Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki ragam potensi pendukung industri bioetanol, namun perlu dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

John Anis, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy (RNE), mengungkapkan bahwa secara global, penggunaan bioetanol cukup masif dengan dukungan kuat berupa kebijakan dari negara. Sebaliknya, lanjut John, Indonesia masih tertinggal dalam hal penggunaan bioetanol, beserta kebijakan dari negara.

Pemerintah sejauh ini mewacanakan penerapkan bioetanol jenis E10, yakni bahan bakar minyak campuran 10% etanol dari tebu atau singkong dengan 90% bensin, yang dirancang lebih ramah lingkungan dengan emisi karbon lebih rendah.

“Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 4/2025 bahan bakar nabati, termasuk bioetanol sebagai landasan awal. Namun kerangka regulasi turunannya formula, indeks harga, dan koefisien processing masih perlu disusun dan ditetapkan,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk Potensi Bioetanol Pilar Kedaulatan Energi Masa Depan di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/2/2026).

Indonesia, terangnya, sebenarnya dapat memanfaatkan untuk substitusi impor BBM, namun produksi domestik menurutnya, masih jauh dari kebutuhan. Seperti diketahui, konsumsi BBM di Indonesia mencapai lebih dari 84 juta kiloliter berdasarkan data 2025, dan sekitar 70% bersumber dari impor.

Ke depan, E10 dapat meningkatkan kebutuhan bioetanol sampai dengan 5 juta KL, namun produksi dalam negeri saat ini hanya mencapai 1% dari kebutuhan. Sejauh ini, produksi bioetanol dari 4 produsen baru mencapai 63.000 KL.

Padahal, bioetanol memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan visi swasembada energi Indonesia, tapi masih menghadapi sejumlah tantangan di sektor hulu yang menurutnya perlu untuk disingkap demi kemajuan bangsa.

Tantangan itu berupa sensitivitas harga baik itu di sisi petani penghasil bahan baku bioetanol, dan konsumen pengguna BBM. Selain itu ada juga volatilitas harga dan juga bahan bakunya, komptisi bahan baku dengan kebutuhan pangan, serta regulasi yang perlu diperkuat.

“Tantangan lainnya bahan baku yang terbatas, inefisiensi proses pertanian, dan distribusi serta infrastruktur yang belum memadai,” tambahnya.

Untuk mengakselerasi pengembangan bioetanol, John mengatakan keberhasilan di Brasil, India dan Filipina dapat menjadi pembelajaran. Di tingkat global, penggunaan bioetanol masif dengan dukungan kuat berupa kebijakan dari negara.

Brasil, tuturnya, menjadi negara yang patut dikedepankan karena telah menerapkan E30-100 dan memberikan dukungan regulasi yang kuat untuk peningkatan produksi dan penyerapan bioetanol domestik.

Negara lain yang menurutnya patut dijadikan contoh adalah Filipina yang menerapkan kebijakan penyerapan bioetanol dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Sisanya, bisa diekspor tapi dengan pengawasan yang ketat. Hal ini mendorong ketersediaan pasokan dan harga yang stabil.

Selain itu, keberhasilan juga terlihat di India yang memperkuat program Ethanol Blending with Petrol (EBP) melalui kebijakan pengendalian ekspor bahan baku. Pemerintah India sempat menerapkan bea keluar tinggi atas molase tebu guna memastikan pasokan domestik bagi industri etanol nasional.

Kebijakan tersebut berdampak pada terjaganya ketersediaan bahan baku, percepatan implementasi program pencampuran etanol, serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Selain memperkuat bauran energi terbarukan, strategi ini juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan energi.

“Dari keberhasilan negara-negara tersebut kita lihat ada komitmen kuat dari negara. Sekarang ini, kita lihat komitmen Presiden Prabowo Subianto sudah kuat, tinggal kita nantikan kelanjutannya,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Pertamina New & Renewable Energy (NRE) John Anies menilai kekayaan dan ketahanan energi Indonesia bisa setara dengan Arab Saudi jika program biodiesel campur bensin sukses dilaksanakan.

Adapun saat ini pemerintah menargetkan mandatori pencampuran etanol 10% (E10) pada bensin mulai 2027. Campuran etanol pun bakal terus ditingkatkan ke level 20% dan seterusnya.

Menurut John, ketahanan energi Indonesia bisa makin kuat jika implementasi kebijakan itu sukses. Dia mencontohkan, program biodiesel 40% atau B40 saja bisa sukses menekan impor solar.

Bahkan, pemerintah berencana menghentikan impor solar pada tahun ini seiring implementasi B50. John optimistis, kesuksesan serupa bisa diciptakan dari campuran bioetanol dengan bensin.

John menilai, jika itu sukses Indonesia bisa disandingkan dengan Arab Saudi yang merupakan raja minyak. Bedanya, ketahanan minyak RI berada di atas tanah, bukan di bawah tanah.

"Bayangkan kalau kita juga bisa melakukan hal-hal yang sama pada gasoline [bensin], dua-duanya [bensin dan solar] saja ya. Kita kan bisa jadi, orang bilang Arab Saudi, tapi yang di atas tanah, bukan di bawah tanah. Ini kan yang menikmati orang-orang kita juga," tutur John dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Untuk mengejar cita-cita itu, Pertamina NRE pun bakal menerapkan strategi dalam mendorong implementasi bioetanol untuk memproduksi E10 di Tanah Air.

John mengatakan, strategi untuk mengembangkan bioetanol itu adalah dengan fokus pada pendekatan multi-feedstock (ragam bahan baku) dan multi-region (ragam wilayah).

Terkait multi-feedstock, John mengatakan bergantung pada bahan baku singkong dan tebu saja tidak cukup. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal mengembangkan bioetanol dari sorgum dan aren.

"Aren ini ada potensinya. Cita-citanya, aren bisa seperti sawit [dalam campuran biodiesel]. Nanti potensinya akan luar biasa," katanya.

Adapun terkait multi-region, pihaknya melihat setiap daerah di Indonesia memiliki potensi tersendiri untuk bahan baku bioetanol. Bahan baku yang bisa dibuat bioetanol itu seperti jagung, sagu, ubi jalar, hingga limbah pertanian.

Menurutnya, Pertamina dapat lebih mudah memproduksi bioetanol sesuai dengan bahan baku unggulan di setiap daerah. Dengan begitu, biaya produksi juga bisa ditekan karena bahan baku berasal dari daerah yang bersangkutan.

"Itu kan boleh jadi cita-cita, tapi bagaimana cara merealisasikannya kadang-kadang punya tantangan," imbuh John.

Bisnis.com,JAKARTA — Pertamina New & Renewable Energy (NRE) bakal menerapkan strategi dalam mendorong implementasi bioetanol untuk memproduksi E10 di Tanah Air.
Direktur Utama Pertamina NRE John Anies mengatakan, strategi untuk mengembangkan bioetanol itu adalah dengan fokus pada pendekatan multi-feedstock (ragam bahan baku) dan multi-region (ragam wilayah).
Terkait multi-feedstock, John mengatakan bergantung pada bahan baku singkong dan tebu saja tidak cukup. Oleh karena itu pihaknya juga bakal mengembangkan bioetanol dari sorgum dan aren.
"Aren ini ada potensinya. cita-citanya aren bisa seperti sawit [dalam campuran biodiesel] nanti potensinya akan luar biasa," tutur John dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dia menekankan bahwa dengan tidak bergantung pada tebu, maka feedstock bioetanol bisa terjamin.
Adapun terkait multi-region, pihaknya melihat setiap daerah di Indonesia memiliki potensi tersendiri untuk bahan baku bioetanol. Bahan baku yang bisa dibuat bioetanol itu seperti jagung, sagu, ubi jalar, hingga limbah pertanian.
Menurutnya, Pertamina dapat lebih mudah memproduksi bioetanol sesuai dengan bahan baku unggulan di setiap daerah. Dengan begitu, biaya produksi juga bisa ditekan karena bahan baku masih berasal dari daerah yang bersangkutan.
"Ini bisa menciptakan pemerataan," imbuh John.
Pemerintah sendiri menargetkan mandatori E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensin mulai 2027. John mengatakan, implementasi E10 dapat meningkatkan kebutuhan bioetanol sampai dengan 5 juta KL pada 2029. Namun, produksi saat ini hanya sekitar 1%.
"Kebutuhan 5 juta KL kalau kebutuhan bioetanol karena nanti gasolinenya sekitar 50 juta KL. Sementara kalau kita lihat produksinya itu, ya masih 63.000 KL," ucapnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan dalam jangka pendek, pemerintah bisa menerapkan mandatory E10 itu di daerah tertentu saja, alih-alih secara nasional.
Dia mencontohkan, jika bahan baku untuk bioetanol masih belum mencukupi, maka implementasi E10 bisa dilakukan di jawa dan bali terlebih dahulu.
"Opsi pertama, tidak langsung seluruh Indonesia, bisa Jawa-Bali dulu atau per daerah. Makanya sinkronisasi antara kementerian itu penting," ucap John.
Lebih lanjut, John menegaskan bahwa Pertamina NRE berkomitmen untuk memimpin pengembangan bioetanol serta secara aktif melakukan advokasi dan kolaborasi. Namun, kata dia, pihaknya membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan.
Di sisi hulu, dukungan itu seperti kebijakan perdagangan bahan baku seperti lewat Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO) , tarif/kuota ekspor dari pemerintah.
Kemudian, sistem alokasi pasokan secara bertahap berbasis multi-feedstock. Lalu, insentif untuk diversifikasi bahan baku dan perluasan area lahan.
Selanjutnya, di sisi midstream, pihaknya membutuhkan insentif fiskal untuk pabrik bioetanol, dukungan logistik, penyederhanaan perizinan dan regulasi, penerapan mandatori E5-E10 untuk seluruh badan usaha, dan penyesuaian indeks harga etanol (HIP).
Adapun di sisi hilir, pihaknya memerlukan dukungan berupa penetapan kebijakan mandatory blending E5-E10 untuk semua badan usaha dan fiskal dalam penggunaan bioetanol.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap sejumlah tantangan Indonesia dalam menerapkan mandatory bensin campuran 10% etanol (E10) dalam 2-3 tahun mendatang, dari sisi regulasi hingga bahan baku.

Deputi Bidang Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi, Elen Setiadi mengatakan penerapan bensin campuran 5% etanol (E5) saja masih terhambat karena produksi yang belum sepenuhnya berhasil.

"Dari target E5, mungkin produksi dari Pertamina itu baru 150.000 kiloliter. Nah, ini soalnya ternyata hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini sedang kita selesaikan," kata Elen dalam BIG 40 Conference 2025, Senin (8/12/2025).

Elen menuturkan dari segi bahan baku produksi etanol tidak akan mengorbankan kebutuhan sektor pangan. Sebab, etanol berbasis tebu hanya menggunakan tetesan atau molase. Dengan begitu, pengolahan tebu tetap akan menghasilkan gula sekaligus molase.

“Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG, kosmetik, dan lain sebagainya, tetapi secara teknikal angka hitungannya, tidak ada masalah. Ini bisa kita tetap penuhi,” jelasnya.

Di sisi lain, dia juga mengungkap tantangan dari sisi regulasi cukai etanol. Produk etanol untuk bahan bakar juga dikenakan cukai, meskipun bukan untuk dikonsumsi sebagaimana minuman alkohol. Pihaknya akan segera menyelesaikan tantangan tersebut.

Lebih lanjut, pemerintah juga tengah mengembangkan lahan tebu di Merauke dan rencana ekspansi lahan PTPN dari 200.000 hektare menjadi kisaran 500.000-700.000 hektare.

“Sehingga captive untuk mendapatkan bahan-bahan baku itu bisa di sisi hilir nya yang untuk diproduksi,” terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk mendukung program swasembada gula nasional.

Amran menyebut sektor gula kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

"Ya, dibuka investasi. Kamu mau investasi, aku buka," kata Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menyebut minat investor terhadap sektor gula cukup tinggi. "Oh, banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik. Doakan, sekarang, pangan, perkebunan. Gula menjadi prioritas kami salah satunya," ujarnya.

Saat ditanya berapa jumlah investor yang sudah menunjukkan minat, Amran enggan merinci lebih jauh. "Banyak," jawabnya singkat tanpa memberikan angka pasti.

Langkah membuka investasi ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai swasembada gula, sekaligus memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menekankan pentingnya pengembangan lahan tebu baru untuk mendukung kebijakan pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.

"Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10% etanol atau metanol," ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurut Zulhas, untuk memenuhi kebutuhan etanol E10, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar satu juta hektare lahan tebu baru.

"Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong," jelasnya.

Ia juga menilai kebijakan pengembangan industri biofuel ini akan membuka peluang besar bagi petani, terutama petani singkong dan tebu, karena hasil panen mereka akan terserap industri.

"Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta satu tahun. Tanam singkong bisa (dapat) Rp80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli," kata Zulhas.

Dengan dorongan investasi yang kini dibuka oleh Kementerian Pertanian, pemerintah berharap produksi tebu nasional bisa meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku gula sekaligus mendukung kebijakan energi bersih berbasis etanol.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menanyakan perkembangan implementasi B50 (campuran 50% biodiesel dalam solar) serta rencana penggunaan etanol E10 (campuran 10% etanol dalam bensin).

Hal itu disampaikan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025).

“Beliau tanyakan kesiapan dan persiapannya untuk diimplementasikan,” ujar Bahlil.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis sumber domestik seperti minyak sawit dan tebu.

Selain sektor energi hijau, pembahasan juga mencakup perkembangan hilirisasi komoditas mineral dan batu bara (minerba).

Bahlil menyebut Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya agar kebijakan hilirisasi tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan rantai nilai industri nasional.

“Kita bicara tentang hilirisasi, terutama untuk komoditas minerba. Presiden ingin memastikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat dan tidak berhenti di level ekspor bahan mentah,” tandas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA- Dalam proyek besar mengawinkan etanol dan bahan bakar minyak/BBM, Indonesia seolah sekadar mengikuti jejak keberhasilan sawit sebagai campuran dalam biodiesel. Akankah bioetanol bisa memutar roda kesuksesan serupa pencampuran minyak sawit dengan BBM?

Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memegang predikat sebagai produsen sekaligus konsumen terbesar biodiesel untuk alat transportasi. Standar campuran minyak sawit dan BBM dengan kadar 40%, jadi yang tertinggi di dunia.

Proyeksi pengembangan biodiesel itu sejalan dengan keunggulan komoditas, Indonesia masih selaku salah satu produsen terbesar sawit. Dengan total produksi tahunan, sawit pun dibagi-bagi untuk konsumsi pangan, industri, hingga energi. Pasar pun tersebar, domestik dan ekspor.

Alhasil, keberadaan sawit, termasuk produk biodiesel di dalamnya ikut memberikan nilai tambah kepada jutaan petani, hingga pekerja industri hilir. Biodiesel memainkan kiprah menjaga stabilisasi harga hingga sebagai upaya menghadirkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Jejak demikian sangat mungkin dituruti program etanol. Peluang pasar juga sangat besar, sekiranya mayoritas jenis kendaraan di Indonesia berbasis bensin yang bisa dikomplementer dengan bioetanol.

Namun, belum apa-apa, niatan pengembangan etanol malah membangkitkan polemik. Muasalnya adalah kontrak pembelian bahan baku BBM oleh SPBU swasta dari Pertamina, ternyata ada kandungan etanol 3,5%. Kontrak itupun batal. Selanjutnya cap etanol sebagai ‘penumpang gelap’ dalam BBM ikut kena getah.

Sejurus kemudian, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara. Dia tidak menyorot langsung soal transaksi Pertamina dan beberapa SPBU swasta, justru mendesak adanya penerapan campuran etanol sebesar 10% (E10).

“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk rencana mandatory 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin dengan etanol, tujuannya agar tidak impor [minyak] banyak,” ungkap Bahlil, Selasa (7/10/2025).

Di sisi lain, menakar perkembangan etanol di berbagai belahan bumi, bukanlah barang asing. Bahkan, berbagai negara yang lebih dulu menerapkan campuran etanol, berhasil mengerek kadar di atas 20%.

Lebih jauh, momok soal tarik-tarikan kepentingan pangan versus energi karena bahan baku utama etanol dianggap berpatok kepada tebu, sebetulnya juga usang. Etanol bisa diproduksi dari limbah pengolahan gula, maupun berbasis komoditas lainnya.

ETANOL di NEGARA LAIN

Dalam catatan Kementerian ESDM, Brasil sudah mencampur etanol berbasis tebu ke dalam BBM dengan kadar 27% (E27) hingga 100% (E100). Kemudian, AS menggunakan etanol berbasis jagung lewat E85 dan E10, sementara India menerapkan E20 berbasis tebu.

Lebih lanjut, Thailand menggunakan E20 dan E85 berbasis tebu dan singkong, Argentina E12 berbasis jagung dan tebu, Jerman E10 berbasis jagung dan gandum, Vietnam E10 berbasis tebu, Filipina E10 berbasis tebu, Perancis E10 berbasis bit gula dan jagung, dan China E10 berbasis jagung.

Sementara itu, Ahli Bahan Bakar dan Pembakaran Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri menilai penolakan sejumlah SPBU swasta untuk membeli base fuel milik PT Pertamina (Persero) lantaran kandungan etanol 3,5% tidak memiliki dasar teknis yang kuat.

Menurut dia, kendaraan yang beroperasi di Indonesia sejatinya telah siap mengonsumsi bensin dengan kandungan etanol hingga 10%. Pemerintah pun telah menetapkan spesifikasi bahan bakar melalui Direktorat Jenderal Migas yang mengakomodasi campuran etanol hingga 20%.

Tri menjelaskan, etanol memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan komponen fosil murni. Zat tersebut memiliki angka oktan tinggi, berkisar antara RON 110–120, serta mampu menurunkan emisi karbon karena berasal dari sumber nabati.

“Etanol meningkatkan oktan dan mengurangi emisi CO2 karena dianggap karbon netral, tidak menambah CO2 di udara,” jelasnya.

Meski demikian, Tri mengakui bahwa etanol memiliki kelemahan, yakni sifatnya yang mudah menyerap air. Kondisi tersebut bisa menurunkan kualitas bahan bakar jika terdapat air bebas dalam tangki penyimpanan.