Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi mengumumkan sebanyak 256.369 peserta dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Jumlah tersebut berasal dari total 871.496 pendaftar yang mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun ini.

Tingkat kelulusan peserta SNBT 2026 tercatat mencapai 29,42 persen dari total daya tampung 286.864 kursi yang tersedia di 145 PTN seluruh Indonesia.

Dari total peserta yang diterima, sebanyak 86.118 di antaranya merupakan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain itu, terdapat pula 69 peserta difabel yang berhasil lolos seleksi, terdiri atas tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunawicara.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi menjadi sinyal positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Tentu ini adalah kabar baik, karena semakin banyak anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, maka semakin besar pula peluang bangsa kita untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Brian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti keberhasilan panitia SNPMB dalam menekan angka kecurangan selama pelaksanaan UTBK melalui penguatan SOP pengawasan, penggunaan alat pendeteksi metal, hingga teknologi face recognition berbasis AI.

Sementara itu, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2026, Eduart Wolok mengingatkan peserta yang lolos agar segera melakukan registrasi ulang sesuai jadwal masing-masing kampus tujuan.

Bagi peserta yang belum berhasil lolos SNBT 2026, kesempatan untuk masuk PTN masih terbuka melalui jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pengumuman hasil SNBT 2026 dapat diakses melalui laman resmi SNPMB maupun link mirror dari PTN mitra.

Hal yang Harus Dilakukan Setelah Lulus SNBT 2026

Bagi peserta yang dinyatakan lolos, ada beberapa langkah penting yang perlu segera dilakukan agar proses menjadi mahasiswa baru berjalan lancar.

1. Cek Aturan dan Jadwal Registrasi Kampus

Setiap PTN memiliki jadwal dan aturan registrasi yang berbeda-beda. Karena itu, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mencari informasi resmi mengenai proses daftar ulang di kampus tujuan.

Informasi biasanya diumumkan melalui website resmi universitas, fakultas, atau media sosial kampus. Pastikan Anda memperhatikan jadwal registrasi, verifikasi berkas, pembayaran UKT, hingga ketentuan kesehatan apabila ada.

2. Segera Lakukan Daftar Ulang

Peserta yang lolos SNBT wajib melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan kampus. Jika terlambat atau tidak melakukan daftar ulang, status kelulusan bisa dibatalkan.

Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan saat daftar ulang antara lain:

1. Kartu peserta UTBK SNBT
2. Ijazah atau surat keterangan lulus
3. Pas foto terbaru
4. Kartu identitas
5. Bukti pembayaran UKT
6. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan kampus

Sebagian besar PTN kini melaksanakan proses registrasi secara online, namun ada juga yang masih mengharuskan verifikasi langsung di kampus.

3. Cari Informasi Grup Mahasiswa Baru

Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa disarankan mulai bergabung dengan grup mahasiswa baru dari universitas, fakultas, maupun jurusan.

Grup tersebut biasanya dibuat melalui WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya untuk memudahkan penyampaian informasi seputar:

1. Jadwal ospek atau PKKMB
2. Informasi akademik
3. Pembagian kelas
4. Pengalaman kakak tingkat
5. Persiapan masuk kuliah

Selain menambah relasi, bergabung dengan grup mahasiswa baru juga membantu calon mahasiswa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.

4. Persiapkan Kebutuhan Kuliah dan Tempat Tinggal

Bagi mahasiswa perantau, mencari tempat tinggal menjadi hal penting yang perlu segera dipersiapkan. Pilih kos atau tempat tinggal yang dekat dengan kampus dan sesuai anggaran.

Selain itu, calon mahasiswa juga mulai bisa menyiapkan kebutuhan kuliah seperti laptop, perlengkapan belajar, transportasi, hingga memahami lingkungan kampus dan sistem perkuliahan.

Persiapan mental juga penting karena dunia perkuliahan memiliki sistem belajar yang berbeda dibandingkan sekolah.

5. Mulai Mengatur Keuangan

Memasuki dunia kuliah berarti mulai belajar mengatur pengeluaran secara mandiri. Karena itu, penting membuat perencanaan keuangan sejak awal agar kebutuhan kuliah dan hidup sehari-hari tetap terkendali.

Beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan antara lain:

1. Membuat anggaran bulanan
2. Memisahkan uang kebutuhan dan tabungan
3. Mengurangi pengeluaran tidak penting
4. Mencari informasi beasiswa tambahan
5. Menyiapkan dana darurat

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, mahasiswa bisa lebih fokus menjalani perkuliahan tanpa terlalu terbebani masalah finansial.

Bagi peserta yang berhasil lolos SNBT 2026, tahap berikutnya bukan hanya soal masuk kampus, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi kehidupan baru sebagai mahasiswa. Karena itu, penting untuk segera menyelesaikan seluruh proses administrasi dan mulai beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok aturan yang mewajibkan seluruh pengguna melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan rencana registrasi ulang pengguna media sosial tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Saat ini, pencantuman nomor telepon pada akun media sosial masih bersifat opsional.

“Ini yang sedang kami godok juga dengan konsultasi publik tentunya, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan kewajiban tersebut diharapkan membuat identitas pengguna menjadi lebih jelas sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah di media sosial. Selain itu, pemerintah juga memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Dia menuturkan penguatan ketahanan nasional di media sosial tidak hanya dilakukan melalui aktivitas di ruang digital, tetapi juga lewat pertemuan langsung dengan masyarakat, diskusi, sosialisasi, dan edukasi.

Untuk mendukung hal tersebut, Komdigi bekerja sama dengan berbagai media serta mengerahkan penyuluh informasi publik di berbagai daerah guna memberikan edukasi kepada masyarakat dan komunitas.

Meutya menambahkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah pada 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional di ruang digital. Salah satunya terkait penanganan pornografi deepfake berbasis nudity di Grok yang sempat memicu banyak aduan masyarakat.

Saat itu, pemerintah memutuskan menutup sementara layanan tersebut hingga terdapat jaminan dari kantor pusat X untuk melakukan perbaikan terhadap konten deepfake, khususnya yang berkaitan dengan nudity.

Dia juga menyinggung inspeksi mendadak ke kantor Meta pada Maret lalu yang disebut sebagai langkah baru. Setelah inspeksi dilakukan, pemerintah mengklaim terjadi penurunan konten hoaks terkait kesehatan, termasuk ajakan anti-vaksin yang sebelumnya marak.

Meutya mengungkapkan tingkat kepatuhan platform dalam melakukan pemutusan akses dan moderasi konten sebelumnya masih rendah, yakni hanya sekitar 20%.

Selain itu, pada 7 April 2026 Komdigi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah platform yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Dalam pemeriksaan tersebut, Meta diperiksa selama empat jam, sementara platform lain menjalani pemeriksaan hingga sembilan jam dengan pendampingan kuasa hukum.

“Ketika akhirnya setelah diperiksa mereka kemudian memberikan komitmen kepatuhan [terhadap PP Tunas],” kata Meutya.

Meutya menjelaskan pemerintah meyakini gangguan terhadap ketahanan nasional dapat bermula dari anak-anak. Oleh karena itu, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP Tunas pada Maret 2025, aturan tersebut mulai diimplementasikan melalui peraturan menteri pada Maret 2026.

Dia mengatakan hingga saat ini delapan platform yang lebih dahulu diminta mematuhi aturan tersebut telah melaporkan langkah-langkah penonaktifan akun anak. Selain itu, Komdigi juga mulai menerima self assessment dari platform lain sehingga implementasi aturan tersebut tidak hanya diterapkan pada delapan platform awal, tetapi juga diperluas ke platform lainnya.

“Dan kami juga saat ini tengah menerima beberapa self assasment dari platform-platform lain jadi kita mulai melebarkan tidak hanya di delapan platform itu tapi juga di platform-platform lainnya,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilaksanakan dengan skema daftar ulang. Pelaksanaan programnya masih menantikan proses verifikasi mendalam terhadap seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan sedang memverifikasi secara lebih detail. Klasifikasi-klasifikasi mana yang bergeser menjadi penerima bantuan iuran dan mana yang harus melakukan registrasi ulang," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan skemanya ketika ditemui di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

Untuk bisa mendapatkan program penghapusan itu, pemerintah mensyaratkan peserta yang masih memiliki tunggakan utang iuran BPJS Kesehatan untuk registrasi dan pendaftaran ulang, setelahnya akan dilakukan pengecekan untuk mendapatkan program penghapusan utangnya.

Namun, tidak seluruh peserta otomatis memperoleh pemutihan tunggakan. Pemerintah masih melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghapusan.

Soal pemberlakuan, Cak Imin menyebut keputusan tinggal menunggu pihak BPJS Kesehatan. Rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan sebelumnya juga telah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 triliun dari APBN untuk memperkuat BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti sebelumnya menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBU Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Dengan begitu, syarat utama bagi peserta yang ingin memperoleh program ini adalah peserta mandiri yang beralih menjadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung pemerintah. Peserta juga harus sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program pemutihan tunggakan iuran berlaku selama dua tahun atau 24 bulan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan rencana pemutihan utang BPJS Kesehatan untuk peserta golongan tertentu akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), usai Rapat Terbatas (Ratas) terkait pemberdayaan masyarakat, di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).

"Akhir tahun ini untuk BPJS Kesehatan," katanya, saat memberikan keterangan pers di istana, malam ini.

Untuk itu Cak Imin meminta peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan iuran untuk bersiap melakukan registrasi ulang. Sebabnya dari registrasi ulang itu membuat para peserta kembali mendapatkan perlindungan kesehatan dari BPJS.

"Registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali," kata Cak Imin.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menjawab mengenai skema pemutihan ini akan dibebankan kepada APBN. Menurutnya tanggungan untuk tunggakan utang itu akan diambil alih oleh lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu BPJS Kesehatan.

"Ya otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS," katanya.

Adapun, rencana pemerintah akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan peserta iuran BPJS Kesehatan telah ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dari APBN untuk menyuntik BPJS Kesehatan.

Sebagai catatan, pemutihan ini hanya dilakukan kepada peserta BPJS Kesehatan yang memenuhi syarat. Syarat utama penerima bantuan pemutihan ini adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Oleh karena itu, peserta harus terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutihan tunggalan iuran hanya berlaku untuk dua tahun atau 24 bulan.