IDXChannel – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi merilis regulasi terbaru yang merombak mekanisme pembebasan cukai etanol atau etil alkohol. Langkah strategis ini diambil pemerintah guna menyederhanakan prosedur birokrasi sekaligus mendukung percepatan program transisi energi di tanah air.

Penerbitan aturan anyar ini juga menjadi jawaban atas keluhan PT Pertamina Patra Niaga yang sebelumnya meminta agar persyaratan administratif pembebasan cukai untuk komoditas bioetanol dipermudah.

Kebijakan fiskal tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2026 yang telah resmi diundangkan pada 25 Mei 2026. Regulasi ini berfungsi sebagai revisi atas aturan terdahulu, yakni PMK Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai.

Pemerintah menegaskan bahwa pelonggaran aturan ini merupakan komitmen nyata untuk memperkuat pilar energi berkelanjutan di dalam negeri.

“Untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi nasional serta mewujudkan transisi dan pemanfaatan energi bersih melalui kegiatan pencampuran barang kena cukai berupa etil alkohol dengan produk hasil kilang minyak bumi,” demikian bunyi bagian menimbang dalam PMK nomor 34, dikutip Jumat (29/5/2026).

Melalui PMK yang baru ini, Purbaya menambahkan satu ayat komplemen di dalam Pasal 8 dari aturan yang berlaku sebelumnya. Lewat penyisipan pasal tersebut, Purbaya memperluas definisi operasional sektor industri terkait demi memangkas hambatan persyaratan fasilitas pembebasan cukai.

Di dalam aturan terbaru, aktivitas pencampuran produk hasil kilang minyak bumi dengan etil alkohol kini secara legal dikategorikan dan diakui ke dalam jenis usaha industri manufaktur atau pengolahan.

Perubahan status pengelompokan ini otomatis mempermudah para pelaku usaha di sektor tersebut dalam memenuhi kualifikasi administratif untuk mengklaim fasilitas bebas cukai dari pemerintah.

Sebagai komoditas, etanol berada di bawah pengawasan pengetatan yang sangat ketat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena karakteristiknya yang masuk dalam kelompok barang kena cukai serupa minuman beralkohol.

Namun, mengingat peran krusialnya sebagai bahan baku campuran bahan bakar nabati (bioetanol), pemerintah memutuskan untuk memberikan dispensasi regulasi khusus bagi industri energi bersih ini.

Penerbitan PMK Nomor 34 Tahun 2026 ini tidak terlepas dari komitmen Kemenkeu dalam mengurai hambatan investasi (debottlenecking) di sektor riil. Dalam forum evaluasi yang digelar pada Februari lalu, Purbaya secara langsung merespons aduan dari manajemen PT Pertamina Patra Niaga yang mengaku terbentur kendala perizinan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Pertamina mengusulkan adanya revisi komparatif terhadap PMK Nomor 82 Tahun 2024 serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER 13/BC/2024.

Aspirasi tersebut kini diwujudkan pemerintah agar proses pengadaan dan distribusi bioetanol nasional dapat berjalan lebih efisien tanpa terhambat regulasi yang kaku.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) menilai proses pembebasan cukai etanol untuk bahan bakar masih berbelit dan memakan waktu panjang sehingga menghambat pengembangan bisnis bioetanol di sektor hilir energi. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan persoalan tersebut disampaikan dalam sidang debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Keluhan utama berkaitan dengan lamanya proses pembebasan cukai etanol fuel grade yang digunakan anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga. “Dalam proses ini, kami harus mendapatkan izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian, dan untuk memperoleh IUI tersebut, kami memerlukan izin Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang biasanya memakan waktu 2–3 tahun,” ucapnya dalam sidang debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Oki menjelaskan, Pertamina Patra Niaga sebenarnya telah melalui seluruh tahapan perizinan tersebut dan berhasil memperoleh pembebasan cukai etanol dari Integrated Terminal Surabaya. Namun, proses tersebut memakan waktu hingga dua tahun.

Ia menegaskan, perseroan telah menempuh jalur koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait secara rutin. Meski demikian, sejumlah ketentuan regulasi dinilai masih perlu penyesuaian agar proses pembebasan cukai dapat berjalan lebih efisien.

Dari hasil pembahasan dengan kementerian dan lembaga, Oki berharap izin usaha niaga dari Kementerian ESDM dapat dijadikan dasar pembebasan cukai etanol. Namun, ia mengakui langkah tersebut membutuhkan penyesuaian regulasi, termasuk kemungkinan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berdasarkan paparan Pertamina, sepanjang 2025 perseroan telah menjual sekitar 16.000 kiloliter bahan bakar minyak bioetanol melalui Pertamax Green 95 yang mengandung 5 persen bioetanol. Produk tersebut telah tersedia di 177 SPBU yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Meski demikian, Oki menilai capaian tersebut masih jauh dari potensi yang ada. Pasalnya, total impor BBM nasional saat ini masih mencapai lebih dari 20 juta kiloliter.

Oki berharap penguatan sektor hilir energi, termasuk bioetanol, dapat mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi baru yang pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mendapat angin segar setelah mengeluhkan rumitnya perizinan dan beban cukai yang menghambat ekspansi produk bioetanol Pertamax Green atau bensin dengan campuran bioetanol 5% (E5).

Dalam sidang terbuka debottlenecking oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (6/2/2026), Pertamina menyoroti prosedur izin usaha industri (IUI) yang memakan waktu hingga 3 tahun hanya untuk mendapatkan pembebasan cukai etanol.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengungkapkan, saat ini pembebasan cukai etanol baru berhasil didapatkan untuk Integrated Terminal Surabaya setelah melalui proses panjang, termasuk pengurusan Amdal yang memakan waktu 2—3 tahun. Padahal, perseroan memiliki 120 terminal BBM yang potensial untuk melakukan pencampuran.

"Kita sudah mengajukan pembebasan untuk satu titik di Surabaya. Mengingat dengan cukai Rp20.000 per liter, keekonomiannya menjadi sangat berat," ujar Oki dalam sidang.

Merespons keluhan tersebut, Wakil Ketua Satgas P2SP sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memerintahkan jajarannya untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/2024 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 13/2024 dalam waktu satu minggu.

"Keputusan rapat hari ini kita akan sesuaikan peraturan hasil diskusi. Ada penyesuaian NSPK, perubahan PMK 82/2024, dan perubahan Perdirjen Bea Cukai 13/2024. Semuanya akan selesai paling lama seminggu dari sekarang," tegas Purbaya diikuti ketukan palu.

Pangkas Birokrasi Cukai

Melalui revisi ini, izin pembebasan cukai nantinya tidak lagi mensyaratkan IUI, melainkan cukup menggunakan Izin Usaha Niaga (IUN) dari Kementerian ESDM.

Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru nomor 19206 juga akan diadopsi, yang secara spesifik memasukkan kegiatan pencampuran kilang minyak bumi dengan biofuel (bioetanol) ke dalam kategori industri pengolahan.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Djaka Kusmartata menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi arahan tersebut. Dia mengaku bahwa pembebasan cukai ini relatif kecil dampaknya terhadap penerimaan negara, yakni sekitar Rp16,5 miliar pada 2025, namun krusial bagi industri.

"Kalau pilihannya lebih cepat, sebenarnya kita tinggal melengkapi dengan Perdirjen saja, butuh waktu 3—5 hari. Tapi kalau penetapan PMK, barangkali agak lebih panjang. Namun kalau memang mau ke sana [PMK], ya kita ikuti," jelas Djaka.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi yang turut hadir menyanggupi tantangan Purbaya untuk menyelesaikan revisi PMK dalam satu minggu. "Seminggu," jawab Heru singkat.

Hemat Devisa US$1,6 Miliar

Oki menambahkan, relaksasi ini sangat dinantikan untuk memperluas jangkauan Pertamax Green E5 yang saat ini baru tersedia di 177 SPBU di Pulau Jawa.

Menurutnya, jika program E5 berjalan penuh secara nasional, Indonesia dapat mensubstitusi impor bensin hingga 5% dari total impor tahunan sebesar 20 juta kiloliter (KL).

"Kalau rata-rata MOPS sekarang US$80 per barel, kalau 20 juta KL itu berarti kan US$1,6 miliar," kata Oki.

Sebagai informasi, saat ini produksi bioetanol di Indonesia mencapai 400.000 KL per tahun. Oki menyampaikan bahwa Pertamina berencana menyerap 50% atau sekitar 200.000 KL untuk dicampur sebagai bahan bakar, yang diharapkan dapat menciptakan multiplier effect bagi petani tebu, aren, hingga sorgum.

Bisnis.com, JAKARTA — Swasembada energi menjadi salah satu agenda besar yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto pada masa pemerintahannya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah optimistis Indonesia mampu menggapai asa swasembada energi.

Sejalan dengan itu, capaian demi capaian juga berhasil ditorehkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mulai dari subsektor minyak dan gas bumi (migas); mineral dan batu bara (minerba); hingga energi baru dan terbarukan (EBT) yang seluruhnya berambisi untuk mewujudkan ketahanan energi.

Dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk "Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi" di Jakarta, Senin (8/12/2025), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah gebrakan untuk mewujudkan swasembada energi di tengah gejolak geopolitik global.

“Dan insyaallah di tahun 2025 ini, lifting kita bisa kita melampaui daripada target APBN. Ini insyaallah tercapai,” kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa upaya menggenjot lifting minyak menjadi fokus utama Otoritas Energi itu. Adapun target lifting minyak pada tahun ini mencapai 605.000 barel per hari (bph) dan bakal terus ditingkatkan menjadi 1 juta bph pada 2029.

Untuk mencapai target itu, Bahlil mengatakan pihaknya mengubah skema lelang wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dari sebelumnya bertahap menjadi serentak mulai tahun ini.

Oleh karena itu, dia mengatakan lebih dari 70 WK migas siap dijajakan mulai tahun ini. “Tadi saya katakan bahwa untuk kita menaikkan lifting kita, itu kita harus melakukan eksplorasi. Ada 70 cekungan kita akan tenderkan,” tutur Bahlil.

Selain itu, pihaknya juga meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah melakukan rencana pengembangan (plan of development/POD) segera melakukan konstruksi. Jika tidak, Bahlil tak segan membatalkan proyek.

Di samping itu, pihaknya juga bakal mengoptimalkan sumur tua (idle). Bahlil membuka kesempatan kepada PT Pertamina (Persero) dan usahanya untuk menggandeng KKKS lain dalam menggarap sumur idle tersebut.

Data Kementerian ESDM sendiri mencatat saat ini terdapat 2.500 sumur idle yang bakal direaktivasi dengan skema kemitraan itu dilakukan mulai tahun ini.

Adapun, mengacu pada data Kementerian ESDM, produksi minyak bumi pada periode Januari—Oktober 2025 mencapai 605.500 bph, melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605.000 bph.

Untuk kali pertamanya sejak 2008, lifting minyak bumi Indonesia berhasil mencapai target, bahkan melebihi.

Capaian lain yang ditorehkan oleh sektor ESDM adalah setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hingga November 2025, Kementerian ESDM mencatat realisasi PNBP telah mencapai Rp210,90 triliun

Besaran capaian tersebut tercatat 82,87% dari target PNBP sektor ESDM yang termaktub di dalam APBN 2025 sebesar Rp254,49 triliun.

Kendati harga komoditas tambang menunjukkan tren penurunan di pasar internasional, subsektor mineral dan batu bara berhasil menyumbang PNBP tertinggi, yakni senilai Rp114,55 triliun; disusul oleh subsektor migas (Rp85,89 triliun); subsektor panas bumi (Rp1,78 triliun); dan subsektor lainnya dengan akumulasi sebesar Rp8,68 triliun.

Pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) pun tak luput…

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Adapun, sebagai bentuk keseriusan komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris, pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) pun tak luput dari perhatian para pemangku kepentingan.

Bauran EBT pada campuran energi nasional telah mencapai 16,23% pada perhitungan sementara pada semester I/2025.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan hampir 2% apabila dibandingkan dengan bauran EBT pada 2024 yang berada di angka 14,68%.

Pada Mei 2025, pemerintah meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034; sebuah RUPTL yang dinobatkan sebagai RUPTL paling hijau.

Pemerintah berencana untuk menambah pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 69,5 GW yang terdiri atas pembangkit EBT dengan kapasitas 42,6 GW (61% dari total kapasitas); storage dengan kapasitas sebesar 10,3 GW (15% dari total kapasitas); serta pembangkit bertenaga fosil sebesar 16,6 GW (24% dari total kapasitas).

Tak berhenti di kelistrikan, pemerintah juga berhasil menerapkan mandatori B40 atau program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40%.

Sejak diterapkan pada Januari—September 2025, realisasi B40 mencapai 10,57 juta kiloliter (kl) dengan nilai penghematan devisa negara sebesar Rp93,43 triliun.

Penghematan devisa dapat tercapai, sebab penerapan B40 mengurangi impor solar. Oleh karenanya, Bahlil menargetkan penerapan B50 pada semester II/2026 yang akan bermuara kepada berhentinya impor minyak solar.

Menurut Bahlil, penerapan mandatory B50 ke depannya juga dapat menjadi substitusi konsumsi solar hingga 20 juta kl. Kementerian ESDM memprediksi konsumsi solar tahun depan tembus 40,2 juta kl.

Dengan demikian, implementasi B50 pada semester II/2026 dapat mengalihkan hampir setengah dari kebutuhan solar. “Yang berikutnya adalah kita dorong, tahun depan kita nggak lagi impor solar. Karena kita dorong ke B50,” kata Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah juga senantiasa memberi ruang bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi.

Dalam sektor ESDM, ruang tersebut dibuka seluas-luasnya melalui Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

“Kita tidak hanya membangun ketahanan energi, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada generasi mendatang,” ujar Bahlil.

Permen ESDM 14/2025 memberi ruang bagi badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengelola sumur minyak rakyat dan menjual hasilnya kepada Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seharga 80% dari harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Kemudian, UU 2 Tahun 2025 juga memberi ruang bagi BUMD, koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan untuk mengelola tambang minerba.

Pemerintah berharap, melalui kedua regulasi tersebut masyarakat dapat turut mengelola sumber daya alam yang berada di sekitar mereka. Tiada lain dengan tujuan selain meningkatkan kesejahteraan, baik potensi tersebut merupakan pertambangan mineral dan batu bara (minerba), maupun sumur minyak rakyat. (Antara)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan membebaskan cukai etanol khusus bahan bakar dalam rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi menegaskan bahwa revisi aturan ini mendesak dilakukan. Pasalnya, absennya regulasi spesifik membuat etanol untuk energi masih diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol, sehingga dikenakan cukai yang membebani harga jual.

Menurutnya, revisi Perpres 40/2023 akan menjadi landasan hukum bagi Kementerian Keuangan untuk mengecualikan pungutan cukai pada etanol yang digunakan sebagai campuran BBM (bioetanol).

"Salah satunya [tujuan revisi] menegaskan bahwa kalau bukan untuk diminum [atau] dimakan, ya mestinya tidak dikenakan [cukai]. Bahan bakar mestinya dibebaskan," kata Ellen ketika ditemui dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025, dikutip Selasa (9/12/2025).

Ellen mengaku bahwa otoritas fiskal secara prinsip sudah memberikan lampu hijau terkait pengecualian ini. Kendati demikian, sambungnya, mereka membutuhkan dasar regulasi yang rigid agar kebijakan tersebut tidak menyalahi aturan pada kemudian hari.

Menurutnya, selama ini pengecualian bisa diberikan namun bersifat kasuistik alias per item, yang dinilai tidak efisien untuk keberlangsungan industri energi.

"Kementerian Keuangan setuju, cuma harus ada regulasinya," tambahnya.

Lebih lanjut, Ellen memaparkan bahwa setelah revisi Perpres 40/2024 rampung, pengaturan teknis eksekusi pembebasan cukai tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, yang kemungkinan besar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebelumnya, pemerintah mengakui program mandatori bioetanol untuk campuran bensin sebanyak 5% (E5) berjalan lambat dan jauh dari target.

Ellen mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok lambatnya program tersebut adalah regulasi cukai yang kaku, yang mana etanol untuk bahan bakar diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ellen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, selain masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat minim, yakni baru mencapai 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah berambisi mereplikasi kesuksesan program biodiesel (Solar) ke sektor bioetanol (Bensin). Ellen memaparkan, implementasi B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun depan diproyeksikan membuat Indonesia surplus solar hingga 4 juta KL, sekaligus menghapus ketergantungan impor.

"Jadi keberhasilan kita di solar, kita ingin copy juga di etanol. Tapi metodenya berbeda, masalahnya juga tidak sama," pungkasnya.

Target 2026

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan mandatory atau kewajiban penerapan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 5% atau E5 dilaksanakan pada 2026.

Saat ini, E5 memang sudah mulai dijual dalam bentuk produk Pertamax Green 95. Namun, penggunaan E5 belum bersifat wajib. Untuk itu, Kementerian ESDM bakal mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur kewajiban penerapan E5.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kementerian tengah menggodok beleid terkait mandatory E5 tersebut.

"Iya paling [mandatory E5 diterapkan] 2026, karena 2025 sudah setengah jalan," kata Eniya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Kendati demikian, Eniya menyebut, mandatory E5 itu tidak akan langsung mencakup skala nasional. Menurutnya, pada tahap awal akan dilakukan di tingkat regional, yakni Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan lantaran pasokan bioetanol masih terbatas. Dia menyebut saat ini baru ada tiga perusahaan yang mampu memproduksi bioetanol untuk bahan bakar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap sejumlah tantangan Indonesia dalam menerapkan mandatory bensin campuran 10% etanol (E10) dalam 2-3 tahun mendatang, dari sisi regulasi hingga bahan baku.

Deputi Bidang Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi, Elen Setiadi mengatakan penerapan bensin campuran 5% etanol (E5) saja masih terhambat karena produksi yang belum sepenuhnya berhasil.

"Dari target E5, mungkin produksi dari Pertamina itu baru 150.000 kiloliter. Nah, ini soalnya ternyata hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini sedang kita selesaikan," kata Elen dalam BIG 40 Conference 2025, Senin (8/12/2025).

Elen menuturkan dari segi bahan baku produksi etanol tidak akan mengorbankan kebutuhan sektor pangan. Sebab, etanol berbasis tebu hanya menggunakan tetesan atau molase. Dengan begitu, pengolahan tebu tetap akan menghasilkan gula sekaligus molase.

“Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG, kosmetik, dan lain sebagainya, tetapi secara teknikal angka hitungannya, tidak ada masalah. Ini bisa kita tetap penuhi,” jelasnya.

Di sisi lain, dia juga mengungkap tantangan dari sisi regulasi cukai etanol. Produk etanol untuk bahan bakar juga dikenakan cukai, meskipun bukan untuk dikonsumsi sebagaimana minuman alkohol. Pihaknya akan segera menyelesaikan tantangan tersebut.

Lebih lanjut, pemerintah juga tengah mengembangkan lahan tebu di Merauke dan rencana ekspansi lahan PTPN dari 200.000 hektare menjadi kisaran 500.000-700.000 hektare.

“Sehingga captive untuk mendapatkan bahan-bahan baku itu bisa di sisi hilir nya yang untuk diproduksi,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo) mendesak pemerintah untuk membebaskan etanol untuk bahan bakar dari kategori barang kena cukai (BKC). Terlebih, pemerintah akan menerapkan mandatory bensin campur etanol 10% atau E10 pada 2027.

Ketua Umum Apsendo Izmirta Rachman mengatakan, saat ini pemerintah masih mengategorikan bioetanol yang digunakan untuk energi sebagai BKC dengan besaran cukai Rp20.000 per liter.

"Ketika program E10 diterapkan, harga bahan bakar berpotensi meningkat akibat adanya cukai tersebut," kata Izmirta saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Menurut dia, ketentuan cukai ini sangat membebani dan mengganggu apabila dibebankan kepada konsumen karena akan berdampak langsung pada kenaikan harga bahan bakar.

Apabila mandatory E10 berlaku, maka dia memperkirakan harga bensin hijau yang ada saat ini yaitu Pertamax Green 95 (E5) maupun bensin E10 nantinya akan terbebani Rp2.000 per liter akibat pengenaan cukai.

"Pertamax Green yang baru mau diluncurkan, yang sudah jalan, yang walaupun volumenya kecil itu akan menjadi kenaikan Rp2.000 per liter," ujarnya.

Dia menerangkan, untuk mendapatkan pembebasan cukai, pengguna bioetanol wajib mengajukan permohonan yang disertai izin usaha industri serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Prosedur tersebut sangat teknis dan memberatkan, terlebih jika harus diterapkan di setiap titik tempat penyampuran bahan bakar nabati (TBBN). Setiap lokasi blending nantinya harus memiliki izin tersendiri dan mengajukan permohonan pembebasan cukai ke kantor Bea Cukai.

"Padahal bioetanol yang diproduksi industri dalam negeri sebenarnya sudah didenaturasi atau dirusak dengan bahan kimia seperti denatonium benzoat," jelasnya.

Adapun, proses denaturasi ini membuat bioetanol tidak mungkin lagi disuling ulang menjadi minuman beralkohol sehingga mustahil disalahgunakan.

Atas dasar itu, produsen bioetanol mengusulkan agar bioetanol yang telah didenaturasi tidak lagi dikategorikan sebagai barang kena cukai. Hal ini diharapkan dapat mempermudah implementasi program E10 tanpa terbebani oleh kerumitan administrasi di setiap titik pencampuran.

"Usulan ini sangat sederhana. Bioetanol yang telah ditambahkan zat denaturasi bersifat beracun sehingga tidak mungkin dikonsumsi. Karena itu, pembebanan cukai atas produk yang sudah didenaturasi ini tidak relevan," pungkasnya.

Untuk mendukung mandatory E10, produsen juga meminta optimalisasi penyerapan bioetanol berbahan baku molase di Pulau Jawa yang ada sekarang yaitu 50.500 kiloliter dari produsen yang tersedia di Pulau Jawa.

Izmirta juga mendorong konsistensi pelaksanaan program mandatory E10 dengan melakukan blending untuk semua non-public service obligation (PSO) untuk pemakaian Pulau Jawa terlebih dahulu.

"Kemudian kami minta untuk dilakukan evaluasi rumusan harga indeks pasar pada komponen biaya produksi bioetanol per liter yang sudah 12 tahun sejak evaluasi terakhir belum pernah dievaluasi kembali," terangnya.

Lebih lanjut, dia berharap pemerintah mengutamakan pembangunan pabrik pengguna bahan baku molase di luar Pulau Jawa. Sebab, pada 2025 perkiraan molase mencapai 1,9 juta ton secara nasional.

Adapun, industri etanol dan industri pengguna molase di Pulau Jawa menyerap sekitar 900.000 ton. Artinya, masih ada sekitar 1 juta ton molase yang belum terserap di luar Pulau Jawa.

"Ini akan menjadi peluang untuk kita jadikan energi dengan cara membangun pabrik bioetanol fuel grade di luar Pulau Jawa supaya tetes sebagai bahan baku dapat terserap dan meningkatkan pendapatan petani," pungkasnya.

Daftar 5 Pabrik Bioetanol untuk Energi di Indonesia

1. PT Energi Agro Nusantara dengan kapasitas produksi 30.000 kiloliter di Pulau Jawa

2. PT Molindo Raya Industrial dengan kapasitas produksi 10.000 kiloliter di Pulau Jawa

3. PT Indo Acidatama dengan kapasitas produksi 3.000 kiloliter di Pulau Jawa

4. PT Madu Baru dengan kapasitas produksi 7.500 kiloliter di Pulau Jawa

5. PT Indonesia Etanol Industry dengan kapasitas produksi 20.000 kiloliter di luar Jawa