Tangerang, Banten (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar lima persen atau mandatori E5 mulai Juli 2026 untuk di beberapa lokasi.

“Pada Juli, kami juga akan mewajibkan 5 persen bioetanol (E5), tetapi hanya di beberapa lokasi saja,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam IPA Convex, Tangerang, Banten, Kamis.

Eniya mengatakan kewajiban penggunaan E5 pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik, sebab terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik berlakunya mandatori E5 meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

Ia mengungkapkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi perintah bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri, tidak boleh impor. Perintah tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung kepada impor.

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Adapun kapasitas produksi bioetanol dari ketiga perusahaan tersebut berkisar di angka 26 ribu kiloliter (KL).

Nantinya, rincian alokasi volume akan dicantumkan di dalam regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen). Dengan demikian, pemberlakuan mandatori E5 akan berlangsung bersamaan dengan mandatori B50.

Eniya menambahkan, sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba pasar E5, sehingga BBM tersebut sudah banyak beredar.

“Pertamina sudah membangun 179 lokasi. Dia akan tambah 30 lokasi lagi. Nah, ini yang sedang kami tunggu banget adalah keluarnya revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang Cukai,” kata Eniya.

Selain menanti revisi PMK, Eniya juga menyampaikan sedang menanti kepastian ihwal jenis izin, apakah Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha niaga (IUN).

“Sekarang, karena KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)-nya kami tarik ke Kementerian ESDM untuk biofuel, sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI,” kata Eniya.

Dengan demikian, ia berharap bisa menyederhanakan perizinan, sebab apabila jenis izin merupakan IUI, pelaku usaha perlu mengurus rekomendasi gubernur dan persyaratan lainnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (APSENDO) Izmirta Rachman menilai implementasi bensin campur etanol 10% atau mandatory E10 dapat memberikan efek ekonomi luar biasa.
Namun, pihaknya masih menunggu roadmap atau peta jalan resmi dari pemerintah terkait mandatory E10 tersebut. Sebab, hingga saat ini belum ada ketentuan jelas terkait peta jalan tersebut.
Dia menerangkan, selama ini penggunaan bensin campur etanol disinggung dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Kendati, aturan terkait peta jalan implementasi E10 masih belum ada.
Padahal, regulasi itu penting sebagai payung hukum bagi semua pemangku kepentingan, termasuk produsen bioetanol. Dia mengaku terdapat beberapa produsen yang minat berinvestasi untuk membangun pabrik, namun masih menunggu road map jelas dari pemerintah.
Menurut Izmirta, roadmap itu harus mencakup kapan penerapan E10 dan seterusnya. Lalu, kapan implementasi akan dilakukan.
Kemudian apakah E10 akan menjadi Public Service Obligation (PSO) alias subsidi atau tidak. Selanjutnya, apakah implementasinya langsung diterapkan secara nasional atau di regional tertentu terlebih dahulu.
"Artinya roadmap ini nanti akan disambut baik oleh produsen, Produsen ini ada dua. Produsen yang sudah punya pabrik, dan produsen yang di belakang saya yang nunggu," tutur Izmirta dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dia berpendapat, mandatory E10 dapat menciptakan multiplier efek secara ekonomi. Menurutnya produksi bioetanol juga dapat memberikan dampak baik untuk petani, pelaku usaha logistik, hingga pembukaan lapangan kerja.
"Jadi kembali ke regulasi, mudah-mudahan pemerintah mendengar, kita menunggu regulasinya kira-kira seperti apa yang bisa memayungi semua pemangku kepentingan," ucap Izmirta.
Dia menambahkan bahwa publik perlu menyikapi isu terkait bahan bakar bioetanol tersebut secara rasional. Pasalnya, selama ini publik masih meragukan keamanan bensin campur etanol pada kendaraan.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada kendaraannya, melainkan pada upaya menekan emisi. Karena itu, masyarakat didorong untuk berpikir positif dalam mendukung setiap kebijakan yang bertujuan mengurangi emisi.
“Dari sisi produsen, isu kualitas ini sudah menjadi ranah yang tidak perlu diperdebatkan, karena kualitas etanol Indonesia sudah memenuhi standar nasional dan internasional,” pungkas Izmirta.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (8/1/2026), mulai dari penunggak pajak besar membayarkan Rp13,1 triliun sampai akhir 2025 hingga mandatori penerapan campuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat pada 2028.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak kembali pada Jumat pagi ini.

1. DJP cairkan piutang pajak senilai Rp13,1 T dari penunggak pajak besar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan telah berhasil mencairkan piutang pajak sebesar Rp13,1 triliun dari para penunggak pajak besar hingga 31 Desember 2025.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pencairan tersebut berasal dari penagihan terhadap 124 wajib pajak yang menjadi fokus penindakan.

“Hasilnya, sampai 31 Desember 2025 pencairan sebesar Rp13,1 triliun dari 124 wajib pajak,” kata dia dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

2. Anggaran MBG 2025 terserap 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025, setara 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp51,5 triliun,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

3. Bapanas: Surplus beras naik 243 persen saat RI swasembada

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan surplus beras nasional meningkat 243,2 persen dalam empat tahun terakhir seiring tercapainya swasembada, memperkuat ketahanan pangan Indonesia yang semakin kokoh, mandiri, dan berkelanjutan.

"Ini merupakan langkah nyata dan tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

4. Indef proyeksikan MBG tingkatkan PDB hingga 0,17 persen pada 2040

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,15 persen hingga 0,17 persen pada 2040.

“PDB atau GDP (Gross Domestic Product) meningkat moderat dengan puncaknya di angka 0,15 sampai 0,17 persen pada awal 2040-an,” ucap Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

5. Bahlil akan wajibkan bensin campur etanol paling lambat 2028

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mewajibkan penerapan campuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat 2028.

“Saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori (kewajiban bioetanol). Mungkin 2027–2028,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mewajibkan penerapan campuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat 2028.

“Saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori (kewajiban bioetanol). Mungkin 2027–2028,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa saat ini, pemerintah sedang merancang peta jalan penerapan bioetanol. Peta jalan tersebut, tutur Bahlil, akan selesai sebentar lagi.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan sudah membahas masalah cukai etanol dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Keuangan, lanjut dia, telah membebaskan bea cukai bagi etanol yang digunakan untuk bahan bakar nabati.

Akan tetapi, pembebasan tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha yang memiliki izin usaha niaga. Eniya merujuk kepada Pertamina yang sudah memiliki izin usaha niaga (IUN), yang memungkinkan Pertamina dibebaskan dari bea cukai etanol.

“Nah ini sedang kami bahas apakah nanti perbaikan Perpres 40 (Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Bioetanol) itu memasukkan tentang relaksasi cukai,” kata Eniya.

Diwartakan sebelumnya, Bahlil menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen untuk bahan bakar minyak (BBM), dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

Bahlil mengatakan akan memberi insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia guna mendukung rencana mandatori bioetanol 10 persen (E10).

Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan perusahaan otomotif dunia asal Jepang, Toyota, mengambil peluang investasi dengan memenuhi kebutuhan bioetanol Indonesia, mengingat kebijakan mandatori pencampuran 10 persen (E10) ke BBM segera diterapkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap sejumlah tantangan Indonesia dalam menerapkan mandatory bensin campuran 10% etanol (E10) dalam 2-3 tahun mendatang, dari sisi regulasi hingga bahan baku.

Deputi Bidang Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi, Elen Setiadi mengatakan penerapan bensin campuran 5% etanol (E5) saja masih terhambat karena produksi yang belum sepenuhnya berhasil.

"Dari target E5, mungkin produksi dari Pertamina itu baru 150.000 kiloliter. Nah, ini soalnya ternyata hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini sedang kita selesaikan," kata Elen dalam BIG 40 Conference 2025, Senin (8/12/2025).

Elen menuturkan dari segi bahan baku produksi etanol tidak akan mengorbankan kebutuhan sektor pangan. Sebab, etanol berbasis tebu hanya menggunakan tetesan atau molase. Dengan begitu, pengolahan tebu tetap akan menghasilkan gula sekaligus molase.

“Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG, kosmetik, dan lain sebagainya, tetapi secara teknikal angka hitungannya, tidak ada masalah. Ini bisa kita tetap penuhi,” jelasnya.

Di sisi lain, dia juga mengungkap tantangan dari sisi regulasi cukai etanol. Produk etanol untuk bahan bakar juga dikenakan cukai, meskipun bukan untuk dikonsumsi sebagaimana minuman alkohol. Pihaknya akan segera menyelesaikan tantangan tersebut.

Lebih lanjut, pemerintah juga tengah mengembangkan lahan tebu di Merauke dan rencana ekspansi lahan PTPN dari 200.000 hektare menjadi kisaran 500.000-700.000 hektare.

“Sehingga captive untuk mendapatkan bahan-bahan baku itu bisa di sisi hilir nya yang untuk diproduksi,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis implementasi bensin campur etanol 10% atau mandatory E10 dapat menekan impor bensin.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa saat ini jumlah impor bensin Indonesia masih cukup besar, yakni mencapai 22,8 juta kiloliter (KL), sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 13,84 juta KL.

“Tujuan dari mandatori bioetanol ini adalah untuk mengurangi impor bensin,” ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Eniya mencontohkan, penerapan BBM campur bioetanol 5% atau E5 selama ini mampu menekan impor bensin sekitar 5%.

Menurutnya, regulasi kewajiban pencampuran BBM dengan bioetanol sudah ada sejak 2008 melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 32 Tahun 2008, yang menetapkan kewajiban pencampuran etanol sebesar 1%. Kemudian, revisi ketiga Permen 32/2008 diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

Pada 2023, Kementerian ESDM mulai mendorong proyek uji pasar (market trial) bioetanol yang dilakukan oleh Pertamina. Dalam uji tersebut, Pertamina mencampurkan etanol 5% pada produk BBM dan memasarkan dengan nama Pertamax Green 95.

“Saat ini, Pertamax Green 95 yang mengandung etanol 5% sudah dijual di 146 SPBU, yaitu di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta,” imbuh Eniya.

Ke depan, Eniya memprediksi mandatory E10 bisa diterapkan pada 2028 atau lebih cepat. Pentahapan mandatori untuk etanol akan diatur melalui keputusan menteri sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku serta mekanismenya.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan etanol berasal dari bahan baku nabati, seperti singkong, jagung, dan tebu, yang ditanam dan diolah di pabrik etanol. Ia memperkirakan proses ini membutuhkan waktu 1,5–2 tahun.

“[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Untuk mempercepat penerapan E10, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dianggap dapat menjadi acuan bagi pengembangan di Indonesia.

Brasil diketahui menerapkan mandatory etanol 30% dalam bensin dan melakukan transisi energi dengan cepat. Bahlil menambahkan, ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.

“Kemarin malam, saya menandatangani MoU dan berdiskusi. Ada kemungkinan besar investor Brasil akan ikut berinvestasi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana kewajiban bensin campur etanol atau mandatpry E10 mulai dilakukan pada 2027. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku hingga mekanisme tengah digodok.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan etanol dengan bahan bakar nabati berupa singkong, jagung, hingga tebu dalam proses penanaman untuk kemudian diolah di pabrik etanol. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu 1,5-2 tahun.

"[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dalam rangka mempercepat langkah penerapan E10 ini, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dinilai dapat menjadi arah bagi pengembangan di Indonesia.

Brasil sendiri dinilai sebagai negara yang melakukan transisi energi dengan cepat, khususnya pada produk bensin. Hal ini dilakukan dengan mandatory etanol 30%. Bahlil juga mengungkap ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.

"Kemarin, semalam saya pas tanda tangan MoU, kami diskusi juga, ada kemungkinan besar [investor Brasil]," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) bensin.

Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026. Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Adapun seiring dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” terangnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan pemerintah akan menerapkan penggunaan etanol 10 persen (E10) sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) mulai 2027.

Bahlil mengatakan pemerintah masih mengkaji waktu paling tepat menerapkan kebijakan ini. Namun, ia melihat kebijakan ini kemungkinan berlaku dua tahun lagi.

"Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Ia berkata penerapan kebijakan ini juga mempertimbangkan kesiapan pabrik etanol. Menurutnya, pabrik etanol dalam negeri harus terbangun terlebih dulu sebelum penerapan kebijakan.

Meski demikian, pemerintah tetap akan mendorong penerapan E10 secepatnya. Bahlil berkata kebijakan ini penting untuk kemandirian energi Indonesia.

"E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin sebab impor bensin banyak, 27 juta ton per tahun," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah juga mendorong penggunaan biodiesel B50 mulai tahun depan. Saat ini, Indonesia masih menerapkan B40.

Sebelumnya, pemerintah mencanangkan kebijakan penggunaan etanol 10 persen dalam kandungan BBM. Awalnya, kebijakan itu disiapkan untuk berlaku tahun 2026.

"Kita mesti swasembada di bidang energi. Ini Pak Bahlil, Menteri ESDM, sudah mengumumkan, tahun depan kita akan penuh memakai biofuel. Oleh karena itu, tahun depan Indonesia diusahakan, dikejar, ditargetkan tidak impor lagi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (15/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong peningkatan bauran energi baru dan terbarukan, salah satunya melalui kebijakan mandatori biodiesel dan bioetanol pada 2026.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," ujarnya saat pidato pelantikan Presiden RI, dilansir dari laman Kementerian ESDM.

Kebijakan B50

Adapun, Pemerintah berencana meningkatkan kadar campuran biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam BBM jenis solar dari 40% (B40) menjadi 50% (B50). Dalam perkembangan terbaru, mandatori penerapan B50 ditargetkan terlaksana pada semester II/2026.

Implementasi B50 diklaim akan menutup seluruh kebutuhan impor solar Indonesia, yang berdasarkan data Kementerian ESDM mencapai 4,9 juta kiloliter (kl) pada 2025. Dengan kata lain, Indonesia tak lagi mengimpor solar mulai pertengahan tahun depan.

Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel dari 2020 hingga 2025 telah berhasil menghemat devisa hingga US$40,71 miliar. Dengan penerapan B50, pemerintah memproyeksikan adanya potensi penghematan devisa tambahan yang sangat besar, yakni mencapai US$10,84 miliar hanya dalam 1 tahun implementasinya pada 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini uji jalan atau road test B50 telah memasuki tahap keempat atau terakhir yang diperkirakan selesai dalam waktu 6-8 bulan ke depan. Adapun, uji coba ini dilakukan pada mesin kapal, kereta, dan alat berat.

"Kalau semua sudah clear dan sudah keputusan untuk kita pakai B50, maka insyaallah tidak lagi kita melakukan impor solar 2026 insyaallah semester II," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Kebijakan Bensin Campur Etanol 10% (E10)

Sama seperti biodiesel (B50), Pemerintah memastikan pencampuran etanol 10% (E10) pada BBM bensin bakal dilakukan pada 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana untuk mulai menggunakan campuran etanol 10% dengan BBM jenis bensin atau E10.

“Wajib [bensin menggunakan 10% etanol]. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” kata Zulhas dalam konferensi pers di acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Dalam hal ini, pemerintah akan mulai menggunakan premium atau bensin campur 10% etanol atau metanol.

Menurut Zulhas, jika penggunaan biofuel, yakni etanol atau metanol diperluas dengan mencampur 10% ke dalam bensin, maka permintaan terhadap bahan baku seperti singkong akan meningkat.

“Bensin akan menggunakan 10% etanol atau metanol. Jadi di manapun tanam-tanam singkong laku, kalau sudah ada industrinya untuk metanol atau etanol, maka harga singkong bisa sampai 2.001 kilo,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah tengah gencar mengembangkan tanaman tebu dan singkong.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai langkah ini akan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Hal ini lantaran bahan baku pencampuran bensin dari singkong, tebu, hingga jagung.

“Jagung kita buat makan aja kurang. Jadi artinya nanti di seluruh Indonesia tidak boleh ada tanah yang nganggur. Karena semua akan bernilai ekonomi, di situlah nanti pemberdayaan, masyarakat kita akan kreatif.

Ke depan, Zulhas menyebut pemerintah akan mengejar ketertinggalan di sektor pertanian dan mengejar China hingga Thailand.

“Kita akan ngejar China, pertaniannya akan ngejar Thailand. Sementara kita ketinggalan, kami akui,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan tersebut dan segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10% untuk menekan impor BBM.

“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol tujuannya agar kita tidak impor banyak,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Namun, Bahlil memastikan bahwa mandatori E10 tidak akan diterapkan tahun depan. Dia menyebut, hal tersebut masih perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya.

Tantangan Bahan Baku

Bahan baku menjadi tantangan transisi menuju energi yang lebih bersih yakni biofuel. Selain tantangan kebutuhan reaktan, penerapan B50 juga masih menghadapi tantangan pasokan bahan baku biodiesel, FAME.

Untuk menjalankan implementasi B50, peningkatan kapasitas produksi FAME menjadi syarat mutlak. Pasokan FAME harus digenjot dari 15,6 juta kl pada 2025 menjadi 20,1 juta kl pada 2026.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya belum menentukan berapa porsi FAME dalam B50.

Dia mengatakan, komposisi FAME itu masih menjadi perdebatan. Menurutnya, B50 itu bisa terdiri atas 40% FAME dan 10% hydrotreated vegetable oil (HVO) atau full 50% FAME.

"Lalu apakah 2026 kita mulai dengan B50? Itu belum kita tentukan. Jadi kita harus lihat lagi B50 butuh [FAME]-nya berapa?" ucap Eniya dalam acara Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Eniya menjabarkan, jika diasumsikan B50 akan terdiri atas 50% FAME, maka kebutuhan FAME itu mencapai sekitar 20 juta ton atau tambahan alokasi minyak kelapa sawit mentah/crude palm oil (CPO) ke biodiesel sekitar 2 juta ton. Angka itu naik sebesar 5 juta ton dari kebutuhan FAME untuk produksi B40 yang sebesar 15 juta ton.

Di sisi lain, Eniya mengatakan, Indonesia membutuhkan lima pabrik biodiesel baru untuk mengimplementasikan B50 pada tahun depan. Dia mengatakan, tiga dari lima pabrik baru yang ditargetkan, saat ini sedang dibangun.

"Kita perlu lima [pabrik baru] dengan kapasitas besar, yang kalau ukur-ukur kapasitasnya 1 juta kiloliter kita perlu 5 gitu," ucap Eniya.

Kendati demikian, Eniya tak memerinci tiga pabrik yang sedang dibangun itu. Namun, menurutnya, pabrik biodiesel baru itu diperlukan di daerah timur Indonesia.

Sementara itu, terkait bahan baku bioetanol, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meneken Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang menjamin ketersediaannya.

Dilansir dari laman Kemenko IPK, Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai biofuel mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri, serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

Sebagaimana pada Pasal 3, dalam rangka percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel), disusun peta jalan (road map), meliputi peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kL.

Bisnis.com, TANGERANG — Pemerintah memastikan pencampuran etanol 10% (E10) pada Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin bakal dilakukan pada 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mulai menggunakan campuran etanol 10% dengan BBM jenis bensin atau E10.

“Wajib [bensin menggunakan 10% etanol]. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” kata Zulhas dalam konferensi pers di acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Dalam hal ini, pemerintah akan mulai menggunakan premium atau bensin campur 10% etanol atau metanol.

Menurut Zulhas, jika penggunaan biofuel, yakni etanol atau metanol diperluas dengan mencampur 10% ke dalam bensin, maka permintaan terhadap bahan baku seperti singkong akan meningkat.

“Bensin akan menggunakan 10% etanol atau metanol. Jadi di manapun tanam-tanam singkong laku, kalau sudah ada industri nya untuk metanol atau etanol, maka harga singkong bisa sampai 2.001 kilo,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah tengah gencar mengembangkan tanaman tebu dan singkong.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai langkah ini akan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Hal ini lantaran bahan baku pencampuran bensin beras dari singkong, tebu, hingga jagung.

“Jagung kita buat makan aja kurang. Jadi artinya nanti di seluruh Indonesia tidak boleh ada tanah yang nganggur. Karena semua akan bernilai ekonomi, di situlah nanti pemberdayaan, masyarakat kita akan kreatif.

Ke depan, Zulhas menyebut pemerintah akan mengejar ketertinggalan di sektor pertanian dan mengejar China hingga Thailand.

“Kita akan ngejar China, pertaniannya akan ngejar Thailand. Sementara kita ketinggalan, kami akui,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan tersebut dan segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10% untuk menekan impor BBM.

“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol tujuannya agar kita tidak impor banyak,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Namun, Bahlil memastikan bahwa mandatori E10 tidak akan diterapkan tahun depan. Dia menyebut, hal tersebut masih perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya.