Jutaan anak muda Indonesia memilih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, atau pekerja lepas bukan karena tidak tahu risiko pekerjaan itu. Mereka tahu. Tapi di hadapan pasar kerja formal yang makin sempit, pilihan itu terasa seperti satu-satunya jalan yang masuk akal.

Data BPS per Agustus 2025 mencatat 31,5 juta orang kini bekerja sebagai pekerja mandiri atau gig worker. Sebagian besar dari mereka berusia di bawah 30 tahun. Angka itu naik tajam, dan pemerintah menyebutnya sebagai tanda ekosistem digital yang tumbuh. Tapi ada yang tidak ikut tumbuh: perlindungan sosial.

Kita sudah terbiasa membaca generasi ini dengan cara yang terlalu mudah. Mereka disebut tidak mau terikat, menghindari tanggung jawab, atau terlalu mendambakan kebebasan. Narasi itu nyaman karena mengalihkan persoalan dari struktur ke karakter.

Jika masalahnya ada pada sikap generasi, maka negara tidak perlu membenahi apa-apa, cukup menunggu mereka dewasa dan sadar. Tapi data bercerita dengan cara yang berbeda.

Survei yang dikutip berbagai lembaga riset ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z yang masuk gig economy bukan karena menolak kerja formal. Sebaliknya, karena kerja formal menolak mereka lebih dulu.

Lowongan yang mensyaratkan pengalaman untuk posisi pemula, proses rekrutmen yang panjang dan tidak transparan, serta gelombang PHK di sektor industri di tengah efisiensi berbasis teknologi. Semuanya menutup pintu sebelum sempat diketuk.

Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah cara pemerintah meresponsnya. Alih-alih mempertanyakan mengapa pintu kerja formal semakin sempit, kebijakan yang muncul justru merayakan gig economy sebagai solusi.

Program Penguatan Ekosistem Gig Economy yang diluncurkan Kemenko Perekonomian pada akhir 2025 mempromosikan pekerjaan berbasis platform sebagai wajah baru dunia kerja yang fleksibel dan mandiri. AI Open Innovation Challenge dibuka untuk mendorong anak muda menjadi kreator solusi digital.

Framing ini tidak salah sepenuhnya, tapi ia melewatkan sesuatu yang mendasar: fleksibilitas tanpa lantai perlindungan bukan kebebasan, ia adalah ketidakpastian yang diberi nama lain.

Masalah dengan cara kita mendefinisikan bekerja juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. BPS menghitung seseorang sebagai pekerja jika ia aktif bekerja minimal satu jam dalam seminggu. Dengan definisi ini, seorang pengemudi ojek yang membuka aplikasi tiga jam sehari selama dua hari lalu berhenti karena sakit, tetap tercatat sebagai pekerja.

Angka pengangguran terlihat terkendali, bahkan turun, sementara di bawahnya jutaan orang hidup tanpa kepastian penghasilan, tanpa akses jaminan kecelakaan kerja, dan tanpa tabungan pensiun.

Ketua Apindo Shinta Kamdani menyebut angka-angka itu kosmetik statistik yang menyembunyikan kerentanan riil. Ini bukan soal manipulasi data. Ini soal alat ukur yang dirancang untuk era kerja yang sudah tidak relevan, yang terus dipakai untuk membaca dunia yang sudah berubah.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Perdebatan tentang gig economy selama ini terlalu banyak berputar pada pertanyaan apakah pekerja platform harus dikategorikan sebagai karyawan atau mitra.

RUU Pekerja Gig yang sedang bergulir di DPR pun masih terjebak di perdebatan status hukum itu. Perdebatan itu penting, tapi ia berisiko menjadi perdebatan yang salah jika tidak diikuti oleh pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa akses terhadap perlindungan sosial harus bergantung pada jenis kontrak kerja seseorang?

Status karyawan atau mitra seharusnya bukan syarat seseorang layak dilindungi. Seseorang yang memilih menjadi freelancer tetap bisa jatuh sakit. Tetap bisa mengalami kecelakaan saat mengantarkan pesanan. Tetap akan tua. Kerentanan itu tidak hilang hanya karena ia tidak memiliki slip gaji.

Beberapa negara sudah mulai menggeser cara berpikirnya ke arah itu. Inggris mengakui kategori worker di antara karyawan dan kontraktor independen, yang memberikan hak atas upah minimum dan jaminan tertentu tanpa menghapus fleksibilitas. Spanyol mengesahkan Riders Law yang mewajibkan platform untuk mengakui kurir sebagai karyawan dengan hak penuh.

Keduanya tidak sempurna dan masih terus diperdebatkan, tapi arahnya jelas: perlindungan sosial dilepaskan dari soal status kontrak, dan disandarkan pada kenyataan bahwa seseorang bekerja dan menanggung risiko. Indonesia belum sampai ke sana, tapi tekanannya sudah ada di dalam negeri.

Aksi unjuk rasa pengemudi ojek menjelang Hari Buruh 2026 menuntut hal yang sama: bukan seragam dan kartu pegawai, tapi kepastian bahwa mereka tidak akan jatuh ke jurang jika platform tiba-tiba mengubah tarif atau menonaktifkan akun mereka secara sepihak.

Ada yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar ketiadaan regulasi. Selama ini platform digital beroperasi dengan argumen bahwa mereka hanya menyediakan teknologi, bukan mempekerjakan orang.

Pengemudi dan kurir disebut mitra yang bebas memilih kapan bekerja. Argumen itu berhasil secara hukum, tapi gagal secara moral: ketika algoritma yang menentukan siapa mendapat order, berapa tarif yang berlaku, dan kapan akun bisa dinonaktifkan, maka kendali itu bukan ada di tangan pekerja. Ia ada di tangan platform. Yang disebut kebebasan itu, dalam praktiknya, adalah kebebasan menanggung risiko sendirian.

Pilihan yang dibuat jutaan anak muda ini layak diperlakukan dengan lebih serius dari sekadar gejala generasi yang sulit diatur. Mereka bergerak dalam kondisi yang sudah menyempit jauh sebelum mereka tiba.

Selama sistem perlindungan sosial kita masih dirancang hanya untuk mereka yang bekerja dengan kontrak tetap dan slip gaji bulanan, maka pertumbuhan gig economy yang terus dirayakan pemerintah sesungguhnya sedang merayakan sesuatu yang lain: semakin banyak orang yang bekerja keras di luar jangkauan perlindungan negara.

Banjarbaru (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan perubahan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat di tengah pesatnya transformasi model usaha dan transaksi berbasis digital.

Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.

“Pergeseran tersebut melahirkan model usaha dan pola transaksi baru yang perlu didata secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini,” ujar dia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi transaksi konvensional kini semakin bergeser ke platform digital melalui marketplace, layanan daring, pembayaran nontunai menggunakan QRIS, hingga investasi emas digital.

“Perubahan yang berlangsung cepat tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret seluruh pelaku usaha sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ia menjelaskan pendataan akan dilakukan secara langsung atau door-to-door guna menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk usaha yang berkembang di ekosistem digital dan tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan konvensional.

Dia berharap langkah tersebut menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dadang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS.

Menurut dia, pelaksanaan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, media, serta masyarakat agar pendataan berjalan optimal.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai sarana sosialisasi, seperti surat edaran, videotron, baliho, dan media informasi lainnya.

“Dukungan tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyampaikan data yang benar selama proses pendataan,” ujar dia.

Selain pemerintah daerah, ia juga mengapresiasi insan media yang menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menentukan kualitas data sensus yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan dunia usaha pada masa mendatang,” ujar Dadang.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital diperkirakan terus meningkat seiring dengan penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang di marketplace (merchant) melalui platform seperti Tokopedia-TikTok (TikTok Shop), Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan sektor ekonomi digital masih menyimpan potensi penerimaan yang besar. Berdasarkan tren dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak dari sektor tersebut terus menunjukkan peningkatan.

"Dari yang saya amati lima tahun ke belakang, itu konsisten meningkat, angka terakhir itu mungkin sekitar Rp8 triliun sampai Rp12 triliun setahun," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Bimo, penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berpotensi mendorong peningkatan penerimaan pajak sektor digital hingga dua kali lipat. Potensi tersebut ditopang oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak serta akurasi pemungutan dan pencocokan data melalui sistem Coretax.

"Kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya Insyaallah bisa naik 100% lah. Jadi di angka mungkin Rp16 sampai Rp24 triliun setahun," jelasnya.

Selain menambah penerimaan negara, Bimo menilai mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace dapat menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pelaku usaha daring dan luring, termasuk pelaku UMKM.

Secara agregat, penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital memang terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp52,85 triliun hingga 31 Mei 2026. Kontributor terbesar masih berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

DJP juga telah menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) baru sebagai pemungut PPN PMSE, salah satunya Strava, Inc. Hingga akhir Mei 2026, jumlah PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE telah mencapai 271 entitas.

Dari total penerimaan Rp52,85 triliun tersebut, sebesar Rp40,55 triliun berasal dari pemungutan PPN PMSE. Selain itu, penerimaan juga berasal dari pajak aset kripto sebesar Rp2,06 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,98 triliun, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp5,26 triliun.

Bisnis.com, BATAM — Batam memasuki babak baru pembangunan. Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai kota industri manufaktur, kini Batam bertransformasi menjadi pusat infrastruktur digital dan energi dengan gelombang investasi pusat data (data center) senilai sekitar Rp140 triliun.

Perubahan tersebut ditandai masuknya sejumlah investor global dari Singapura, Hong Kong, dan China yang membangun pusat data berkapasitas besar di berbagai kawasan, terutama Nongsa dan Kabil. Lokasi Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadi daya tarik utama di tengah meningkatnya kebutuhan layanan cloud, kecerdasan buatan (AI), dan komputasi di Asia Tenggara.

Salah satu proyek terbesar adalah AI Data Center Equator Gate System Batam (EGSB) yang dikembangkan bersama perusahaan asal China, Range IDC, dengan nilai investasi sekitar US$5 miliar atau setara Rp88 triliun di Teluk Mata Ikan, Nongsa. Batam bahkan menjadi lokasi ekspansi internasional pertama Range IDC di luar China.

Di Kabil Industrial Tech Park (KITP), DayOne juga membangun kampus data center hyperscale dengan kebutuhan pasokan listrik mencapai 511 MVA atau sekitar 450 MW. Sementara itu, NeutraDC bersama Nxera mengembangkan pusat data berkapasitas hingga 100 MW untuk melayani kebutuhan cloud, AI, dan layanan digital regional.

Nama Oracle juga sempat dikaitkan dengan rencana pengembangan pusat layanan cloud di Batam. Meski masih dalam tahap penjajakan dan belum ada keputusan investasi final, minat perusahaan teknologi global tersebut memperkuat posisi Batam sebagai salah satu calon hub infrastruktur digital Asia Tenggara.

Besarnya investasi digital turut mendorong peningkatan kebutuhan energi. Grup Salim disebut tengah mengkaji pembangunan pembangkit listrik berkapasitas sekitar 1.050 MW guna menopang permintaan listrik dari industri data center, AI, dan kawasan industri modern.

Pergeseran struktur ekonomi tersebut menempatkan pasokan listrik sebagai faktor kunci. Jika proyek-proyek strategis itu terealisasi, Batam berpeluang mempercepat transformasi dari basis manufaktur menjadi pusat industri berteknologi tinggi sekaligus hub ekonomi digital di Indonesia bagian barat.

Data Center Jadi Jantung Baru Ekonomi

Transformasi tersebut mulai tercermin dalam realisasi investasi Batam. Masuknya proyek-proyek data center dan infrastruktur energi tidak lagi sebatas rencana, tetapi telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang menopang kinerja investasi kawasan.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam mencatat realisasi investasi sebesar Rp69,30 triliun sepanjang 2025, melampaui target Rp60 triliun yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Capaian itu turut menopang pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 6,76%.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan realisasi investasi tersebut mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap sejumlah sektor unggulan di Batam, terutama sektor digital dan energi.

"Capaian ini bukan hanya angka. Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap ekosistem yang sedang kami bangun di Batam," kata Amsakar, belum lama ini.

Berdasarkan data BP Batam, sektor jasa menjadi kontributor terbesar dengan realisasi investasi Rp9,99 triliun. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas berbasis digital. Selanjutnya, investasi di sektor industri mesin, elektronik, dan peralatan listrik mencapai Rp6,08 triliun, sedangkan sektor listrik, gas, dan air mencatatkan realisasi Rp5,80 triliun.

Khusus sektor digital, nilai investasi sepanjang 2025 mencapai Rp8,557 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa atau Nongsa Digital Park (NDP) yang menjadi lokasi pengembangan pusat data dan aktivitas ekonomi digital. Amsakar menilai perkembangan NDP menunjukkan meningkatnya aktivitas investasi dan kemitraan di sektor teknologi.

"Nongsa Digital Park menjadi indikator awal yang positif karena menunjukkan adanya minat investasi, kemitraan lintas negara, serta tumbuhnya aktivitas di bidang data center, pengembangan teknologi, dan ekonomi digital," tambahnya.

Pada triwulan IV/2025, KEK Nongsa tercatat menyerap 836 tenaga kerja. Selain itu, kawasan tersebut juga dinilai memberikan efek berganda melalui aktivitas rantai pasok dan layanan pendukung. Dari sisi investor, Singapura masih menjadi salah satu negara dengan kontribusi terbesar.

Selain itu, investasi juga datang dari Hong Kong, Amerika Serikat, dan Malaysia, terutama untuk sektor digital. Menurut Amsakar, daya tarik Batam tidak hanya berasal dari efisiensi biaya, tetapi juga faktor geografis dan konektivitas yang mendukung aktivitas bisnis lintas negara.

"Yang lebih kuat adalah kombinasi faktor strategis: kedekatan geografis dengan Singapura, konektivitas yang cepat, dan peluang membangun model operasi lintas batas untuk mendukung kebutuhan regional," ujarnya.

Infrastruktur Energi Hijau

Seiring pesatnya pembangunan data center yang membutuhkan pasokan listrik besar, BP Batam turut memperkuat infrastruktur energi, termasuk mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Hal itu tercermin dari realisasi investasi sektor listrik, gas, dan air yang mencapai Rp5,80 triliun sepanjang 2025. Investasi tersebut menjadi fondasi untuk memenuhi kebutuhan energi industri digital yang terus meningkat sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan pengembangan energi hijau merupakan bagian dari strategi menjadikan Batam sebagai tujuan investasi digital yang kompetitif.

"Transformasi digital kita nyata. Kami berkomitmen menjadikan Batam sebagai lokasi investasi yang kompetitif, terukur, dan investor-friendly, khususnya untuk sektor digital yang berkelanjutan," ujarnya.

Di tengah berkembangnya kawasan ekonomi baru di Asia Tenggara, termasuk Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ), BP Batam justru melihat peluang kolaborasi dibanding persaingan.

"Kami melihat ini bukan sekadar kompetisi, melainkan peluang membangun komplementaritas. Singapura kuat sebagai pusat HQ dan layanan global, Johor menawarkan perluasan kapasitas, sementara Batam memiliki keunggulan FTZ/SEZ, ekosistem industri, maritim-logistik, serta kedekatan operasional dengan Singapura," kata Amsakar.

Mandiri Tanpa APBN

Di sisi lain, transformasi Batam juga tercermin dari tata kelola pembiayaan kawasan. BP Batam mampu menjalankan pembangunan tanpa tambahan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kinerja tersebut mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (17/6/2026). Komisi VI menilai BP Batam berhasil menjaga pembangunan kawasan tetap berjalan dengan mengandalkan pendapatan yang dikelola secara mandiri.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pengelolaan BP Batam sepanjang 2025 hingga triwulan I/2026 menunjukkan kinerja positif, baik dari sisi tata kelola anggaran maupun penguatan investasi. Menurutnya, optimalisasi PNBP menjadi bukti meningkatnya kapasitas BP Batam dalam membiayai pembangunan kawasan secara mandiri.

“Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut mendapat apresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan. Ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lainnya dan kami berharap Batam bisa terus maju menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Andre.

Capaian tersebut menunjukkan pembangunan Batam semakin ditopang oleh aktivitas ekonomi kawasan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan fiskal pemerintah pusat.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari dukungan Komisi VI DPR RI serta berbagai pembenahan yang dilakukan bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra selama setahun terakhir. Menurutnya, meningkatnya realisasi investasi menjadi indikator tumbuhnya kepercayaan investor terhadap Batam.

“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin meningkat. Hal ini juga relevan dengan berbagai upaya BP Batam yang terus melakukan pembenahan, khususnya pada sektor simplifikasi perizinan,” ujar Amsakar.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur akan terus menjadi prioritas agar sejalan dengan pertumbuhan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi.

Ruang Kota Ditata Lebih Nyaman dan Kompetitif

Selain memperkuat infrastruktur digital dan energi, BP Batam juga membenahi wajah kota melalui penataan kawasan strategis, pembangunan ruang publik, peningkatan infrastruktur perkotaan, hingga penanganan titik banjir. Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan daya saing Batam sekaligus kualitas hidup masyarakat.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan kota yang tertata menjadi nilai tambah dalam menarik investasi karena investor kini tidak hanya mempertimbangkan biaya usaha, tetapi juga kualitas lingkungan pendukung.

"Perubahan wajah kota ini menjadi pelengkap transformasi ekonomi. Sebab investor saat ini tidak hanya mempertimbangkan biaya usaha, tetapi juga kenyamanan, konektivitas, dan kesiapan lingkungan pendukung," kata Li.

Menurut Li, pembangunan infrastruktur dasar harus berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

"Setiap progres pembangunan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan seluruh program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan mendukung pertumbuhan Batam sebagai kota madani yang modern," ujarnya.

Transformasi Batam pun tidak lagi sekadar ditopang kawasan industri. Kota ini tengah membangun ekosistem yang mengintegrasikan infrastruktur digital, energi, konektivitas, dan kualitas perkotaan dalam satu arah pembangunan. Ambisinya bukan hanya menjadi pusat manufaktur, melainkan tumbuh sebagai salah satu simpul ekonomi digital dan industri berteknologi tinggi di Indonesia.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta akselerasi ekonomi digital melalui penyelenggaraan Karya Riau Bertuah 2026, di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang pada triwulan I/2026 tercatat sebesar 4,89 persen.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau Panji Achmad mengatakan Karya Riau Bertuah merupakan implementasi strategi BI dalam mengembangkan ekonomi daerah secara terintegrasi melalui penguatan UMKM, perluasan digitalisasi sistem pembayaran, hingga peningkatan literasi masyarakat terhadap kebanksentralan.

"Kegiatan ini menjadi wujud kontribusi BI Riau dalam mengimplementasikan upaya pengembangan ekonomi Provinsi Riau secara sinergis dan terintegrasi, khususnya pada sektor UMKM dan ekonomi digital," ujar Panji saat pembukaan Karya Riau Bertuah 2026 di Living World Pekanbaru, Selasa (30/6/2026).

Mengusung tema Harmoni Khazanah Bumi Lancang Kuning, kegiatan tersebut berlangsung hingga 5 Juli 2026 dengan melibatkan 50 UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Riau. Produk yang dipamerkan meliputi sektor makanan olahan, kriya, hingga wastra lokal.

Selain pameran UMKM, BI Riau menyelenggarakan berbagai agenda pendukung, antara lain edukasi penggunaan QRIS, perlindungan konsumen, sosialisasi program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, kampanye konsumsi pangan lokal, serta kompetisi barista, koki dessert, dan membatik khas Riau.

Panji mengatakan rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus mempercepat adopsi ekonomi digital di Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau menilai peran BI dalam pengembangan ekonomi daerah tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan kegiatan promosi UMKM, tetapi juga melalui pembinaan usaha, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga pengendalian inflasi.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi mengatakan hingga kini BI Riau telah membina 33 UMKM yang tersebar di Pekanbaru, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kuantan Singingi. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan sarana produksi, digitalisasi pemasaran, peningkatan produktivitas, hingga pengembangan ekonomi syariah.

"UMKM binaan BI Riau bahkan telah mampu bersaing pada berbagai kompetisi tingkat Sumatera. Ini menunjukkan pembinaan yang dilakukan tidak berhenti pada penyelenggaraan event, tetapi berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku usaha," katanya.

Menurut Helmi, kontribusi BI juga terlihat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi bersama kalangan akademisi dan pemerintah daerah, serta melalui forum investasi yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon investor.

Ia menyebut berbagai langkah tersebut turut menopang ketahanan ekonomi Riau di tengah dinamika ekonomi global.

"Di tengah ketidakpastian global dan tensi politik, ekonomi Riau pada triwulan I 2026 masih mampu tumbuh 4,89 persen. Ini tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kontribusi BI sebagai strategic adviser pemerintah daerah," ujarnya.

Di sektor sistem pembayaran, Pemprov Riau juga mengapresiasi percepatan digitalisasi transaksi melalui QRIS yang disebut telah menjangkau sekitar 1,7 juta-2,5 juta pengguna dan sekitar satu juta merchant di seluruh Provinsi Riau.

Selain itu, sinergi BI bersama pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dinilai berhasil menjaga stabilitas harga. Hal tersebut antara lain tercermin dari capaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau yang meraih predikat TPID Berkinerja Terbaik III Sumatera 2025, sementara TPID Kota Pekanbaru menjadi TPID Terbaik III Sumatera 2025 setelah sebelumnya meraih peringkat pertama pada 2024.

Peringatan May Day tahun ini seakan menjadi tonggak sejarah baru bagi pekerja transportasi online seperti pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo. Presiden Prabowo secara langsung mengumumkan di hadapan kaum pekerja bahwa ia telah mengesahkan potongan platform menjadi 8%. Pertanyaan selanjutnya, apakah potongan tersebut akan berdampak bagi pengemudi ojol?

Regulasi yang Bermasalah

Selama ini potongan platform diatur maksimal sebesar 20%. Khalayak umum beranggapan potongan ini berlaku untuk semua layanan yaitu pengantaran penumpang, barang dan makanan, baik yang menggunakan kendaraan roda dua atau lebih. Namun faktanya, potongan tersebut hanya berlaku untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua, yang diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Untuk pengaturan pengantaran penumpang dengan kendaraan roda empat atau taksol, diatur dalam aturan yang berbeda oleh Kementerian Perhubungan. Sementara untuk pengantaran barang (kurir kargo) diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Mengapa ini terjadi? Karena peraturan mengenai ojol atau pekerja transportasi online dibiarkan pemerintah terpecah-pecah. Aturan hukum yang berserakan atau fragmentasi regulasi ini bukanlah semata akibat ketidakharmonisan kerja koordinatif antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Tapi lebih dari itu. Ia dibuat untuk mengaburkan persoalan sesungguhnya yang menjadi biang kerok permasalahan yaitu status pekerja dan hubungan kerja yang disembunyikan.

Fragmentasi regulasi itu menjadi celah untuk dimanfaatkan dalam mendukung kepentingan modal dalam memupuk profitnya dari hari ke hari. Perusahaan platform sedapat mungkin menghindar dari hukum ketenagakerjaan. Ini jelas tertulis di dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan platform dan pengemudi dengan menyatakan bahwa perjanjian kemitraan tidak bisa diinterpretasikan ke dalam hukum ketenagakerjaan.

Selain terpecah-pecah, peraturan terkait pekerja platform juga tidak diatur oleh pemerintah, alias diserahkan kepada mekanisme pasar. Misalnya terkait pengantaran barang yang termasuk ke dalam layanan pos komersial diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam aturan ini disebutkan bahwa tarif layanan pos komersial ditetapkan oleh penyelenggara pos artinya pihak swasta, bukan pemerintah.

Dengan adanya aturan di atas kertas tanpa campur tangan pemerintah, tarif dapat dipermainkan sedemikian rupa oleh perusahaan platform. Tarif yang tidak lagi di bawah kendali pemerintah, membuat terjadinya perang harga antara satu platform dengan platform lainnya. Platform menggunakan siasat mematok tarif lebih rendah dari pesaingnya, berlomba-lomba untuk memikat konsumen agar tidak berpaling ke platform lainnya.

Dampak terhadap Pengemudi

Akibat dari perang tarif ini membuat perusahaan platform menerapkan aturan sepihak yang membawa dampak luar biasa kepada setiap pengemudinya. Ini dimulai dari bagaimana platform menetapkan tarif murah dari setiap pengantaran yang dikerjakan oleh pengemudi ojol. Tarif yang berlaku saat ini tidak menghitung biaya perjalanan dari titik awal pengemudi mendapatkan notifikasi pesanan ke titik penjemputan penumpang atau barang. Jadi yang dihitung hanyalah dari titik penjemputan ke titik pengantaran akhir.

Sehingga pengemudi ojol diperas tenaga kerjanya karena pekerjaannya itu tidak dihargai sekaligus biaya operasional kerja yang tidak ditanggung perusahaan platform. Jadi dalam setiap pesanan yang dijalankan oleh pengemudi, platform mendapatkan dua keuntungan sekaligus yang berasal dari apropriasi upah kerja dan pengalihan biaya perusahaan yang dibebankan ke pengemudi ojol.

Demikian juga rincian tarif murah dan potongan yang saat ini terjadi sangat tidak adil karena perusahaan platform mengambil porsi potongan secara sepihak. Platform menetapkan porsi pendapatan kepada pengemudi ojol dengan terlebih dahulu mengambil bagiannya sendiri dengan cara memungut biaya aplikasi kepada konsumen. Setelah biaya aplikasi tersebut dikurangi dari tarif yang dibayarkan konsumen, barulah perusahaan menghitung potongan platform dengan pendapatan pengemudi. Sehingga pengemudi ojol mengalami dua kali kerugian, dari biaya aplikasi sepihak dan potongan platform.

Tidak cukup di situ, pengemudi ojol juga dirugikan oleh program atau skema perusahaan platform yang memprioritaskan pengemudi dalam mendapatkan pesanan (order). Namun, dengan biaya tambahan yang dibebankan kepada pengemudi.

Pengemudi terpaksa menjalankan skema tersebut karena tidak ada pilihan lain walaupun tampaknya program tersebut sifatnya pilihan sukarela. Karena bila tidak mengikuti program tersebut maka pengemudi menjadi kesulitan (anyep) untuk mendapatkan order dibandingkan dengan pengemudi yang mengikuti program.

Sebut saja berbagai nama program seperti fitur slot, hub, aceng (argo goceng), langganan gacor, program hemat dan lainnya. Semua skema ini membebankan biaya tambahan hingga Rp20.000 per hari di luar potongan platform 20% yang saat ini masih berjalan.

Situasi itulah yang menciptakan kondisi kerja rentan bagi pengemudi ojol dengan upah atau pendapatan di bawah standar upah minimum dan terpaksa bekerja dalam jam kerja yang panjang dan melelahkan. Beberapa survei menggambarkan nilai perolehan upah pengemudi ojol yang rendah seperti Survei Litbang Kompas tahun 2026 mencatat upah pengemudi sebesar Rp75.000-Rp100.000 per hari.

Kondisi ini tidak membaik bila melihat Survei Balitbang Kementerian Perhubungan tahun 2022 yang merilis upah pengemudi ojol rata-rata pendapatannya Rp50.000-Rp100.000 per hari.

Demikian juga jam kerja pengemudi ojol yang berada di atas standar 8 jam kerja yang ditemukan pada hasil survei seperti Survei IDEAS tahun 2023 yaitu 9-16 jam per hari dan Survei Litbang Kompas tahun ini yaitu 9-12 jam per hari.

Akomodasi Dalam Regulasi Ketenagakerjaan

Demi melindungi hak pengemudi ojol, taksol dan kurir, pemerintah berkewajiban untuk memanifestasikan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terkait kesejahteraan pengemudi, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak-hak pengemudi sebagai pekerja di dalam hukum ketenagakerjaan.

Untuk itu pengakuan pengemudi ojol sebagai pekerja, yang telah diinisiasi melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online, harus ditegaskan kembali dengan mendasarkan pada hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga tidak ada lagi model hubungan kerja yang ditutupi dengan hubungan kemitraan sebagai dalih perusahaan platform untuk tidak menjalankan kewajibannya memberikan hak pekerja kepada pengemudi ojol.

Karena sejatinya setiap pengemudi ojol memiliki hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Antara lain, untuk menikmati hak upah minimum layak, jam kerja 8 jam, waktu istirahat cukup, THR, cuti haid dan melahirkan, inklusi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak berserikat dan berunding.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi kontribusi industri ride hailing atau ojek online (ojol) yang menyumbang lebih dari Rp565 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Gojek, Grab, dan Maxim menjadi pemain besar dalam industri tersebut saat ini.

AHY mengatakan, berdasarkan survei tahun 2026 yang dilakukan INDEF dan Paramadina Public Policy Institute, industri ojek online secara keseluruhan mempekerjakan hampir 3 juta mitra pengemudi. Selain itu, sektor ini juga menciptakan sekitar 2,6 juta lapangan kerja turunan dalam ekosistem ekonomi digital.

“Dan menyumbang lebih dari Rp565 triliun rupiah luntuk PDB, untuk ekonomi Indonesia. Nah, tentu kita ingin ini bisa kita kawal dan terus ditingkatkan. Setuju?” kata AHY dalam acara Peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dia menuturkan pemerintah memiliki kewajiban melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun perekonomian yang semakin maju dan menyejahterakan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menjalin kedekatan dengan seluruh sektor, termasuk sektor transportasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.

AHY juga menyampaikan apresiasi kepada industri ojol yang dinilai telah menciptakan lapangan kerja, menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Karena ada ojol, karena ada Grab Indonesia, UMKM kita tumbuh dan berkembang di mana-mana. Dan mendorong ekonomi digital,” kata AHY.

Dia menambahkan penggunaan aplikasi transportasi daring turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan ekonomi digital.

“Untuk ini semua, terima kasih sekali lagi kepada industri ojol,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengapresiasi Grab Indonesia yang menargetkan penambahan armada sebanyak 42.000 pada akhir tahun. Dia memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal, mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sesuai tingkat komponen dalam negeri (TKDN), insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), hingga pengurangan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga memperkuat ekosistem kendaraan listrik agar industri tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan dan menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kita ingin menarik investor dari mana pun, dari dalam dan luar negeri, membangun industri kendaraan bermotor listrik. Nah ini semua harus dipastikan benar-benar menjadi daya tarik,” kata AHY.

Dia menambahkan pemerintah juga memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui pengembangan industri baterai yang memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk nikel.

Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan jumlah dan pemerataan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Saat ini, keberadaan SPKLU masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi ke depan pemerintah akan memperluas pembangunan fasilitas tersebut di berbagai ruas jalan agar mampu mendukung percepatan pengembangan industri kendaraan listrik secara nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door terus digesa hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pendataan tersebut dilakukan untuk memperbarui basis data perekonomian nasional yang dinilai telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, munculnya berbagai model usaha baru, hingga perubahan perilaku masyarakat setelah pandemi telah mengubah struktur ekonomi Indonesia. Karena itu, BPS perlu menyesuaikan metode pendataan agar perubahan tersebut tercermin dalam statistik nasional.

"Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami banyak perubahan, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, maupun nilai ekonomi yang diciptakan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu kita rekam dan tergambar dalam statistik yang BPS hasilkan," ujar Amalia dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/6/2026).

SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak 1986. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, pendataan mencakup seluruh sektor usaha tanpa pengecualian.

Amalia menjelaskan persiapan pelaksanaan sensus telah dilakukan sejak 2024. Ia mengibaratkan sensus ekonomi seperti rekam medis yang harus memotret seluruh aspek agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional.

"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini telah dipersiapkan cukup lama, yaitu sejak tahun 2024, jadi bukan tiba-tiba," katanya.

Melalui SE2026, BPS akan menghasilkan data mengenai jumlah dan karakteristik pelaku usaha dari seluruh skala, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kontribusi serta persebaran UMKM, peta persebaran usaha di Indonesia, hingga kondisi ekonomi rumah tangga.

Menurut Amalia, data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, hasil sensus juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menyusun strategi bisnis, menentukan lokasi investasi, serta menganalisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi. Ketika ingin membuat program pengembangan UMKM, misalnya, pemerintah perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, bergerak di sektor apa, dan di mana lokasinya. Oleh sebab itu, jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

BPS menegaskan kerahasiaan data responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Untuk mendukung kelancaran pendataan, Amalia mengajak masyarakat berpartisipasi melalui pesan "TIR", yakni menerima petugas sensus, memberikan jawaban yang benar, dan tidak khawatir karena kerahasiaan data dipastikan terjaga.

BPS juga mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan keterangan. Setiap petugas SE2026 dibekali tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Di tengah tren tersebut, platform digital dinilai semakin berperan dalam mendorong transaksi wisata, mulai dari pemesanan hotel hingga kunjungan ke destinasi dan pelaku usaha lokal.

Data Kementerian Pariwisata mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 319,5 juta perjalanan pada kuartal I 2026 atau tumbuh 13,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut menunjukkan permintaan terhadap layanan pariwisata masih terus menguat.

Sejalan dengan tren tersebut, TikTok memperkenalkan TikTok GO, layanan yang menghubungkan konten inspirasi perjalanan dengan layanan pemesanan wisata. Melalui fitur ini, pengguna dapat menemukan informasi mengenai destinasi, hotel, atraksi wisata, hingga pengalaman kuliner sebelum melanjutkan proses pemesanan melalui mitra online travel agent (OTA).

TikTok mencatat pencarian konten terkait layanan lokal, seperti hotel, destinasi wisata, atraksi, dan layanan lainnya di TikTok GO meningkat hingga 60 persen sepanjang 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat memanfaatkan platform digital dalam merencanakan perjalanan.

TikTok GO saat ini bekerja sama dengan berbagai OTA untuk menyediakan lebih dari 100 ribu pilihan akomodasi dan pengalaman wisata di berbagai daerah di Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelaku industri pariwisata terhadap calon wisatawan sekaligus mendorong peningkatan transaksi di sektor tersebut.

Bertepatan dengan peringatan HUT Ke-499 Jakarta dan libur sekolah, TikTok GO juga menghadirkan laman khusus #PromoTravelTengahTahun yang menawarkan berbagai promosi perjalanan dan diskon hingga 60 persen. Program tersebut diharapkan mampu mendorong mobilitas wisatawan domestik selama musim liburan sekaligus meningkatkan tingkat hunian hotel, kunjungan ke destinasi wisata, serta aktivitas ekonomi pelaku usaha lokal.

Melalui pendekatan berbasis konten, TikTok GO menilai inspirasi perjalanan yang ditemukan pengguna dapat berkembang menjadi keputusan berwisata yang berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi daerah. Pemanfaatan konten digital juga dinilai membuka peluang promosi yang lebih luas bagi destinasi wisata dan pelaku usaha pariwisata di berbagai wilayah Indonesia.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi digital, kreator konten, dan komunitas, sehingga pertumbuhan kunjungan wisata diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat upaya untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik level skala bisnis melalui penguatan ekosistem digital.

Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat kapasitas pelaku usaha, memperluas akses teknologi dan pembiayaan, serta membangun ekosistem pasar digital yang lebih inklusif agar UMKM mampu bersaing di era ekonomi digital.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM Kadin Indonesia Nurdin Halid dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Ahad (28/6/2026), mengatakan cara Indonesia menuju negara maju sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha mikro untuk berkembang menjadi usaha kecil dan menengah.

Menurutnya, Kadin memiliki dua misi utama sebagai mitra strategis pemerintah, yakni memberikan perlindungan sekaligus mendorong pengembangan UMKM. "Pertama adalah aspek perlindungan. Bagaimana kita menjamin agar 64,2 juta UMKM dapat bertahan dalam persaingan yang sehat di era pasar bebas. Kedua adalah aspek pengembangan, yaitu bagaimana mendorong UMKM meningkatkan kapabilitas, memperluas pasar, memperkuat teknologi, dan pada akhirnya mampu naik kelas," katanya.

Ia menjelaskan berbagai tantangan utama UMKM telah terpetakan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, teknologi, kualitas sumber daya manusia, standar produk, hingga akses pasar. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat transformasi UMKM.

Nurdin memaparkan beberapa strategi untuk memperkuat ekosistem digital UMKM, antara lain memperkuat fondasi dan kapasitas digital melalui kolaborasi pemerintah, Kadin, perguruan tinggi, BUMN, perusahaan teknologi, dan lembaga keuangan untuk menghadirkan pelatihan yang praktis dan berkelanjutan.

"Pelatihan mulai dari pencatatan keuangan digital, pemasaran, pengelolaan persediaan, penggunaan sistem pembayaran, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Pendampingan harus disesuaikan dengan tingkat kematangan setiap usaha karena kebutuhan usaha mikro berbeda dengan usaha kecil dan menengah," jelasnya.

Strategi berikutnya adalah memperluas akses UMKM terhadap teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur digital, membangun ekosistem pasar digital yang adil dan inklusif, serta memperkuat perlindungan hukum dan keamanan digital bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya, memperkuat perlindungan hukum dan keamanan digital UMKM dengan memperkuat edukasi dan pendampingan mengenai keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, kontrak elektronik, dan pengamanan sistem pembayaran digital.

"Pada saat yang sama, negara perlu memastikan adanya kanal pengaduan yang mudah diakses, respons yang cepat terhadap kejahatan digital, serta penegakan hukum yang memberikan kepastian," terang Nurdin.

Sementara itu, WKU Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia Raden Tedy mengatakan peringatan Hari UMKM Internasional pada 27 Juni menjadi momentum untuk memperkuat peran UMKM sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Literasi keuangan memegang peranan penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang di masa depan.

Direktur IT & Operations KrediOne Defrian Afdi menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan keterampilan dasar yang semakin penting dimiliki generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang berlangsung cepat.

Defrian mengatakan transformasi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan tidak hanya tentang memahami layanan yang tersedia, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan finansial secara bijak, tepat, memahami risiko, dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

“Generasi muda yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan berbagai peluang di masa depan,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip, Minggu (28/6/2026).

KrediOne berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar program Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi di Kota Malang pada 24–25 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung peningkatan literasi keuangan sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan ekonomi digital.

KrediOne menilai di tengah makin pesatnya transformasi digital, kemampuan mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab menjadi semakin penting bagi generasi muda. Karena itu, kolaborasi antara regulator, akademisi, media, dan pelaku industri diperlukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak dan sehat, pemanfaatan layanan keuangan digital yang bertanggung jawab, serta berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Kegiatan literasi yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (UNISMA) dihadiri oleh ratusan mahasiswa serta civitas akademika. Hadir dalam kegiatan tersebut Anjar Sumarjati, Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi 2 OJK; Frederik Alexander Rompies, Asisten Direktur OJK Malang; Ronald T. Andi Kasim, Sekretaris Jenderal AFPI; serta Affifudin, S.E., M.S.A., Ak., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA. Dalam sesi talkshow tersebut,

Selain kegiatan edukasi, KrediOne juga berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kurikulum Berbasis Keuangan Digital di UNISMA yang mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku industri. Perseroan meyakini bahwa peningkatan literasi keuangan dan pengembangan talenta digital merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, tumbuhnya berbagai bentuk usaha baru, serta perubahan perilaku masyarakat pascapandemi telah membentuk struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu.

Kondisi tersebut menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir dan komprehensif. Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sensus ekonomi kelima sejak 1986 yang bertujuan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS harus menyesuaikan pendataan agar dapat merekam ragam perubahan tersebut dalam statistik nasional.

“Dalam 10 tahun terakhir, aktivitas ekonomi mengalami banyak perubahan, baik dari cara bertransaksi, skala usaha, maupun nilai ekonomi yang diciptakan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu kita rekam dan tergambar dalam statistik yang BPS hasilkan,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/6).

Menurut Amalia, sensus ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga banyak negara, termasuk negara maju. Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, India, dan Meksiko, misalnya, rutin menyelenggarakan sensus ekonomi untuk memahami perubahan dunia usaha dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi.

Pendataan lapangan SE2026 secara door to door dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berbeda dari sensus-sensus ekonomi sebelumnya, SE2026 tidak hanya mendata pelaku usaha tetapi juga rumah tangga. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi rumah tangga merupakan bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, SE2026 juga mendata seluruh sektor usaha, tanpa terkecuali.

"Sensus ekonomi ini ibarat rekam medis. Saat melakukan rekam medis, kita harus periksa semua aspek secara menyeluruh agar paham kondisi yang sebenarnya, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini telah dipersiapkan cukup lama, yaitu sejak tahun 2024, jadi bukan tiba-tiba,” jelas Amalia.

SE2026 akan menghasilkan berbagai informasi strategis, antara lain jumlah dan karakteristik pelaku usaha pada seluruh skala usaha, termasuk UMKM, potensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian beserta sebarannya, peta persebaran usaha beserta karakteristiknya, serta kondisi ekonomi rumah tangga. Data tersebut selain digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penyusunan program, juga bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai dasar penyusunan strategi bisnis, pengembangan usaha, penentuan lokasi investasi, hingga analisis kebutuhan tenaga kerja.

"Negara tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat hanya berdasarkan asumsi. Ketika ingin membuat program pengembangan UMKM, misalnya, pemerintah perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, bergerak di sektor apa, dan dimana lokasinya. Oleh sebab itu, jawaban masyarakat pada sensus ekonomi sangat penting sebab manfaat berbagai kebijakan akan dirasakan oleh masyarakat” jelas Amalia.

BPS memastikan bahwa keamanan dan kerahasiaan data masyarakat dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 21 dan Pasal 24, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39.

Amalia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui satu pesan sederhana, “TIR”, yaitu Terima petugas sensus, Isi dengan jawaban yang benar, dan Rahasia pasti terjaga.

Petugas SE2026 dilengkapi dengan tiga atribut, yaitu tanda pengenal yang dilengkapi QR Code untuk verifikasi petugas resmi, rompi resmi petugas sensus ekonomi, serta surat tugas dari BPS.