan atau ASF, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana perjalanan umrah.

Lihat video: Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel Bertambah! Kerugian Capai Rp35,3 Miliar



Sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro terkait kasus tersebut, mulai Keanu Angelo, komika Praz Teguh, Paula Verhoeven, hingga pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Dara Arafah, Davina Karamoy dan Karin Novilda atau Awkarin.

Ahmad Syah Farhan atau ASF yang merupakan dijerat dengan pasal dugaan penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.

Indonesia Anti Scam Center (IASC) beberkan bahwa penipuan (scam) transaksi belanja menjadi modus paling marak di Indonesia, yakni mencapai 77.740 laporan per Mei 2026 atau sekitar 13,4 persen dari total pengaduan yang masuk.

Adapun total pengaduan yang masuk sepanjang periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, yakni 579.459 laporan.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto menjelaskan jenis modus scam lainnya yang marak adalah impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial.

"Setidaknya ada 579 ribu pengaduan yang masuk. Banyak sekali. Modus tertinggi atau top five-nya ada penipuan transaksi belanja, kemudian impersonation, penipuan kerja dan penipuan investasi," ujar Hudiyanto kepada wartawan dalam Journalist Class Angkatan 12 di Tangerang Selatan, Senin (29/6).

Secara rinci, pengaduan modus penipuan impersonation atau fake call sebanyak 47.269 laporan, penipuan investasi 26.649, penipuan kerja 23.910, dan penipuan melalui media sosial 20.469 laporan.

Lebih lanjut, Hudiyanto membeberkan dana yang berhasil diblokir IASC sebesar Rp638,9 miliar dengan dana yang berhasil dikembalikan kepada korban sebesar Rp169,3 miliar.

[Gambas:Youtube]

Ia pun menyebut sebanyak 515.554 rekening atau 51,63 persen yang dilaporkan berhasil diblokir dari total 998.558 rekening. Sementara, jumlah nomor telepon yang telah dilaporkan sebanyak 120.115.

Berdasarkan sebaran laporan scam, IASC mencatat pulau Jawa sebagai laporan tertinggi, yakni sebesar 404.502 laporan. Kemudian, diikuti Sumatra sebanyak 92.456 laporan, Kalimantan 32.779, Sulawesi 22.521, Bali dan Nusa Tenggara 21.323, Maluku dan Papua 5.646, serta Luar Negeri sebesar 232 laporan.

Dari jumlah laporan scam di pulau Jawa tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi yang terbanyak, yaitu 119.750 laporan disusul DKI Jakarta 84.848, Jawa Timur 81.548, Jawa Tengah 66.402, serta Banten sebanyak 40.458 laporan.

"Dengan laporan tertinggi itu ada di wilayah Jawa Barat, 119.740 laporan. Kemudian DKI Jakarta dan seterusnya. Ini masih ada provinsi di Pulau Jawa," kata Hudiyanto.

Sebagai informasi, IASC adalah pusat penanganan praktik penipuan di sektor keuangan secara cepat dan berefek jera dengan fokus utama pada penyelamatan dana korban secara real-time.

Lembaga ini merupakan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung berbagai asosiasi industri terkait.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengungkap modus penipuan online lewat streaming drama China telah memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan penipuan jenis baru tersebut telah masuk ke tahap penyelidikan di salah satu kepolisian daerah (Polda). Namun, ia tidak menyebut secara rinci Polda di daerah mana.

"Kami mengungkap itu (modus penipuan online lewat streaming drama China) sudah penyelidikan di salah satu Polda yang ada di daerah," ujar Hudiyanto kepada wartawan dalam Journalist Class Angkatan 12 di Tangerang Selatan, Senin (29/6).

Hudiyanto menerangkan untuk jumlah korban penipuan dan total kerugian, pihaknya masih melakukan tahap penghitungan.

"Jumlah korbannya masih dalam perhitungan. Untuk perhitungannya (total kerugian) juga masih dalam perhitungan," tambahnya.

Sebelumnya, OJK mengungkap modus penipuan online terbaru yang menyasar penonton drama China mulai marak beredar sehingga masyarakat diminta mewaspadai modus-modusnya.

[Gambas:Youtube]

Hal tersebut diungkap menyusul tingginya laporan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ke otoritas belakangan ini. Sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkap salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan adalah menyusup lewat situs-situs streaming drama China.

5 modus kejahatan siber baru

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) per Mei 2026, berikut daftar modus operandi penipuan digital baru yang wajib diwaspadai:

Sanksi Tegas

Merespons maraknya korban, OJK bersama Satgas PASTI langsung melakukan pemblokiran massal terhadap situs-situs dan aplikasi yang terbukti merugikan masyarakat.

Selain pembersihan ruang digital, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Sanksi tersebut berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, serta 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI juga sudah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan, penipuan digital (online scam) saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, menurutnya, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pencegahan online scams juga membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan.

Dicky, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan.

Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Mengingat pentingnya pemberantasan online scams secara lintas negara, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” pada 29-30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra.

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Inggris, dan Vietnam.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Perkembangan teknologi keamanan digital dinilai telah mengubah pola ancaman terhadap aset kripto.

Jika sebelumnya pelaku kejahatan siber lebih banyak berupaya menembus sistem teknologi, kini serangan justru semakin banyak menyasar pengguna melalui berbagai modus manipulasi psikologis.

Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari social engineering, phishing, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) seperti deepfake dan voice cloning untuk memperoleh akses terhadap aset maupun data pribadi korban.

Chief Information Security Officer (CISO) Indodax, Ledy, mengatakan, pelaku kejahatan siber kini lebih banyak mengeksploitasi kelemahan manusia dibandingkan mencoba meretas sistem keamanan platform.

"Banyak orang masih menganggap ancaman terbesar berasal dari peretasan sistem pada exchange. Padahal, dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, pelaku justru memperoleh akses karena korban secara tidak sadar memberikan informasi penting atau mengklik tautan berbahaya yang menyerupai layanan resmi," ujarnya dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

Ancaman bergeser ke faktor manusia

Ledy menjelaskan, perkembangan teknologi keamanan telah mengubah pola ancaman di ekosistem aset kripto.

Bila sebelumnya pelaku lebih banyak berupaya mengeksploitasi kelemahan sistem, kini berbagai insiden justru terjadi karena pelaku menyasar aspek psikologis pengguna yang dirancang untuk memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan.

Menurut dia, perubahan tersebut menunjukkan bahwa keamanan digital tidak lagi cukup mengandalkan kecanggihan teknologi semata.

Pengguna juga perlu membangun kebiasaan menjaga keamanan digital atau cyber hygiene melalui verifikasi informasi, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mengenali berbagai bentuk manipulasi.

Modus penipuan berbasis AI kian meyakinkan

Perkembangan teknologi AI juga dinilai membuat berbagai modus penipuan semakin sulit dikenali.

Laporan NordStellar mencatat pembahasan mengenai layanan Deepfake-as-a-Service (DFaaS) di forum-forum dark web meningkat sekitar 39 persen sepanjang Januari hingga Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Temuan tersebut mengindikasikan teknologi deepfake semakin mudah diakses dan dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menjalankan berbagai bentuk penipuan berbasis identitas.

Di sisi lain, perkembangan teknologi AI voice cloning kini memungkinkan tiruan suara yang sangat menyerupai pemilik aslinya hanya dengan sampel audio berdurasi sekitar 10 detik. Kondisi tersebut membuat berbagai modus penipuan digital semakin sulit dikenali masyarakat, termasuk oleh orang-orang terdekat korban.

Selain memanfaatkan deepfake dan voice cloning, pelaku juga menggunakan iklan palsu di media sosial seperti Facebook, manipulasi hasil pencarian (AI search engine repositioning), hingga penyamaran sebagai layanan pelanggan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.

Pentingnya verifikasi informasi

Ledy mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang mengatasnamakan penyedia layanan aset kripto.

"Di Indodax sendiri kami tidak memiliki nomor WhatsApp Customer Support resmi. Seluruh layanan hanya dapat diakses melalui nomor telepon, e-mail, maupun kanal resmi perusahaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi bahkan riset mandiri (DYOR) dalam mencerna informasi sebelum mengambil keputusan," katanya.

Ia menambahkan, platform dapat menyediakan berbagai lapisan keamanan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna.

"Platform dapat menyediakan berbagai sistem lapisan keamanan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan tetap berada di tangan pengguna. Karena itu, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ataupun mengambil keputusan terkait aset digital," ujar Ledy.

Literasi keamanan digital perlu ditingkatkan

Menurut Indodax, peningkatan literasi keamanan digital perlu berjalan seiring dengan penguatan teknologi.

Seiring berkembangnya berbagai modus penipuan berbasis AI, edukasi mengenai cara mengenali social engineering, phishing, deepfake, hingga penyalahgunaan identitas digital dinilai semakin penting untuk memperkuat perlindungan pengguna dalam beraktivitas di ekosistem aset kripto.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - PT Bank Mandiri Taspen membuka tiga posko pengaduan untuk membantu nasabah yang menjadi korban dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh oknum mantan pegawai berinisiatif N alias D (36) di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Distribution Head 5 (Jateng-DIY) Mandiri Taspen I, Putu Agus Sinom Artawan mengatakan, pembukaan posko tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada para nasabah yang terdampak.

"Bank Mandiri Taspen secara proaktif membuka tiga posko untuk membantu korban penipuan investasi. Kami ingin memastikan setiap pengaduan nasabah dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (25/6) malam.

Ia menjelaskan, tiga posko tersebut berada di Kantor Cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas. Menurut dia, keberadaan posko di tiga lokasi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan nasabah dalam menyampaikan laporan maupun memperoleh informasi terkait penanganan kasus yang sedang berlangsung.

Bank Mandiri Taspen Optimalisasi Movin Tingkatkan Layanan Nasabah



Dalam rangka mendukung operasional posko, kata dia, Bank Mandiri Taspen menurunkan 10 personel yang secara khusus bertugas membantu para nasabah, mulai dari menerima pengaduan, melakukan pendataan, hingga memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh korban.

"Petugas kami akan mendata seluruh pengaduan yang masuk dan langsung menindaklanjutinya secepat mungkin sesuai prosedur yang berlaku. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah yang terdampak," katanya.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan regulator dan aparat penegak hukum guna mendukung proses penanganan kasus tersebut serta memastikan hak-hak nasabah memperoleh perhatian. Selain membuka posko, dia mengimbau nasabah untuk menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi yang telah disediakan agar proses verifikasi dan tindak lanjut dapat dilakukan secara optimal.

Sinom menegaskan, Bank Mandiri Taspen akan bersikap kooperatif dalam mendukung proses penyelidikan serta memberikan pendampingan kepada nasabah yang terdampak. Bank Mandiri Taspen dan UGM Perkuat Kolaborasi Strategis



Sementara itu kasus yang menjadi perhatian tersebut diduga melibatkan N alias D, oknum mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto. Yang bersangkutan diduga menawarkan skema investasi kepada sejumlah nasabah dan masyarakat dengan menjanjikan keuntungan tertentu.

Kasus tersebut saat ini telah menjadi perhatian berbagai pihak dan tengah ditangani oleh aparat penegak hukum. Sebelumnya, Polresta Banyumas telah menetapkan perempuan berinisial N alias D (36) sebagai tersangka.

Tersangka telah ditahan sejak 7 Juni 2026 dan dijerat Pasal 492 atau Pasal 486 juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Dalam perkara tersebut, polisi memperkirakan total kerugian korban mencapai sekitar Rp25 miliar dengan jumlah korban diperkirakan lebih dari 100 orang.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas Ajun Komisaris Polisi Ardi Kurniawan di Purwokerto, Rabu (24/6), mengatakan, hingga saat ini jumlah korban yang telah melapor sebanyak 25 orang dengan total kerugian sekitar Rp5 miliar. Ia mengimbau nasabah lainnya yang merasa menjadi korban untuk segera melapor guna mendukung proses penyidikan yang masih terus berjalan.

Selain itu, penyidik juga akan segera mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk mencari kemungkinan adanya tersangka baru.

JAKARTA, KOMPAS.com – Meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto turut diiringi dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber yang menyasar para pengguna.

Pelaku kini tidak hanya berupaya membobol sistem teknologi, tetapi juga memanfaatkan kelengahan pengguna melalui berbagai modus penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering).

Salah satu modus penipuan yang kian marak adalah penyamaran sebagai petugas layanan pelanggan atau customer support (CS) dari platform perdagangan kripto.

Pelaku berupaya memperoleh informasi sensitif seperti password, PIN, hingga kode one time password (OTP) dengan memanfaatkan kepanikan maupun kepercayaan korban.

Berdasarkan laporan keamanan Web3 dari Hacken, perusahaan keamanan blockchain, lebih dari 63 persen total kerugian akibat insiden keamanan pada kuartal I 2026 berasal dari phishing dan social engineering.

Angka tersebut melampaui kerugian akibat wallet scam, eksploitasi smart contract, maupun serangan teknis lainnya.

Secara keseluruhan, kerugian akibat insiden keamanan Web3 selama periode Januari-Maret 2026 mencapai sekitar 482 juta dollar AS. Dari jumlah tersebut, sekitar 306 juta dollar AS berasal dari serangan phishing dan social engineering.

Data tersebut menunjukkan bahwa pelaku kejahatan siber kini lebih banyak mengeksploitasi faktor manusia dibandingkan mencoba menembus sistem teknologi yang digunakan perusahaan.

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian mengatakan, perubahan pola serangan tersebut terlihat dari semakin banyaknya modus penipuan yang mengatasnamakan Customer Support Indodax.

Menurut dia, pelaku memanfaatkan kepercayaan pengguna untuk memperoleh password, PIN, kode OTP, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat digunakan untuk mengambil alih akun korban.

"Saat ini pelaku kejahatan siber tidak lagi hanya mencari celah pada sistem, tetapi juga mencari celah pada manusia. Modus CS palsu merupakan salah satu bentuk social engineering yang memanfaatkan rasa panik dan kepercayaan pengguna agar secara sukarela memberikan akses ke akun mereka," ujar Aloysia dalam siaran pers, Jumat (26/6/2026).

AI membuat modus phishing semakin meyakinkan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) turut dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menyempurnakan berbagai modus penipuan.

Aloysia mengatakan, teknologi AI generatif memungkinkan pelaku menghasilkan email, pesan instan, maupun bentuk komunikasi lain yang terlihat profesional sehingga semakin sulit dibedakan dengan komunikasi resmi dari perusahaan.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum memberikan informasi apa pun yang berkaitan dengan akun miliknya.

"Jika dahulu pesan penipuan relatif mudah dikenali karena banyak kesalahan penulisan, kini pelaku mampu membuat komunikasi yang sangat menyerupai pesan resmi perusahaan. Karena itu, kami selalu mengingatkan pengguna untuk melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi apa pun terkait akun mereka," lanjutnya.

Selain AI, metode serangan melalui QR phishing juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Microsoft Threat Intelligence mencatat QR phishing menjadi salah satu metode serangan siber dengan pertumbuhan tercepat pada kuartal I 2026. Volume serangannya meningkat sekitar 146 persen, dari 7,6 juta pada Januari menjadi 18,7 juta pada Maret 2026.

Melalui modus tersebut, korban diarahkan menuju halaman login palsu menggunakan kode QR yang disisipkan pada email maupun dokumen yang tampak sah.

Cara melindungi akun dari phishing

Sebagai langkah perlindungan, Indodax mengimbau pengguna untuk selalu menghubungi Customer Support melalui kanal resmi perusahaan.

Pengguna juga diminta melakukan pemeriksaan ulang terhadap alamat situs web yang diakses serta mengaktifkan autentikasi berlapis untuk meningkatkan keamanan akun.

Selain itu, pengguna diingatkan agar tidak membagikan informasi pribadi terkait akun kepada siapa pun tanpa melalui proses verifikasi.

Indodax menegaskan bahwa tim Customer Support resmi tidak pernah meminta password, PIN, recovery code, maupun kode OTP kepada pengguna.

Perusahaan juga tidak pernah meminta pengguna mentransfer dana ke rekening pribadi dalam kondisi apa pun.

Selain itu, Indodax menegaskan tidak memiliki nomor WhatsApp Customer Support resmi. Apabila terdapat pihak yang menghubungi melalui WhatsApp dan mengatasnamakan Customer Support Indodax, pengguna diimbau segera mengakhiri komunikasi dan melakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kasus penipuan investas i kerap muncul dan memakan korban. Salah satu yang semakin marak adalah penipuan berkedok customer service (CS) atau layanan pelanggan.Dalam modus ini, pelaku mengaku sebagai petugas resmi dari suatu lembaga keuangan.

Biasanya pelaku menghubungi korban melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau media sosial dengan menggunakan identitas yang menyerupai kanal resmi perusahaan. Pelaku biasanya beralasan bahwa akun bermasalah, terdapat transaksi mencurigakan, korban memperoleh hadiah, atau perlu melakukan pembaruan data.

Tips MotionTrade: Jangan Tertipu, Waspadai Contoh Modus Investasi Ilegal Ini



Dalam situasi tersebut, pelaku biasanya menciptakan rasa panik dan mendesak korban untuk segera bertindak tanpa berpikir panjang. MotionTrade telah merangkum ciri-ciri penipuan berkedok customer service (CS) palsu, yaitu:

1. Meminta Kode OTP, Password, atau PIN

CS resmi tidak akan pernah meminta kode OTP yang dikirim ke ponsel nasabah. OTP bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh pemilik akun untuk proses verifikasi. Password, PIN, dan data keamanan lainnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan.

2. Mengirim Tautan Mencurigakan

Pelaku sering mengarahkan korban ke situs palsu yang tampak mirip dengan situs resmi perusahaan untuk mencuri data login atau informasi pribadi. Hindari mengklik tautan dari pihak yang tidak dikenal.

3. Menghubungi dari Nomor atau Akun Tidak Resmi

Perhatikan nomor telepon, alamat email, atau akun media sosial yang digunakan. Banyak kasus penipuan menggunakan akun palsu yang mencatut nama dan identitas perusahaan resmi.

Tips MotionTrade: Kenali Hak Dasar Investor di Pasar Modal



Sebelum memberikan informasi atau mengikuti instruksi apa pun, pastikan Anda hanya berkomunikasi melalui kanal resmi MNC Sekuritas, yaitu website www.mncsekuritas.id , media sosial resmi MNC Sekuritas, email Call Center [email protected], layanan telepon 1 500 899 (ext. 3), atau WhatsApp Business 0888-8000-005 .

4. Mendesak Korban untuk Segera Bertindak

Pelaku biasanya menciptakan kondisi darurat agar korban tidak memiliki waktu untuk melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, investor perlu tetap tenang dan tidak mudah panik ketika menerima pesan, telepon, atau informasi yang mengatasnamakan perusahaan keuangan.

Luangkan waktu untuk melakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan sebelum memberikan data pribadi atau melakukan instruksi apa pun.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian, investor dapat terhindar dari berbagai modus penipuan serta berinvestasi dengan lebih aman dan nyaman. Lakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, dan manfaatkan fitur keamanan yang tersedia pada aplikasi investasi.

Di Aplikasi MotionTrade , investor dapat mengaktifkan biometrik login (sidik jari atau face recognition) untuk perlindungan ekstra.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menonton drama China alias dracin kini tidak hanya menjadi hiburan.

Di tangan pelaku kejahatan digital, aktivitas tersebut justru dijadikan umpan untuk menjerat korban melalui skema investasi ilegal dan penawaran pekerjaan paruh waktu.

Modus ini terungkap setelah Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha YUDIA yang diduga melakukan penipuan dengan memanfaatkan tren drama China.

Selain menawarkan tugas harian menonton film, platform tersebut juga menawarkan pembelian hak cipta drama China dengan janji pendapatan harian dan bonus tambahan.

Kasus ini menunjukkan bahwa modus penipuan di sektor keuangan terus berkembang mengikuti tren yang sedang populer di masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono sebelumnya menyebut, modus penipuan saat ini semakin beragam dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Data OJK menunjukkan, sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, regulator menerima 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.380 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan mengenai gadai ilegal.

Sementara itu, data Satgas PASTI mencatat sejak 2017 hingga 31 Mei 2026 terdapat 14.966 entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatannya. Jumlah terbesar berasal dari pinjaman online ilegal sebanyak 12.824 entitas, disusul investasi ilegal sebanyak 1.890 entitas dan gadai ilegal sebanyak 251 entitas.

Modus memanfaatkan tren drama China

YUDIA menjadi salah satu contoh bagaimana pelaku memanfaatkan tren budaya populer untuk menarik korban.

Satgas PASTI menjelaskan, YUDIA diduga melakukan penipuan dengan modus penawaran pekerjaan paruh waktu dan pembelian hak cipta film drama China untuk memperoleh pendapatan harian serta bonus tambahan.

Dalam praktiknya, pengguna diminta menyetor dana deposit terlebih dahulu. Setelah itu, mereka memperoleh tugas harian berupa menonton film drama China.

Tak berhenti di situ, korban juga ditawari untuk membeli hak cipta film drama China dengan janji keuntungan tambahan. Skema tersebut dilengkapi dengan perekrutan anggota baru atau member get member guna memperoleh bonus yang lebih besar.

"Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, YUDIA diketahui melakukan kegiatan usaha tanpa mengajukan perizinan lanjutan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI," demikian keterangan Satgas PASTI.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan, sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan kegiatan YUDIA dan akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi maupun tautan yang terkait.

Satgas juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Bukan sekadar menonton dracin

Modus YUDIA bukan sekadar meminta korban menonton drama China.

Berdasarkan hasil investigasi Satgas PASTI, mayoritas entitas yang dihentikan menggunakan pola yang serupa, yakni meminta korban menyetorkan dana deposit dan merekrut anggota baru agar memperoleh pendapatan harian maupun bonus tambahan.

Dengan kata lain, aktivitas menonton drama hanya menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan korban.

Setelah korban mulai memperoleh komisi atau bonus awal, mereka didorong untuk menyetor dana yang lebih besar atau mengajak anggota baru bergabung.

YUDIA diduga menjalankan modus investasi melalui penyetoran dana deposit, pengerjaan tugas harian berupa menonton film drama China, pembelian hak cipta film drama China, serta perekrutan anggota baru untuk memperoleh pendapatan harian dan bonus tambahan.

Modus serupa juga ditemukan pada sejumlah entitas lain yang dihentikan Satgas PASTI.

Misalnya MAGENTO yang diduga melakukan penipuan dengan modus penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin melalui skema pembuatan akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Kemudian Appeninc yang menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan tugas menebak gambar untuk memperoleh keuntungan.

Ada pula VID yang menawarkan tugas menonton iklan serta pembiayaan proyek fiktif, dan Sensenowai yang diduga melakukan penipuan berkedok investasi kripto dengan layanan copy trading melalui aplikasi WAPEX.

"Sebagian besar entitas ini mewajibkan anggota melakukan deposit dana dan merekrut anggota baru (member get member) untuk mendapatkan pendapatan harian dan bonus tambahan," demikian keterangan OJK.

Ratusan ribu laporan penipuan

Maraknya modus penipuan digital membuat OJK bersama anggota Satgas PASTI membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

Lembaga ini mulai beroperasi sejak 22 November 2024 dan menjadi pusat koordinasi antara OJK, perbankan, serta penyedia sistem pembayaran untuk mempercepat penanganan kasus penipuan.

Hingga 31 Mei 2026, IASC telah menerima 579.459 laporan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 283.271 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan seperti bank dan penyedia sistem pembayaran yang kemudian dimasukkan ke sistem IASC. Sementara 296.188 laporan disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC.

Jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 998.558 rekening. Dari total tersebut, sebanyak 515.553 rekening telah diblokir.

Selain itu, IASC juga menemukan 120.155 nomor telepon yang dilaporkan korban sebagai bagian dari aktivitas penipuan.

OJK mencatat, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp 638,9 miliar.

Tidak hanya itu, IASC juga berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp 196,93 miliar yang berasal dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

"IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," tutur Dicky.

Modus penipuan terus berkembang

Kasus YUDIA menunjukkan modus penipuan tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional.

Pelaku kini memanfaatkan tren yang sedang digemari masyarakat, mulai dari drama China, pekerjaan paruh waktu, investasi saham, aset kripto, hingga aktivitas sederhana seperti menonton iklan atau menebak gambar.

Menurut Satgas PASTI, masyarakat perlu mewaspadai tawaran investasi maupun kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.

Satgas PASTI juga meminta masyarakat yang merasa dirugikan segera melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum agar proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara itu, masyarakat yang menemukan indikasi penawaran investasi ilegal atau pinjaman online ilegal dapat melaporkannya melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, maupun surat elektronik [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id).

Di tengah perkembangan teknologi digital, penipuan pun ikut berevolusi. Jika dulu pelaku mengiming-imingi keuntungan dari investasi atau bisnis tertentu, kini mereka memanfaatkan tontonan yang tengah digemari, termasuk drama China, sebagai jalan untuk menguras dana korban.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas serial tersebut, kini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban.

Para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Untuk itu, Otoritas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. 

OJK mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada modus penipuan, seperti dugaan modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. 

Selanjutnya, ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Adapula modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan, dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkapkan bahwa sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah mengantongi total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal,melansir CNBC Indonesia pada Senin (22/6).

[Gambas:Youtube]

Menindaklanjuti maraknya laporan tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI tercatat telah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Dicky mengungkapkan sepanjang periode Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Termasuk penipuan dari pihak asing yang diduga menipu dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara itu dalam periode yang sama, dari sisi penawaran perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Imbauan ini menyusul tingginya laporan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ke otoritas belakangan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkapkan sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menerima total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal, melansir dari CNBCIndonesia, Senin (22/6).

Salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan adalah menyusup melalui situs-situs streaming drama asal China.

Menindaklanjuti maraknya laporan tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI tercatat telah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Dicky mengungkapkan sepanjang periode Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Termasuk penipuan dari pihak asing yang diduga menipu dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

[Gambas:Youtube]

Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati pada modus penipuan lainnya, seperti dugaan modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan.

Selanjutnya, ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Adapula modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan, dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara itu dalam periode yang sama, dari sisi penawaran perilaku PUJK atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan BAFI Group Indonesia karena diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan, pihaknya telah menghentikan kegiatan usaha Universal Peak yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham serta BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online dan kartu kredit tanpa izin dari otoritas yang berwenang.

"Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Universal Peak dan BAFI Group Indonesia serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2026).

Satgas PASTI menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut terhadap kedua entitas tersebut.

Sementara bagi masyarakat yang merasa dirugikan kedua perusahaan tersebut diminta untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat untuk mempercepat proses penanganan.

Dia menjelaskan, Universal Peak mengeklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc., entitas yang disebut berizin di Colorado, Amerika Serikat.

Namun berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Satgas PASTI juga menduga Universal Peak menjalankan skema investasi dengan meminta masyarakat menyetorkan dana deposito untuk berinvestasi pada saham maupun saham penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) dengan iming-iming keuntungan.

Selain tidak memiliki izin OJK, Universal Peak juga diketahui menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM.

Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak dan kepada para anggotanya," kata Hudiyanto.

Sementara itu, BAFI Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi penyelesaian masalah pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan yakni mengajukan pinjaman baru di platform lain menggunakan data pribadi korban.

Korban kemudian diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan gagal bayar.

Setelah itu, BAFI Group Indonesia menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan seluruh utang pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa yang berasal dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.

Dalam publikasinya, BAFI Group Indonesia juga mencantumkan klaim telah terdaftar dan berizin di OJK.

Namun berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya.

"Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM," ucapnya.

Untuk itu, Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, terutama yang mengatasnamakan perusahaan asing.

Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai penawaran jasa penyelesaian pinjaman online yang mengarahkan konsumen untuk mengajukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

"Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang