Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Djarum PT Remala Abadi Tbk. (DATA) menunjuk Hartono Tanuwidjaja sebagai komisaris perseroan. Pengangkatan tersebut diputuskan dalam rapat umum pemegang saham yang digelar pada 22 Juni 2026.

Direktur Utama Remala Abadi Agus Setiono mengatakan pemegang saham menyetujui pengangkatan Hartono Tanuwidjaja sebagai komisaris perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya rapat hingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada 2028.

“Pemegang saham menyetujui pengangkatan Bapak Hartono Tanuwidjaja sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028,” ujar Agus dalam keterbukaan informasi, Selasa (23/6/2026).

Seiring dengan keputusan tersebut, perseroan juga menetapkan susunan direksi dan dewan komisaris untuk periode hingga RUPST 2028. Agus Setiono tetap menjabat sebagai Direktur Utama, didampingi Adrian Renaldy sebagai direktur.

Sementara itu, jajaran dewan komisaris terdiri atas Anita Anwar sebagai Komisaris Utama, Hartono Tanuwidjaja sebagai Komisaris, serta Ahmad Alamsyah Saragih sebagai Komisaris Independen.

Perseroan juga memberikan kuasa kepada direksi untuk menuangkan keputusan mengenai susunan direksi dan dewan komisaris tersebut ke dalam akta notaris serta menyampaikan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajemen menyatakan perubahan susunan pengurus tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Hartono Tanuwidjaja sendiri merupakan profesional di bidang keuangan dan akuntansi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Sebelum bergabung dengan Remala Abadi, dia menjabat sebagai Direktur Keuangan iForte sejak Juni 2018.

Sebelum itu, Hartono juga pernah menduduki berbagai posisi senior di sejumlah perusahaan dengan latar belakang industri yang beragam, mulai dari manufaktur, perdagangan hingga perusahaan konsultan di Jakarta. Dia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 1992.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya mempercepat konstruksi proyek strategis nasional (PSN) (PSN) Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 kilometer.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat hingga periode 22 Mei 2026 sejumlah paket pengerjaan telah memasuki tahap akhir konstruksi. Khususnya, pada ruas Kartasura - Klaten dan Klaten - Prambanan.

“Ruas tol ini akan menjadi akses strategis menuju Yogyakarta dan Bandara YIA, menghadirkan perjalanan yang leih cepat, aman, dan nyaman,” ujar manajemen BPJT dalam akun Instagram resminya @pupr_bpjt, dikutip Senin (8/6/2026).

Adapun, total panjang jalan tol ini dilaporkan mencapai 96,57 kilometer (Km) yang terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan. Di antaranya, tahap 1 mencakup ruas Kartasura - Purwomartani (42,37 Km), Purwomartani - Maguwoharjo (3,62 Km), dan Trihanggo - JC Sleman (3,25 Km).

Kemudian, tahap 2 mencakup konstruksi Junction Sleman - Purworejo (38,57 Km). Serta tahap 3 Maguwoharjo - Trihanggo (8,75 Km).

Khusus untuk tahap 1 konstruksi terbagi ke dalam 5 paket pekerjaan. Dua di antaranya yakni Kartasura - Klaten dan Klaten - Prambanan telah rampung dan telah beroperasi penuh.

Sementara itu, paket 1.2B ruas Prambanan - Purwomartani telah mencapai 95,28%, Purwomartani - Maguwo mencapai 39,52% dan JC Sleman - Trihanggo mencapai 80,74%.

“Proyek ini akan meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan, mendukung kelancaran arus mobilitas manusia dan barang, serta memperkuat jaringan logistik regional,” tambah manajemen BPJT.

Selain itu, kehadiran Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo juga diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pengembangan kawasan strategis di sepanjang koridor jalan tol.

Secara teknis, tol ini dirancang untuk dapat dilintasi dengan kecepatan rencana mencapai 100 Km/jam. Di mana, jumlah lajur tersedia 2x3 lajur dan memiliki 11 simpang susun.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menargetkan Konstruksi Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo dapat rampung sepenuhnya pada 2028.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Wilan Oktavian menjelaskan bahwa saat ini kbisonstruksi tol tersebut tengah berlangsung. Pasalnya, sebagian besar lahannya masih dalam proses pembebasan lahan.

"Untuk tahap 2 dan 3, masih dalam proses pembebasan lahan, ruas tol Solo – Yogyakarta – Kulonprogo direncanakan beroperasi pada 2028," kata Wilan dikutip dari laman Bina Marga Kementerian PU, Minggu (20/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Karakter Hello Kitty akhirnya akan debut di film layar lebar Hollywood lewat film animasi terbaru garapan New Line Cinema dan Warner Bros. Pictures Animation.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, film Hello Kitty akan disutradarai David Derrick Jr. yang sebelumnya menggarap Moana 2 dan John Aoshima dari Ultraman: Rising. Sementara itu, Beau Flynn dan Ramsey Naito ditunjuk sebagai produser film tersebut.

Film ini menjadi proyek besar pertama Hello Kitty di Hollywood setelah karakter tersebut populer selama puluhan tahun. Hello Kitty sendiri pertama kali diperkenalkan perusahaan Jepang Sanrio pada 1974 dan dikenal sebagai karakter kucing putih dengan pita merah di kepala.

Di sisi lain, proyek film Hello Kitty sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak 2015. Warner Bros. dan New Line akhirnya resmi melanjutkan proyek tersebut dan menetapkan jadwal tayang pada 2028.

Naskah film saat ini ditulis Jeff Chan setelah sebelumnya dikerjakan beberapa penulis lain. Film tersebut juga disebut akan menghadirkan petualangan Hello Kitty bersama karakter Sanrio lainnya.

David Derrick Jr. sebelumnya dikenal lewat sejumlah film animasi Disney seperti Moana, Encanto, Raya and the Last Dragon, hingga The Lion King versi 2019. Sementara John Aoshima pernah terlibat dalam serial Gravity Falls dan film Ultraman: Rising di Netflix.

Selain Hello Kitty, film ini juga diperkirakan akan menampilkan karakter Sanrio populer lain seperti My Melody, Gudetama, dan Little Twin Stars. Film tersebut menjadi pertama kalinya karakter-karakter Sanrio dibuat dalam proyek film besar Hollywood.

Pendiri Sanrio, Shintaro Tsuji, sebelumnya mengatakan Hello Kitty sudah lama menjadi simbol persahabatan bagi banyak orang di dunia. Dia berharap film tersebut bisa memperluas pesan persahabatan Hello Kitty ke penonton yang lebih luas.

“Saya sangat senang Hello Kitty dan karakter Sanrio lainnya akhirnya akan melakukan debut Hollywood mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Warner Bros. disebut ingin menjadikan Hello Kitty sebagai salah satu film animasi besar dalam beberapa tahun ke depan. Kehadiran sutradara dan tim produksi yang berpengalaman juga membuat film ini mulai dinantikan para penggemar animasi dan Hello Kitty di berbagai negara.

Film Hello Kitty dijadwalkan tayang di bioskop dunia pada 21 Juli 2028.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Meski diakuinya penetapan peserta penjaminan polis cukup krusial, tetapi dia meyakini program ini dapat berjalan dengan baik, mengingat LPS telah mempersiapkan Roadmap Penjamin Polis Asuransi 2027—2030.

Anggito juga memastikan kesiapan LPS dalam menjalankan program penjamin polis asuransi. Dia mengatakan, pihaknya telah memiliki struktur organisasi, konsultan, roadmap, draft regulasi, hingga simulasi mengenai perhitungan kepesertaan.

“Tentu kalau ditanya apakah sudah siap LPS [menjalankan program penjaminan polis asuransi], sudah siap,” ujarnya.

Jika merujuk pada aturan eksisting, LPS diberi mandat untuk menjamin polis asuransi dalam waktu lima tahun setelah UU disahkan atau pada 2028.

Kendati demikian, seiring adanya revisi terhadap UU P2SK, LPS masih menunggu ketentuan terbaru dalam revisi Undang-undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menargetkan Indonesia meraih status Country of Honor di Festival Film Cannes 2028 sebagai upaya memperkuat posisi perfilman nasional di industri film global, yang disampaikan saat menghadiri Festival Film Cannes 2026 di Prancis.

Dalam wawancaranya dengan Variety, Fadli mengatakan Indonesia ingin bergerak dari posisi pinggiran menjadi salah satu kekuatan penting dalam industri layar internasional. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya soal pengakuan internasional, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi perfilman dan budaya Indonesia di dunia.

“Ini bukan hanya tentang prestise, tetapi menciptakan platform internasional yang lebih besar bagi perfilman, budaya, dan talenta kreatif Indonesia,” ujarnya, dikutip Selasa (19/5/2026).

Target tersebut muncul ketika industri film Indonesia sedang mengalami pertumbuhan besar di pasar domestik. Meski film Indonesia mencatat pencapaian box office yang tinggi di dalam negeri, pemerintah menilai industri nasional masih perlu memperkuat penetrasi di pasar internasional.

Karena itu, Kementerian Kebudayaan mulai fokus memperluas distribusi global, meningkatkan akses sineas daerah ke festival internasional, hingga memperkuat kapasitas ekspor industri kreatif. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema insentif dan rebate produksi agar Indonesia lebih kompetitif dalam menarik produksi film internasional.

Fadli mengakui sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Thailand lebih dulu agresif memberikan insentif bagi industri perfilman global. Namun, Indonesia disebut sedang mempelajari berbagai model internasional agar kebijakan yang dibuat tetap memberi dampak terhadap pengembangan talenta lokal dan nilai ekonomi nasional.

“Insentif dan rebate kini menjadi hal penting dalam industri film global karena banyak negara bersaing menarik produksi internasional dan investasi kreatif,” katanya.

Sambil menyiapkan skema tersebut, pemerintah juga memperkuat program matching fund dan pembiayaan kolaboratif antara sineas Indonesia dengan pelaku industri internasional. Selain itu, pemerintah memanfaatkan Dana Indonesia untuk mendukung pengembangan talenta, bantuan produksi, mobilitas internasional, hingga partisipasi festival film.

Kehadiran Indonesia di Cannes 2026 juga diperkuat melalui program Next Step Studio Indonesia. Program inkubasi dan co-production bagi sineas muda itu didukung Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Jakarta, Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, dan Institut Français Indonesia.

Program tersebut menjadi bagian dari kerja sama budaya Indonesia dan Prancis yang tertuang dalam Deklarasi Borobudur. Upaya memperkuat kolaborasi perfilman juga didorong setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron tahun lalu yang membahas penguatan kerja sama budaya kedua negara.

Selain itu, Indonesia juga membangun kerja sama dengan lembaga perfilman Eropa seperti La Fémis dan CNC Prancis. Belanda juga disebut menjadi salah satu mitra penting dalam pertukaran talenta dan pendidikan perfilman Indonesia.

Tahun ini, sineas dan produser Indonesia turut berpartisipasi dalam sejumlah platform industri di Cannes seperti Cannes Docs, Producer’s Network, hingga SamaSama Lab. Indonesia juga menggelar Indonesian Cinema Night pada 14 Mei untuk mempertemukan sineas nasional dengan investor, programmer festival, dan pelaku industri film dunia.

Di dalam negeri, pemerintah juga menjalankan National Talent Management Program for Film atau MTN untuk membuka jalur karir bagi sineas dari berbagai daerah. Program tersebut dibuat agar perkembangan industri film Indonesia tidak hanya terpusat di Jakarta.

Fadli menilai keberagaman budaya Indonesia menjadi kekuatan utama perfilman nasional di mata dunia. Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis, lebih dari 17.000 pulau, dan 718 bahasa daerah yang dinilai dapat menjadi sumber cerita autentik bagi perfilman nasional.

“Semakin autentik sebuah cerita, semakin universal resonansi emosional yang bisa dihasilkan,” ujarnya.

Menurutnya, generasi baru sineas Indonesia kini semakin berani mengangkat isu sosial, politik, lingkungan, hingga sejarah dengan pendekatan yang lebih kuat dan relevan. Hal itu dinilai membuat perfilman Indonesia semakin memiliki identitas di tingkat internasional.

“Apa yang kita lihat sekarang adalah munculnya generasi sineas yang terampil secara teknis, terhubung secara global, dan tetap kuat secara budaya,” kata Fadli.

Pemerintah juga menilai platform streaming bukan ancaman bagi bioskop, melainkan pelengkap untuk memperluas jangkauan film Indonesia. Streaming disebut membantu karya lokal menjangkau penonton muda sekaligus membuka akses ke pasar internasional.

Selain itu, perkembangan microdrama, video pendek, hingga ekonomi kreator digital juga mulai menjadi perhatian pemerintah. Format tersebut dinilai membuka peluang baru bagi talenta muda untuk masuk ke industri kreatif dan perfilman.

Sementara terkait kecerdasan buatan atau AI, pemerintah menilai teknologi harus digunakan untuk memperkuat industri kreatif tanpa menggantikan peran manusia dalam proses kreatif perfilman. Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan perlindungan pekerja kreatif dan hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi.

“AI adalah peluang sekaligus tantangan, dan tanggung jawab kami memastikan teknologi memperkuat ekosistem kreatif, bukan melemahkannya,” ujar Fadli.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan film dan serial Indonesia dapat tampil lebih konsisten di festival internasional dan memiliki distribusi global yang lebih luas. Indonesia juga ingin menjadi pusat produksi internasional yang menarik karena kekuatan talenta kreatif dan kekayaan budaya yang dimiliki.

“Jika ekosistem ini bisa dibangun secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan berpartisipasi di industri layar global, tetapi menjadi kontributor penting dan berpengaruh di dalamnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memperkirakan nilai investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta mencapai sekitar US$1 miliar, seiring rencana kapasitas pengolahan hingga 8.000 ton per hari.

Rosan menyebut kebutuhan investasi pembangunan fasilitas tersebut berkisar Rp2 triliun untuk setiap kapasitas 1.000 ton sampah per hari.

“Kalau saya bicara 8.000 ton per hari, investasinya kurang lebih US$1 billion, (1 miliar dolar AS),” kata Rosan dikutip dari Antara, Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan, proyek PSEL di Jakarta ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2028.

Menurutnya, kapasitas fasilitas yang dibangun berpotensi ditingkatkan hingga di atas 8.000 ton per hari guna mengolah timbunan sampah lama di TPST Bantargebang.

“Mungkin kita akan membangunnya bisa jadi lebih dari 8.000 ton (per hari). Kenapa? Untuk bisa mengambil sampah lama. Harapannya Bantargebang bisa bersih. Jadi, bisa saja kapasitasnya 10.000 sampai 12.000 ton (ton per hari) supaya sampah lama itu bisa terambil” jelasnya.

Rosan menambahkan, teknologi yang digunakan memungkinkan pengolahan sampah tanpa perlu pemilahan awal. Seluruh jenis sampah, termasuk sampah lama, dapat langsung diolah.

"Kalau dari teknologi yang kita sudah terapkan, ini tidak perlu dipisahkan. Jadi bisa langsung gitu. Karena kita juga melihat environment-nya, kemudian masalah bau, masalah lahan, kita juga sangat memperhatikan itu semua," kata Rosan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL pada Senin (4/5/2026).

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan percepatan pengolahan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Melalui beleid tersebut, percepatan proyek dilakukan lewat penyederhanaan prosedur serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

Danantara berperan sebagai mitra strategis dalam menyiapkan proyek, termasuk skema pembiayaan serta proses pemilihan badan usaha pengembang dan pengelola (BUPP).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta mengusulkan dua lokasi pembangunan PSEL, yakni Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan persoalan sampah di Jakarta sudah berada pada kondisi darurat dan membutuhkan penanganan cepat serta terintegrasi.

“Timbunan sampah Jakarta mencapai 9.000 ton per hari. Saat ini 87% masih bergantung pada open dumping, seperti Bantargebang yang sudah jauh melebihi kapasitas. Jika diukur, ketinggian sampahnya setara gedung 16–17 lantai,” ujarnya.

Ia menegaskan penandatanganan MoU menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah di ibu kota.

Zulkifli juga optimistis permasalahan tersebut mulai teratasi dalam dua tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pengembangan Program Sekolah Rakyat dengan target menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028, seiring peningkatan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan program yang mulai digagas pada Januari 2025 tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam waktu singkat.

Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang.

“Sekarang telah beroperasi secara keseluruhan berjalan dengan baik meskipun pada 3 bulan pertama menghadapi tantangan yang luar biasa,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Dia menjelaskan, fase awal pelaksanaan diwarnai proses adaptasi oleh tenaga pengajar, siswa, serta pemerintah daerah terhadap sistem pendidikan berasrama. Namun, seiring waktu, operasional dinilai semakin stabil dengan meningkatnya kepercayaan diri peserta didik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas, pemerintah mulai membangun fasilitas permanen yang dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dalam satu lokasi.

Apabila pembangunan selesai pada Juli mendatang, kapasitas tambahan diperkirakan mencapai sekitar 32.000 siswa pada tahun ini, sehingga total peserta didik pada 2025 diproyeksikan menembus 45.000 orang.

Jumlah tersebut akan terus bertambah dengan target tambahan sekitar 60.000 siswa pada 2026, sehingga total melampaui 100.000 peserta didik.

Ekspansi selanjutnya diproyeksikan mencapai lebih dari 200.000 siswa pada 2028 sebelum akhirnya ditargetkan menembus 400.000 siswa pada tahun berikutnya.

Gus Ipul menegaskan perluasan program tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga mencakup intervensi terhadap keluarga, khususnya orang tua, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

“Secara umum orang tua mengatakan bersyukur dan merasakan perubahan-perubahan,” katanya.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan hidup, pembentukan karakter, serta penguatan pola pikir.

Model tersebut diharapkan mampu menciptakan lulusan yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus mendorong peningkatan mobilitas ekonomi keluarga keluar dari lingkaran kemiskinan.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menargetkan renovasi lebih dari 100.000 sekolah per tahun guna mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah selesai diperbaiki paling lambat pada 2028.

Target tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.

"Tahun ini sudah 70.000 [direnovasi], anggaran tahun lalu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah, tahun depan target saya lebih dari 100.000 sekolah," kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, pemerintah akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.

"Saya berharap semua sekolah selesai 2028, kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun berarti kita masih punya 200.000 [sekolah]. Kalau 100.000 di 2027, 100.000 pada 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki," ujarnya.

Selain pembaruan fisik, pemerintah juga berencana meningkatkan mutu pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi.

Prabowo mengungkapkan rencana pembangunan studio pengajaran pusat di Jakarta yang memungkinkan guru terbaik memberikan pengajaran secara daring ke berbagai sekolah di Indonesia.

"Nanti kita ada studio pusat di Jakarta, guru-guru terbaik umpama bahasa Inggris kita ambil native speaker dia bisa ngajar ke semua. Bahasa Mandarin juga begitu. Kita mau tambah anak-anak bisa bahasa Inggris, Mandarin dan beberapa bahasa asing mulai dari SD," katanya.

Bisnis.com, PURWOKERTO – Pemerintah kini bergegas untuk menuntaskan persoalan sampah nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Dari Banyumas, Jawa Tengah, sebuah kabupaten yang selama ini tak selalu berada di pusat sorotan, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan optimisme besar bahwa Indonesia bisa mencapai kondisi zero waste to money pada 2028.

Di balik pernyataan itu, tersimpan harapan besar sekaligus pekerjaan rumah yang tidak ringan, mulai dari replikasi teknologi sederhana berbasis lokal hingga pembenahan kebijakan struktural yang selama puluhan tahun belum sepenuhnya terselesaikan.

“Ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik, kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten,” ujar Prabowo kepada wartawan usai peninjauan.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 68–70 juta ton sampah per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah organik, sementara plastik menyumbang sekitar 15–17%. Namun, tingkat pengelolaan yang memadai masih berkisar di angka 50–60%, dengan sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau bahkan mencemari lingkungan.

Dalam konteks itu, pendekatan Banyumas menjadi menarik karena mengintegrasikan pengurangan, pemilahan, hingga pengolahan dalam satu sistem yang berkelanjutan. Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan berhenti pada tahap apresiasi.

“Jadi ini saya kira sangat efektif ya menjadi contoh untuk banyak provinsi banyak kabupaten bahkan dari negara lain ada yang kesini jadi saya juga dapat laporan dari gubernur di Jawa Tengah sudah ikut kurang lebih 13 [kabupaten] ya, jadi ini kita dari pemerintah pusat kita akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan ya perbaiki kembangkan dan bikin lebih efektif janji bupati tahun 2028 zero sampah ya,” katanya.

Optimisme itu diperkuat dengan target waktu yang jelas. Pemerintah menempatkan pengelolaan sampah sebagai prioritas nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Dari Sampah Menjadi Material Bernilai Ekonomi

Salah satu aspek yang mencuri perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pemanfaatan limbah menjadi produk konstruksi seperti paving block dan genteng. Inovasi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.

Presiden Prabowo merespons positif terhadap hasil produksi tersebut yang menurutnya dapat menjadi solusi baru dalam kebutuhan material perumahan tingkat nasional.

“Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah ya dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah, anggaran perbaikan rumah sekarang 1 rumah 20 juta jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4-5 juta untung gentengnya,” ujarnya.

Jika dikalkulasikan secara sederhana, substitusi material konvensional dengan produk daur ulang dapat menekan biaya pembangunan rumah hingga 20–25%. Ini menjadi relevan dalam program bantuan perumahan pemerintah yang setiap tahunnya menjangkau ratusan ribu unit.

Lebih jauh, Presiden Ke-8 RI itu juga menyinggung aspek kesehatan dan estetika. “Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat, berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni ya dan pandangannya juga nggak bagus,” ucapnya.

Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Ya, kita akan kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar indah, jadi pariwisata tuh bagus dan kita nyaman tinggalnya ya,” tutup Prabowo.

Strategi Pemerintah, Replikasi dan Skala Nasional

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, yang mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut, menegaskan bahwa TPST BLE Banyumas akan dijadikan prototipe untuk daerah lain.

“Ya harus betul-betul kita kerja keras memastikan penyelesaian sampah itu. Nah ini kan satu contoh baik, contoh baik ini kita akan duplikasi di berbagai daerah, terutama khususnya ya Jawa ini yang paling padat ya. Dan relatif kan harganya terjangkau lah, tadi udah ada angka-angkanya gitu ya,” ujarnya.

Pulau Jawa memang menjadi fokus utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 55% penduduk Indonesia tinggal di pulau ini, menjadikannya wilayah dengan tekanan sampah tertinggi.

Jumhur optimistis bahwa dengan replikasi model yang tepat, target 2028 bukan hal yang mustahil.

“Jadi mudah-mudahan dengan begitu kita bisa tahun 2028 mudah-mudahan selesai gitu, urusan yang selama ini berlarut-larut puluhan tahun udah selesai,” kata Jumhur.

Namun, strategi tersebut tidak akan diterapkan secara seragam. Pemerintah akan memprioritaskan wilayah dengan kepadatan tinggi, khususnya kawasan perkotaan.

“Ya utamanya kan pasti yang padat-padat penduduk dulu ya paling utama, itu yang paling dirasakan, kota ya pasti kota dong. Kota sudah pasti, kemudian yang paling padat itu yang ditebalkan, dan saya rasa sekarang kita semua bekerja,” imbuhnya.

Tantangan Metana dan Kompleksitas TPA Besar

Salah satu isu krusial dalam pengelolaan sampah nasional adalah emisi gas metana dari tempat pembuangan akhir besar seperti Bantargebang. Metana merupakan gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global 25 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam periode 100 tahun.

Berdasarkan laporan bertajuk 'Spotlight on the Thop 25 Methane Plumes in 2025: Landfills' yang dirilis UCLA School of Law pada 20 April 2026, TPST Bantargebang menghasilkan 6,3 ton gas metana per jam, menjadikannya sebagai lokasi yang terburuk di kawasan Asia.

Laporan ini merangkum 25 lokasi tempat pembuangan sampah dengan tingkat emisi metana tertinggi di dunia sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Tingkat persistensinya mencapai 100 persen, yang berarti emisi selalu terdeteksi setiap satelit melintas di lokasi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Jumhur mengakui bahwa pemerintah masih dalam tahap perumusan solusi teknis. Pendekatan yang diambil tidak bersifat top-down semata. Pemerintah pusat mendorong koordinasi lintas daerah, termasuk dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Dengan Gubernur [DKI Jakarta Pramono Anung] pun dia lagi di luar negeri sekarang, pulang udah janjian [untuk bertemu]. Jadi nggak usah semuanya serba ke Presiden gitu ya, kalau kita kerja dulu di bawah seperti itu,” katanya.

Teknologi, Tenaga Kerja, dan Ekonomi Sirkular

Dalam pandangan pemerintah, pengelolaan sampah tidak hanya soal teknologi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Jumhur menekankan pentingnya pendekatan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

“Intinya gunakan berbagai cara, teknologi apapun, lokal, produk yang lokal, dan bisa menyerap tenaga kerja. Dan kali ini kayak begini kita banyak loh menyerap tenaga kerja,” ucapnya.

Model TPST berbasis komunitas seperti di Banyumas melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang berperan dalam pengumpulan dan pengolahan sampah.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, di mana limbah diproses kembali menjadi bahan baku atau produk bernilai tambah, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

“Karena KSM-KSM itu mereka swadaya kan, dia dibayar oleh penduduk, kemudian dia ada tenaga kerja, sampai UMK upahnya. Jadi kayak gini-ginian dari sisi sampahnya bagus, teknologinya mumpuni, dan menyerap tenaga kerja. Kira-kira arahnya ke sana,” tandas Jumhur.

Butuh Pembenahan Fundamental

Di tengah optimisme pemerintah, kalangan masyarakat sipil mengingatkan bahwa target zero waste 2028 memerlukan pembenahan fundamental. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Boy Jerry Even Sembiring, menyoroti tiga aspek utama yang harus menjadi prioritas.

“Pertama terkait dengan pengolahan itu pengurangan, kebijakan pengurangan dan penanganannya. Nah maka yang terlebih dahulu kalau kita bicara zero waste, pemerintah harus memastikan ada kebijakan, penguatan kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai ya,” kata Boy

Data KLHK menunjukkan bahwa sampah plastik Indonesia mencapai sekitar 11 juta ton per tahun. Namun, implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai masih terbatas di sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Bali.

“Belum semua daerah di Indonesia atau belum sampai 50% daerah di Indonesia yang menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai,” lanjut Boy.

Aspek kedua adalah sistem pengelolaan di TPA. Dia melihat bahwa baru 10% TPA di Indonesia yang menggunakan sistem sanitary landfill. Bahkan, mayoritasnya masih menggunakan skema open dumping.

Padahal, kata Boy, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan transformasi menuju sanitary landfill.

Aspek ketiga yang tak kalah penting adalah pengendalian impor sampah. Kasus masuknya ratusan kontainer limbah B3 ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa pengawasan masih lemah.

“Kebijakan pemerintah yang menyebutkan bahwa kita bakal Zero Waste itu juga harus diikuti dengan komitmen memastikan bahwa sampah-sampah import itu nggak kembali masuk ke Indonesia,” katanya

Walhi juga mengingatkan potensi risiko dari kebijakan pengolahan sampah berbasis pembakaran, seperti waste-to-energy.

“Pemerintah juga jangan melakukan mengimplementasikan kebijakan covering sampah. Ya itu juga sebenarnya kan sampah berbahaya dengan pembakaran fossil fuel. Nah lalu terkadang emisi juga itu capek. Jumlah emisi yang dilepaskan dengan pembakaran sampah itu juga cukup tinggi,” imbuhnya.

Dalam konteks global, teknologi insinerasi memang masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, teknologi ini mampu mengurangi volume sampah secara signifikan. Namun di sisi lain, emisi yang dihasilkan dapat menimbulkan dampak lingkungan baru jika tidak dikelola dengan baik.

Meski tidak merinci angka, Boy menegaskan bahwa manfaat terbesar dari pengelolaan sampah bukan hanya ekonomi, tetapi juga lingkungan.

“Yang pasti itu kan melepaskan Indonesia dari salah satu model ancaman triple planetary crisis, yang satunya itu kan polusi ya. Karena kan mayoritas laut, tanah kita itu kan tercemar oleh mikroplastik,” tuturnya.

Konsep triple planetary crisis merujuk pada tiga krisis utama: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Sampah plastik menjadi salah satu kontributor utama ketiganya.

Bank Dunia dalam laporan What a Waste 2.0 menyebutkan bahwa tanpa intervensi signifikan, volume sampah global akan meningkat 70% pada 2050. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, memiliki peran strategis dalam menentukan arah tersebut.

Target Indonesia mencapai zero waste pada 2028 adalah ambisi besar yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan. Model Banyumas menunjukkan bahwa solusi tidak selalu harus mahal atau kompleks. Teknologi sederhana, jika dirancang dengan baik dan melibatkan masyarakat, dapat menjadi jawaban.

Namun, jalan menuju target tersebut tidaklah lurus. Tantangan struktural seperti minimnya sanitary landfill, lemahnya pembatasan plastik, hingga isu impor sampah dan emisi dari pengolahan menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah masih banyak.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Banyumas mungkin telah memberi gambaran tentang masa depan, tetapi apakah gambaran itu bisa diwujudkan secara nasional dalam waktu singkat, menjadi pertanyaan besar yang akan dijawab oleh waktu.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas saat meninjau langsung fasilitas tersebut pada Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, sistem yang diterapkan menjadi contoh nyata solusi yang efektif dan terjangkau dalam menangani persoalan sampah.

“Saya sangat terkesan dan berterima kasih kepada Pak Bupati dan jajaran dinas. Ini suatu terobosan dan inisiatif yang sangat baik,” ujar Prabowo di lokasi.

Presiden Ke-8 RI itu menilai pendekatan yang digunakan di Banyumas mengedepankan teknologi sederhana namun efektif, dengan sebagian besar komponen berasal dari produk lokal. Sistem pengelolaannya juga terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten.

Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah terpadu di Banyumas yang dinilai efektif dan terjangkau. Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di banyak daerah, dengan dukungan pemerintah pusat untuk membantu target zero sampah 2028.

“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh bagi banyak provinsi dan kabupaten, bahkan negara lain. Saya mendapat laporan dari Gubernur di Jawa Tengah bahwa sudah ada 13 kabupaten yang mulai mengikuti model ini,” tambahnya.

Pemerintah pusat, lanjut Prabowo, akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan program tersebut. Bantuan langsung akan disalurkan guna meningkatkan efektivitas sistem, sejalan dengan target ambisius pemerintah daerah.

“Bupati menargetkan pada akhir 2028 bisa mencapai zero sampah. Dari pemerintah pusat, kita akan dorong dan bantu agar ini bisa tercapai,” tegas Prabowo.

Sebagai informasi, TPST BLE di Kabupaten Banyumas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari. Sampah organik diolah menjadi kompos dan maggot, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi produk seperti paving block dan genteng plastik.

Residu kemudian diproses menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri.

Berlokasi di lahan 3,5 hektar, fasilitas ini berkapasitas sekitar 160 ton sampah organik dan 60 ton RDF per hari. Kehadirannya juga membantu menekan biaya pengelolaan sampah daerah dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp5 miliar per tahun.

Keberhasilan ini turut didukung partisipasi masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa. Fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ini juga kerap menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah karena dinilai sebagai contoh pengelolaan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak sedang menyusun rencana peraturan mengenai pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penggunaan jalan tol pada 2028. Aturan itu rencananya dihadirkan bersama beberapa aturan lain untuk menjadikan pungutan pajak menjadi lebih adil.

Rancangan aturan tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Resntra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025—2029 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025 silam. Lebih spesifik, pungutan PPN jalan tol termasuk bagian dari Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil.

Dalam kerangka regulasi yang dibuat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Renstra DJP Tahun 2025—2029 itu, terdapat rencana mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol. Rencana itu akan diselesaikan pada 2028.

“Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis DJP menjelaskan urgensi aturan tersebut dalam dokumen Renstra itu, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

DJP kemudian mengungkapkan bahwa mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol itu dilakukan karena dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat bahwa rencana pungutan PPN jalan tol itu bukanlah suatu inisiatif baru dari DJP dan Kemenkeu. Sebelumnya, pada 2025, pemerintah pernah merencanakan hal serupa melalui PER-1/PJ/2015.

Rancangan itu pun akhirnya dibatalkan melalui PER-16/PJ/2015, salah satunya dengan alasan untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga ingin menghindari perdebatan mengenai pungutan pajak itu di tengah masyarakat.

Kini, rencana itu kembali dimunculkan dengan maksud memperluas basis pajak di masyarakat. Dengan adanya perluasan, DJP dan Kemenkeu ingin agar pengenaan pajak menjadi lebih adil.

Selain rencana pungutan jalan tol, RPMK itu juga merancangkan 2 peraturan pajak lain, yaitu pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dan juga pajak karbon. Rancangan pertama itu ditargetkan akan selesai pada 2025, sementara pajak karbon memiliki target selesai pada 2026.

Sama seperti rencana pungutan PPN jalan tol, DJP menyatakan bahwa kedua rancangan lain itu memiliki urgensi untuk memberikan landasan hukum terhadap implementasi pungutan kedua pajak tersebut.

Dalam dokumen yang sama, meski dalam bagian yang terpisah, DJP menyebut bahwa terdapat sebuah rancangan aturan lain lagi yang masuk ke dalam regulasi untuk memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil, yaitu penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap high wealth individuals (HWI) alias wajib pajak yang sangat kaya.

Dengan adanya pemberian landasan hukum bagi sumber pajak baru dan penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak terhadap keempat rencana aturan tersebut, DJP menilai bahwa penerimaan bagi negara dapat ditingkatkan.

IKPI pun menilai bahwa keempat aturan itu, termasuk pungutan PPN jalan tol, menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah makin terfokus pada ekstensifikasi pajak.

Selain RPMK untuk memperluas basis pajak, dokumen Renstra itu juga mencantumkan 2 RPMK lain, yaitu RPMK tentang Peningkatan Penerimaan Pajak, yang mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak serta penguatan pengaduan tindak pidana perpajakan di DJP, dan RPMK tentang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, yang akan memperluas perantara pajak atau tax intermediaries dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFI ke-24 periode 2026-2028, di Jakarta, Jumat (10/4). Ketiga Ketua Serikat Pekerja/Buruh tersebut yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yudha Noya, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Makmesser Kafiar, dan Serikat Pekerja Mandiri Papua (SPMP) Virgo Solossa.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, turut hadir menyaksikan prosesi penandatanganan PKB serta menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh karyawan dan tim perunding. Ia berharap PKB yang telah disepakati dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

“Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi momentum penting bagi dua komponen utama perusahaan, yaitu manajemen dan serikat pekerja/buruh sebagai perwakilan pekerja, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun agenda bersama. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan ke depan yang akan dihadapi tidaklah mudah,” kata Yassierli.

Ia menyampaikan, Kemnaker memiliki perhatian tinggi terhadap proses perumusan hingga penandatanganan PKB. Kemnaker turut mengawal proses tersebut melalui mediator hubungan industrial yang siap turun apabila terjadi kendala dalam perundingan.

Menteri juga menyampaikan rasa syukur dan doanya kepada PTFI, pekerja, serta masyarakat Papua. “Kita bersyukur PKB telah ditandatangani. Saya doakan PT Freeport Indonesia maju, sejahtera pekerja dan rakyat Papua,” katanya.

Sementara itu Tony Wenas dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada tiga serikat pekerja/buruh yang telah menyelesaikan proses verifikasi, penyusunan tata tertib, hingga berhasil mencapai kesepakatan penuh setelah proses perundingan yang berlangsung selama 18 hari sejak dimulai pada 23 Februari 2026.

“PKB yang kita tandatangani saat ini adalah yang ke-24, jadi sudah 48 tahun kita ada PKB, mungkin salah satu yang terlama di Indonesia,” kata Tony.

Ia menjelaskan poin-poin penting yang telah disepakati, antara lain kenaikan upah serta peningkatan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan akomodasi di luar fasilitas perusahaan, tunjangan pekerja tambang bawah tanah, tunjangan pendidikan sekolah, serta tunjangan hari tua dan lainnya dengan komitmen utama untuk terus mengutamakan keselamatan kerja.

Penandatanganan PKB 2026-2028 merupakan puncak dari perundingan yang dilakukan antara perwakilan manajemen PTFI dan tiga serikat pekerja/buruh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan dan pengesahan tata tertib sebagai landasan bersama dalam menjalankan proses dialog.

Komposisi tim perunding terdiri dari Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pengusaha sebanyak 8 orang, Tim Perunding PKB Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebanyak 9 orang, dan Tim Perumus Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Pengusaha sebanyak 9 orang dan Tim Perumus PHI SP/SB sebanyak 9 orang.

PKB merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kerja, kepastian hak, serta wujud komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Proses pembaruan PKB diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka, konstruktif, dan berlandaskan saling menghormati guna menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

“Terima kasih atas dukungan dan peran aktif pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta Pimpinan Pusat SPSI dan SBSI, yang telah mendukung proses dialog dan tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini,” kata Tony.

Tony Wenas juga menegaskan bahwa bagi manajemen PTFI, serikat pekerja/buruh tidak sekadar dipandang sebagai mitra kerja, tetapi merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan yang saling mendukung dan melindungi dalam perjalanan bersama PTFI.

“Kesepakatan yang terjadi menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga, dan masyarakat,” kata Tony.

Sementara itu, Ketua Tim Perunding Serikat/Serikat Buruh Yudha Noya berharap dengan disahkannya PKB ini, seluruh pekerja dapat merasakan suasana kerja yang semakin aman dan nyaman, serta keluarga besar PTFI semakin sejahtera dalam naungan perusahaan yang terus maju dan berkembang.

“Penandatanganan PKB–PHI PTFI ini bukan sekadar seremonial penandatanganan dokumen. Ini merupakan bukti nyata bahwa kemitraan dan musyawarah mufakat telah benar-benar terwujud,” kata Yudha Noya.