Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— Penerapan registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik resmi berlaku secara nasional mulai Rabu (1/7/2026). Namun, kewajiban tersebut hanya berlaku bagi pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang.

Ketua Umum Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir menegaskan pelanggan yang telah terdaftar tetap dapat menggunakan layanan seperti biasa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

“Ini untuk pelanggan baru, berlaku nasional hari ini. Pelanggan lama yang sudah terdaftar tetap dinyatakan berlaku. Artinya, tidak perlu daftar ulang. Peraturan Menterinya bilangnya begitu,” kata Marwan saat dihubungi, Rabu (1/7/2026).

Meski tidak diwajibkan, Marwan mengatakan, pelanggan lama tetap dapat melakukan registrasi biometrik secara sukarela dengan mendatangi gerai operator untuk memperbarui data mereka.

Selain itu, Marwan memastikan seluruh operator seluler telah menyiapkan layanan registrasi biometrik di seluruh gerai maupun melalui kanal daring sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan secara nasional.

“Saya memang tidak pegang jumlah titiknya. Tapi peraturan ini berlaku nasional. Artinya di semua gerai bisa, aplikasinya mereka juga sudah bisa,” ujarnya.

Dia juga menegaskan kartu SIM baru tidak dapat diaktifkan apabila pelanggan tidak menyelesaikan proses registrasi menggunakan verifikasi biometrik.

“Jadi tidak bisa [kalau tidak biometrik], nanti diblokir lagi. Sudah otomatis biometrik, dia minta gambar wajah,” kata Marwan.

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler, registrasi pelanggan prabayar dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Pada registrasi di gerai, petugas akan memverifikasi identitas pelanggan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan melakukan pencocokan biometrik wajah sebelum nomor dinyatakan aktif.

Sementara itu, registrasi secara mandiri dilakukan melalui aplikasi atau situs internet milik operator seluler. Pelanggan terlebih dahulu memasukkan nomor yang akan didaftarkan, menerima kode otorisasi (one-time password/OTP), mengisi NIK, kemudian menjalani proses pencocokan biometrik wajah. Apabila seluruh data tervalidasi, registrasi dinyatakan berhasil dan nomor dapat digunakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pendaftaran sim card menggunakan biometrik resmi berlaku pada Rabu (1/7/2026). Bagi Pelanggan Telkomsel, Indosat, Tri, XL, Axis, dan Smartfrenberikut sejumlah langkah yang perlu dilakukan.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan kebijakan registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik mulai berlaku penuh hari ini.

Meutya mengatakan penerapan biometrik diharapkan dapat mengurangi tingkat anonimitas yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindak kejahatan karena identitasnya sulit diketahui. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas layanan operator seluler kepada pelanggan.

“Ini bisa lebih baik lagi untuk pendataan, masyarakat agar jelas, agar akuntabel, agar transparan, tapi tidak itu saja, sekaligus juga operator seluler ini bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi mereka yang memang sudah melakukan biometrik,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler, registrasi pelanggan prabayar dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Untuk registrasi di gerai, petugas akan memverifikasi identitas pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pencocokan biometrik wajah sebelum nomor dinyatakan aktif.

Komdigi juga sebelumnya memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik. Kepastian itu diperoleh berdasarkan hasil uji petik di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Berikut langkah-langkah registrasi biometrik pada masing-masing operator seluler:

Registrasi melalui website XL dan AXIS

1. Buka laman registrasi sesuai kartu yang digunakan (https://registrasi.xl.co.id atau https://registrasi.axis.co.id), kemudian pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.

2. Masukkan nomor kartu perdana yang akan diaktifkan, lalu masukkan NIK.

3. Lakukan swafoto (selfie) dengan memastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan masker, kacamata hitam, atau aksesori lain yang menutupi wajah. Pastikan pencahayaan cukup dan gunakan latar belakang polos atau minim objek.

4. Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan basis data Dukcapil secara otomatis. Apabila data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

Registrasi melalui aplikasi myXL atau AXISNET

1. Buka aplikasi myXL atau AXISNET, kemudian masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.

2. Pilih menu Registrasi dengan Biometrik, lalu pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.

3. Masukkan NIK, kemudian lakukan swafoto (selfie) sesuai ketentuan.

4. Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan basis data Dukcapil. Jika data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

Registrasi melalui website Smartfren dan aplikasi MySF

1. Buka laman https://smartfren.com/Activation/, kemudian masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.

2. Masukkan kode OTP yang diterima pelanggan, kemudian masukkan kode PUK.

3. Masukkan NIK, kemudian lakukan swafoto (selfie) dan pilih Start Video Check sesuai petunjuk. Pastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan aksesori yang menutupi wajah, serta berada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup.

4. Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan basis data Dukcapil. Selanjutnya klik Gunakan Foto. Apabila data sesuai, akan muncul notifikasi Aktivasi Berhasil dan kartu siap digunakan.

Telkomsel

1. Masukkan nomor Telkomsel yang akan diregistrasi melalui laman tsel.id/registrasi.

2. Lakukan verifikasi nomor menggunakan kode one-time password (OTP) yang dikirimkan ke nomor tersebut.

3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

4. Lakukan verifikasi biometrik berupa pemindaian atau pengenalan wajah (face recognition).

5. Setelah seluruh data tervalidasi, pelanggan akan menerima notifikasi melalui SMS sebagai tanda registrasi berhasil dan nomor dapat digunakan.

Indosat (IM3 dan Tri)

1. Akses laman registrasi resmi Indosat, kemudian pilih menu Registrasi Nomor Prabayar - IM3 & Tri (Biometrik).

2. Masukkan nomor IM3 atau Tri yang akan didaftarkan.

3. Verifikasi nomor menggunakan kode one-time password (OTP) atau empat digit terakhir nomor ICCID yang tertera pada kartu SIM fisik.

4. Masukkan NIK, lalu lakukan verifikasi biometrik dengan mengambil swafoto (selfie) untuk pencocokan wajah.

5. Tunggu proses verifikasi selesai. Apabila registrasi berhasil, pelanggan akan menerima notifikasi melalui SMS yang menyatakan nomor telah aktif dan terdaftar.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang hendak mengaktifkan nomor SIM card baru kini wajib melalui proses verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Ketentuan tersebut mulai berlaku penuh hari ini, Selasa (1/7/2026), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam registrasi pelanggan. Salah satu perubahan utama dibanding mekanisme sebelumnya ialah penambahan verifikasi biometrik wajah sebagai bagian dari proses aktivasi nomor baru.

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) untuk melakukan Registrasi,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bagi warga negara Indonesia (WNI), registrasi dilakukan menggunakan nomor pelanggan yang didaftarkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Sementara itu, warga negara asing (WNA) wajib menggunakan nomor pelanggan, paspor atau dokumen izin tinggal yang sah, serta verifikasi biometrik wajah.

Aturan tersebut juga mengakomodasi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum melakukan perekaman biometrik. Dalam kondisi tersebut, registrasi dilakukan menggunakan NIK calon pelanggan, sedangkan pencocokan biometrik menggunakan data kepala keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Registrasi nomor baru dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Pada registrasi mandiri, pelanggan terlebih dahulu memasukkan nomor yang akan didaftarkan, menerima kode otorisasi (one-time password/OTP), mengisi NIK, kemudian melakukan pemindaian wajah. Nomor baru akan aktif setelah seluruh data dinyatakan tervalidasi.

Selain mewajibkan penggunaan biometrik, Permen tersebut juga mengatur sistem pengenalan wajah yang digunakan operator harus memenuhi standar keamanan tertentu dan memiliki mekanisme pencegahan penipuan (fraud).

“Dalam pelaksanaan Registrasi menggunakan Data Kependudukan Biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki sertifikat paling rendah ISO/IEC 30107-3 mengenai Presentation Attack Detection (PAD),” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat terjadinya penurunan signifikan pada jumlah kartu SIM (SIM card) yang beredar di pasar, diikuti dengan tren pertumbuhan pendapatan rata-rata per pengguna (Average Revenue Per User/ARPU) di tingkat operator seluler.

Komdigi menduga kebijakan pengetatan registrasi kartu seluler berbasis teknologi biometrik turut andil mendorong proses rasionalisasi dalam industri telekomunikasi nasional.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengklaim jumlah kartu SIM yang beredar telah mengalami penurunan drastis dari posisi puncaknya pada 2024 yang mencapai 335 juta nomor, menjadi tinggal 294 juta nomor per 30 April 2026.

Pengurangan sekitar 41 juta kartu ini dinilai sebagai pencapaian positif dalam menciptakan lanskap industri yang lebih sehat dan efisien, yang salah satunya turut didorong oleh uji coba implementasi biometrik.

Komdigi menggalakkan uji coba pendaftaran biometrik sejak awal 2026. Selain lonjakan ARPU, aktivitas penggunaan data masyarakat serta pertumbuhan ekonomi digital terpantau ikut merangkak naik.

“Belum ada evidence base-nya, tetapi orang lebih nyaman menggunakan handphone sekarang,” ujar Edwin di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan data performa industri, pembersihan pasar dari pengguna kartu sekali pakai sukses mendongkrak nilai ARPU campuran (blended) pada Kuartal I/2026. XLSMART memimpin pertumbuhan dengan capaian ARPU Rp47.300, tumbuh 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di posisi lain, Indosat Ooredoo Hutchison mencatatkan ARPU gabungan sebesar Rp45.200 atau melonjak 15,3% secara tahunan (year-on-year), dengan ARPU khusus segmen prabayar berada di angka Rp44.100. Sementara itu, Telkomsel membukukan ARPU stabil di level Rp45.000 pada Kuartal I/2026, mencerminkan keberhasilan strategi perusahaan dalam mengunci segmen pelanggan berkualitas tinggi.

Kenaikan ARPU juga didorong oleh perubahan perilaku konsumen dan strategi bisnis operator. Konsumsi data masyarakat melonjak tajam seiring tingginya intensitas aktivitas menonton video, streaming, dan bermain gim. Momentum ini dimanfaatkan operator untuk menghentikan perang tarif dan fokus mencari pelanggan aktif jangka panjang melalui penawaran paket premium berkuota besar.

Selain itu, penyesuaian tarif layanan internet dan adopsi jaringan 5G yang berbiaya lebih mahal ikut berkontribusi mengerek pendapatan. Keberhasilan strategi konvergensi layanan (Fixed Mobile Convergence/FMC) yang menggabungkan internet rumah dan seluler dalam satu paket premium turut mengunci loyalitas pelanggan berdaya beli tinggi.

Komdigi menilai penyusutan nomor aktif ini bukan sebuah kemunduran, melainkan bukti keberhasilan sistem biometrik dalam memangkas peredaran kartu SIM fiktif atau penggunaan sekunder yang tidak produktif. Industri telekomunikasi kini bergerak menjauhi kuantitas kuota murah dan beralih menuju kualitas layanan yang lebih menguntungkan.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) optimistis jumlah pelanggan operator seluler tetap tumbuh meskipun pemerintah akan memberlakukan registrasi SIM card menggunakan biometrik wajah mulai 1 Juli 2026 serta membatasi kepemilikan tiga nomor per operator seluler.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATSI Merza Fachys mengatakan potensi pertumbuhan pelanggan masih terbuka seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan digital.

“Masih ada potensi pertumbuhan lagi, selalu,” kata Merza usai Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Merza mengatakan penggunaan handphone kini tidak lagi hanya sebatas untuk komunikasi suara maupun pesan singkat, melainkan telah berkembang untuk berbagai kebutuhan digital lainnya.

Dia menilai wajar apabila masyarakat memiliki lebih dari satu nomor telepon untuk kebutuhan yang berbeda, seperti komunikasi harian, transaksi finansial, maupun kebutuhan lainnya. Karena itu, pemerintah membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor untuk setiap operator seluler.

Menurut Merza, kebijakan tersebut justru membuka peluang pengelolaan nomor seluler yang lebih tertata sesuai kebutuhan penggunaan masyarakat.

“Itu akan menjadi sebuah opportunity bahwa kita bisa mengatur daripada nomor-nomor ini untuk apa saja aplikasi yang kita gunakan,” kata Merza.

Dia juga meyakini pertumbuhan industri telekomunikasi tetap akan berlanjut karena hampir seluruh aktivitas masyarakat kini berbasis digital.

“Maka kita yakini bahwa ini akan tumbuh karena sudah macam-macam lagi aplikasinya, sudah hampir kehidupan kita sehari-hari semua sekarang berbasis digital,” kata Merza.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menegaskan biaya registrasi SIM card berbasis biometrik menjadi tanggung jawab operator seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).

Dia mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi biometrik tersebut.

“Kan tadi sudah sepakat bahwa ini adalah bagian dari business responsibility [tanggung jawab bisnis] daripada operator seluler dan kewajiban negara untuk melindungi juga masyarakat yang beraktivitas melalui data exchange [pertukaran data],” kata Edwin dalam Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menilai operator seluler seharusnya tidak merasa terbebani dengan biaya tersebut. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan seluler justru akan mendorong pertumbuhan bisnis operator.

Dia juga menekankan perlindungan masyarakat dari penipuan dan scam menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan bersama di ekosistem digital.

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan jumlah SIM card di Indonesia sempat mencapai 335 juta pada 2024. Namun, hingga 30 April 2026 jumlah tersebut telah mengalami rasionalisasi menjadi sekitar 294 juta nomor.

Dia menilai kondisi tersebut justru berdampak positif terhadap industri telekomunikasi. Dalam lima bulan terakhir, rata-rata kinerja industri disebut mengalami kenaikan sekitar 14% dibandingkan akhir 2025.

Menurut Edwin, peningkatan aktivitas penggunaan data menunjukkan pertumbuhan transaksi ekonomi digital dan meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan seluler yang telah terverifikasi.

Sementara itu, terkait kemungkinan insentif bagi operator seluler, Edwin mengatakan pembahasan masih terus dilakukan meski hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Di sisi lain, Wakil Ketua ATSI Reski Damayanti mengatakan selama lima bulan masa uji coba, jumlah pelanggan yang telah melakukan registrasi biometrik mencapai sekitar 950.000 hingga 1,4 juta pelanggan sejak Januari hingga April 2026.

“Karena per bulan itu sekitar 220.000-300.000 yang melakukan biometrik. 950.000-1,4 juta rangenya,” kata Reski.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat umum tetap tidak dipungut biaya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menjelaskan sejak awal tahun ini pemerintah telah mulai menerapkan uji coba registrasi SIM card menggunakan biometrik di tiga operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSmart.

Menurutnya, sejak Januari 2026 ketiga operator tersebut telah menjalankan masa transisi penerapan registrasi biometrik di gerai layanan masing-masing. Berdasarkan pemantauan pemerintah di sejumlah wilayah, sistem tersebut dinilai telah siap diterapkan secara nasional.

Dia mengatakan registrasi biometrik diterapkan untuk melindungi masyarakat, operator seluler, sekaligus negara dari penyalahgunaan nomor seluler. Menurut Edwin, teknologi biometrik untuk registrasi kartu SIM bukan hal baru dan telah digunakan di sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, hingga Korea Selatan.

Selain itu, proses registrasi SIM card menggunakan biometrik juga dinilai lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya yang menggunakan NIK dan KK secara manual.

“Kalau di Telkomsel malah ada seperti mesin kayak ATM, kita registrasi SIM baru tuh kayak kita ngambil uang di bank, terus potret sebentar, langsung aktif. Di semuanya bisa web-based ataupun berbagai macam, dan rata-rata di bawah satu menit prosesnya,” ujarnya.

Dia menambahkan sistem tersebut juga memungkinkan pelanggan memeriksa apakah data NIK atau KK mereka digunakan untuk nomor lain secara ilegal. Jika ditemukan penyalahgunaan, pelanggan dapat langsung meminta nomor tersebut dinonaktifkan.

Berdasarkan hasil uji coba selama lima bulan terakhir, pemerintah memastikan registrasi SIM card menggunakan biometrik akan diberlakukan penuh mulai 1 Juli 2026 tanpa kelonggaran lagi.

“Ini membuat keyakinan bahwa untuk registrasi SIM secara biometrik untuk new registrations sudah bisa dimulai efektif secara fully nasional, tidak ada lagi kelonggaran, per 1 Juli 2026,” katanya.

Edwin juga menegaskan operator seluler tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Menurutnya, data wajah pelanggan hanya dienkripsi dan dicocokkan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain registrasi biometrik, Komdigi juga meminta operator seluler memperkuat perlindungan pelanggan dari penipuan digital atau scam. Edwin menyebut seluruh operator seluler kini telah memiliki sistem anti-scam masing-masing.

Dia mencontohkan Telkomsel telah menggunakan fitur perlindungan SISCAMLING (Sistem Cegah Scam Keliling), sementara Indosat Ooredoo Hutchison memanfaatkan teknologi IM3 Satspam dan Tri AI. Adapun XLSmart juga disebut telah memiliki sistem perlindungan anti-scam bagi pelanggan.

“Jadi kami minta semua warga juga lebih berhati-hati dan juga kalaupun diperlukan bisa menggunakan fasilitas tambahan [fitur anti spam],” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan biaya registrasi SIM card berbasis biometrik menjadi tanggung jawab operator seluler yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart). Adapun registrasi SIM card menggunakan biometrik akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi biometrik tersebut.

“Kan tadi sudah sepakat bahwa ini adalah bagian dari business responsibility [tanggung jawab bisnis] daripada operator seluler dan kewajiban negara untuk melindungi juga masyarakat yang beraktivitas melalui data exchange[pertukaran data],” kata Edwin dalam Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Untuk diketahui, biaya yang harus dibayar oleh operator seluler untuk setiap kali melakukan verifikasi (hit) data biometrik ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri adalah Rp3.000 per Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Angka tersebut tiga kali lipat dibanding tarif akses data berbasis teks biasa (berupa pencocokan NIK dan Nomor KK) yang sebelumnya digunakan operator seluler untuk akses data pengguna baru.

Jika sebuah operator seluler mendapatkan 100.000 pelanggan baru dalam kurun waktu satu bulan, simulasi biaya minimal yang wajib mereka tanggung artinya mencapai Rp300 juta. Dalam perkembangannya, operator seluler dapat merangkul lebih dari 100.000 pengguna per bulan.

Edwin menilai operator seluler seharusnya tidak merasa terbebani dengan biaya tersebut. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan seluler justru akan mendorong pertumbuhan bisnis operator.

“Jadi start dengan saling melindungi,” imbuhnya.

Dia juga menekankan perlindungan terhadap masyarakat dari penipuan dan scam menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan bersama di ekosistem digital.

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan jumlah SIM card di Indonesia sempat mencapai 335 juta pada 2024. Namun, hingga 30 April 2026 jumlah tersebut telah mengalami rasionalisasi menjadi sekitar 294 juta nomor.

Dia menilai kondisi tersebut justru berdampak positif terhadap industri telekomunikasi. Dalam lima bulan terakhir, rata-rata kinerja industri disebut mengalami kenaikan sekitar 14% dibandingkan akhir 2025.

Menurutnya, peningkatan aktivitas penggunaan data menunjukkan pertumbuhan transaksi ekonomi digital dan meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan seluler yang telah terverifikasi.

Sementara itu, terkait kemungkinan insentif bagi operator seluler, Edwin mengatakan pembahasan masih terus dilakukan meski hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Di sisi lain, Wakil Ketua ATSI Reski Damayanti mengatakan selama lima bulan masa uji coba, jumlah pelanggan yang telah melakukan registrasi biometrik mencapai sekitar 950.000 hingga 1,4 juta pelanggan sejak Januari hingga April 2026.

“Karena per bulan itu sekitar 220.000-300.000 yang melakukan biometrik. 950.000-1,4 juta rangenya,” kata Reski.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat umum tetap tidak dipungut biaya.

Sebelumnya, Edwin memastikan data pelanggan tidak disimpan oleh operator seluler, melainkan diverifikasi langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Dia menjelaskan dalam skema teknis akses biometrik, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Lingkungan sistem dan koneksi juga diwajibkan memenuhi standar ISO 27001 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis antara operator seluler dan Ditjen Dukcapil.

Selain itu, Edwin menegaskan tidak ada foto pelanggan yang disimpan dalam proses verifikasi. Data yang dikirim ke Dukcapil untuk validasi berbentuk encrypted format Base64, bukan foto asli. Pengiriman data dilakukan melalui dedicated secure connection atau VPN antara operator dan Dukcapil, bukan internet publik.

Sistem tersebut juga dilengkapi dua firewall face to face antara operator seluler dan Dukcapil, serta menggunakan teknologi End to End Encryption (E2EE).

“Keamanan data pelanggan dijamin oleh UU PDP,” kata Edwin kepada Bisnis.

Dia juga menjelaskan biaya hak akses data biometrik diatur melalui PP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah turut membatasi kepemilikan nomor seluler maksimal tiga nomor MSISDN untuk setiap NIK pada masing-masing operator.

Adapun pengawasan dilakukan melalui sampling uji petik registrasi dan monitoring data pelanggan melalui pelaporan operator seluler setiap tiga bulan sekali.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyatakan kesiapan menghadapi penerapan penuh registrasi kartu SIM berbasis biometrik mulai 1 Juli 2026. Perusahaan menerapkan registrasi pelanggan menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah (face recognition/FR) melalui kanal digital maupun GraPARI.

Vice President (VP) Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan, implementasi kebijakan registrasi biometrik menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperkuat validitas identitas pelanggan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan digital, termasukscamdanphishing.

Sebagai bagian dari komitmen Telkomsel dalam 'Melayani Sepenuh Hati', perusahaan memfokuskan kesiapan pada penyediaan proses registrasi yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan.

“Sesuai ketentuan perlindungan data pribadi dan standar keamanan informasi yang berlaku, proses verifikasi identitas serta teknologi yang digunakan telah memenuhi prinsip pencegahan penipuan serta ketahanan terhadap ancaman siber sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator,” kata Fahmi kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Melalui registrasi biometrik, Fahmi berharap seluruh pihak dapat memastikan setiap nomor seluler terhubung dengan identitas yang valid. Dengan demikian, pelanggan dan masyarakat diharapkan merasa lebih aman saat berkomunikasi maupun bertransaksi secara digital.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tenggat implementasi registrasi biometrik pada Juli 2026 bersifat final. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pemerintah menetapkan target implementasi biometrik pada Juli 2026 guna meningkatkan keamanan identitas di ruang digital, melindungi pengguna dari kejahatan siber, memperkuat keamanan transaksi digital, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya.

“Atas hal tersebut maka perlu dilakukan percepatan implementasi registrasi biometrik terhadap seluruh pelanggan seluler agar tujuan pemerintah dan operator seluler untuk membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya tercapai,” kata Edwin kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Edwin menjelaskan, dalam skema teknis akses biometrik, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi minimal ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan jasa telekomunikasi. Selain itu, lingkungan sistem dan koneksi juga wajib memenuhi sertifikasi ISO 27001 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS) dan petunjuk teknis antara operator seluler dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Dia menegaskan tidak ada gambar atau foto pelanggan yang disimpan dalam proses tersebut. Data yang dikirim ke Dukcapil untuk validasi berbentukencrypted formatBase64, bukan foto atau gambar asli. Proses pengiriman dilakukan melaluidedicated secure connectionatauvirtual private network(VPN) antara operator dan Dukcapil, bukan melalui internet publik.

Selain itu, sistem juga dilengkapi duafirewallsecaraface to faceantara operator seluler dan Dukcapil, serta menggunakan teknologiend-to-endencryption(E2EE)

“Keamanan data pelanggan dijamin oleh UU PDP [Perlindungan Data Pribadi],” kata Edwin.

Edwin menambahkan, biaya hak akses data biometrik diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah juga membatasi kepemilikan nomor seluler maksimal tiga nomorMobile Station International Subscriber Directory Number(MSISDN) untuk setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada masing-masing operator.

“Pengawasan yang dilakukan melalui sampling uji petik registrasi dan monitoring data pelanggan melalui pelaporan oleh opsel setiap 3 bulan sekali,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tenggat implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik pelanggan seluler pada Juli 2026 sudah final. Ketentuan tersebut telah ditetapkan dalam PM Komdigi No. 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pemerintah menetapkan target implementasi biometrik pada Juli 2026 untuk meningkatkan keamanan identitas di ruang digital, melindungi pengguna dari kejahatan siber, memperkuat keamanan transaksi digital, serta mendorong ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya.

“Atas hal tersebut maka perlu dilakukan percepatan implementasi registrasi biometrik terhadap seluruh pelanggan seluler agar tujuan pemerintah dan operator seluler untuk membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya tercapai,” kata Edwin kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Edwin menjelaskan, dalam skema teknis akses biometrik, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi minimal ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan jasa telekomunikasi. Selain itu, lingkungan sistem dan koneksi juga wajib memenuhi sertifikasi ISO 27001 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS) dan petunjuk teknis antara operator seluler dan Ditjen Dukcapil.

Dia menegaskan tidak ada gambar atau foto pelanggan yang disimpan dalam proses tersebut. Data yang dikirim ke Dukcapil untuk validasi berbentuk encrypted format Base64, bukan foto atau gambar asli. Proses pengiriman dilakukan melalui dedicated secure connection atau VPN antara operator dan Dukcapil, bukan melalui internet publik.

Selain itu, sistem juga dilengkapi dua firewall face to face antara operator seluler dan Dukcapil, serta menggunakan end to end encryption (E2EE).

“Keamanan data pelanggan dijamin oleh UU PDP [Perlindungan Data Pribadi],” kata Edwin.

Edwin menambahkan, biaya hak akses data biometrik diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah juga membatasi kepemilikan nomor seluler maksimal tiga nomor MSISDN untuk setiap nomor induk kependudukan (NIK) pada masing-masing operator.

“Pengawasan yang dilakukan melalui sampling uji petik registrasi dan monitoring data pelanggan melalui pelaporan oleh opsel setiap 3 bulan sekali,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) merespons aturan yang mewajibkan kartu SIM dijual dalam kondisi tidak aktif.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi memastikan Telkomsel sejak awal telah menjalankan proses bisnis dan kanal distribusi sesuai ketentuan.

“Dengan memastikan bahwa pelanggan akan melalui proses registrasi aman, terverifikasi, dan sesuai standar pemerintah. Pada tahap awal, pelanggan akan dipandu oleh petugas di GraPARI,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Sabtu (31/1/2026).

Pemerintah mensyaratkan kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi hanya dapat dilakukan setelah registrasi berbasis biometrik berhasil divalidasi.

Kebijakan tersebut dirancang untuk menutup celah penyalahgunaan nomor baru yang kerap dimanfaatkan pelaku penipuan digital untuk berganti nomor guna menghindari pelacakan.

Pemerintah juga membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas per operator. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kepemilikan nomor yang wajar dan akurat, sekaligus membatasi ruang penyalahgunaan identitas secara masif.

Fahmi mengatakan, Telkomsel mendukung dan telah menerapkan kebijakan tersebut sejak awal serta memandangnya sebagai upaya memperkuat kualitas basis pelanggan.

Meskipun pembatasan ini dapat memengaruhi struktur kepemilikan nomor, lanjut Fahmi, Telkomsel meyakini dampaknya dapat dikelola dengan baik.

“Dan justru berpotensi mendorong peningkatan kualitas pelanggan dan optimalisasi nilai penggunaan [ARPU] melalui basis pelanggan yang lebih valid dan bertanggung jawab,” kata Fahmi.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu seluler baru menggunakan data biometrik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan harus dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui teknologi biometrik pengenalan wajah.

Setiap warga negara Indonesia wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik wajah, sementara warga negara asing menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Pemerintah juga membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor seluler prabayar per operator. Kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif dan baru dapat digunakan setelah registrasi tervalidasi.

Selain itu, penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor terdaftar serta mekanisme pemblokiran apabila ditemukan penyalahgunaan identitas.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek perlindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama operator, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan.

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan lama agar dapat beralih ke sistem berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memastikan pusat layanan pelanggan resminya, Graha Pari Sraya (Grapari), siap menjalankan tahapan implementasi registrasi biometrik mulai Januari 2026.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan, Grapari akan menjadi kanal utama pada fase awal implementasi pendaftaran SIM card menggunakan biometrik wajah.

“Sejalan dengan peluncuran program SEMANTIK, Telkomsel siap menjalankan tahapan implementasi registrasi biometrik mulai Januari 2026, dimulai dari GraPARI sebagai kanal utama pada fase awal,” kata Fahmi kepada Bisnis, Sabtu (31/1/2026).

Fahmi menjelaskan pemerintah memberikan masa transisi hingga Juli 2026 untuk penerapan biometrik di seluruh Indonesia. Telkomsel memastikan seluruh proses penerapan mengikuti standar teknis dan ketentuan perlindungan data pribadi sesuai arahan regulator.

Dia menambahkan Telkomsel menyambut baik diterbitkannya Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 yang memberlakukan registrasi nomor seluler berbasis biometrik wajah sebagai langkah memperkuat validasi identitas dan menekan penipuan online yang kian marak.

Menurutnya, aturan tersebut menjadi langkah untuk menanggulangi penipuan yang memanfaatkan SIM card. Pemerintah menegaskan sebagian besar penipuan daring berawal dari penggunaan nomor anonim yang tidak tervalidasi sehingga registrasi biometrik diperlukan untuk memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid.

Di sisi lain, regulasi juga mewajibkan operator menyediakan fasilitas bagi pelanggan untuk mengecek seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya, serta melakukan pemblokiran apabila ditemukan penggunaan nomor tanpa izin pemilik identitas. Pemerintah juga menegaskan bahwa dalam ekosistem biometrik, data biometrik pelanggan hanya digunakan untuk proses verifikasi.

Fahmi mengatakan, Telkomsel mendukung penuh ketentuan tersebut.

“Kami tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan pelanggan mengendalikan identitas digitalnya secara aman, transparan, dan sesuai ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan kebijakan registrasi SIM card baru menggunakan biometrik wajah guna memperkuat validasi identitas pelanggan dan memutus praktik kejahatan digital yang kerap dilakukan dengan berganti-ganti nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola registrasi pelanggan secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi nasional. Di tengah meningkatnya kejahatan digital, Meutya menilai sebagian besar ancaman berangkat dari persoalan yang sama, yakni anonimitas pengguna nomor seluler yang tidak tervalidasi secara kuat.

Berbagai tindak kejahatan seperti penipuan online, spam call, spoofing, smishing, SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan OTP sangat bergantung pada lemahnya identitas nomor.

“Jadi para pelaku kejahatan memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, untuk menipu, lalu berpindah nomor ketika terdeteksi dengan nomor baru lainnya, dan ini yang membuat kejahatan digital terus-menerus berulang jika tidak kita putus mata rantainya,” kata Meutya dalam Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurut Meutya, dampak kejahatan digital tersebut telah menimbulkan kerugian besar. Nilai kerugian akibat penipuan digital tercatat mencapai Rp9,1 triliun dalam periode November 2024 hingga saat ini atau lebih dari satu tahun.

Selain itu, laporan lain menunjukkan fraud digital di ekosistem pembayaran Indonesia menyebabkan kerugian sekitar Rp4,6 triliun hingga Agustus 2025. Bahkan, sekitar 22% atau lebih dari 50 juta pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban penipuan di ruang digital.

“Jadi ini yang menjadi catatan kenapa kami kuatkan ini demi perlindungan konsumen,” katanya.

Meutya menambahkan penyusunan regulasi tersebut didukung arahan Presiden Prabowo Subianto, DPR, serta masukan masyarakat melalui media sosial, WhatsApp hingga uji publik yang dilakukan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED).

“Jadi ini adalah juga inisiasi sekaligus respons terhadap tuntutan dari publik,” imbuhnya.

Dia menegaskan jenis kejahatan digital yang paling banyak terjadi saat ini hampir seluruhnya bergantung pada penggunaan SIM card yang tidak tervalidasi secara sah.

“Penipuan online, sekali lagi kami ulang, spam call, merupakan kejahatan yang paling dominan. Karena itu kita perlu membangun atau kita harus melawan kepercayaan palsu yang biasanya kejahatan itu menghilang ketika terdeteksi,” katanya.

Meutya menilai persoalan utama kejahatan digital bukan semata kecanggihan teknologi pelaku, melainkan lemahnya validasi identitas pada pintu masuk ruang digital. Tanpa penguatan identitas pelanggan seluler, pola kejahatan akan terus berulang melalui penggunaan nomor baru.

Karena itu, dalam Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menegaskan empat poin utama kebijakan:

1.Penerapan know your customer (KYC) menggunakan NIK dan biometrik pengenalan wajah.

2.Kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Jika ditemukan kartu yang telah aktif sebelum registrasi, masyarakat diminta melaporkan kepada Komdigi untuk ditindaklanjuti melalui pengawasan lapangan.

3.Pembatasan kepemilikan nomor secara wajar, yakni maksimal tiga nomor per NIK untuk setiap operator seluler.

4.Perlindungan data pelanggan melalui penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme pencegahan fraud yang ketat.