Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah memperkuat digitalisasi dan integrasi data bantuan sosial (bansos) dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara nasional.

Pakar Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengatakan implementasi digitalisasi bansos sebaiknya diawali dengan pilot project di tiga klaster daerah yang memiliki tingkat kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang berbeda. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.

“Jadi pakai pilot project dulu di beberapa daerah atau tiga klaster daerah yang baik jaringan internet maupun kesiapan orangnya cukup excellent, kemudian yang menengah, kemudian yang rendah. Nah ini penanganannya kan beda-beda untuk mengintegrasikan data,” kata Firman kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, penerapan secara bertahap juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kelemahan sistem, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola integrasi data antarinstansi.

Firman menilai model implementasi yang telah teruji akan memudahkan pemerintah menerapkan digitalisasi bansos secara nasional. Sebaliknya, penerapan serentak tanpa uji coba berisiko memunculkan berbagai persoalan, seperti yang pernah terjadi dalam pemutakhiran data penerima bantuan.

Dia mengingatkan penyaluran bansos merupakan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap perubahan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan kesiapan SDM sekaligus memetakan titik-titik lemah dalam proses integrasi data.

“Jadi saya pilot project dulu sambil juga menyiapkan SDM-nya melihat celah mana yang lemah dari aspek integrasian data ini,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai digitalisasi dan integrasi data pada dasarnya mampu meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dapat mengurangi duplikasi data, mempermudah proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi sehingga kesalahan sasaran penerima bantuan dapat ditekan.

Dia menjelaskan integrasi berbagai sumber data, seperti data kependudukan, BPJS, dan kementerian terkait, akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Dengan demikian, inclusion error maupun exclusion error dapat diminimalkan.

Sebelumnya, pemerintah mengakui program bantuan sosial yang selama ini berjalan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mempercepat penerapan digitalisasi dalam penyaluran bansos.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hasil evaluasi menunjukkan masih tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

“Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%,” kata Robben dalam sambutannya pada agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. Kemudian, 43,17% program bantuan pendidikan tidak tepat sasaran. Adapun bantuan subsidi elpiji 3 kilogram tercatat memiliki tingkat ketidaktepatan sasaran sebesar 60,57%, sedangkan subsidi listrik mencapai 58,6%.

Robben mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar data penerima bantuan dipastikan akurat sebelum berbagai program bansos disalurkan. Menurutnya, persoalan utama selama ini terletak pada belum terintegrasinya data antarlembaga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan percepatan implementasi Perlinsos Digital dilakukan agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun,” kata Fifi.

Dia menjelaskan Kementerian Komdigi berperan sebagai penyedia platform integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam digitalisasi bansos.

“Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah,” ujar Fifi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan peta jalan transformasi penyelenggaraan jaminan sosial berbasis digital yang ditargetkan berlaku secara nasional pada Oktober 2026. Dengan sistem bansos digital ini, diharapkan penyaluran akan lebih transparan dan tepat sasaran.

Merujuk data paparan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Selasa (26/5/2026), sebelum melakukan secara nasional, pemerintah akan memperluas uji coba bansos digital pada Juni 2026.

Uji coba mencakup lebih dari 36 juta jiwa. Lokus pengujian tersebar di 42 kabupaten/kota pada 25 provinsi di Indonesia, dengan porsi mayoritas mencapai 78% berada di luar Pulau Jawa.

Peta jalan pencapaian agenda ini diawali lewat pemenuhan tenggat kesiapan teknis (cut off technical readiness) antarinstansi untuk pertukaran data yang telah diselesaikan pada 13 Mei lalu.

Fase berikutnya bergulir pada 1 Juni 2026 melalui agenda kick off perluasan uji coba digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota tersebut. Proses pembukaan awal ini berjalan serentak di 9 kabupaten/kota Provinsi Bali yang dihadiri daring oleh jajaran menteri terkait, Mensesneg, hingga Sekretaris Kabinet melalui pembukaan akses registrasi perdana Portal Perlinsos.

Aktivitas lapangan berlanjut pada 8 Juni 2026 yang mengagendakan kunjungan kerja Presiden ke sejumlah lokus utama di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali. Rangkaian peninjauan sistem ini dijadwalkan berjalan beriringan dengan pelaksanaan Rapat Terbatas di Istana Tampak Siring, Bali, guna mengevaluasi masukan teknis operasional sebelum sistem diaplikasikan secara penuh dalam skala nasional pada kuartal IV/2026.

Komite Percepatan menetapkan lima pilar utama kunci keberhasilan perluasan uji coba ini. Fokus paling mendasar ada pada pengujian tingkat akurasi mekanisme pensasaran seleksi penerima manfaat guna menekan risiko kekeliruan data, baik berupa kelompok layak yang tidak terdata (exclusion error) maupun kelompok tidak layak yang justru menerima bantuan (inclusion error).

Selain akurasi, uji coba ini mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap efektivitas skema registrasi mandiri berdasarkan kebutuhan (on-demand/open registry). Keandalan komponen infrastruktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI) serta penguatan regulasi tata kelola pelaksanaan ikut menjadi poin krusial yang diuji coba sebelum sistem menangani volume beban kerja tinggi saat implementasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengawal ketat perluasan uji coba (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026 melalui optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, mengungkapkan digitalisasi bansos bukan sekadar pembangunan aplikasi, melainkan penguatan ekosistem layanan publik lintas instansi yang terhubung, aman, dan berbasis data.

Langkah penguatan tata kelola perlindungan sosial berbasis data ini mengadopsi pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Guna mendukung kelancaran tersebut, Komdigi menghadirkan SPLP sebagai infrastruktur utama untuk memfasilitasi interoperabilitas data antarinstansi secara real-time.

Portal Perlinsos yang dikelola oleh Kementerian Sosial nantinya dapat langsung terhubung dengan berbagai pangkalan data pemerintah untuk mendukung akurasi proses verifikasi penerima bantuan.

Mira menjelaskan, SPLP bekerja layaknya “jembatan digital” yang memungkinkan pertukaran data antarlembaga berjalan lebih optimal.

“Namun perlu diketahui pula bahwa SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain dan tidak memindahkan pangkalan data. Data tetap berada di instansi pemiliknya,” jelasnya dalam jumpa media di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi, sehingga berisiko menimbulkan data ganda serta proses verifikasi yang panjang. Melalui sistem terintegrasi ini, pemerintah menargetkan ketepatan sasaran perlindungan sosial.

“Target akhirnya sederhana tetapi sangat penting, masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak menerima bantuan,” ujar Mira.

Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshori Yusuf mengatakan kesenjangan data acuan yang belum diperbarui memicu terjadinya salah sasaran secara masif dalam distribusi anggaran jaminan sosial di lapangan.

Kondisi ini memicu dua masalah utama, yakni kelompok masyarakat miskin yang terlewat dari daftar penerima serta masuknya kelompok mampu dalam skema bantuan.

Berdasarkan catatan DEN, angka exclusion error cukup parah mencapai 70% atau sebanyak 70% dari orang yang berhak mendapatkan bansos justru tidak mendapatkan bantuan.

“Di sisi lain, angka inclusion error 40% atau 40 persen masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bansos, mendapatkan bansos," ujar Arief.

Arief menilai kehadiran Perlinsos Digital akan membantu menyelesaikan masalah penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran secara lebih cepat. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan warga melakukan pendaftaran mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), memverifikasi kelayakan secara instan, hingga mengajukan sanggah atas ketidaksesuaian data hanya dalam waktu satu hari.

Akselerasi proses tersebut dapat terwujud berkat pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem interkoneksi ini mengintegrasikan data dari berbagai lini, mulai dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, hingga BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mereformasi tata kelola perlindungan sosial melalui pengembangan sistem Perlinsos Digital terintegrasi berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

Langkah ini diambil guna mengatasi sengkarut sinkronisasi data yang selama ini memicu masalah duplikasi penerima serta salah sasaran dalam distribusi bantuan sosial (bansos) di lapangan.

Pilar utama infrastruktur publik digital ini mengintegrasikan tiga elemen krusial, yakni identitas digital, sistem pertukaran data antarinstansi, dan mekanisme pembayaran digital. Guna memastikan validitas kepesertaan, proses verifikasi penerima di tingkat hilir akan memanfaatkan pemindaian biometrik wajah yang terhubung langsung secara real-time dengan basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengungkapkan ketiadaan integrasi data yang holistik menjadi celah utama terjadinya inefisiensi penyaluran bantuan selama ini.

“Dengan sistem digital, proses penyaluran bansos akan lebih transparan, cepat, dan adil karena semuanya berbasis data dan sistem,” ujar Mira dalam Diskusi Redaksi bersama media nasional di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Melalui arsitektur sistem baru ini, masyarakat diberikan akses untuk mengecek status kepesertaan maupun mengajukan permohonan bansos secara mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal resmi pemerintah. Sistem cerdas di balik portal tersebut secara otomatis melacak dan memverifikasi kelayakan profil pemohon berdasarkan indikator ekonomi dari berbagai lembaga.

Verifikasi silang tersebut mencakup rekam jejak kepemilikan kendaraan bermotor di Samsat, daya listrik rumah tangga melalui PT PLN (Persero), status kepegawaian ASN di BKN, hingga kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk menjamin keadilan sosial, pemerintah turut menyediakan fitur mekanisme sanggah di dalam sistem bagi warga miskin yang merasa berhak namun belum terakomodasi di dalam daftar penerima bantuan.

Setelah melewati fase uji coba perdana di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kemenkomdigi siap menggulirkan perluasan implementasi Perlinsos Digital ini ke 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia mulai Juni 2026. Target ekspansi ini diproyeksikan mencakup klaster data hingga 36 juta jiwa.

Langkah digitalisasi ini mendapat sinyal positif dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menilai perbaikan ekosistem perlinsos lewat adopsi instrumen digital sangat krusial untuk menekan tingkat kekeliruan data, baik pada kategori kelompok rentan yang terlewat (exclusion error) maupun kelompok mampu yang menyusup ke daftar penerima (inclusion error).

Kehadiran sistem mutakhir ini diyakini mempercepat siklus pembaruan data secara berkala agar target sasaran belanja sosial negara bergerak lebih akurat.

Seiring dengan implementasi sistem baru ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber dan tindak penipuan bermodus manipulasi informasi bansos digital. Kemenkomdigi memastikan seluruh kanal resmi operasional perlinsos sepenuhnya berjalan di bawah naungan domain internet berakhiran go.id dan tidak pernah meminta penyerahan data pribadi melalui tautan tidak resmi atau pesan berantai.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan sistem digital pada 2026. Program ini tidak hanya mengubah cara distribusi bantuan, tetapi juga mendesain ulang seluruh proses agar lebih transparan, akurat, dan efisien berbasis teknologi.

Uji coba digitalisasi bansos tahun ini diperluas ke 41 kabupaten/kota di 25 provinsi. Menariknya, sebanyak 78 lokasi pilot project berada di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah untuk memperkuat pemerataan sistem sekaligus menguji kesiapan daerah dalam mengadopsi teknologi baru.

Skema Digitalisasi Bansos 2026

Transformasi digital ini tidak sekadar memindahkan sistem ke platform online, tetapi juga merombak alur penyaluran bansos secara menyeluruh. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa proses bisnis bansos yang sebelumnya terdiri dari tujuh tahapan kini disederhanakan menjadi tiga langkah utama:

1. Pendaftaran
2. Validasi dan verifikasi
3. Penyaluran bantuan

Penyederhanaan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat sekaligus mempercepat proses distribusi bantuan. Selain itu, sistem baru ini juga mengandalkan integrasi data nasional berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di sisi teknologi, digitalisasi bansos mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan akurasi penerima. Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa sistem ini akan memperkuat ketepatan sasaran sekaligus menjaga keamanan data pribadi masyarakat.

“Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh sinergi pusat-daerah dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, dan kesiapan operasional daerah,” ujarnya.

Tahapan Peralihan Digitalisasi Bansos 2026

Penerapan digitalisasi bansos dilakukan secara bertahap, bukan langsung secara nasional. Pemerintah menggunakan skema piloting atau uji coba sebagai bagian dari strategi manajemen perubahan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa program ini telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi sebelum diperluas ke puluhan daerah lainnya.

“Kalau berhasil, maka akan diberlakukan secara nasional. Digitalisasi bansos ini adalah untuk membuat saluran lebih presisi agar bantuan semakin tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Tahapan peralihan ini mencakup:

1. Uji coba di daerah percontohan
2. Evaluasi sistem dan kesiapan infrastruktur
3. Perluasan bertahap ke lebih banyak wilayah
4. Implementasi nasional

Pendekatan ini bertujuan memastikan sistem berjalan stabil, terukur, dan minim kesalahan sebelum diterapkan secara luas. Saat ini, digitalisasi bansos belum diterapkan secara nasional penuh. Program masih dalam tahap uji coba di 41 kabupaten/kota, 25 provinsi, Mayoritas lokasi berada di luar Pulau Jawa. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada kesiapan infrastruktur digital, dukungan pemerintah daerah, serta kebutuhan peningkatan akurasi data penerima bantuan.

Kementerian PANRB bersama Kementerian Komunikasi dan Digital memimpin koordinasi pelaksanaan, dengan dukungan dari Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dampak dan Tujuan Digitalisasi Bansos

Digitalisasi bansos diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan, seperti:

1. Salah sasaran (inclusion error)
2. Penerima layak yang tidak terdata (exclusion error)
3. Keterlambatan distribusi
4. Potensi kebocoran anggaran

Dengan sistem berbasis data terintegrasi, pemerintah menargetkan bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Cara Cek Bansos Secara Digital

Seiring dengan digitalisasi, masyarakat kini dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui HP, tanpa harus datang ke kantor desa atau kelurahan.

1. Cek melalui situs resmi Kemensos

1. Buka: cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih wilayah sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap
4. Isi kode captcha
5. Klik “Cari Data”

2. Cek melalui aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store/App Store
2. Login menggunakan NIK/KK
3. Pilih menu “Cek Bansos”
4. Masukkan data sesuai KTP
5. Klik “Cari Data”

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan yang diterima, seperti PKH atau BPNT. Data ini bersumber dari DTSEN yang diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah.

Digitalisasi bansos menjadi langkah besar pemerintah dalam mereformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Dengan skema yang lebih sederhana, teknologi yang lebih canggih, serta kolaborasi pusat dan daerah, program ini berpotensi meningkatkan ketepatan dan efektivitas bantuan.

Namun, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kualitas data, serta kemampuan adaptasi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap sistem baru.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mulai April hingga Juni pemerintah akan melakukan uji coba Bansos Digital. Upaya tersebut merupakan bagian dari program GovTech Indonesia.

Tahapan pertama uji coba akan berlangsung di Provinsi Bali dan 41 kabupaten/kota lainnya.

"Lewat sistem ini, tidak boleh lagi ada laporan bahwa bantuan sosial menjadi alat politik di tingkat bawah," kata Luhut dalam postingan di aku Instagram miliknya, Jumat (27/2).

Ke depan, dengan berbekal teknologi facerecognition dan biometrik, masyarakat bisa menyampaikan sanggahannya jika memang terbukti ada hak mereka yang dicerabut.

"Data tidak bisa berbohong, dan AI tidak bisa disuap. Karena itulah, ke depannya ruang untuk "main-main" sudah tertutup," tegasnya.

Integrasi NIK akan membuat laporan harta kekayaan hingga aliran dana bisa dipantau otomatis oleh sistem. Untuk itu, pemerintah sedang membangun sebuah ekosistem yang memaksa semua orang untuk bersikap jujur.

"Kini tugas saya adalah melakukan hilirisasi digital melalui GovTech, dengan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terpisah-pisah," tulisnya.

Ketua DEN juga menegaskan kepada para Kepala Daerah bahwa GovTech adalah game changer bagi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Belajar dari pengalaman, Luhut mengungkapkan saat masa uji coba implementasi di Banyuwangi pihaknya menemukan fakta bahwa 77 persen bansos itu off-target (exclusion error).

[Gambas:Instagram]

"Bayangkan, betapa banyak hak masyarakat kurang mampu yang dicerabut hanya karena ketidaksinkronan data," ungkapnya.

Di sisi lain, Luhut juga merasa bangga lantaran sistem sedalam ini belum tentu dimiliki banyak negara maju. Jika data terintegrasi dengan baik, kebijakan tidak lagi lahir dari asumsi, tetapi dari fakta dan data di lapangan.

"Namun, secanggih apa pun teknologi, semuanya hanya akan berfungsi efektif jika dijalankan dengan kerja sama lintas instansi," ungkapnya.

Luhut menekankan GovTech harus menjadi legacy gotong royong, agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, demi mewujudkan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan uji coba sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahun ini.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mulanya menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan seiring pengecekan yang dilakukan pemerintah terhadap profil penerima bansos Tanah Air. Hasilnya, terdapat banyak data keluarga penerima manfaat (KPM) yang perlu diperbarui.

“Ini ada data yang menunjukkan lebih dari 4,6 juta KPM penerima bansos mendapatkan bansos lebih dari 5 tahun. Kemudian 360.000 lebih di antaranya menerima bansos lebih dari 18 tahun, dan 2,7 juta lebih penerima bansos masih pada usia produktif,” kata Saifullah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Lebih lanjut, usai proses pemutakhiran, sebanyak 3,9 juta KPM dinyatakan tak lagi menerima bansos antara lain karena menyesuaikan desil, graduasi, meninggal, terlibat judi online (judol), maupun karena berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, sebanyak 11 juta penerima bantuan iuran dialihkan dari desil atas menjadi desil yang sesuai, yaitu desil 1 sampai dengan desil 4.

Saifullah kemudian menyampaikan bahwa Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang sama-sama dipimpin Luhut Binsar Panjaitan terlibat aktif dalam digitalisasi bansos. Sejauh ini, piloting bansos digital juga telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur kepada 357.000 KPM.

“Jadi piloting ini baru mencoba bersama-sama dengan tim besar yang dipimpin oleh Pak Luhut untuk melakukan satu proses digitalisasi bansos. Hasilnya, ada 77% dinyatakan error ketika menggunakan data yang lama. Setelah diukur dengan DTSEN, error-nya menjadi turun 28,2%,” ujarnya.

Seiring proses digitalisasi bansos yang terus dilakukan, Saifullah lantas berharap angka kesalahan data tersebut dapat ditekan hingga di bawah 10%.

Pemerintah juga disebutnya akan memperluas digitalisasi bansos hingga ke 40 kabupaten/kota pada tahun ini, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita akan melakukan secara nasional digitalisasi bansos ini, di mana ujungnya nanti setiap orang boleh mengajukan untuk menerima bansos, tetapi aplikasi mesin ini yang akan menjawab apakah individu atau keluarga itu bisa mendapatkan bansos,” tegas Saifullah.