Sederet Tantangan Menuju Pemandatan Kendaraan Tenggak Biofuel Tahun Depan
Pemerintah Indonesia berencana menerapkan kebijakan B50 dan E10 pada 2026 untuk meningkatkan swasembada energi dan mengurangi impor BBM. Tantangan utama adalah pasokan bahan baku biodiesel dan bioetan
(Bisnis.Com) 16/10/25 07:12 5020
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong peningkatan bauran energi baru dan terbarukan, salah satunya melalui kebijakan mandatori biodiesel dan bioetanol pada 2026.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.
"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," ujarnya saat pidato pelantikan Presiden RI, dilansir dari laman Kementerian ESDM.
Kebijakan B50
Adapun, Pemerintah berencana meningkatkan kadar campuran biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam BBM jenis solar dari 40% (B40) menjadi 50% (B50). Dalam perkembangan terbaru, mandatori penerapan B50 ditargetkan terlaksana pada semester II/2026.
Implementasi B50 diklaim akan menutup seluruh kebutuhan impor solar Indonesia, yang berdasarkan data Kementerian ESDM mencapai 4,9 juta kiloliter (kl) pada 2025. Dengan kata lain, Indonesia tak lagi mengimpor solar mulai pertengahan tahun depan.
Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel dari 2020 hingga 2025 telah berhasil menghemat devisa hingga US$40,71 miliar. Dengan penerapan B50, pemerintah memproyeksikan adanya potensi penghematan devisa tambahan yang sangat besar, yakni mencapai US$10,84 miliar hanya dalam 1 tahun implementasinya pada 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini uji jalan atau road test B50 telah memasuki tahap keempat atau terakhir yang diperkirakan selesai dalam waktu 6-8 bulan ke depan. Adapun, uji coba ini dilakukan pada mesin kapal, kereta, dan alat berat.
"Kalau semua sudah clear dan sudah keputusan untuk kita pakai B50, maka insyaallah tidak lagi kita melakukan impor solar 2026 insyaallah semester II," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Kebijakan Bensin Campur Etanol 10% (E10)
Sama seperti biodiesel (B50), Pemerintah memastikan pencampuran etanol 10% (E10) pada BBM bensin bakal dilakukan pada 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana untuk mulai menggunakan campuran etanol 10% dengan BBM jenis bensin atau E10.
“Wajib [bensin menggunakan 10% etanol]. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” kata Zulhas dalam konferensi pers di acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).
Dalam hal ini, pemerintah akan mulai menggunakan premium atau bensin campur 10% etanol atau metanol.
Menurut Zulhas, jika penggunaan biofuel, yakni etanol atau metanol diperluas dengan mencampur 10% ke dalam bensin, maka permintaan terhadap bahan baku seperti singkong akan meningkat.
“Bensin akan menggunakan 10% etanol atau metanol. Jadi di manapun tanam-tanam singkong laku, kalau sudah ada industrinya untuk metanol atau etanol, maka harga singkong bisa sampai 2.001 kilo,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah tengah gencar mengembangkan tanaman tebu dan singkong.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai langkah ini akan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Hal ini lantaran bahan baku pencampuran bensin dari singkong, tebu, hingga jagung.
“Jagung kita buat makan aja kurang. Jadi artinya nanti di seluruh Indonesia tidak boleh ada tanah yang nganggur. Karena semua akan bernilai ekonomi, di situlah nanti pemberdayaan, masyarakat kita akan kreatif.
Ke depan, Zulhas menyebut pemerintah akan mengejar ketertinggalan di sektor pertanian dan mengejar China hingga Thailand.
“Kita akan ngejar China, pertaniannya akan ngejar Thailand. Sementara kita ketinggalan, kami akui,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan tersebut dan segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10% untuk menekan impor BBM.
“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol tujuannya agar kita tidak impor banyak,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Namun, Bahlil memastikan bahwa mandatori E10 tidak akan diterapkan tahun depan. Dia menyebut, hal tersebut masih perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya.
Tantangan Bahan Baku
Bahan baku menjadi tantangan transisi menuju energi yang lebih bersih yakni biofuel. Selain tantangan kebutuhan reaktan, penerapan B50 juga masih menghadapi tantangan pasokan bahan baku biodiesel, FAME.
Untuk menjalankan implementasi B50, peningkatan kapasitas produksi FAME menjadi syarat mutlak. Pasokan FAME harus digenjot dari 15,6 juta kl pada 2025 menjadi 20,1 juta kl pada 2026.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya belum menentukan berapa porsi FAME dalam B50.
Dia mengatakan, komposisi FAME itu masih menjadi perdebatan. Menurutnya, B50 itu bisa terdiri atas 40% FAME dan 10% hydrotreated vegetable oil (HVO) atau full 50% FAME.
"Lalu apakah 2026 kita mulai dengan B50? Itu belum kita tentukan. Jadi kita harus lihat lagi B50 butuh [FAME]-nya berapa?" ucap Eniya dalam acara Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Eniya menjabarkan, jika diasumsikan B50 akan terdiri atas 50% FAME, maka kebutuhan FAME itu mencapai sekitar 20 juta ton atau tambahan alokasi minyak kelapa sawit mentah/crude palm oil (CPO) ke biodiesel sekitar 2 juta ton. Angka itu naik sebesar 5 juta ton dari kebutuhan FAME untuk produksi B40 yang sebesar 15 juta ton.
Di sisi lain, Eniya mengatakan, Indonesia membutuhkan lima pabrik biodiesel baru untuk mengimplementasikan B50 pada tahun depan. Dia mengatakan, tiga dari lima pabrik baru yang ditargetkan, saat ini sedang dibangun.
"Kita perlu lima [pabrik baru] dengan kapasitas besar, yang kalau ukur-ukur kapasitasnya 1 juta kiloliter kita perlu 5 gitu," ucap Eniya.
Kendati demikian, Eniya tak memerinci tiga pabrik yang sedang dibangun itu. Namun, menurutnya, pabrik biodiesel baru itu diperlukan di daerah timur Indonesia.
Sementara itu, terkait bahan baku bioetanol, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meneken Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang menjamin ketersediaannya.
Dilansir dari laman Kemenko IPK, Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai biofuel mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri, serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu sebagai bahan bakar nabati (biofuel).
Sebagaimana pada Pasal 3, dalam rangka percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel), disusun peta jalan (road map), meliputi peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kL.
#biodiesel #bioetanol #swasembada-energi #b50 #bbm-solar #impor-solar #penghematan-devisa #road-test-b50 #e10 #bensin-campur-etanol #bahan-baku-biofuel #fame #kapasitas-produksi-fame #pabrik-biodiesel #n-a