Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat perluasan lahan pertanian untuk tanaman tebu hingga Juni 2026 mencapai sekitar 598 hektare atau melebihi dari target tambahan luas lahan tanaman tebu 350 hektare yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan perluasan lahan tebu mampu melebihi dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian ini merupakan kerja bersama semua pihak, dalam upaya mendukung gerakan nasional percepatan swasembada gula.

"Di sawah tegal ini merupakan salah satu titik perluasan lahan tebu, dan di sini sudah mulai ditanam luasnya sekitar 5 hektare," kata Bupati Rio saat kegiatan panen dan tanam tebu serentak program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara virtual di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Situbondo, Kamis.

Mengenai target program peremajaan tanaman tebu atau bongkar ratoon di Situbondo, lanjut dia, sampai dengan pertengahan Juni 2026 telah mencapai sekitar 1.800 hektare, baik penanaman bibit tebu di sawah irigasi dan sawah tegal.

Menurut Rio, target program Bongkar Ratoon Situbondo tahun ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian seluas 3.076 hektare, dan saat ini capaian peremajaan atau tanam bibit tebu untuk peningkatan produktivitas tebu sudah terealisasi 1.800 hektare.

"Tentu kami optimistis mencapai target program Bongkar Ratoon dan menjadi penyumbang swasembada gula yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini menambahkan, dari belasan ribu hektare tanaman tebu di Situbondo ditargetkan mampu memproduksi gula hingga sekitar 65 ribu ton pada tahun 2026.

"Target lebih dari 65 ribu ton gula tersebut merupakan total keseluruhan target tiga pabrik gula yang ada di Situbondo, yakni PG Assembagoes, PG Pandji dan PG Wringinanom," katanya.

Sementara itu, petani tebu asal Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Mamat mengaku sengaja menyewa lahan perbukitan itu dijadikan sawah tegal untuk tanaman tebu.

"Semula di sini ini perbukitan, saya garap sistem sewa jangka waktu delapan tahun untuk 13 hektare, karena saya optimistis per hektare tebu bisa mencapai seribu kuintal. Kalau pengairannya kami menggunakan sumur bor," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

kita menambah luas area lahan, baik di Jawa maupun Sulawesi, sebagai salah satu 'backbone' dari lahan pertebuan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I melakukan ekspansi lahan tebu hingga luar Pulau Jawa yakni di Sulawesi sebagai bagian dari strategi mendukung target swasembada gula nasional yang menjadi program prioritas pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

"Beberapa strategi kita lakukan salah satunya tentu dengan ekspansi lahan, kita menambah luas area lahan, baik di Jawa maupun Sulawesi, sebagai salah satu backbone dari lahan pertebuan Indonesia," kata Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Dia menyampaikan pengembangan komoditas tebu dilakukan bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahaan yang menjadi pengelola utama bisnis gula.

Menurut Aris, PTPN I saat ini memiliki sekitar 60 ribu hektare lahan tebu yang dikelola melalui kerja sama dengan SGN untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional.

Strategi utama yang dijalankan perusahaan adalah melakukan ekstensifikasi atau perluasan areal tanam guna memperkuat pasokan bahan baku bagi industri gula dalam negeri.

Pengembangan lahan dilakukan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke wilayah Kabupaten Bone, Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan perkebunan tebu.

Di Pulau Jawa, ekspansi lahan difokuskan pada wilayah Jawa Timur sebagai sentra utama tebu nasional, disusul sebagian kawasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Aris menjelaskan pengembangan tebu di sejumlah wilayah lain seperti Sumatra menghadapi tantangan ekonomi karena harus bersaing dengan komoditas yang memiliki nilai komersial tinggi seperti kelapa sawit.

"Di Sumatra mungkin agak kesulitan karena kalau di Sumatra kan tentu persaingan dengan komoditas sawit," ujarnya.

Meski demikian, Aris belum merinci target tambahan luas lahan tebu yang akan dikembangkan melalui program ekstensifikasi tersebut karena proses perluasan areal masih terus berjalan di berbagai wilayah.

Menurutnya, pengembangan lahan tebu bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian seiring identifikasi lokasi potensial, baik di Pulau Jawa maupun Sulawesi, untuk mendukung target swasembada gula nasional.

"Karena perkembangan penambahan ekstensifikasi itu kan bisa dikatakan harian atau mingguan. Karena setiap hari kan kita ada upaya untuk menambah luas areal. Menambah luas areal, baik di Jawa maupun di Sulawesi," bebernya.

Selain memperluas lahan, perusahaan juga memperkuat strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas tebu melalui penggunaan varietas unggul dan penerapan budidaya yang lebih baik.

PTPN I turut berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia guna memastikan ketersediaan pupuk bagi kebun perusahaan maupun petani tebu rakyat secara tepat waktu.

Menurut Aris, pemupukan yang dilakukan sesuai kebutuhan tanaman akan meningkatkan kandungan nira tebu sehingga rendemen gula yang dihasilkan menjadi lebih tinggi.

Peningkatan rendemen dinilai penting karena dapat memperbesar produksi gula nasional sekaligus meningkatkan keuntungan petani sehingga mendorong minat menanam tebu semakin besar.

Perusahaan juga menjalankan bongkar ratoon (peremajaan tebu) di sejumlah wilayah Jawa Timur untuk memperbaiki produktivitas kebun yang sudah mengalami penurunan hasil panen.

Aris mengatakan langkah ekspansi dan peningkatan produktivitas dilakukan secara bersamaan agar target swasembada gula dapat tercapai dalam waktu yang lebih cepat.

Ke depan, PTPN I berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi secara mandiri, tetapi juga memiliki peluang kembali menjadi eksportir gula dunia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan target swasembada gula konsumsi pada 2027 tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami pergeseran meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam produksi dan distribusi nasional.

"Target kita adalah tahun depan (swasembada) white sugar, gula putih. Itu target kita. Mudah-mudahan tidak meleset lagi," kata Mentan ditemui usai menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin (13/4).

Ia memastikan pemerintah berkomitmen menjaga target tersebut dengan memperkuat perlindungan terhadap petani tebu agar mampu meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan gula konsumsi dalam negeri secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kediri (ANTARA) - Komisi VI DPR RI mendorong kepada pabrik gula untuk lebih memaksimalkan penyerapan hasil panen tebu dari para petani, sehingga nantinya produktivitas gula juga bisa lebih baik lagi.

Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggia Erna Rini, mengatakan seiring memaksimalkan penyerapan tebu, industri gula dalam negeri juga harus terus didorong mau, karena hal ini terkait dengan kesejahteraan petani tebu.

"Jika pabriknya bagus dan produktivitasnya tinggi, serapan tebu petani juga tinggi. Poinnya kami dari Komisi VI DPR RI mendukung industri gula dalam negeri," katanya dalam keterangan yang diterima di Kediri, Minggu.

Ia juga telah meninjau secara langsung produksi gula di Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri. Dirinya melihat langsung pengolahan tebu hingga menjadi gula kristal putih.

Ia juga sudah dialog langsung dengan jajaran manajemen di PG Ngadirejo Kabupaten Kediri. Dari hasil dialog, diketahui bahwa perusahaan juga sudah merencanakan dengan baik proyeksi giling tebu serta target perolehan tebu di musim giling 2026.

"Saya melihat Pabrik Gula Ngadiredjo performanya bagus dan hasilnya bisa meningkat dari sebelumnya," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) Mahmudi mengapresiasi kunjungan dari DPR RI ke PG Ngadirejo Kabupaten Kediri tersebut.

Ia juga memberikan apresiasi atas dukungan serta dorongan terhadap PT SGN dalam memproduksi gula, salah satunya soal tata niaga gula sehingga produktivitas saat ini bisa semakin meningkat dan petani semakin semangat.

PG Ngadiredjo Kabupaten Kediri melaksanakan giling 2026 selama 200 hari dengan menggiling tebu sebanyak 11 juta kuintal dengan hasil gula sebanyak 80 ribu ton.

Ia menambahkan performa di PG Ngadirejo Kabupaten Kediri juga sangat bagus, baik dari segi manajemen pabrik seperti sumber daya manusia (SDM) serta semangat petani dalam menyetorkan bahan baku tebu ke pabrik.

"Sampai saat ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu dan mudah mudahan ini terus berjalan sampai akhir giling," kata dia.

Mahmudi menegaskan program swasembada gula nasional bisa dicapai akhir tahun ini, karena didukung dengan produktivitas tebu melimpah, hasil gula meningkat, serta pabriknya juga banyak melakukan inovasi.

"Bahkan untuk produktivitas tebu di Jawa Timur tahun ini meningkat 1,5 juta ton dari tahun sebelumnya. Kami berharap PG Ngadiredjo menjadi pilar swasembada gula nasional," kata Mahmudi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mewajibkan kepemilikan kebun tebu bagi industri gula kristal rafinasi (GKR) berisiko menjadi beban baru yang sulit dijalankan di tengah desain industri yang sejak awal bergantung pada impor dan keterbatasan struktural di sektor hulu.

Pemerintah mendorong integrasi hulu-hilir sebagai bagian dari agenda swasembada gula. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara arah kebijakan dan kesiapan industri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian telah menyetujui agar seluruh unit pengolahan gula berbahan baku impor, termasuk pabrik gula rafinasi, juga memiliki kewajiban menanam tebu.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan impor gula secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri gula nasional dalam mendukung target swasembada gula.

Namun, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengakui terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri rafinasi. Pertama, perubahan bahan baku dari gula mentah menjadi tebu membutuhkan investasi besar karena pabrik yang ada saat ini tidak dirancang untuk menggiling tebu.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu memerlukan investasi tambahan dan penyesuaian lini produksi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kedua, keterbatasan lahan. Mayoritas pabrik rafinasi berdiri di kawasan dekat pelabuhan, sementara lahan tebu selama ini berada di wilayah yang menjadi basis produksi gula konsumsi.

Ketiga, persoalan logistik. Tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen, sehingga jarak yang jauh antara kebun dan pabrik berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan kebun tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga perubahan mendasar terhadap model bisnis industri rafinasi.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Dwi Purnomo Putranto mengatakan kendala tersebut berakar dari desain awal industri rafinasi yang memang dibangun untuk mengolah bahan baku impor.

“Pabrik gula rafinasi pada awalnya dibangun mendekati bahan baku raw sugar impor, jadi harus berdekatan dengan pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut dia, integrasi dengan kebun tebu menjadi sulit karena faktor lokasi dan kebutuhan investasi yang besar. Untuk beralih ke pengolahan tebu, industri harus membangun fasilitas baru dari hulu hingga hilir.

“Bisa jadi saat ini mencapai US$150 juta belum termasuk pengadaan lahan,” ujarnya.

Meski demikian, dari sisi kemampuan finansial, pelaku industri dinilai masih memiliki kapasitas untuk melakukan investasi tersebut. Industri rafinasi selama ini juga dinilai menikmati keuntungan dari disparitas harga impor dan domestik sejak 2008.

Namun, dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi mendorong kenaikan harga gula rafinasi karena adanya fase penyesuaian menuju efisiensi produksi.

"Pada awalnya harga akan naik karena ada fase learning process untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi,” kata Dwi.

Dalam jangka panjang, harga dinilai dapat kembali kompetitif apabila pemilihan lahan, teknologi, dan manajemen dilakukan secara tepat.

Di sisi lain, risiko terhadap pasokan industri makanan dan minuman tetap perlu diantisipasi, terutama apabila proses transisi berjalan tidak mulus.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Pertanian Khudori. Dia menilai kebijakan tersebut bertabrakan dengan realitas historis dan regulasi yang tidak konsisten. Menurutnya, sejak awal industri rafinasi memang didesain sebagai entitas yang berdiri sendiri dan bergantung pada impor bahan baku, bukan terintegrasi dengan kebun.

“Dengan desain yang sejak awal seperti itu, mustahil mendorong pabrik gula rafinasi untuk memenuhi bahan bakunya dari kebun sendiri,” ujarnya ketika dihubungi.

Khudori menjelaskan bahwa kewajiban kepemilikan kebun sempat diatur dalam UU No. 39/2014, tetapi kemudian dilonggarkan melalui perubahan regulasi.

"Dalam praktiknya, kewajiban tersebut tidak berjalan efektif. Bahkan untuk pabrik gula konsumsi, yang secara regulasi juga diwajibkan memiliki kebun, mayoritas pasokan tetap berasal dari petani. Pabrik gula konsumsi saja hampir 90% bahan bakunya dari petani. Hanya sekitar 10% dari kebun sendiri,” kata Khudori.

Persoalan tersebut menjadi makin kompleks ketika dikaitkan dengan target swasembada. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030. Namun, realisasinya di lapangan dinilai masih jauh dari asumsi.

Penambahan lahan tebu hingga ratusan ribu hektare juga dinilai sulit direalisasikan dalam waktu singkat, terlebih produktivitas dan dukungan riset masih menjadi tantangan.

“Mencari lahan baru itu tidak mudah. Apakah mungkin dalam waktu tersisa target itu tercapai? Tidak masuk akal,” ujarnya.

Dia juga menyoroti lemahnya dukungan riset, yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan industri gula nasional. Menurutnya, pusat penelitian gula yang dulu berperan penting kini kehilangan daya dukung pendanaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun menilai kebijakan tersebut masih mungkin dijalankan, tetapi membutuhkan ketegasan dan konsistensi pemerintah.

“Kalau mau minta industri rafinasi punya kebun, ya perintahkan saja. Tapi harus jelas jalannya,” ujarnya.

Data Konsumsi Gula Rumah Tangga 2016–2025

Sumber:Susenas Maret, Kementerian Pertanian, BPS, diolah

Menurut dia, solusi tidak bisa dilakukan secara parsial. Jika kewajiban kebun diterapkan, maka industri juga harus difasilitasi untuk membangun pabrik baru di dekat sumber bahan baku, bukan dipaksa mengirim tebu ke pabrik eksisting di wilayah pesisir.

Soemitro juga menekankan perlunya penyediaan lahan dalam skala besar serta dukungan insentif, mulai dari pembiayaan hingga infrastruktur.

Namun, di luar aspek teknis, Soemitro menilai persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah distorsi pasar akibat kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan menciptakan insentif bagi pelaku untuk mengalihkan gula rafinasi ke pasar umum, sehingga menekan harga gula petani.

“Kalau mau swasembada, pemerintah serius dulu. Hentikan kebocoran itu,” ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan harga yang terlalu dikontrol justru melemahkan insentif petani untuk meningkatkan produksi. Tanpa perbaikan harga di tingkat petani, perluasan lahan dan peningkatan produksi dinilai sulit tercapai.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban kepemilikan kebun berisiko menjadi kebijakan tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan. Integrasi hulu-hilir dinilai membutuhkan prasyarat yang lebih besar, mulai dari reformasi tata niaga, kepastian harga, hingga dukungan riset dan infrastruktur.

Tanpa itu, kebijakan tersebut berpotensi hanya menambah beban industri tanpa mempercepat pencapaian swasembada gula.

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembada gula nasional pada 2027 menghadapi tantangan baru di sektor hilir, seiring dengan beratnya beban industri gula kristal rafinasi dalam memenuhi kewajiban integrasi dengan perkebunan tebu.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri gula kristal rafinasi dalam mengimplementasikan kewajiban kepemilikan kebun tebu.

Kendala pertama berasal dari sisi produksi. Dia menjelaskan, pabrik gula kristal rafinasi yang berdiri sebelum regulasi baru pada dasarnya hanya dirancang untuk memurnikan gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi.

Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu membutuhkan investasi baru, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan tebu serta penyesuaian lini produksi yang selama ini tidak dipersiapkan untuk operasi berbasis tebu.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu memerlukan investasi tambahan dan penyesuaian lini produksi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Kendala kedua terkait keterbatasan lahan. Sebagian besar pabrik gula rafinasi berlokasi di kawasan dekat pelabuhan, terutama di Banten, sementara ketersediaan lahan tebu di wilayah tersebut sangat terbatas.

Di sisi lain, lahan tebu yang tersedia saat ini lebih difokuskan untuk produksi gula kristal putih guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, sehingga ruang ekspansi untuk industri rafinasi menjadi terbatas.

Adapun kendala ketiga berasal dari aspek logistik. Faisol menjelaskan, kewajiban kepemilikan kebun tebu berpotensi membuat lokasi perkebunan jauh dari pabrik rafinasi.

Kondisi ini dinilai tidak ideal karena tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen tetap optimal. Jarak yang terlalu jauh berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

“Dari aspek logistik, tebu harus segera digiling untuk menjaga rendemen tetap optimal,” ujarnya.

Sejumlah kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan integrasi hulu-hilir industri gula memerlukan penyesuaian signifikan, terutama bagi pabrik rafinasi yang sejak awal berbasis bahan baku impor.

Bisnis.com, CIREBON – Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas industri gula di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Pemerintah daerah menilai kawasan strategis tersebut dapat mendorong investasi baru sekaligus memperluas basis produksi tebu guna menopang target swasembada gula nasional.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan wilayah Cirebon bagian timur selama ini menjadi salah satu penopang produksi tebu di Jawa Barat. Dengan masuknya Cirebon dalam cakupan Metropolitan Rebana, peluang penguatan sektor agroindustri, termasuk gula, dinilai semakin terbuka.

Menurutnya, kebutuhan gula nasional yang masih belum sepenuhnya terpenuhi menjadi tantangan serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Meski produksi tebu di sejumlah wilayah sentra terus berjalan, volume gula yang dihasilkan belum mampu menutup permintaan dalam negeri secara optimal.

"Mendorong pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula Nasional untuk mempercepat realisasi target kemandirian gula," kata Imron, Selasa (17/2/2026).

Imron menilai, penetapan Metropolitan Rebana sebagai kawasan prioritas pengembangan industri dan investasi dapat menjadi momentum untuk menghadirkan pabrik gula baru di Kabupaten Cirebon. Kehadiran industri pengolahan dinilai krusial guna meningkatkan nilai tambah komoditas tebu yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan baku.

Selain mendorong investasi industri pengolahan, pemerintah daerah juga berencana memperluas areal tanam tebu. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga apabila pembangunan pabrik gula terealisasi.

"Kami akan memperluas lahan perkebunan tebu agar produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi tebu Kabupaten Cirebon pada tahun lalu tercatat mencapai 20.733 ton dengan luas lahan 4.216 hektare. Angka tersebut menunjukkan potensi yang masih bisa ditingkatkan, terutama jika didukung perbaikan produktivitas per hektare dan modernisasi budidaya.

Secara ekonomi, penguatan industri gula dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Rantai usaha mulai dari penyediaan bibit, pupuk, tenaga kerja pertanian, hingga distribusi hasil produksi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.

Di sisi lain, peningkatan produksi lokal diharapkan dapat menekan gejolak harga gula yang belakangan cenderung naik.

Imron menambahkan, swasembada gula tidak hanya bergantung pada perluasan lahan, tetapi juga memerlukan dukungan riset dan inovasi. Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dinilai penting untuk menghasilkan varietas tebu berproduktivitas tinggi serta efisiensi proses pengolahan.

“Untuk mencapai swasembada gula perlu perhatian serius, termasuk kolaborasi riset dan strategi yang terukur,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah daerah berharap integrasi kawasan industri dalam Metropolitan Rebana dengan sentra produksi tebu mampu menciptakan ekosistem industri gula yang lebih efisien dan berdaya saing.

Jika investasi pengolahan terealisasi dan produksi meningkat, Cirebon tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gula nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat lokal.

Pemerintah menargetkan perluasan dan optimalisasi lahan tebu hingga 100 ribu hektare (ha) secara nasional sebagai bagian dari upaya menghentikan impor gula putih mulai tahun depan.

Jawa Timur (Jatim) diproyeksikan menjadi wilayah utama penopang dengan porsi sekitar 70 persen dari total pengembangan lahan tebu tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Perkebunan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMN perkebunan, dan jajaran terkait di Surabaya, Selasa (23/12).

"Kalau Jawa Timur berhasil, nasional insya Allah tahun depan kita tidak akan impor gula putih. Karena lebih dari 50 persen kebun tebu nasional ada di Jawa Timur," kata Amran dalam keterangan resminya.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menjelaskan dari target 100 ribu ha secara nasional, sekitar 70 ribu ha direncanakan berada di Jawa Timur. Pengembangan dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta dukungan aparat penegak hukum untuk memastikan realisasi di lapangan.

"Hasil rapat hari ini sangat menggembirakan. Kebutuhan awal sekitar 35 ribu hektare, tetapi cadangan lahan yang siap mencapai 68 ribu hektare. Ini akan kita kerjakan bertahap mulai sekarang hingga Januari-Maret tahun depan," ujarnya.

Selain perluasan lahan, Kementan menyiapkan dukungan sarana produksi. Untuk Jawa Timur, pemerintah akan menyalurkan alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk sedikitnya 100 unit traktor dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah guna mendorong peningkatan produktivitas tebu di tingkat petani.

Menurut Amran, apabila target pengembangan tebu terealisasi, produksi gula nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar 2,68 juta ton saat ini menjadi sekitar 3 juta ton pada tahun depan.

"Kalau ini terwujud, kita tidak hanya berhenti impor gula putih, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu," kata Amran.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan Pemprov Jawa Timur terhadap target nasional tersebut. Ia mengatakan Jatim siap mengoptimalkan potensi lahan dan memperkuat koordinasi lintas kabupaten/kota bersama BUMN dan Kementan.

"Jawa Timur siap mengakselerasi perluasan dan peningkatan produktivitas tebu. Kami akan memastikan kesiapan lahan, dukungan data, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar target swasembada gula nasional dapat tercapai sesuai arahan Bapak Menteri," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui program mandatori bioetanol untuk campuran bensin sebanyak 5% (E5) berjalan lambat dan jauh dari target.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok lambatnya program tersebut adalah regulasi cukai yang kaku, yang mana etanol untuk bahan bakar diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol yang digunakan untuk energi seharusnya dikecualikan karena peruntukannya untuk pembakaran mesin, bukan konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ellen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, selain masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat minim, yakni baru mencapai 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," tambahnya.

Isu Pangan vs Energi

Di sisi hulu, Ellen menepis kekhawatiran bahwa pengembangan bioetanol akan berebut bahan baku dengan sektor pangan (gula). Dia menjelaskan, basis produksi E5 menggunakan molase atau tetes tebu, yang merupakan produk sampingan dari gilingan tebu.

Oleh sebab itu, anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu menekankan semakin tinggi produksi gula nasional, ketersediaan molase justru semakin melimpah.

"Secara teknikal angka hitungannya tidak masalah, ini bisa kita penuhi. Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG atau kosmetik, tapi rasanya tidak akan berebut dengan pangan," jelas Ellen.

Guna mengamankan pasokan hulu, pemerintah tengah memacu ekspansi lahan tebu. Strategi ini mencakup pengembangan lahan di Merauke oleh pihak swasta serta optimalisasi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui SugarCo.

Ellen menyebut target perluasan lahan SugarCo dibidik mencapai 500.000 hingga 700.000 hektare, naik signifikan dari posisi saat ini yang berkisar 200.000 hektare. Dengan demikian, bahan baku di sisi hilir untuk produksi diharapkan bisa terjamin

Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah berambisi mereplikasi kesuksesan program biodiesel (Solar) ke sektor bioetanol (Bensin). Ellen memaparkan, implementasi B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun depan diproyeksikan membuat Indonesia surplus solar hingga 4 juta KL, sekaligus menghapus ketergantungan impor.

"Jadi keberhasilan kita di solar, kita ingin copy juga di etanol. Tapi metodenya berbeda, masalahnya juga tidak sama," pungkasnya.

Target 2026

Sementari itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan mandatory atau kewajiban penerapan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 5% atau E5 dilaksanakan pada 2026.

Saat ini, E5 memang sudah mulai dijual dalam bentuk produk Pertamax Green 95. Namun, penggunaan E5 belum bersifat wajib. Untuk itu, Kementerian ESDM bakal mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur kewajiban penerapan E5.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kementerian tengah menggodok beleid terkait mandatory E5 tersebut.

"Iya paling [mandatory E5 diterapkan] 2026, karena 2025 sudah setengah jalan," kata Eniya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Kendati demikian, Eniya menyebut, mandatory E5 itu tidak akan langsung mencakup skala nasional. Menurutnya, pada tahap awal akan dilakukan di tingkat regional, yakni Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan lantaran pasokan bioetanol masih terbatas. Dia menyebut saat ini baru ada tiga perusahaan yang mampu memproduksi bioetanol untuk bahan bakar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan hampir 1 juta hektare lahan untuk mendukung pengembangan etanol sebagai bahan bakar campuran antara bensin dengan 10% etanol (E10).

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan hingga saat ini sebanyak 920.000 hektare sudah teridentifikasi dan siap diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Adapun, lahan tersebut tersebar di hampir 19 provinsi, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, hingga Pulau Kalimantan.

“Sisanya kurang kan? Kan baru 680 [ribu hektare] tambah 240 [ribu hektare] kan baru 920 [ribu hektare] kan, kurang 80.000 [hektare]. Lagi tak pikir ini cari. Mana lagi ini aku lagi mikir [lahan untuk etanol],” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/11/2025).

Dia merincikan, sebanyak 680.000 hektare berasal dari eks hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang (expired). Sementara itu, 240.000 hektare lainnya berasal dari tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, total lahan yang sudah teridentifikasi mencapai sekitar 920.000 hektare, sedangkan sekitar 80.000 hektare sisanya masih dalam proses pencarian dan verifikasi lokasi.

Lebih lanjut, Nusron menyatakan seluruh data lahan telah diserahkan kepada Kementan untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan rencana tanam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakanb Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensin. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” ujar Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sejalan dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” ujarnya.

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

Lebih lanjut, Zulhas menilai jika Indonesia sudah mulai menggunakan etanol/metanol sebagai campuran bensin, maka pabrik biofuel sudah bisa beroperasi dan membeli bahan baku dari petani singkong atau tebu.

“Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram. Kalau singkong 6 kilo. Berarti singkong itu harganya kira-kira Rp1.500 ke atas satu kilo,” tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk mendukung program swasembada gula nasional.

Amran menyebut sektor gula kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

"Ya, dibuka investasi. Kamu mau investasi, aku buka," kata Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menyebut minat investor terhadap sektor gula cukup tinggi. "Oh, banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik. Doakan, sekarang, pangan, perkebunan. Gula menjadi prioritas kami salah satunya," ujarnya.

Saat ditanya berapa jumlah investor yang sudah menunjukkan minat, Amran enggan merinci lebih jauh. "Banyak," jawabnya singkat tanpa memberikan angka pasti.

Langkah membuka investasi ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai swasembada gula, sekaligus memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menekankan pentingnya pengembangan lahan tebu baru untuk mendukung kebijakan pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.

"Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10% etanol atau metanol," ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurut Zulhas, untuk memenuhi kebutuhan etanol E10, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar satu juta hektare lahan tebu baru.

"Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong," jelasnya.

Ia juga menilai kebijakan pengembangan industri biofuel ini akan membuka peluang besar bagi petani, terutama petani singkong dan tebu, karena hasil panen mereka akan terserap industri.

"Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta satu tahun. Tanam singkong bisa (dapat) Rp80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli," kata Zulhas.

Dengan dorongan investasi yang kini dibuka oleh Kementerian Pertanian, pemerintah berharap produksi tebu nasional bisa meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku gula sekaligus mendukung kebijakan energi bersih berbasis etanol.

BOGOR, KOMPAS.com - Upaya pemerintah mengejar target swasembada gula pada 2026 memicu persoalan baru di lapangan. Perluasan lahan tebu yang terus dilakukan menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat.

Peneliti Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Danang Permadi mengatakan, dorongan swasembada membuat permintaan lahan baru meningkat pesat.

Pemerintah kini membuka area tanam di wilayah Perhutani dan kawasan hutan.

KOMPAS.COM/ASIP HASANI Tanaman tebu mendominasi lahan perbukitan di kawasan hutan yang gundul di wilayah Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Kamis (3/8/2023)

Namun, langkah ekstensifikasi luas lahan justru kerap kali berbenturan dengan warga yang sudah lama menggarap lahan tersebut.

“Dalam program perluasan atau ekstensifikasi luas lahan tebu ini di lapang memang banyak hambatannya Bapak-Ibu. Khususnya terkait konflik di wilayah hutan ini juga masih sering terjadi,” ujar Danang saat sesi diskusi panel terkait outlook komoditas perkebunan yang digelar di Gedung Riset Perkebunan Nusantara, Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).

Danang mengakui dalam pengalamannya mengawal program perluasan lahan tebu di kawasan perhutani, sering kali terjadi benturan dengan masyarakat atau petani yang mengelola hutan negara (pesanggem).

Karena itu, perlu langkah mitigasi sosial agar program perluasan berjalan tanpa konflik.

Menurutnya, pemerintah dan pengelola lahan harus mampu membangun sinergi dengan masyarakat sekitar melalui pendekatan sosial yang tepat, sehingga proses ekstensifikasi tidak menimbulkan ketegangan di lapangan.

“Beberapa pengalaman saya begitu ya mengawal kesesuaian lahan untuk ekstensifikasi lahan tebu di kawasan perhutani itu juga sering terjadi mengalami banyak sekali benturan dengan masyarakat atau pesanggem di kawasan hutan,” paparnya.

Shutterstock/Operation Shootinga Tanaman tebu

Menurutnya, mitigasi sosial menjadi kunci untuk menghindari benturan dengan warga. Ia menilai perlu pemetaan sosial agar pemerintah tahu wilayah mana yang berisiko rendah, sedang, atau tinggi terhadap potensi konflik.

Untuk kawasan dengan risiko sedang, biasanya dilakukan ganti rugi kepada penggarap.

“Untuk wilayah yang sedang ini biasanya untuk mampu mengeksekusi ekstensifikasi lahan tebu biasanya kita ganti rugi lahan, karena biasanya pesanggem sudah menggarap wilayah lahan tersebut,” bebernya.

Namun untuk wilayah dengan potensi konflik yang tinggi, seperti ancaman pembakaran atau penghadangan, diperlukan pendekatan yang sangat hati-hati.

Ia menilai lokasi dengan risiko sosial tinggi sebaiknya dihindari agar program perluasan lahan tebu tidak menimbulkan ketegangan baru di masyarakat.

“Atau untuk di risiko-risiko yang sangat tinggi ini memang perlu strategi yang cukup hati-hati. Lebih baik kalau untuk yang sudah ada potensi konflik atau ancaman misalkan pembakaran atau penghadangan, ya ini memang wilayah-wilayah yang harus dihindari,” lanjut Danang.

Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah sistem silvopastura, mengganti kompensasi uang dengan pemberian hewan ternak.

Program ini diterapkan di beberapa daerah seperti Ngawi dan Madiun, dan dinilai lebih berkelanjutan karena ternak bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi warga.

Meski menghadapi banyak kendala, pemerintah tetap menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2026. Selama lima tahun terakhir, Indonesia masih defisit gula dan belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana kewajiban bensin campur etanol atau mandatpry E10 mulai dilakukan pada 2027. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku hingga mekanisme tengah digodok.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan etanol dengan bahan bakar nabati berupa singkong, jagung, hingga tebu dalam proses penanaman untuk kemudian diolah di pabrik etanol. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu 1,5-2 tahun.

"[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dalam rangka mempercepat langkah penerapan E10 ini, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dinilai dapat menjadi arah bagi pengembangan di Indonesia.

Brasil sendiri dinilai sebagai negara yang melakukan transisi energi dengan cepat, khususnya pada produk bensin. Hal ini dilakukan dengan mandatory etanol 30%. Bahlil juga mengungkap ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.

"Kemarin, semalam saya pas tanda tangan MoU, kami diskusi juga, ada kemungkinan besar [investor Brasil]," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) bensin.

Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026. Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Adapun seiring dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” terangnya.