Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memacu digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai strategi utama untuk mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menembus target optimistis sebesar Rp2,7 triliun.

Pada APBD 2026, target PAD Kota Makassar sejatinya ditetapkan sebesar Rp2,32 triliun. Namun, lewat Rapat Koordinasi PAD 2026, jajaran pemerintah kota sepakat mendorong seluruh potensi pendapatan dan inovasi digitalisasi guna mengejar tambahan potensi hingga menyentuh angka Rp2,7 triliun.

Untuk mengeksplorasi potensi tersebut, Pemkot Makassar menggandeng sektor perbankan guna merumuskan kerja sama strategis, khususnya dalam digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan efektivitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly menegaskan komitmen kuat pemkot dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Menurutnya, Makassar sejauh ini konsisten berada di jalur progresif dalam implementasi sistem pembayaran digital.

“Makassar sangat giat mendorong digitalisasi. Dalam evaluasi transaksi P2DD oleh Bank Indonesia, Pemkot Makassar termasuk yang paling aktif menggunakan sistem pembayaran digital,” ujar Andi Zulkifly kepada Bisnis belum lama ini.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar kini tengah mengembangkan Lontara+, sebuah aplikasi integrasi layanan publik yang diproyeksikan menjadi pusat seluruh layanan dan transaksi digital Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ke depan, semua layanan akan terdigitalisasi, mulai dari perumda, pasar, parkir, hingga sektor lainnya. Lontara+ menjadi integrasi berbagai aplikasi OPD agar pelayanan lebih efektif dan terpusat,” jelas Andi Zulkifly.

Meskipun menunjukkan tren positif pada sektor pajak, dia mengakui masih ada ruang evaluasi dalam optimalisasi pendapatan daerah, terutama pada pos retribusi. Sektor seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi kebersihan dinilai masih memerlukan penetrasi digital yang lebih kuat untuk meminimalkan kebocoran dan menggenjot capaian.

Langkah digitalisasi ini mendapat respons positif dari pelaku industri perbankan. Regional Funding & Transaction Head Region 15 Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dodi M. Reza menyatakan kesiapan perseroan untuk mendukung penuh ekosistem digital Pemkot Makassar.

Salah satu langkah awal yang diakselerasi adalah integrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pembayaran PBB kini bisa dilakukan langsung melalui aplikasi BRImo. Ini menjadi salah satu bentuk konkret kerja sama antara Pemkot Makassar dan BRI,” kata Dodi.

Dodi optimistis perluasan digitalisasi ini akan berjalan mulus mengingat tingkat literasi digital masyarakat ibu kota Sulawesi Selatan ini tergolong tinggi.

“Masyarakat Makassar sudah sangat adaptif terhadap ekosistem digital, termasuk dalam penggunaan QRIS. Kami juga siap melakukan sosialisasi secara intensif agar kolaborasi ini berjalan optimal,” imbuhnya.

Ke depan, BRI telah menyiapkan sejumlah skema kerja sama lanjutan, termasuk integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik yang lebih komprehensif, guna mendukung target fiskal Pemkot Makassar tahun ini.

Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengapresiasi akselerasi transformasi digital dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Selasa (30/6/2026), Dudung menilai kabupaten tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Sumedang kini berhasil menggeser citra daerah dari sekadar sentra kuliner tradisional menjadi daerah yang unggul dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

"Sumedang dulu dikenal hanya dengan tahunya. Namun setelah dipimpin Pak Dony, saya melihat banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Dudung mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki kesiapan infrastruktur dan sistem yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta inisiatif Sekolah Rakyat.

"Saya yakin dengan sistem pemerintahan yang dibangun seperti ini, berbagai program nasional akan berkembang dengan baik di Kabupaten Sumedang. Saya berharap ke depan Sumedang akan semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengandalkan Command Center sebagai pusat kendali berbasis big data yang menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

"Command Center ini merupakan pusat big data Kabupaten Sumedang. Dari sinilah berbagai data dihimpun dan dianalisis sehingga menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat," jelas Dony.

Ia menambahkan, fondasi transformasi digital di Sumedang dibangun melalui dua pilar utama, yakni reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

"Kami memiliki dua kebijakan, yaitu reformasi birokrasi dan SPBE. Tujuannya adalah mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan," pungkasnya.

JAKARTA - PT Jasa Raharja terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berbasis digital. Hingga Mei 2026, perusahaan telah menyalurkan santunan Rp1,22 triliun kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, pelayanan santunan merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan transformasi agar pelayanan semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian bagi korban maupun ahli waris korban. Kurang dari 24 Jam, Jasa Raharja Serahkan Santunan ke Ahli Waris Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

"Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan. Kehadiran Jasa Raharja bukan hanya memberikan santunan, tetapi juga menghadirkan rasa aman bahwa negara hadir ketika masyarakat menghadapi musibah," kata Awaluddin, Rabu (1/7/2026).

Hingga Mei 2026, santunan diberikan kepada 55.617 korban, yang terdiri dari 10.734 korban meninggal dunia dan 44.883 korban luka-luka. Nilai santunan yang disalurkan mencapai Rp1,22 triliun, terdiri atas santunan meninggal dunia sebesar Rp581 miliar dan santunan korban luka-luka sebesar Rp641 miliar.

Menurut Awaluddin, realisasi tersebut tidak lepas dari penguatan transformasi digital yang terus dilakukan perusahaan. Salah satunya melalui integrasi pelayanan dengan rumah sakit melalui aplikasi JRCare, sehingga proses penjaminan korban luka-luka dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Hingga Mei 2026, sebanyak 2.841 rumah sakit telah terhubung dengan sistem pelayanan Jasa Raharja. Integrasi tersebut memungkinkan proses administrasi berjalan lebih sederhana sehingga korban dapat segera memperoleh penanganan medis tanpa terkendala proses penjaminan.

"Kami meyakini bahwa perlindungan terbaik tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan santunan yang cepat, tetapi juga melalui berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan. Karena itu, transformasi digital kami arahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat strategi keselamatan transportasi berbasis data," ujarnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program keselamatan transportasi yang melibatkan Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, rumah sakit, akademisi, komunitas, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sepanjang Januari-Mei 2026, Jasa Raharja telah melaksanakan 3.354 program keselamatan transportasi di berbagai daerah.

Kegiatan tersebut meliputi edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan safety riding, pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), pemetaan daerah rawan kecelakaan, forum komunikasi lalu lintas, hingga operasi gabungan bersama instansi terkait. Transformasi yang dijalankan perusahaan juga berdampak pada peningkatan kecepatan pelayanan. Data Center jadi Fondasi Penting di Tengah Pertumbuhan Digitalisasi

Rata-rata penyelesaian santunan meninggal dunia kini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 1 hari 5 jam, sementara penerbitan guarantee letter bagi korban luka-luka rata-rata selesai dalam waktu 4 hari 8 jam. Di sisi lain, meningkatnya mobilitas masyarakat sepanjang 2026 turut memengaruhi jumlah kecelakaan yang menjadi objek perlindungan Jasa Raharja. Kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

Ke depan, Jasa Raharja akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan komunitas agar upaya preventif semakin efektif. ”Keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari cepatnya santunan disalurkan, tetapi juga dari kontribusi kami dalam menurunkan risiko kecelakaan melalui edukasi, kolaborasi, dan penguatan budaya keselamatan transportasi," jelas Awaluddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menolak dalil pembelaan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim soal pengadaan Chromebook saat Covid-19.

Hakim Anggota, Sunoto menyatakan situasi darurat pandemi Covid-19 tidak bisa dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa untuk percepatan digitalisasi. Oleh karenanya, dalih tersebut tidak bisa menghapus sifat melawan hukum.

"Majelis Hakim berpendapat keadaan darurat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai upaya paksa atau overmacht yang menghapus sifat melawan hukum," kata Sunoto di persidangan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, menurut Sunoto, keadaan Covid-19 tidak pula menuntut pemerintah untuk melakukan pengujian terhadap produk dari tertentu milik korporasi asing dengan mengarahkan pada vendor tertentu.

"Oleh karena keadaan darurat tidak menuntut pengujian pengadaan pada satu produk korporasi asing tertentu, bahwa percepatan tidak identik dengan pengarahan kepada vendor tertentu," imbuhnya.

Padahal, hakim menilai di tengah keterbatasan saat pandemi, seharusnya pemerintah bisa lebih bijak dalam mengatur kebijakan pengadaan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat.

Namun, pengadaan Chromebook tetap dilakukan meski infrastruktur di Tanah Air dinilai belum mumpuni untuk menunjang alat TIK tersebut.

"Justru dalam keadaan keterbatasan tersebut pemilihan perangkat yang bergantung pada koneksi internet di tengah infrastruktur yang belum merata semakin menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan sehingga dalil keadaan memaksa harus dikesampingkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati delapan dekade pengabdian kepada negeri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya sebagai bank nasional pertama milik negara melalui transformasi berkelanjutan. Sejalan dengan tema HUT ke-80 "Swadharma Bhakti Nagara", langkah tersebut menjadi fondasi bagi kinerja perseroan yang tetap solid.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan, transformasi BNI diarahkan untuk memperkuat kinerja dan daya saing perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan baru, sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN oleh Danantara Indonesia yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan. Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional," ujar Paolo dalam keterangan tertulis.

BNI menjalankan transformasi secara menyeluruh di berbagai lini bisnis, mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko. Strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada sisi digitalisasi, BNI terus mengembangkan wondr by BNI sebagai platform layanan digital ritel. Hingga akhir 2025, platform tersebut telah digunakan oleh lebih dari 12 juta nasabah. Peningkatan aktivitas transaksi pada wondr by BNI turut mendukung pertumbuhan tabungan ritel dan penguatan dana murah perseroan.

Sementara itu, pada segmen wholesale banking, BNI memperkuat BNIdirect yang menyediakan layanan cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing bagi nasabah bisnis. Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25% secara tahunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan giro korporasi dan kualitas layanan transaksi bisnis.

Hasil transformasi tersebut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20 triliun. Pada saat yang sama, kualitas aset terus membaik, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto turun menjadi 1,9% dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5%.

Momentum positif berlanjut pada 2026. Hingga akhir Mei 2026, BNI mencatatkan total aset sebesar Rp1.365,36 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.063,92 triliun. Perseroan juga membukukan laba bersih Rp9,05 triliun dengan posisi permodalan yang tetap kuat, tercermin dari total ekuitas sebesar Rp160,99 triliun.

Paolo mengatakan, fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, maupun perekonomian nasional.

"Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," kata Paolo.

Kehadiran Danantara diharapkan dapat semakin memperkuat upaya BUMN, termasuk BNI, dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.

Ke depan, BNI akan terus melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional sejalan dengan semangat "Terus Mengabdi untuk Terus Melayani". Selaras dengan arah penguatan tata kelola dan penciptaan nilai BUMN melalui Danantara, perseroan optimistis dapat terus memperkuat kinerja, memperluas kontribusi bagi pembangunan nasional, serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara. (*)

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha mengusulkan agar ada masa transisi yang memadai sebelum menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, Izzudin menilai masa transisi diperlukan karena sebagian pelaku UMKM yang berjualan di marketplace masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pembukuan keuangan yang memadai.

"Dibuat masa transisi yang lebih memadai sehingga ketika penerapan secara penuh dilakukan, seluruh UMKM di marketplace tersebut sudah memiliki NPWP dan kesiapan pembukuan atau pencatatan keuangan yang rapi," katanya.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform marketplace atau lokapasar mulai Juli 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui aturan tersebut, penyelenggara PMSE atau marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Izzudin menjelaskan mekanisme tersebut bukan merupakan jenis pajak baru bagi UMKM, melainkan hanya mengalihkan mekanisme pemungutan pajak kepada marketplace sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah dan terintegrasi.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah dan penyelenggara marketplace perlu memberikan edukasi serta pendampingan kepada para pelaku UMKM agar siap memenuhi ketentuan baru tersebut.

Menurut dia, apabila kebijakan diterapkan mulai Juli tanpa masa transisi yang cukup, terdapat risiko sebagian pelaku UMKM memilih keluar dari ekosistem marketplace.

Akibatnya, lanjut dia, mereka hanya akan mengandalkan penjualan melalui media sosial maupun toko fisik sehingga peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala usaha menjadi lebih terbatas.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan antarpelaku UMKM. Penjual yang mampu bertahan di marketplace diperkirakan hanya mereka yang telah memiliki administrasi usaha dan pencatatan keuangan yang lebih baik.

"Kemampuannya masih sangat terbatas, yang dapat teridentifikasi dari sebagian UMKM yang belum memiliki pembukuan keuangan, sebagian belum memiliki pembukuan keuangan yang rapi, dan sebagian lain masih mencampuradukkan keuangan pribadi atau keluarga dengan usaha," ujarnya.

Ia menilai pemerintah bersama marketplace perlu memperkuat edukasi dan pendampingan agar pelaku UMKM siap memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menghambat proses digitalisasi usaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi. Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan disiplin operasional, mengoptimalkan aset dan kapasitas usaha, serta membangun daya saing bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan .

Transformasi yang dijalankan di lingkungan Bio Farma Group merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan setiap entitas usaha memiliki fondasi bisnis yang semakin kuat, adaptif terhadap dinamika industri kesehatan, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu perkembangan positif dari agenda tersebut terlihat pada PT Indofarma (Persero) Tbk. Melalui langkah efisiensi, pengendalian biaya, penguatan tata kelola, serta optimalisasi proses operasional, Indofarma terus melakukan perbaikan fundamental secara disiplin dan terukur.

Bio Farma Raih Primaniyarta Lifetime Achievement, Wujud Kontribusi bagi Kesehatan Dunia



Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya menyampaikan, bahwa transformasi di seluruh entitas Bio Farma Group tidak hanya berorientasi pada perbaikan kinerja jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesiapan bisnis yang lebih kokoh dalam jangka panjang.

“Bio Farma terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi untuk memperkuat tata kelola, operasional, dan daya saing bisnis. Di Indofarma, langkah perbaikan telah menunjukkan perkembangan positif melalui efisiensi, pengendalian biaya, dan optimalisasi operasional. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Bio Farma Group mendukung penguatan ketahanan kesehatan nasional serta kontribusi industri kesehatan Indonesia di tingkat global,” ujar Shadiq Akasya.

Menurut Shadiq, penguatan tata kelola dan disiplin operasional menjadi fondasi penting bagi setiap entitas dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Bio Farma akan terus mengawal langkah transformasi melalui peningkatan akuntabilitas, optimalisasi portofolio dan aset, penguatan kapabilitas produksi, serta pengembangan bisnis yang selaras dengan kebutuhan pasar dan prioritas kesehatan nasional.

Radiofarmaka Pertama Buatan Dalam Negeri Resmi Didistribusikan



Ke depan, Bio Farma Group akan terus memperkuat sinergi antarentitas untuk membangun ekosistem industri kesehatan yang lebih terintegrasi, tangguh, dan kompetitif. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha seluruh anggota grup sekaligus memperkuat kontribusi industri farmasi Indonesia dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional dan memperluas perannya di tingkat global.

Bisnis.com, DENPASAR — Capaian digitalisasi pembayaran pajak di Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adi Merta menjelaskan digitalisasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah.

"Capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%, yang didukung melalui berbagai inovasi, antara lain Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI," ujar Alit, dikutip Jumat (26/6/2026).

Alit menjelaskan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi transaksi, dan transparansi penerimaan daerah.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah diarahkan untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat integrasi layanan digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.

Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menjelaskan Kota Denpasar juga mencatat capaian positif dalam digitalisasi daerah.

Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dari 91,9% menjadi 94% pada Semester II/2025, serta kenaikan peringkat Championship TP2DD dari posisi ke-19 menjadi ke-10 se-Jawa-Bali.

"Ke depan, percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account, EDC, dan e-commerce, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI)," jelas Ronald.

Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen terus mendukung implementasi TP2DD melalui capacity building, pendampingan pengisian indeks ETPD, studi banding, serta layanan advisory guna mendorong transaksi pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Bisnis.com, BATAM - Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten. Peningkatan ini terutama didorong oleh transaksi inbound dari Malaysia yang mendominasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto mengatakan bahwa tren tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan wisatawan dan pelintas batas terhadap sistem pembayaran digital Indonesia.

"QRIS Cross Border di Kepri terus menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga April 2026, volume transaksi inbound dari Malaysia, Thailand, dan Singapura terus meningkat secara year on year. Ini menjadi bukti nyata bahwa integrasi pembayaran lintas negara semakin diminati masyarakat," ujar Rony Widijarto, Kamis.

Menurut data BI, transaksi QRIS inbound dari Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling impresif. Pada 2024, volume transaksi di Kepri mencapai 30.009 transaksi atau melonjak 1.089 persen dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini terus meningkat hingga 186.116 transaksi sepanjang 2025, dan hingga April 2026 telah mencapai 130.193 transaksi.

"Malaysia menjadi kontributor terbesar bagi QRIS Cross Border di Kepri. Hal ini sangat masuk akal mengingat kedekatan geografis antara Kepri dengan Johor, serta tingginya lalu lintas wisatawan dan pekerja lintas batas," tambah Rony.

Sementara itu, transaksi inbound dari Thailand juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Volume transaksi di Kepri naik dari 627 transaksi pada 2024 menjadi 1.310 transaksi sepanjang 2025. Hingga April 2026, tercatat 413 transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp59,16 miliar.

Untuk Singapura, meski skalanya lebih kecil, pertumbuhan tetap dua digit. Volume transaksi di Kepri meningkat tajam dari 5.635 transaksi pada 2024 menjadi 34.386 transaksi pada 2025, dengan nilai nominal Rp11,25 miliar.

Rony Widijarto menjelaskan bahwa pertumbuhan QRIS Cross Border memberikan multiplier effect yang positif bagi ekonomi Kepri, terutama sektor pariwisata dan UMKM.

"Dengan semakin mudahnya wisatawan asing bertransaksi menggunakan QRIS, pengeluaran mereka di Kepri semakin meningkat. Ini berdampak langsung pada pendapatan UMKM, hotel, restoran, dan destinasi wisata di Batam, Bintan, dan Karimun," katanya.

Lebih lanjut, Rony optimistis tren positif ini akan berlanjut seiring dengan semakin luasnya sosialisasi dan kemudahan akses QRIS di wilayah perbatasan.

"Bank Indonesia bersama stakeholder terkait akan terus mendorong perluasan akseptasi QRIS Cross Border, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital di Kepri. Kami yakin ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan perdagangan lintas batas," kata dia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Jakarta: East Ventures bersama Katadata Insight Center merilis laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026 yang menunjukkan daya saing digital Indonesia terus mengalami peningkatan.

Namun, tantangan transformasi digital kini bergeser dari sekadar memperluas akses teknologi menjadi menciptakan nilai ekonomi yang nyata melalui produktivitas, kewirausahaan digital, dan pengembangan talenta kecerdasan buatan (AI).

Laporan yang mengusung tema “Penguatan Pembangunan Nasional melalui Pemberdayaan Teknologi Digital” tersebut mencatat skor EV-DCI nasional meningkat menjadi 42,2 pada 2026, dibandingkan 38,8 pada 2025. Kenaikan ini melanjutkan tren positif sejak beberapa tahun terakhir, yakni 38,1 pada 2024, 37,8 pada 2023, dan 35,2 pada 2022.

Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, mengatakan Indonesia perlu mengubah infrastruktur digital yang telah berkembang menjadi manfaat ekonomi dan sosial yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Dengan akses digital yang semakin merata, keunggulan kompetitif Indonesia terletak pada kemampuan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan data secara efektif. Jika terintegrasi dengan program nasional, hal ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan, hingga pengambilan keputusan secara real time,” ujar Willson.

Laporan EV-DCI 2026 mengukur daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kabupaten/kota. Sebanyak 37 dari 38 provinsi mencatat peningkatan skor dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, peta daya saing digital nasional masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Sepuluh provinsi dengan skor tertinggi masih didominasi wilayah Pulau Jawa. DKI Jakarta dan Jawa Barat kembali mempertahankan posisi pertama dan kedua selama enam tahun berturut-turut. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

Salah satu daerah dengan perkembangan paling signifikan adalah Papua Barat Daya yang melonjak 15 peringkat. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan infrastruktur digital, terutama bertambahnya desa yang telah terjangkau sinyal 4G, serta membaiknya indikator kewirausahaan digital dan produktivitas masyarakat.

Meski hampir seluruh provinsi mengalami kemajuan, kesenjangan digital antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah. Selisih skor antara DKI Jakarta sebagai provinsi dengan daya saing digital tertinggi dan provinsi dengan peringkat terbawah masih mendekati 60 poin, menunjukkan adanya perbedaan kesiapan digital yang sangat lebar.

Laporan ini juga menyoroti bahwa fase berikutnya transformasi digital Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada adopsi teknologi. Tantangan utama kini adalah memastikan peningkatan kapasitas digital mampu diterjemahkan menjadi produktivitas ekonomi, penguatan usaha digital, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Menurut East Ventures, faktor penentu dalam transisi tersebut adalah ketersediaan talenta digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI, kebutuhan pasar kerja mulai bergeser dari literasi digital dasar menuju keterampilan yang lebih maju, termasuk kemampuan mengintegrasikan AI ke dalam proses bisnis, pengembangan produk, dan layanan publik.

Persaingan regional juga semakin ketat karena sejumlah negara Asia Tenggara terus meningkatkan investasi dalam pengembangan talenta AI. Di sisi lain, Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan kapasitas pusat data yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Namun, potensi ekonomi dari investasi tersebut hanya dapat dimaksimalkan jika didukung SDM yang siap menghadapi era AI, tata kelola data yang baik, serta regulasi yang mendorong inovasi.

Berdasarkan temuan EV-DCI 2026, terdapat empat prioritas utama yang perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing digital nasional, yakni mempererat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, startup, dan komunitas; memperluas konektivitas digital untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; mempercepat digitalisasi UMKM guna memperluas inklusi ekonomi; serta meningkatkan jumlah dan kualitas talenta digital, terutama yang memiliki kompetensi di bidang AI.

East Ventures menilai keberhasilan Indonesia dalam mengubah kesiapan digital menjadi inovasi, produktivitas, dan nilai tambah ekonomi akan menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing nasional di era ekonomi digital yang semakin kompetitif.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih hanya berkisar pada high single digit pada tahun ini.

Wakil Presiden Direktur Mitra Adiperkasa Virendra Prakash Sharma, menerangkan sedikitnya terdapat 5 langkah yang bakal dilakukan oleh MAPI pada tahun ini dan ke depannya. Kelima upaya itu antara lain memperkuat keunggulan operasional dan produktifitas biaya, digitalisasi, fokus pada pengalaman pelanggan, pengembangan SDM, hingga ekspansi yang terukur.

”Kami masih menargetkan pertumbuhan pendapatan pada kisaran high single digit, begitu pula untuk laba bersih, baik MAPI maupun MAPA. Meskipun kinerja kuartal pertama sangat kuat, kami ingin tetap berhati-hati. Oleh karena itu kami untuk tahun ini masih berada pada kisaran pertumbuhan high single digit,” katanya saat ditemui dalam paparan publik MAPI, Rabu (24/6/2026).

Sharma juga mengakui, tantangan makroekonomi dalam dan luar negeri turut mempengaruhi kinerja perseroan pada tahun ini. Terhadap nilai tukar rupiah misalnya, kondisi itu disebut membuat biaya impor perseroan menjadi lebih mahal.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan bagi perseroan menyalurkan kenaikan harga kepada pelanggan melalui kenaikan harga produk.

”Tentu saja kondisi ini meningkatkan harga jual ritel, tetapi kami tidak memiliki banyak pilihan selain meneruskan dampak perubahan nilai tukar tersebut kepada pelanggan, khususnya yang berkaitan dengan risiko kurs,” katanya.

Meskipun begitu, anggaran belanja modal atau capex yang disiapkan perseroan pada tahun ini mencapai Rp2 triliun. Kendati tidak diterangkan secara rinci alokasi penggunaan capex tersebut, tetapi terdapat rencana ekspansi sebesar 550—600 toko baru pada tahun ini.

Ratih D. Gianda, VP Investor Relations, Corporate Communications and Sustainability MAP Group, menerangkan kendati target pembukaan gerai anyar cenderung berada di bawah realisasi tahun lalu sebesar 616 gerai baru, tetapi hal itu bukan berarti MAPI menahan ekspansinya.

”Jadi kami setiap tahun melihat ekspansi dengan cara melihat opportunity. Dalam keadaan ekonomi sekarang, kami masih berencana membuka 560 gerai karena kami bukan berada di Indonesia saja kan. Kami ada di tujuh negara, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. [Target pembukaan toko] overall, bukan di Indonesia saja,” katanya pada kesempatan yang sama.

Ratih menerangkan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan membuka gerai anyar di kota tier 2 dan 3. Hal itu disebut sangat bergantung pada target pasar masing-masing gerai.

Sebelumnya, MAPI mencatatkan peningkatan pendapatan menjadi Rp43,08 triliun pada 2025, naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp37,83 triliun.

Pendapatan ini diperoleh dari penjualan eceran dan grosir sebesar Rp41,39 triliun, komisi penjualan konsinyasi sebesar Rp2,34 triliun, pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan sebesar Rp137,6 miliar, dan pendapatan lain-lain senilai Rp205,18 miliar.

MAPI mencatatkan peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp25,12 triliun. Beban pokok pendapatan ini naik 15,83% secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp21,6 triliun.

Laba kotor MAPI pun tercatat meningkat 11,24% pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp17,95 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp16,14 triliun pada 2024.

Alhasil, laba bersih MAPI juga meningkat menjadi Rp2,23 triliun sepanjang tahun 2025. Laba bersih ini naik 26,22% secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp1,76 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong koperasi untuk beradaptasi dengan perkembangan digital guna memperkuat tata kelola sekaligus menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam gerakan koperasi.

Ia mengatakan hampir 60 persen penduduk Indonesia saat ini merupakan generasi muda yang cenderung menginginkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Koperasi perlu menyesuaikan tata kelola dengan kebutuhan masyarakat yang didominasi generasi muda agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman,” kata Farida dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan resmi.

Ia menyatakan Kementerian Koperasi terus mendorong setiap koperasi untuk melakukan adaptasi digital sehingga semakin banyak anak muda yang tertarik menjadi anggota maupun terlibat dalam pengembangan koperasi.

Ia menilai generasi muda perlu melihat koperasi sebagai lembaga usaha yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman, bukan sebagai model bisnis yang sudah usang.

Farida mengatakan koperasi merupakan lembaga usaha yang sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 karena mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam kegiatan ekonomi.

Selain berorientasi pada keuntungan, koperasi juga disebut memiliki nilai sosial yang kuat sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Menurut Farida, komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan juga menjadi momentum kebangkitan koperasi, termasuk melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga menekankan pentingnya RAT sebagai instrumen bagi anggota untuk menilai kesehatan koperasi dan mengevaluasi kinerja pengurus.

"RAT ini adalah kebutuhan anggota untuk mengukur apakah pengurus koperasi amanah atau tidak, sesuai dengan tujuan koperasi atau tidak, menyejahterakan anggotanya atau tidak, atau hanya menyejahterakan pengurusnya," kata Farida.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026