Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah gejolak harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memilih mempercepat langkah menuju kemandirian energi.

Implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 bukan sekadar kebijakan pencampuran bahan bakar, melainkan pertaruhan besar atas masa depan ketahanan energi, devisa negara, industri sawit, hingga arah transisi energi Indonesia.

Di tengah ketidakpastian yang terus membayangi pasar energi global, Indonesia memilih mengambil jalur yang berbeda.

Ketika perang, konflik geopolitik, dan ketegangan di jalur perdagangan energi dunia berkali-kali mengguncang harga minyak mentah, pemerintah justru mempercepat agenda yang selama satu dekade terakhir dibangun secara bertahap: memperbesar porsi energi domestik dalam bauran energi nasional.

Mulai 1 Juli 2026, Indonesia resmi mengimplementasikan mandatori biodiesel B50 secara nasional. Artinya, setiap liter solar yang digunakan akan mengandung campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Sekilas, kebijakan tersebut tampak sebagai langkah teknis di sektor energi. Namun, jika ditelisik lebih dalam, B50 merupakan salah satu proyek ekonomi paling ambisius yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya.

Taruhannya tidak kecil

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar, penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun, penciptaan lebih dari 2,2 juta lapangan kerja, serta pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 46,72 juta ton CO2 pada 2026.

Di balik angka-angka tersebut tersimpan pertanyaan yang lebih besar: mampukah Indonesia benar-benar mengubah sawit menjadi instrumen kedaulatan energi?

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar energi global bergerak dalam pola yang semakin sulit diprediksi. Perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, ketegangan di Laut Merah, hingga ancaman terhadap Selat Hormuz telah membuat harga minyak dunia berulang kali melonjak tajam sebelum kemudian terkoreksi.

Bagi Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi fosilnya, volatilitas tersebut menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas fiskal, neraca perdagangan, hingga inflasi.

Situasi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah mempercepat implementasi B50.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa ketahanan energi saat ini tidak lagi sekadar berbicara soal pasokan energi.

"Berbicara mengenai ketahanan energi ini ada empat parameternya, yaitu availability atau ketersediaan, kemudian akses energi, keterjangkauan atau affordability, dan juga ramah lingkungan atau acceptability," ujar Dwi, Rabu (17/6/2026).

Empat parameter tersebut menjadi fondasi utama kebijakan energi nasional. Ketersediaan pasokan harus terjamin. Akses energi harus merata. Harga harus tetap terjangkau. Pada saat yang sama, energi juga harus semakin ramah lingkungan.

Dalam konteks tersebut, biodiesel berbasis sawit dianggap mampu menjawab keempat tantangan sekaligus.

Menurut Dwi, Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar Indonesia semakin mengoptimalkan sumber daya domestik sebagai fondasi ketahanan energi nasional.

"Presiden mengharapkan agar kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik serta juga mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," katanya.

Lebih jauh, implementasi B50 juga menjadi instrumen mitigasi terhadap fluktuasi harga minyak global.

"Jadi ada beberapa faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan, lebih kepada merespons juga kondisi geopolitik. Kita tahu harga minyak sedang naik turun, teman-teman juga mungkin merasakan fluktuasi harga minyak," ujar Dwi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa B50 tidak hanya diposisikan sebagai program energi terbarukan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan ekonomi nasional.

Jalan Panjang dari B20 Menuju B50

Keputusan menerapkan B50 bukan kebijakan yang lahir dalam semalam. Indonesia telah menjalani perjalanan panjang selama satu dekade untuk sampai pada titik ini.

Program biodiesel dimulai melalui implementasi B20 pada 2016. Saat itu, pemerintah mewajibkan pencampuran 20% biodiesel ke dalam solar. Empat tahun kemudian, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan B30 secara penuh.

Langkah tersebut kemudian berlanjut melalui implementasi B35 pada Februari 2023 dan peningkatan ke B40 pada 2025.

Pemerintah kemudian melakukan serangkaian uji coba lapangan untuk B50 sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang melibatkan Kementerian ESDM, Pertamina, produsen biodiesel, industri otomotif, hingga operator alat berat.

Hasil evaluasi menunjukkan performa mesin tetap terjaga dan distribusi bahan bakar dapat berjalan sesuai standar. Dengan bekal itulah pemerintah memutuskan implementasi penuh B50 mulai Juli 2026.

Argumen paling kuat di balik kebijakan B50 terletak pada sisi ekonomi makro. Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan klasik berupa tingginya impor energi.

Meskipun menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi Indonesia masih harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar untuk membeli solar dari luar negeri.

Ketergantungan tersebut membuat perekonomian rentan terhadap lonjakan harga minyak internasional maupun pelemahan nilai tukar rupiah.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai B50 berpotensi mengubah kondisi tersebut secara signifikan.

"Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah," ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Dalam perspektif makroekonomi, pengurangan impor energi memiliki efek berlapis. Defisit transaksi berjalan dapat ditekan, belum lagi cadangan devisa lebih terjaga dan permintaan terhadap dolar AS menurun serta peluang nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil.

Pada saat yang sama, pemerintah memperoleh ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan lainnya. Target penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun menjadi angka yang sangat signifikan.

Sebagai perbandingan, angka tersebut setara dengan lebih dari dua kali anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap awal atau mendekati total belanja beberapa kementerian besar dalam satu tahun anggaran.

Karena itu, keberhasilan B50 tidak hanya akan berdampak pada sektor energi, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Menjadi Pionir Dunia

Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia menguasai sekitar setengah produksi sawit global.

Keunggulan tersebut membuat Indonesia memiliki pasokan bahan baku biodiesel yang relatif melimpah dibandingkan negara lain.

Menurut Hendry, implementasi B50 menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dalam peta energi dunia.

"Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen," ungkapnya.

Jika berhasil, Indonesia bukan hanya menjadi produsen sawit terbesar dunia, tetapi juga laboratorium terbesar dunia bagi pengembangan biodiesel skala masif. Posisi tersebut berpotensi membuka peluang ekspor teknologi, standar industri, hingga model kebijakan energi ke negara berkembang lainnya.

Implementasi B50 juga akan menciptakan gelombang permintaan baru terhadap minyak sawit domestik. Kebutuhan FAME diperkirakan meningkat tajam seiring naiknya kadar pencampuran dari B40 menjadi B50.

Konsekuensinya, utilisasi pabrik biodiesel akan meningkat dan peluang investasi baru berpotensi masuk ke sektor hilir sawit. Permintaan tandan buah segar dari petani ikut terdorong. Lapangan kerja baru tercipta di sepanjang rantai pasok industri.

“Inilah yang membuat kebijakan B50 bukan hanya kebijakan energi, melainkan juga kebijakan industrialisasi,” ucapnya.

Selama ini Indonesia kerap dikritik karena terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Melalui biodiesel, pemerintah berupaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Sawit tidak lagi sekadar diekspor sebagai komoditas mentah, melainkan diolah menjadi energi yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas.

Tantangan yang Tidak Kecil

Meski demikian, jalan menuju keberhasilan B50 tidak sepenuhnya mulus, sebab terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, kesiapan pasokan bahan baku. Peningkatan konsumsi sawit untuk biodiesel berpotensi menciptakan kompetisi dengan kebutuhan ekspor dan industri pangan.

Kedua, aspek pembiayaan lantaran harga biodiesel masih bergantung pada berbagai faktor, termasuk harga minyak sawit mentah (CPO) dan skema insentif pemerintah.

Ketiga, tantangan lingkungan di mana peningkatan konsumsi sawit berpotensi memicu kekhawatiran terkait ekspansi perkebunan. Oleh karena itu, Hendry mengingatkan agar peningkatan produksi dilakukan melalui produktivitas dan teknologi, bukan pembukaan lahan baru.

Di sisi lain, Pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Rishal Asri melihat kebijakan B50 tidak hanya rasional dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan.

"Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi," ujarnya.

Menurut Rishal, semakin tinggi kandungan biodiesel dalam bahan bakar, semakin rendah pula emisi yang dihasilkan.

"Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang," katanya.

Aspek ini menjadi semakin penting ketika dunia bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai negara maju terus memperketat standar emisi.

“Bagi Indonesia, keberhasilan B50 dapat menjadi modal penting untuk menunjukkan bahwa industri sawit juga mampu berkontribusi terhadap agenda keberlanjutan,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli 2026 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun pada tahun ini. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara. "Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp 157,28 triliun," kata Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Anggia, penggunaan B50 akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM secara bertahap. Nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu saat pemerintah masih menerapkan mandatori B40.

Pada 2025, implementasi B40 menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp 133,3 triliun. Dengan demikian, penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.

Selain menghemat devisa, program B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar Rp 24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan berbagai manfaat tersebut, implementasi B50 dinilai tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," ujar Anggia.

Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Menurutnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

"Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," kata Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu.

Penggunaan B50, lanjut Anggia, Indonesia secara bertahap dapat mengurangi impor. Nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40.

Dengan penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.

Program B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut mempengaruhi harga energi di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, Anggia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Anggia mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Anggia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan implementasi mandatori biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.

Selain meningkatkan ketahanan energi nasional, program tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun, meningkatkan nilai tambah industri sawit, serta menciptakan jutaan lapangan kerja.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan manfaat program biodiesel telah terlihat sejak penerapan B40 pada 2025.

"Di 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dwi, penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sehingga menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun.

Selain itu, program biodiesel juga memberikan dampak positif terhadap industri kelapa sawit nasional. Dwi menyebut implementasi B40 sepanjang 2025 berhasil meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebesar Rp20,9 triliun.

"Proyeksinya diharapkan di 2026 ini ada peningkatan nilai tambah sebesar Rp24,68 triliun," katanya.

Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis sawit juga diyakini akan memberikan manfaat langsung bagi para petani dan pelaku industri sawit dalam negeri melalui peningkatan permintaan bahan baku domestik.

Tak hanya itu, implementasi B50 diperkirakan mampu memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor yang terkait dengan rantai pasok industri biodiesel. Pada 2025, penerapan B40 tercatat menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja.

"Di 2025 sebanyak 1,8 juta tenaga kerja yang terserap, dan diharapkan dengan implementasi B50 di Juli 2026 ini proyeksinya penyerapan tenaga kerja bisa di angka 2.216.874 orang," ujar Dwi.

Dari sisi lingkungan, pemerintah menilai program biodiesel menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emission.

Dwi menjelaskan bahwa implementasi B40 pada 2025 telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton karbon dioksida (CO2). Dengan peningkatan campuran biodiesel menjadi 50 persen, pemerintah menargetkan penurunan emisi yang lebih besar.

"Di 2026 ini kita bisa mengimplementasikan penurunan emisinya sebesar 46,72 juta ton karena ini bagian kontribusi Indonesia dalam menjaga sustainability lingkungan," katanya.

Lebih lanjut, Dwi menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. Dengan mengoptimalkan sumber daya domestik, Indonesia diharapkan memiliki sistem energi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Implementasi B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli mendatang menjadi tonggak baru dalam pengembangan energi berbasis sumber daya lokal sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan program biodiesel terbesar di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mempersiapkan program mandatori Biodiesel 50% atau B50 jelang implementasi yang ditargetkan pada 1 Juli 2026 mendatang.

Kebijakan tersebut disiapkan secara bertahap melalui serangkaian evaluasi teknis dan pengujian lintas sektor untuk memastikan implementasi berjalan aman dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan program biodiesel menjadi salah satu kebijakan strategis nasional yang selama ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi impor bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi domestik.

“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Menurut Eniya, implementasi biodiesel sejak 2015 juga telah memberikan dampak positif terhadap penguatan pasar domestik dan stabilitas industri sawit nasional di tengah dinamika pasar global.

Pada implementasi B40 tahun 2025, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta kiloliter atau sekitar 95,67% dari total alokasi sebesar 15,61 juta kiloliter.

Implementasi tersebut menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp133,3 triliun. Selain itu, program biodiesel juga menciptakan nilai tambah sebesar Rp20,92 triliun, menyerap tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO2.

“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” katanya.

Pemerintah pun mulai melakukan persiapan implementasi B50 melalui rangkaian evaluasi dan pengujian teknis secara komprehensif sesuai standar yang berlaku.

Pengujian dilakukan di berbagai sektor, mulai dari otomotif, alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan B50 tetap aman dan andal terhadap kebutuhan operasional di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan implementasi biodiesel tetap mempertimbangkan aspek keekonomian dan keberlanjutan. Dukungan program biodiesel dilakukan melalui mekanisme insentif yang bersumber dari pengelolaan dana sawit sehingga tidak membebani anggaran negara.

Menurut Eniya, implementasi biodiesel juga memperbesar pemanfaatan bahan baku domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pemerintah pun terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, keberlanjutan industri sawit nasional, dan stabilitas ekonomi domestik.

“Melalui pemanfaatan energi domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia ingin membangun sistem energi yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50 pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi E5 pada tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang dekat dengan sumber pasokan lokal. Hal Ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Mandatori untuk E5 itu nanti dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) alokasi volume, jadi insya Allah (implementasi) bareng mulai dengan B50,” ujar Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.

Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.

“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.

Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memproyeksikan kebijakan hilirisasi dan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) yang didorong pemerintah bakal memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun.

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyatakan langkah strategis ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah menuju kemandirian material konstruksi. Sekaligus, menekan ketergantungan impor aspal yang selama ini mendominasi pasar.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan penggunaan Asbuton dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4% menjadi 30% dari total konsumsi nasional melalui skema A30.

"Kebijakan ini diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga sekitar Rp4,08 triliun per tahun dan memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun," ujar Andi kepada Bisnis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Sejalan dengan hal itu, dia menilai keputusan mendorong hilirisasi Asbuton menjadi langkah visioner. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran negara, tetapi juga memacu penciptaan lapangan kerja secara masif di sektor industri pengolahan dalam negeri.

Meski demikian, Gapensi memberi catatan bahwa kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi pengolahan dan konsistensi kualitas material yang didistribusikan ke proyek.

“Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar, namun implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku tengah memacu penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan aspal Buton (Asbuton) guna memangkas dominasi impor aspal nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut rampung dalam 2 pekan ke depan. Regulasi ini akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif di lapangan.

"Penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menempatkan program biodiesel B50 sebagai salah satu instrumen fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus menekan beban devisa negara di tengah dinamika global.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap anggaran negara.

Selain efisiensi anggaran, program mandatori biodiesel ini juga berkontribusi terhadap penghematan devisa dalam jumlah besar.

Pada 2025, penghematan devisa tercatat mencapai Rp 133,3 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 139,8 triliun pada 2026.

“Paling tidak pemerintah bisa menjaga efisiensi anggaran, itu terutama dari BPDB sebesar paling tidak Rp 48 triliun, yang berasal dari penghematan anggaran insentif biodiesel dan pengurangan impor BBM,” ujar Ferry di Hotel Ayana, Jakarta pada Kamis (30/4/2026).

Dari sisi industri, implementasi B50 juga mendorong peningkatan nilai tambah komoditas kelapa sawit.

Ferry mencatat, nilai tambah crude palm oil (CPO) mencapai Rp 20,92 triliun pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 21,94 triliun pada 2026.

Tak hanya itu, sektor ini juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Pada 2025, industri sawit dan turunannya menyerap sekitar 1,88 juta tenaga kerja dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,97 juta tenaga kerja pada 2026.

Dok. Kementerian ESDM Ilustrasi biodiesel B50, bahan bakar nabati buat mesin diesel.

Ferry menegaskan, program B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Yang pengen kita jaga tadi buffer-buffer kita itu, baik buffer di APBN, buffer di masyarakat, dan salah satunya dari sisi energi, makanya didorong B50,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana mulai mengimplementasikan program biodiesel B50 pada 1 Juli 2026.

Program ini merupakan peningkatan dari mandatori sebelumnya, dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran komoditas kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sehingga secara teknis ini kita harapkan menjelang 1 Juli 2026 ini semuanya sudah siap, yang tadi baik secara teknis, keandalan mesin maupun keamanan penggunaan B50 sebelum nanti di 1 Juli itu bisa kita lakukan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis penerapan biodiesel 40% atau B40 dan meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri akan signifikan memangkas impor solar pada 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, berdasarkan capaian 2025, pihaknya optimistis pemerintah bisa mencanangkan target ambisius yakni menghentikan impor solar sepenuhnya pada tahun ini.

Target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama 2026, kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua setelah hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi.

"Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton," ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2% dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL pada tahun lalu.

Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor solar yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Tidak hanya itu, program ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Bahlil menambahkan, optimisme bebas impor Solar pada 2026, akan didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Solar dalam negeri secara masif.

"Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," pungkasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan catatan khusus untuk Solar CN51 yang memiliki kualitas tinggi untuk kebutuhan industri alat berat, di mana opsi impor masih terbuka terbatas karena kapasitas produksi domestik yang masih dalam tahap pengembangan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan dana insentif biodiesel B40 untuk 2026 bakal ditetapkan pada level sekitar Rp51 triliun. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, angka itu masih mirip dengan dana alokasi B40 pada 2025.

Pasalnya, alokasi biodiesel tahun ini ditetapkan sebesar 15,65 juta kiloliter (kl), tak terpaut jauh dari alokasi 2025 yakni sebesar 15,6 juta kl. Kendati demikian, dana insentif 2026 secara resmi baru akan diputuskan oleh komite pengarah (komrah) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada pekan depan.

"Karena kan naiknya cuma sedikit, jadi proyeksi solar yang dikeluarkan oleh BPH Migas sama dirjen migas ditetapkan. Nah, itu cuma beda sedikit sama tahun lalu, hampir sama lah, hampir sama itu. Jadi kemungkinan duitnya juga sama lah, ya naik dikit lah,” kata Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Eniya menuturkan, alokasi B40 pada 2026 untuk sektor public service obligation (PSO) ditetapkan sebesar 7,45 juta kl, sementara alokasi non-PSO ditetapkan sebesar 8,19 juta kl.

Hal tersebut ditetapkan gegara realisasi non-PSO pada 2025 lebih tinggi yakni sekitar 7,4 juta kl, sementara realisasi PSO mencapai 6,8 juta kl sepanjang tahun lalu. “Jadi PSO-nya itu lebih rendah daripada non-PSO. Jadi non-PSO-nya cukup tinggi,” kata Eniya.

Dari perhitungan Kementerian ESDM, program biodiesel untuk 2026 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri hilir dan rantai nilai sawit nasional dengan peningkatan nilai tambah minyak kelapa sawit (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp21,8 triliun.

Selanjutnya, terjadi penghematan devisa dari impor solar sebesar Rp139 triliun, menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.

Bisnis.com, JAKARTA — Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan program B40 berhasil menekan impor solar sebesar 3,3 juta ton sepanjang 2025.

Menurutnya, implementasi kebijakan B40, yang merupakan Bahan Bakar Nabati (BBN) campuran 40% minyak sawit dan 60% solar, secara efektif menekan ketergantungan impor solar.

"Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL). Angka itu setara dengan 105,2% dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL pada 2025.

Bahlil berpendapat, keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor Solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian ini, kata dia, menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan target ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor Solar pada 2026.

Menurutnya, target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama 2026, untuk kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua jika hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi.

Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Selain itu, implementasi B40 juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Optimisme bebas impor solar pada 2026, kata Bahlil, akan didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Solar dalam negeri secara masif.

"Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," ucap Bahlil.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan catatan khusus untuk Solar CN51 yang memiliki kualitas tinggi untuk kebutuhan industri alat berat, di mana opsi impor masih terbuka terbatas karena kapasitas produksi domestik yang masih dalam tahap pengembangan.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkanpenghematan devisa sebesar Rp139 triliun dari berkurangnya impor solar. Apalagi, pemerintah telah menetapkan alokasi volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk 2026 sebesar 15.646.372 kiloliter (kL).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listyani menuturkan bahwa dari total alokasi biodesel tersebut, dibagi menjadi dua kategori utama, yakni alokasi Public Service Obligation (PSO) sebesar 7.454.600 kL dan alokasi non-PSO sebesar 8.191.772 kL.

"Dari perhitungan Kementerian ESDM, program biodiesel untuk tahun 2026 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri hilir dan rantai nilai sawit nasional dengan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp21,8 triliun, terjadi penghematan devisa dari impor solar sebesar Rp139 triliun, menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).

Pelaksanaan program mandatori biodiesel pad 2026 akan didukung sinergi dari 32 BU BBM dan 26 BU BBN yang telah ditunjuk Pemerintah, dengan tetap mempertahankan skema insentif bagi sektor PSO sebagaimana ketentuan pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Eniya menekankan bahwa penetapan alokasi ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM (solar), memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik, dan mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas di lapangan, kata Eniya, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola, pengawasan, dan transparansi melalui penetapan alokasi yang terukur berbasis kapasitas dan kinerja. Langkah ini mencakup monitoring standar mutu biodiesel secara ketat, pengawasan distribusi di titik serah, hingga pelibatan surveyor independen untuk melakukan verifikasi volume serta kualitas biodiesel yang disalurkan.

Pengawasan ini bertujuan agar program Biodiesel 40 persen (B40) berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Selain itu, Pemerintah juga membuka ruang untuk melakukan penyesuaian ketetapan mandatori apabila di masa depan terdapat perubahan target alokasi volume sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan strategis nasional," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40 persen atau B40 periode Januari-September 2025 mencapai 10,57 juta kiloliter (kl) dengan nilai penghematan devisa negara sebesar Rp93,43 triliun.

"Selain menghemat devisa hingga mencapai Rp93,43 triliun, mandatori program ini mampu menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton," ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Tak hanya menghemat devisa melalui pengurangan impor solar, Bahlil juga menyampaikan bahwa realisasi program B40 disertai dengan peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga Rp14,7 triliun.

"Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan," kata Bahlil.

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan menggencarkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

"Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW)," ujar Bahlil.

Sepanjang 2025, Kementerian ESDM sudah melakukan peresmian proyek-proyek pembangkit listrik sebanyak dua kali yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil meresmikan sebanyak 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 GW.

Dari total kapasitas pembangkit tersebut, sebanyak 89 persen merupakan pembangkit berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, 55 pembangkit listrik diresmikan, dengan rincian 8 PLTP dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.

Total kapasitas pembangkit yang diresmikan tersebut sebesar 379,7 megawatt (MW).

Sebagai wujud komitmen pemerintah, pada 2030, target bauran EBT nasional telah direvisi menjadi sebesar 19-23 persen.

Target ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Upaya ini, kata Bahlil, tidak hanya bertujuan menekan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi pasar energi dunia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025