Bisnis.com, JAKARTA— Industri telekomunikasi memohon adanya keringanan biaya dalam implementasi pendaftaran kartu sim menggunakan biometrik. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku penuh secara nasional pada Selasa (1/7/2026).

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan biaya Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat tetap tidak dipungut biaya.

Ketua Umum ATSI Marwan O. Baasir mengatakan biaya verifikasi biometrik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan registrasi biometrik pelanggan baru karena seluruh beban tersebut saat ini ditanggung operator seluler.

“Salah satu tantangan yang besar adalah biaya. Kita terang-terangan saja, karena kan biayanya ini kan ditanggung operator,” kata Marwan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan ATSI saat ini tengah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi terkait biaya verifikasi biometrik yang mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 2023. Industri berharap terdapat penyesuaian tarif agar beban operator dapat berkurang.

Marwan mengatakan pembahasan tersebut masih berlangsung sehingga belum dapat dipastikan kapan akan menghasilkan keputusan. Menurutnya, proses perubahan membutuhkan waktu karena berkaitan dengan Peraturan Pemerintah.

“Saya tidak tahu ya bisa cepat atau tidak karena levelnya level Peraturan Pemerintah, kalau level Peraturan Pemerintah kan butuh waktu kan. Mudah-mudahan segera,” katanya.

Lebih lanjut, Marwan mengungkapkan ATSI mengusulkan agar tarif verifikasi biometrik sebesar Rp3.000 dapat diturunkan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan saat ini masih dibahas untuk mencari titik temu.

Dia menilai peluang kenaikan tarif sangat kecil karena pemerintah juga memiliki kepentingan memperluas pemerataan layanan digital sehingga pembahasan lebih mengarah pada penurunan biaya.

“Jadi saya pikir tidak sih kalau naik, mungkin turun cuma berapanya itu yang kita juga lagi cari titik temu,” katanya.

Meski demikian, Marwan menegaskan industri tetap mendukung implementasi registrasi biometrik karena diyakini dapat menekan praktik penipuan (scam) yang selama ini banyak memanfaatkan nomor seluler.

Menurut dia, efektivitas kebijakan tersebut memang belum dapat diukur dalam waktu dekat. Namun, berdasarkan pengalaman sejumlah negara, registrasi pelanggan yang dilengkapi verifikasi biometrik mampu meningkatkan akurasi identitas pengguna sekaligus mengurangi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan.

Dia menambahkan ATSI juga telah bergabung dengan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna memperkuat upaya pemberantasan penipuan digital. Nilai kerugian akibat penipuan disebut telah mencapai sekitar Rp9 triliun dan melibatkan ratusan ribu nomor telepon.

Karena itu, dia optimistis penerapan registrasi biometrik akan membantu menekan angka penipuan dan berbagai bentuk penyalahgunaan nomor seluler. Namun, dampak kebijakan tersebut baru dapat dievaluasi setelah implementasi berjalan sekitar enam bulan.

“Kami meyakini dengan biometrik ini akan menurunkan tingkat kejahatan-kejahatan penipuan dan kecurangan. Namun [efektivitasnya mungkin] kami baru bisa melihatnya nanti, kasih waktu lagi 6 bulan baru bisa kami ukur ya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperbolehkan masyarakat berusia di bawah 17 tahun untuk menggunakan dokumen Kartu Keluarga (KK) serta Nomor Objek Kependudukan (NOK) milik orang tua atau wali sah untuk mendaftar kartu sim baru.

Pasalnya, mereka umumnya belum terdaftar secara mandiri dalam basis data kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) untuk kartu tanda penduduk.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi baru ini.

Seluruh pemutakhiran data kependudukan dan validasi nomor akan berjalan sesuai jadwal reguler bersama dinas terkait tanpa memungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

Kebijakan mengenai akses data wali ini juga dirancang fleksibel agar mampu menjangkau anak-anak dengan kondisi latar belakang keluarga yang beragam.

Bagi pelanggan usia anak yang berada di lembaga sosial seperti Panti Asuhan, proses pendaftaran kartu seluler dapat dibantu oleh pengurus panti yang bertindak sebagai wali resmi menggunakan basis data identitas yang valid.

“Untuk anak 17 tahun, memang belum ada datanya di Dukcapil, tapi semuanya ada wali jadi kita bisa dibantu orang tuanya, kalau di Panti Asuhan kan juga ada walinya,” kata Edwin di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Langkah akomodatif bagi pengguna usia anak ini berjalan selaras dengan agenda besar pemerintah dalam mengimplementasikan teknologi verifikasi biometrik berbasis pemindaian wajah (face recognition).

Kebijakan mutakhir tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada 1 Juli mendatang.

Pemerintah membatasi implementasi sistem pemindaian wajah ini khusus bagi segmen pelanggan baru yang melakukan aktivasi nomor perdana per tanggal tersebut. Sementara itu, jutaan pelanggan lama yang nomornya telah aktif dan tervalidasi dengan sistem lama tidak wajib melakukan pemindaian ulang, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan adanya gangguan pada layanan komunikasi yang sedang berjalan.

Edwin mengatakan integrasi sistem biometrik bagi pengguna baru ini diharapkan mampu meminimalkan celah kejahatan digital, seperti kloning kartu SIM, judi online, hingga penipuan identitas yang marak terjadi. Di sisi lain, kehadiran opsi penggunaan dokumen wali bagi anak-anak di bawah 17 tahun memastikan keadilan akses internet sehat dapat terdistribusi secara merata.

Melalui sinergi bersama para operator seluler, Komdigi optimistis transisi menuju ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dapat tercapai tanpa menimbulkan kepanikan publik.

Para orang tua dan wali pun diimbau untuk mulai proaktif menyiapkan dokumen kependudukan keluarga saat memfasilitasi kebutuhan sarana komunikasi digital bagi anak-anak mereka.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menjelaskan sejak awal tahun ini pemerintah telah mulai menerapkan uji coba registrasi SIM card menggunakan biometrik di tiga operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSmart.

Menurutnya, sejak Januari 2026 ketiga operator tersebut telah menjalankan masa transisi penerapan registrasi biometrik di gerai layanan masing-masing. Berdasarkan pemantauan pemerintah di sejumlah wilayah, sistem tersebut dinilai telah siap diterapkan secara nasional.

Dia mengatakan registrasi biometrik diterapkan untuk melindungi masyarakat, operator seluler, sekaligus negara dari penyalahgunaan nomor seluler. Menurut Edwin, teknologi biometrik untuk registrasi kartu SIM bukan hal baru dan telah digunakan di sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, hingga Korea Selatan.

Selain itu, proses registrasi SIM card menggunakan biometrik juga dinilai lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya yang menggunakan NIK dan KK secara manual.

“Kalau di Telkomsel malah ada seperti mesin kayak ATM, kita registrasi SIM baru tuh kayak kita ngambil uang di bank, terus potret sebentar, langsung aktif. Di semuanya bisa web-based ataupun berbagai macam, dan rata-rata di bawah satu menit prosesnya,” ujarnya.

Dia menambahkan sistem tersebut juga memungkinkan pelanggan memeriksa apakah data NIK atau KK mereka digunakan untuk nomor lain secara ilegal. Jika ditemukan penyalahgunaan, pelanggan dapat langsung meminta nomor tersebut dinonaktifkan.

Berdasarkan hasil uji coba selama lima bulan terakhir, pemerintah memastikan registrasi SIM card menggunakan biometrik akan diberlakukan penuh mulai 1 Juli 2026 tanpa kelonggaran lagi.

“Ini membuat keyakinan bahwa untuk registrasi SIM secara biometrik untuk new registrations sudah bisa dimulai efektif secara fully nasional, tidak ada lagi kelonggaran, per 1 Juli 2026,” katanya.

Edwin juga menegaskan operator seluler tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Menurutnya, data wajah pelanggan hanya dienkripsi dan dicocokkan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain registrasi biometrik, Komdigi juga meminta operator seluler memperkuat perlindungan pelanggan dari penipuan digital atau scam. Edwin menyebut seluruh operator seluler kini telah memiliki sistem anti-scam masing-masing.

Dia mencontohkan Telkomsel telah menggunakan fitur perlindungan SISCAMLING (Sistem Cegah Scam Keliling), sementara Indosat Ooredoo Hutchison memanfaatkan teknologi IM3 Satspam dan Tri AI. Adapun XLSmart juga disebut telah memiliki sistem perlindungan anti-scam bagi pelanggan.

“Jadi kami minta semua warga juga lebih berhati-hati dan juga kalaupun diperlukan bisa menggunakan fasilitas tambahan [fitur anti spam],” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA — Registrasi kartu SIM baru berbasis biometrik, yang akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026, dinilai akan mengubah cara operator seluler dalam menambah jumlah pelanggan.

Operator tidak akan jor-joran lagi dalam mendorong kartu perdana seiring dengan ongkos akuisisi pelanggan yang makin tinggi karena implementasi biometrik.

Diketahui, regulasi biometrik mewajibkan operator seluler untuk mengakses data Dukcapil dengan biaya hingga Rp3.000-Rp5.000 per akses (hit) untuk setiap upaya penambahan pelanggan baru. Artinya, jika ada 10.000 pengguna baru maka operator harus mengeluarkan uang minimal Rp30 juta untuk menambah pelanggan.

Masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pelanggan baru operator seluler nanti tidak cukup hanya memasukan data nomor KTP dan NIK lewat SMS, tetapi harus menggunakan alat biometrik di gerai atau di smartphone masing-masing.

Sejumlah operator, seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), menyatakan komitmen untuk mengikuti standar teknis serta ketentuan perlindungan data pribadi sesuai arahan regulator. Indosat, misalnya, menegaskan kesiapan sistem yang telah dilengkapi sertifikasi keamanan, sementara XLSmart menilai kebijakan ini sebagai langkah penguatan validasi data pelanggan.

XLSmart bahkan telah mulai menerapkan registrasi berbasis biometrik melalui facial recognition (FR). Meski demikian, pelanggan masih dapat menggunakan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) selama masa transisi enam bulan sejak Peraturan Menteri diterbitkan pada Januari 2026.

Group Head Corporate Communication & Sustainability XLSmart Reza Mirza menyatakan perusahaan terus menyesuaikan sistem, integrasi data, serta memperkuat infrastruktur guna memastikan implementasi berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan.

“Terkait biaya autentikasi biometrik, perusahaan masih melakukan evaluasi bersama para pemangku kepentingan dan akan mengedepankan efisiensi agar tidak membebani pelanggan maupun kualitas layanan,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut Reza, kebijakan ini berpotensi menciptakan basis pelanggan yang lebih valid dan berkualitas. Selain itu, penerapan biometrik diharapkan dapat menekan penggunaan identitas palsu, spam, penipuan digital, hingga penyalahgunaan nomor seluler.

Dia menegaskan XLSmart tetap berupaya menjaga proses registrasi agar mudah, aman, dan nyaman sehingga implementasi tidak mengurangi pengalaman pelanggan.

“Perusahaan terus melakukan optimalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi agar implementasi kebijakan registrasi biometrik dapat berjalan efektif tanpa mengurangi komitmen menghadirkan layanan yang terjangkau dan berkualitas bagi pelanggan,” ujarnya.

Tekan Kejahatan Digital

Dari sisi penyedia teknologi, VIDA mengungkapkan adanya permintaan solusi identitas digital dari operator seluler untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur menilai kebijakan pemerintah merupakan langkah penting untuk menekan kejahatan digital, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan nomor tidak terverifikasi untuk membuka rekening yang kemudian diperjualbelikan dalam praktik pencucian uang.

“Untuk jadi namanya mule account, nah itu satu langkah yang sangat penting untuk bisa mencegah pencucian uang dan mule account di Indonesia,” kata Niki.

Niki menjelaskan saat ini regulasi telah mewajibkan setiap kartu SIM baru melalui verifikasi biometrik sebelum aktivasi. VIDA, lanjutnya, juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah operator telekomunikasi dan dalam waktu dekat akan menghadirkan teknologi seperti liveness detection dan ID Fraud Shield yang segera diimplementasikan.

Beberapa layanan bahkan telah berjalan di salah satu operator, sementara lainnya akan segera menyusul. Dia menilai kebijakan ini memang belum menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan keamanan, yang ke depan masih dapat diperluas.

Dia juga menekankan pentingnya kejelasan standar teknologi dan keamanan dari regulator agar industri memiliki acuan yang konkret.

“Detail dan hal-hal seperti itu yang perlu perlu dijelaskan supaya dari industri juga punya arahan yang sangat konkret, enggak menebak-nebak,” kata Niki.

Lebih lanjut, Niki menyampaikan VIDA tengah mengejar sertifikasi keamanan yang lebih tinggi. Saat ini perusahaan menargetkan pencapaian level 3 dalam waktu dekat sebagai bagian dari komitmen untuk menghadirkan teknologi terbaik dan tetap selangkah di depan dalam mendukung ekosistem digital nasional.

Ubah Peta Persaingan Operator

Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai kebijakan biometrik berpotensi menggeser fokus industri dari kuantitas pelanggan menuju kualitas dan validitas identitas. Operator diperkirakan akan lebih selektif dalam akuisisi pelanggan, mengurangi SIM anonim, serta meningkatkan kepercayaan layanan.

“Operator dengan infrastruktur digital kuat akan unggul, sementara pemain yang lambat beradaptasi bisa kehilangan momentum dalam akuisisi pelanggan baru,” kata Heru.

Namun demikian, dia mengingatkan biaya implementasi biometrik yang tinggi dapat menjadi hambatan, terutama bagi operator kecil atau pendatang baru. Investasi perangkat, integrasi sistem, serta keamanan data dinilai tidak murah, sehingga berpotensi memperkuat dominasi operator besar.

Menurutnya, biaya juga dipengaruhi oleh mekanisme verifikasi ke Dukcapil yang dihitung berdasarkan jumlah akses atau koneksi. Heru menilai idealnya akses verifikasi tersebut dapat digratiskan karena turut membantu pemerintah dalam memastikan validitas kepemilikan nomor. Jika tetap dikenakan biaya, tarifnya seharusnya sangat rendah agar tidak membebani operator.

Selain itu, dia mengingatkan adanya risiko terhadap inklusi digital jika implementasi biometrik tidak diimbangi pemerataan akses. Masyarakat yang belum memiliki data biometrik atau akses terhadap infrastruktur verifikasi berpotensi mengalami kesulitan dalam registrasi.

Kelompok rentan, seperti masyarakat di daerah terpencil atau yang belum terdaftar secara resmi, berisiko terpinggirkan. Oleh karena itu, kebijakan perlu dilengkapi mekanisme alternatif serta perluasan akses.

“Dan untungnya, semua operator memiliki beberapa model registrasi biometrik, jadi tidak hanya online, dimungkinkan juga offline di wilayah yang memiliki kendala untuk akses data atau ponsel nya masih 2G,” kata Heru.

“Akusisi pelanggan dan persaingan antar operator harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan persaingan usaha yang sehat yang menyehatkan semua operator,” kata Ian.

Dia menilai akses biometrik seharusnya tidak mahal. Meski tidak menjadi persoalan besar bagi operator besar, biaya tambahan per transaksi dapat berdampak signifikan bagi operator kecil dan pada akhirnya dibebankan ke pelanggan.

Ian juga menyoroti potensi tekanan terhadap inklusi industri, mengingat tidak semua kelompok masyarakat memiliki data biometrik, seperti anak-anak yang belum memiliki KTP. Dalam konteks ini, dia menyebut penggunaan identitas orang tua dapat menjadi salah satu alternatif.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan penerapan face recognition dilakukan secara bertahap dengan masa transisi enam bulan sejak Januari 2026. Selama periode tersebut, penggunaan biometrik masih bersifat sukarela untuk registrasi kartu baru.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menegaskan bahwa setelah masa transisi berakhir, seluruh registrasi kartu baru wajib menggunakan pengenalan wajah.

“Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) memastikan pelanggan kini dapat melakukan registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah serta menggunakan layanan eSIM.

Sebelumnya, perusahaan telah menjalankan program percontohan sejak September 2025 melalui gerai fisik dan kanal digital. Dengan demikian, sistem yang saat ini diterapkan diklaim telah teruji dan siap memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

Direktur & Chief Regulatory XLSMART, Merza Fachys, mengatakan implementasi verifikasi biometrik ini merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan standar keamanan data pelanggan.

“XLSMART mengutamakan rasa aman dan nyaman pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi melalui teknologi face recognition ini. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang paling dicintai pelanggan,” kata Mirza dalam keterangan pada Rabu (4/3/2026).

Mirza menjelaskan penerapan registrasi berbasis biometrik wajah memberikan sejumlah manfaat bagi pelanggan dan masyarakat. Berdasarkan studi GSMA, teknologi ini diklaim mampu menekan kemungkinan identitas ganda lebih dari 80%, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan penipuan (fraud management) hingga 20–30%.

Mengacu pada National Institute of Standards and Technology (NIST), lembaga di bawah Departemen Perdagangan AS, tingkat akurasi sistem pengenalan wajah modern telah mencapai 95–99%. Standar tersebut juga dilengkapi kemampuan liveness detection untuk mendeteksi upaya pemalsuan (spoofing).

Dari sisi kemudahan, Mirza menambahkan proses registrasi yang sebelumnya memakan waktu 5–7 menit kini dapat diselesaikan dalam kurang dari satu menit melalui proses otomatis dengan fitur liveness detection untuk mempercepat proses Know Your Customer (KYC).

Dia juga memastikan keamanan data pelanggan terjaga karena XLSMART menerapkan prinsip security by design dan data minimization. Data biometrik tidak disimpan oleh perusahaan, melainkan diteruskan secara aman ke sistem Dukcapil untuk validasi dan tidak disimpan setelah proses selesai.

Sistem XLSMART disebut telah memenuhi standar keamanan internasional, antara lain ISO 27001, ISO 27701, serta lulus uji Presentation Attack Detection (ISO 30107-3), dengan match rate ke Dukcapil di atas 95% dan tingkat keluhan yang sangat rendah.

“Sebagai bukti kesiapan dan keseriusan dalam menghadirkan layanan ini, Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya XLSMART dalam membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman, terpercaya, dan siap mendukung transformasi digital Indonesia,” kata Mirza.

Selain penguatan keamanan data melalui registrasi biometrik, Mirza menyebut adopsi eSIM XLSMART juga terus menunjukkan tren positif. Saat ini jumlah pengguna eSIM XLSMART mencapai lebih dari 1,6 juta.

“Dan harapannya ke depan akan terus meningkat seiring dengan berbagai manfaat dan kemudahan eSIM yang bisa dirasakan pengguna,” katanya.

XLSMART juga terus mengintegrasikan sistem registrasi biometrik untuk meminimalkan hambatan teknis saat aktivasi, sehingga kendala operasional dapat ditekan dan pelanggan memperoleh tingkat keamanan yang setara antara pengguna kartu fisik maupun eSIM.

Mirza mengatakan layanan registrasi biometrik kini tersedia di 143 titik layanan di seluruh Indonesia, terdiri atas 94 XL Center dan 51 Galeri Smartfren. Layanan difokuskan pada wilayah dengan densitas pelanggan tinggi, seperti Jabodetabek (26 XL Center dan 13 Galeri Smartfren), Jawa Timur (16 Galeri Smartfren), serta Sumatra (17 XL Center).

Selain melalui gerai fisik, pelanggan juga dapat melakukan registrasi mandiri secara digital melalui situs resmi XL, AXIS, dan Smartfren, serta melalui aplikasi myXL, AXISNET, dan mySF. Dengan demikian, proses registrasi biometrik menjadi lebih inklusif, mudah, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja.

Cara Registrasi Kartu SIM dengan Biometrik Wajah di XLSMART:

1. Registrasi melalui Website XL dan AXIS

• Buka laman registrasi sesuai kartu yang digunakan (https://registrasi.xl.co.id/ atau https://registrasi.axis.co.id/), lalu pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.
• Masukkan nomor kartu perdana yang akan diaktifkan serta NIK (Nomor Induk Kependudukan).
• Lakukan swafoto (selfie) dengan memastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan masker, kacamata hitam, atau aksesori lain yang menutupi wajah, berada di ruangan dengan pencahayaan cukup, serta disarankan menggunakan latar belakang polos atau minim objek
• Sistem akan melakukan validasi data biometrik dengan database Dukcapil secara otomatis. Jika data sesuai, proses registrasi dinyatakan berhasil dan kartu siap digunakan.

2. Registrasi melalui Aplikasi myXL atau AXISNET

• Buka aplikasi myXL atau AXISNET, lalu masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.
• Pilih menu “Registrasi dengan Biometrik”, kemudian pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.
• Masukkan NIK, lalu lakukan swafoto (selfie) sesuai ketentuan.
• Sistem akan melakukan validasi data biometrik secara otomatis dengan database Dukcapil. Jika data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

3. Registrasi melalui Website Smartfren dan Aplikasi MySF

• Buka laman http://smartfren.com/Activation/, lalu masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.
• Masukkan kode OTP yang diterima, kemudian kode PUK.
• Masukkan NIK dan lakukan swafoto (selfie), lalu pilih “start video check” sesuai petunjuk di website atau aplikasi. Pastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan aksesori yang menutupi wajah, berada di ruangan dengan pencahayaan cukup, serta menggunakan latar belakang polos atau minim objek.
• Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan database Dukcapil secara otomatis. Setelah itu, klik “Gunakan Foto”. Jika data sesuai, akan muncul notifikasi “Aktivasi Berhasil”, dan kartu siap digunakan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk mengungkap sejumlah tantangan dalam mewujudkan layanan internet yang semakin cepat dan terjangkau di Indonesia, seiring arahan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada operator seluler.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur fiber dan backhaul, keterbatasan spektrum untuk peningkatan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik yang belum tinggi.

“Serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik yang belum tinggi,” kata Reza kepada Bisnis pada Kamis (5/1/2026).

Menurutnya, diperlukan sinergi kebijakan, kolaborasi, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, melalui insentif pembangunan, peninjauan regulatory charges, kemudahan perizinan, serta terciptanya persaingan sehat dalam lanskap digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan kualitas layanan.

Reza menegaskan pada prinsipnya XLSMART mendukung arahan Komdigi agar internet semakin cepat dan terjangkau.

“Karena sejalan dengan tujuan perusahaan yakni menghubungkan setiap orang Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Reza.

Dia menyebut XLSMART siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperluas jaringan, menghadirkan layanan broadband yang terjangkau, dan mendukung transformasi digital masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta operator seluler menghadirkan layanan internet yang lebih cepat dan lebih murah.

Arahan tersebut disampaikan saat Komdigi meresmikan kewajiban registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah atau face recognition. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan satu NIK maksimal tiga nomor per operator, mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif, serta meminta operator menyediakan fasilitas pengecekan nomor dan pemblokiran apabila NIK seseorang digunakan pihak lain.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kartu SIM sekaligus menekan potensi kejahatan digital. Setelah perbaikan tata kelola dilakukan, Komdigi meminta operator seluler meningkatkan kualitas layanan dari sisi kecepatan maupun keterjangkauan harga.

“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet. Jadi kan bagus kalau sudah lebih aman, internetnya tolong lebih dipercepat, ini juga masukan dari publik. Dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya dalam peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) mengaku telah menerapkan biometrik untuk pendaftaran sejak Maret 2025. Ratusan ribu pengguna mendaftar secara sukarela yang menandakan bahwa langkah tersebut mendapat respons positif.

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti mengatakan perusahaan bahkan telah lebih dulu menerapkan registrasi biometrik secara sukarela sejak 2025.

Dari sisi keamanan, Indosat juga telah mengantongi sertifikasi ISO, yang merupakan salah satu standar keamanan di dunia.

“Kami sudah siap, bahkan sebenarnya kami sudah menerapkan. Dari sejak Maret 2025, kami sudah terapkan. Memang sistemnya voluntary basis ya,” kata Reski usai Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta pada Selasa (27/1/2026).

Reski menjelaskan, sebelum aturan pemerintah berlaku, registrasi biometrik di Indosat masih bersifat opsional bagi pelanggan. Hingga saat ini, sekitar 400.000 pelanggan telah melakukan registrasi biometrik secara sukarela.

Dia menuturkan, penerapan teknologi biometrik dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan penguatan keamanan identitas pelanggan di industri telekomunikasi, khususnya dari sisi operator.

Reski menegaskan Indosat juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan pelanggan di tengah maraknya kejahatan digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah peluncuran layanan anti-spam dan anti-scam yang telah diimplementasikan secara bertahap sejak 2025, bersamaan dengan penguatan sistem pencegahan penipuan.

“Jadi makanya juga biometrik itu kami juga sudah mulai terapkan dari 2025. Maret, kemudian di Agustus itu juga kami sudah launch anti-spam, anti-scam. Karena kan kami tahu makin banyak kan spam-scam itu kan masalah yang sudah benar-benar bisa dibilang concerning lah,” kata Reski.

Dia menambahkan, dukungan terhadap kebijakan pemerintah dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indosat dalam melindungi pelanggan.

Terkait efektivitas kebijakan, Reski berharap penerapan biometrik dapat membantu menekan praktik penipuan, meski bukan menjadi satu-satunya solusi. Menurutnya, penggunaan biometrik berpotensi mengurangi penyalahgunaan identitas.

“Kami harapkan semakin berkurang yang namanya data-data orang lain dipakai. Karena kan sekarang mukanya kan nggak bisa dicopy ya,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan aturan registrasi SIM card menggunakan biometrik wajah telah resmi berlaku sejak 17 Januari 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan regulasi tersebut menjadi dasar penerapan sistem biometrik secara nasional.

“Jadi Permen-nya Januari 2026 tanggal 17 sudah kami sudah tanda tangani. Artinya mulai berlaku dan sudah ada aturan untuk melakukan biometrik,” kata Meutya dalam peluncuran regulasi tersebut di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) mencatat sebanyak 150.000 pelanggan telah melakukan registrasi kartu SIM mengggunakan biometrik. Perusahaan menegaskan telah siap dari sisi sistem, termasuk aspek keamanan data, untuk implementasi biometrik.

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti mengatakan perusahaan bahkan telah lebih dulu menerapkan registrasi biometrik secara sukarela sejak 2025.

Dari sisi keamanan, Indosat juga telah mengantongi sertifikasi ISO, yang merupakan salah satu standar keamanan di dunia.

“Kami sudah siap, bahkan sebenarnya kami sudah menerapkan. Dari sejak Maret 2025, kami sudah terapkan. Memang sistemnya voluntary basis ya,” kata Reski usai Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta pada Selasa (27/1/2026).

Reski menjelaskan, sebelum aturan pemerintah berlaku, registrasi biometrik di Indosat masih bersifat opsional bagi pelanggan. Hingga saat ini, sekitar 150.000 pelanggan telah melakukan registrasi biometrik secara sukarela.

Dia menuturkan, penerapan teknologi biometrik dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan penguatan keamanan identitas pelanggan di industri telekomunikasi, khususnya dari sisi operator.

Reski menegaskan Indosat juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan pelanggan di tengah maraknya kejahatan digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah peluncuran layanan anti-spam dan anti-scam yang telah diimplementasikan secara bertahap sejak 2025, bersamaan dengan penguatan sistem pencegahan penipuan.

“Jadi makanya juga biometrik itu kami juga sudah mulai terapkan dari 2025. Maret, kemudian di Agustus itu juga kami sudah launch anti-spam, anti-scam. Karena kan kami tahu makin banyak kan spam-scam itu kan masalah yang sudah benar-benar bisa dibilang concerning lah,” kata Reski.

Dia menambahkan, dukungan terhadap kebijakan pemerintah dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indosat dalam melindungi pelanggan.

Terkait efektivitas kebijakan, Reski berharap penerapan biometrik dapat membantu menekan praktik penipuan, meski bukan menjadi satu-satunya solusi. Menurutnya, penggunaan biometrik berpotensi mengurangi penyalahgunaan identitas.

“Kami harapkan semakin berkurang yang namanya data-data orang lain dipakai. Karena kan sekarang mukanya kan nggak bisa dicopy ya,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan aturan registrasi SIM card menggunakan biometrik wajah telah resmi berlaku sejak 17 Januari 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan regulasi tersebut menjadi dasar penerapan sistem biometrik secara nasional.

“Jadi Permen-nya Januari 2026 tanggal 17 sudah kami sudah tanda tangani. Artinya mulai berlaku dan sudah ada aturan untuk melakukan biometrik,” kata Meutya dalam peluncuran regulasi tersebut di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan aturan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah sudah mulai berlaku sejak aturannya diundangkan pada 17 Januari lalu.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan aturan tersebut telah ditetapkan dan berlaku sejak pertengahan Januari 2026.

“Jadi Permen-nya Januari 2026 tanggal 17 sudah kami sudah tanda tangani. Artinya mulai berlaku dan sudah ada aturan untuk melakukan biometrik,” kata Meutya dalam

Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta pada Selasa (27/1/2026).

Meski telah berlaku, pemerintah memberikan masa transisi kepada operator seluler untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

Meutya mengatakan pemerintah tetap memberikan masa transisi karena implementasi registrasi biometrik membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dia berharap penerapan di kota-kota besar sudah dapat dimulai sejak Januari 2026.

Adapun untuk wilayah dengan keterbatasan akses dan geografis yang menantang, pemerintah memberi tenggat hingga akhir Juni 2026.

“Di daerah-daerah yang memang cukup jauh begitu ya, itu kami memberikan waktu paling lama sampai Juni. Para operator seluler sudah bisa menempatkan outlet-outlet atau gerai-gerai mereka yang memang mampu melakukan biometrik,” katanya.

Meutya menegaskan kewajiban registrasi biometrik untuk sementara difokuskan pada kartu SIM baru sebagai langkah awal memutus rantai kejahatan digital.

Dia menjelaskan sebagian besar tindak kejahatan digital bersumber dari kartu SIM yang tidak tervalidasi identitasnya, dengan pola berulang berupa penggunaan nomor hingga terdeteksi, lalu dibuang dan diganti dengan nomor baru.

Karena itu, sasaran utama implementasi kebijakan ini adalah nomor-nomor baru. Namun, pemerintah tetap membuka opsi bagi pelanggan lama yang ingin memperbarui datanya.

“Meskipun demikian kamu juga minta kepada operator, kalau memang ada pengguna lama yang mau melakukan registrasi ulang pemutakhiran data, maka itu juga dijadikan opsi untuk mereka mendaftar,” katanya.

Operator Siap Secara Sistem

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini memastikan seluruh operator seluler telah siap dari sisi sistem.

“Jadi semua operator itu sudah siap dengan sistemnya,” kata Dian.

Dian menyampaikan seluruh operator seluler telah melakukan uji coba sistem registrasi biometrik, meskipun penerapan penuh baru akan diberlakukan pada akhir Juni 2026.

Selama masa transisi tersebut, operator masih dimungkinkan menggunakan mekanisme gabungan atau hybrid bagi wilayah yang belum sepenuhnya siap. Namun setelah periode tersebut berakhir, metode lama tidak lagi dapat digunakan.

“Tapi nanti akhir Juni itu sudah tidak bisa lagi melakukan registrasi dengan cara yang lama. Nah yang dilakukan oleh semua operator sekarang sudah comply dengan yang disarankan oleh Komdigi,” katanya.

Dian menambahkan seluruh operator seluler menerapkan skema registrasi yang seragam guna memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Terkait keamanan data, dia menegaskan data biometrik pelanggan tidak disimpan oleh operator, melainkan berada di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menurutnya, operator hanya berfungsi sebagai perantara verifikasi.

“Jadi ini operator melewatkan saja, hanya untuk verifikasi kemudian data tersebut disimpan di database yang benar,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah.

Setiap Warga Negara Indonesia wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik wajah, sementara Warga Negara Asing menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya.

Selain itu, pemerintah membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor seluler prabayar per operator untuk setiap identitas pelanggan guna menekan penyalahgunaan NIK.

Pemerintah juga mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi tervalidasi agar tidak ada nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitasnya. Jika ditemukan penyalahgunaan, pelanggan dapat mengajukan pemblokiran.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkap Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan registrasi kartu SIM baru menggunakan data biometrik dinilai efektif menekan penyalahgunaan identitas dan maraknya penipuan digital. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan sistem keamanan data, infrastruktur, serta integrasi antar operator seluler.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan penggunaan biometrik relatif aman sepanjang sistem penyimpanan data memenuhi standar keamanan internasional.

Menurutnya, risiko kebocoran dapat diminimalkan apabila data biometrik disimpan dalam kondisi terenkripsi dan kunci enkripsinya dikelola sesuai standar ISO (International Organization for Standardization), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), dan PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

“Apabila terjadi kebocoran data itu tidak akan bisa dilihat walaupun bisa dicopy tapi tidak bisa dibuka karena terenkripsi,” kata Alfons kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Meski demikian, Alfons mengingatkan risiko tetap muncul apabila sistem pengamanan tidak dijalankan secara optimal.

Data biometrik berpotensi dieksploitasi apabila tidak dienkripsi dengan baik, kunci enkripsi berhasil dibobol, atau sistem keamanannya dapat dijebol.

Alfons menjelaskan kebijakan registrasi SIM berbasis biometrik lahir sebagai respons atas kebocoran data kependudukan yang telah terjadi secara luas di Indonesia.

Kondisi tersebut membuat data identitas masyarakat kerap dimanfaatkan untuk registrasi kartu prabayar secara ilegal.

Dia menambahkan praktik tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan regulator maupun penyelenggara jasa telekomunikasi.

Alfons menilai tingginya penjualan kartu prabayar turut menciptakan konflik kepentingan karena memberikan keuntungan ekonomi bagi operator, meskipun sebagian kartu digunakan untuk aktivitas penipuan.

Kondisi itu berkontribusi terhadap tingginya kejahatan berbasis nomor seluler.

“Itu yang menyebabkan penipuan tinggi. Kalau misalnya registrasi berbasis biometrik, ini jelas akan efektif untuk menekan ini karena NIK tidak bisa disalahgunakan lagi karena butuh biometrik, kan NIK-nya sudah bocor,” kata Alfons.

Meski dinilai efektif, Alfons menekankan tantangan utama kebijakan tersebut terletak pada implementasi di lapangan, terutama jika sistem registrasi belum terintegrasi antar operator seluler.

Menurutnya, kebijakan berpotensi tidak optimal apabila pelanggan yang diblokir di satu operator masih dapat melakukan registrasi ulang di operator lain.

Karena itu, dia menilai diperlukan basis data terpusat agar pemblokiran dapat berlaku lintas operator.

Dengan sistem terintegrasi, identitas yang telah diblokir pada satu operator tidak dapat digunakan kembali di operator lainnya.

Dia menambahkan keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan, koordinasi, serta sistem pengamanan yang kuat. Kontrol dan monitoring yang konsisten menjadi kunci agar perbaikan tata kelola registrasi kartu SIM benar-benar mampu melindungi masyarakat dari praktik penipuan digital.

Terkait potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, termasuk pemalsuan wajah atau deepfake, Alfons menyebut celah keamanan sangat bergantung pada perangkat dan metode verifikasi yang digunakan.

“Tergantung perangkatnya, jadi deepfake wajah itu kan di layar gitu kan atau orang mau memalsukan itu kan tinggal difoto gitu kan taruh di depan mukanya foto orang lain lalu melakukan verifikasi,” jelasnya.

Meski terdapat potensi penyalahgunaan, Alfons menilai sistem verifikasi biometrik saat ini masih memiliki mekanisme mitigasi. Penyelenggara layanan seluler dapat menerapkan metode tambahan, seperti verifikasi gerakan wajah, untuk memastikan keaslian pengguna.

Namun demikian, tantangan berikutnya terletak pada kemampuan sistem mendeteksi penggunaan perangkat digital, seperti layar televisi atau komputer, yang berpotensi dimanfaatkan sebagai media manipulasi dalam proses verifikasi.

Tonggak Baru

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai kebijakan registrasi SIM berbasis biometrik menjadi tonggak baru dalam tata kelola telekomunikasi nasional. Menurutnya, registrasi SIM tidak lagi menjadi formalitas administratif semata.

“Melainkan sebagai instrumen strategis dalam membangun keamanan ruang digital, perlindungan konsumen, serta tertib identitas nasional berbasis teknologi,” kata Heru.

Dia menambahkan pembatasan kepemilikan maksimal tiga nomor prabayar per operator juga merupakan langkah penting untuk memutus rantai kejahatan digital, termasuk spam dan penipuan daring berbasis nomor seluler.

Di sisi perlindungan data, Heru menilai kewajiban sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001 bagi penyelenggara jasa telekomunikasi menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola data pelanggan. Meski demikian, Heru mengingatkan adanya keterbatasan dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kesiapan dan kualitas infrastruktur biometrik nasional, khususnya database kependudukan, menjadi titik kritis implementasi,” katanya.

Menurutnya, apabila data biometrik belum lengkap, tidak akurat, atau sistem Dukcapil mengalami gangguan, proses registrasi berpotensi terhambat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Selain itu, mungkin akan ada kendala bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kelompok lansia, serta masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi,” ujarnya.

Heru menilai kebijakan keamanan tidak boleh menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar telekomunikasi.

Menurutnya, kebijakan yang bertujuan meningkatkan keamanan justru dapat menjadi penghalang apabila tidak diimbangi kesiapan infrastruktur dan pendekatan yang inklusif.

Selain itu, risiko kebocoran data biometrik juga menjadi perhatian serius. Berbeda dengan kata sandi atau nomor identitas, data biometrik bersifat permanen dan melekat seumur hidup, sehingga konsekuensi kebocorannya jauh lebih panjang.

Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Heru mendorong pemerintah menyediakan mekanisme alternatif atau pengecualian terbatas non-biometrik berbasis manajemen risiko, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum siap secara teknologi. Penguatan tata kelola perlindungan data pribadi juga perlu dilakukan secara paralel.

“Ini yang juga masih minim dan belum dilakukan adalah literasi publik dan sosialisasi nasional,” katanya.

Heru menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan agar tetap adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi.

“Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 merupakan regulasi progresif yang memperkuat fondasi keamanan identitas digital di sektor telekomunikasi Indonesia,” pungkas Heru.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu seluler baru menggunakan data biometrik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan harus dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui teknologi biometrik pengenalan wajah.

Setiap Warga Negara Indonesia wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik wajah, sementara Warga Negara Asing menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) merespons kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM baru menggunakan biometrik. Mereka mengaku telah siap dari sisi teknologi dan sistem.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan dalam implementasinya, proses validasi biometrik dilakukan langsung ke sistem kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Oleh sebab itu, Mirza menegaskan XLSMART tidak menyimpan data biometrik pelanggan.

“Perusahaan hanya meneruskan data secara aman untuk proses verifikasi dan validasi. Selain itu, pengelolaan keamanan informasi XLSMART telah tersertifikasi ISO 27001,” kata Mirza kepada Bisnis pada Selasa (27/1/2026).

Pada dasarnya, Mirza mengatakan XLSMART mendukung kebijakan registrasi pelanggan telekomunikasi menggunakan biometrik wajah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat akurasi identitas pelanggan sekaligus membantu memitigasi penyalahgunaan nomor seluler untuk spam, penipuan digital, serta aktivitas ilegal lainnya.

Dari sisi operasional, Mirza mengatakan XLSMART telah menyiapkan proses dan sistem untuk mendukung registrasi berbasis biometrik pada seluruh merek yang dikelola, yakni XL, AXIS, dan Smartfren.

Selain mendukung proses registrasi, XLSMART juga menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar pelanggan dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitasnya.

“Fasilitas ini hanya dapat oleh pelanggan XLSMART saat berada di dalam jaringan XLSMART, sebagai bentuk pengamanan,” kata Mirza.

XLSMART turut menyediakan mekanisme pemblokiran atau penutupan nomor yang tidak dikenal. Namun demikian, Mirza menegaskan pemblokiran hanya dapat diminta oleh pelanggan yang telah terverifikasi melalui proses know your customer (KYC).

Langkah tersebut bertujuan memastikan validitas permintaan dan mencegah potensi penyalahgunaan, di samping permintaan pemblokiran yang berasal dari regulator maupun aparat penegak hukum.

“Langkah ini menjadi bagian dari perlindungan kepada pelanggan terhadap potensi penyalahgunaan identitas,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan registrasi kartu seluler baru menggunakan data biometrik. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah.

Meutya menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Komdigi juga membatasi kepemilikan nomor seluler. Masyarakat hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu atau tiga nomor ponsel per operator. Meutya mengatakan pemerintah menetapkan batas maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara layanan seluler.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah membatasi praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara masif. Selain itu, pemerintah mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif.

Dengan demikian, aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi yang tervalidasi. Kebijakan ini bertujuan mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya. Masyarakat dapat mengajukan permintaan pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek pelindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang, khususnya bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM baru menggunakan biometrik wajah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan asosiasi dan seluruh anggota akan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.

“Insya Allah siap untuk kesiapannya,” kata Marwan saat dihubungi Bisnis, Senin (26/1/2026).

Terkait kewajiban penyediaan fasilitas pengecekan nomor serta pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah, Marwan mengatakan hal tersebut masih akan dibahas bersama regulator.

“Kami bahas dulu ya bersama regulator mengenai hal ini,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komdigi mewajibkan registrasi kartu seluler menggunakan data biometrik.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan (know your customer/KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah.

Meutya menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) melakukan registrasi menggunakan NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (26/1/2026).

Komdigi juga membatasi kepemilikan nomor seluler. Masyarakat hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu atau tiga nomor handphone per operator.

Meutya mengatakan pemerintah menetapkan batas maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara layanan seluler.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah membatasi praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara masif. Selain itu, pemerintah mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Dengan demikian, aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi yang tervalidasi.

Kebijakan ini bertujuan mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya. Masyarakat dapat meminta pemblokiran apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemilik NIK yang sah.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek pelindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga akan menyediakan fasilitas registrasi ulang, khususnya bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” kata Meutya.