Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada kuartal III atau periode Juli-September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik Triwulan III Tahun 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[Gambas:Youtube]

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor pertambangan Grup Bakrie, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) melalui anak usahanya, PT DH Kontraktama Batubara (DHKB), mengantongi kontrak jasa pertambangan senilai sekitar US$1,3 miliar atau setara Rp22 triliun untuk proyek tambang batu bara di Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Director & Corporate Secretary DEWA Mukson Arif Rosyidi mengatakan DHKB telah menandatangani Surat Penunjukan dan Perintah Kerja (SPPK) dengan PT Sebuku Sejaka Coal (SSC) pada 29 Juni 2026. Melalui kesepakatan tersebut, DHKB ditunjuk sebagai kontraktor utama yang akan melaksanakan kegiatan operasional penambangan secara eksklusif di Area Tambang Pit SSC.

"DHKB dan SSC secara resmi menandatangani SPPK untuk pekerjaan jasa kontraktor utama di Area Tambang Pit SSC yang berlokasi di Pulau Laut, Kalimantan Selatan," kata Mukson dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Mukson menjelaskan, melalui kesepakatan tersebut DHKB akan menjadi kontraktor utama yang secara eksklusif melaksanakan operasional penambangan di Area Tambang Pit SSC.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan tambang, pembukaan lahan, pengupasan, pemindahan dan penyimpanan tanah penutup, pengupasan lapisan penutup, penambangan batu bara, pemuatan dan pengangkutan batu bara, pemeliharaan jalan angkut, hingga layanan pendukung lainnya.

Proyek tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun atau hingga berakhirnya izin konsesi. Selama masa kontrak, DHKB diperkirakan menangani volume waste removal hingga 55 juta bcm per tahun serta produksi batu bara mencapai 5 juta ton per tahun.

Dengan kapasitas tersebut, nilai proyek diperkirakan mencapai US$1,3 miliar atau sekitar Rp22 triliun.

Mukson menambahkan penandatanganan SPPK tersebut akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan ke depan.

"Penandatanganan SPPK tersebut berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan ke depan," pungkasnya.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - ‎Indonesia sedang melakukan transformasi sistem energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hal ini juga disuarakan melalui film Pelita Asa.

‎Film dokumenter Pelita Asa menampilkan kisah masyarakat di Dusun Donomulyo, Kelurahan Manggar, dan Desa Muara Enggelam, Kalimantan Timur. Film ini juga menggambarkan persoalan keterbatasan akses energi, dampak perubahan ekonomi, hingga harapan masyarakat melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan, Institute for Essential Services Reform (IESR), Martha Jesica Solomasi Mendrofa, menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap batubara masih tinggi. Sekitar 70-80 persen bauran energi nasional masih berasal dari batubara, sementara kontribusi energi baru terbarukan (EBT) masih berada di kisaran 11 persen.

Selain itu, keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang menyuplai kebutuhan energi industri juga semakin memperkuat dominasi batubara.

‎‎Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya bukan tidak memiliki pilihan energi lain, melainkan masih memilih untuk mempertahankan penggunaan batubara. Hal itu juga dipengaruhi oleh sistem energi, regulasi, serta skema tarif yang selama ini dinilai lebih berpihak pada energi fosil dibandingkan energi terbarukan.

‎‎"Bukan kita tidak punya pilihan lain. tapi kita yang memilih batubara. Secara sistem, regulasi, dan tarif sangat berpihak ke batubara," katanya, Rabu (24/6/2026).

‎Martha menekankan bahwa pembahasan mengenai transisi energi berkeadilan harus dimulai dengan menyadari adanya ketidakadilan yang telah berlangsung sejak lama akibat penggunaan energi berbasis fosil.

Transisi menuju energi bersih tidak hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga menjadi upaya untuk memperbaiki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang selama ini ditanggung masyarakat.

‎Menurut Martha, transisi energi tidak cukup hanya bergantung pada kebijakan sektor energi, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dan holistik karena masih banyak tantangan yang harus diselesaikan.

Dalam diskusi, Koordinator Ketenagalistrikan, Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa (TKKA) Kementerian PPN/Bappenas, Jayanti Maharani mengatakan, transisi energi di Indonesia terbagi dalam beberapa tahapan, mulai dari 2025 hingga 2045. Lima tahun pertama yang dilakukan yakni penguatan transformasi menuju energi bersih. Itu mengapa saat ini di Indonesia masih banyak PLTU batubara.

‎"Kita akan melakukan transisi energi secara bertahap, sehingga kita masih membutuhkan pembangkit fosil," katanya.

Jayanti mengatakan bahwa pemerintah juga menyiapkan peta jalan untuk daerah yang selama ini bergantung pada batubara. Dengan melakukan penguatan skill agar bisa beralih ke profesi lain.

‎"Dari pekerja daerah tambang beralih ke profesi lain. Hal tersebut sudah masuk dalam mitigasi risiko," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi Konservasi Energi, Kementerian ESDM, M Atthar Majid mengungkapkan, Kementerian ESDM memandang transisi energi sebagai proses bertahap menuju penggunaan energi baru dan terbarukan, sehingga tidak dapat dilakukan secara instan.

Indonesia masih memanfaatkan sumber energi fosil seperti gas alam sebagai energi transisi, serta batubara yang diklaim menggunakan teknologi yang lebih bersih untuk menekan dampak emisinya.

‎‎"Karena dalam transisi energi membutuhkan investasi yang besar. Termasuk membutuhkan investasi dari luar negeri," jelasnya.

‎Karena itu, pemerintah berupaya menarik investasi hijau dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menerapkan mekanisme tarif karbon, di mana perusahaan yang menghasilkan emisi karbon akan dikenakan kewajiban pembayaran sesuai aturan yang berlaku sebagai bagian dari upaya pendanaan transisi energi.

‎

Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyoroti terganggunya pasokan batu bara hingga berujung pada pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah di tanah air.

Menurut dia, terganggunya pasokan batu bara tersebut dampak dari lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan. Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang mempengaruhi operasional pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Proses persetujuan RKAB, menurut dia belum transparan, Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

Menurut dia, Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-UU Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

"Mereka wajib mengonsultasikan berapa total RKAB dan berapa kebutuhan untuk BUMN. Ini yang harus di-follow up ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya pula, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

“Kekurangan pasokan itu juga dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Dirjen Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba yang mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB,” katanya lagi.

Bambang menegaskan DPR sebenarnya telah mengantisipasi persoalan tersebut melalui revisi UU Minerba. Dalam beleid itu, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan.

"Kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman ESDM, saya pikir tidak ada masalah dan tidak akan terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menyatakan telah menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pihaknya terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik.

"Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar dia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (17/6)

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) mulai berangsur membaik. Kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi intensitas pemadaman bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan berdasarkan koordinasi dengan PLN dan pusat pengatur beban, sistem kelistrikan sempat mengalami kekurangan pasokan yang menyebabkan kebutuhan pengurangan beban hingga 445 megawatt (MW) pada saat beban puncak malam hari.

"Memang ada kekurangan pasokan kalau malam hari. Kalau malam hari beban listrik meningkat antara pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Pada saat puncak (malam hari), itu sempat ada kebutuhan pemadaman hingga 445 MW. Namun, itu kondisi beberapa hari lalu," ujar Emil kepada awak media di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (22/6/2026).

Menurut Emil, pasokan batu bara kini mulai meningkat sehingga kebutuhan pemadaman berangsur berkurang.

"Kami mendapat kabar bahwa minggu ini pasokan sudah mulai meningkat sehingga kebutuhan pemadaman juga bisa dikurangi. Saat ini ada proses pemulihan pasokan secara bertahap," ungkapnya.

Dia menjelaskan konsumsi listrik di Jawa Timur cenderung melonjak pada malam hari. Karena itu, ketika pasokan pembangkit terganggu, PLN harus melakukan manajemen beban untuk menjaga stabilitas sistem.

Salah satu wilayah yang terdampak cukup signifikan adalah Madura yang sempat mengalami pemadaman selama beberapa jam pada pagi hari hingga menjelang siang.

"Jadi grafik kita untuk listrik itu pagi rendah, siang kemudian malam jadi tinggi. Madura merasakan itu kemarin lusa pagi hari hingga jam 11," tuturnya.

Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan fasilitas vital seperti rumah sakit, perlintasan kereta api, lampu lalu lintas, dan instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mendapat prioritas.

"Yang menjadi perhatian kami adalah perlintasan kereta api, traffic light, PDAM dan rumah sakit. PLN sudah menyetujui bahwa jika ada pemadaman terencana harus dilakukan koordinasi dengan dinas terkait," ungkap Emil.

Berdasarkan laporan terbaru yang diterima pemerintah daerah, sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak kini telah kembali normal.

"Kami mendapat laporan bahwa sejumlah lokasi sudah normal kembali dan pemulihan pasokan terus berlangsung. Namun, kami tetap melakukan evaluasi dan monitoring serta memantau laporan dari masyarakat," katanya.

Meski demikian, Emil berharap PLN dapat terus meningkatkan komunikasi kepada masyarakat terkait pemadaman terencana agar warga memiliki waktu untuk melakukan antisipasi.

"Mungkin PLN ini menyampaikan pola komunikasi yang betul-betul presisi dan tepat yang sedang mereka lakukan," tegasnya.

Di sisi lain, Emil menyebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menyiapkan kompensasi atau ganti rugi akibat pemadaman listrik. Namun, Pemprov Jatim tetap memantau dampak yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.

"Tetapi dari dinas UMKM tentu memantau. Kalau ada dampak kesulitan dari sisi tertentu, bagaimana kita bisa meringankan beban itu yang kita lihat satu-satu," pungkasnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika memastikan, bahwa stok batubara hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Ia memastikan cadangan stok batubara tersebut ikut menjamin ketersediaan listrik untuk masyarakat. Sehingga tidak ada potensi untuk melakukan pemadaman listrik serentak.

"Kemarin juga ada pertemuan kan Pak Menteri dengan PLN. Terus, hari ini kayaknya Pak Dirjen juga lagi ada rapat dengan direksi PLN. Secara umum sih enggak ada (kekurangan stok) seharusnya enggak ada. Sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6/2026).

Erani juga membantah adanya potensi krisis pasokan batubara seperti yang pernah terjadi di tahun 2022. Saat ini harga batubara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri, dan pengusaha lebih milih ekspor ketimbang penuhi kebutuhan dalam negeri.

Sekedar informasi, pada tahun 2022 lalu kondisi harga batubara di pasar global mencapai USD200 per ton, sementara di dalam hanya dihargai USD70 per ton, seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Enggak, insyaAllah sih enggak [mengulangi krisis energi 2022]. Enggak, insyaallah sih enggak. Dipastikan ininya [stok batu bara untuk PLN]. Kan Pak Menteri kemarin juga sudah menyampaikan pernyataan," tutur Erani.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengakui sejumlah wilayah di pulau Jawa mengalami kendala operasional yang membuat berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Meskipun saat ini sistem kelistrikan Jawa beroperasi dan terkendali dengan baik.

Bahlil Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah, Janji Pulih Cepat



Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala yang sempat dialami oleh masyarakat.

"Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait blackout, PLN menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi," kata Gregorius melalui pernyataan resminya, Jumat (12/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA, anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 secara elektronik pada Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham membahas dan menyetujui tujuh mata acara, termasuk atas penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025. Adapun laba bersih yang dibukukan PTBA pada periode tersebut sebesar Rp2,93 Triliun.

Berdasarkan hasil keputusan RUPST Tahun Buku 2025, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp1,32 triliun atau 45% dari total laba bersih Perseroan tahun 2025. Sedangkan sisa laba bersih sebesar Rp1,61 triliun atau 55% ditetapkan sebagai saldo laba ditahan guna mendukung pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis Perseroan.

Selain itu, pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.

Pada agenda mata acara RUPST tersebut, pemegang saham menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

RUPST juga menyetujui Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

Selanjutnya, pemegang saham menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

RUPST turut menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, hal ini sebagai langkah penyesuaian terhadap kebutuhan bisnis, perkembangan regulasi, serta penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Corporate Secretary PTBA, Eko Prayitno, mengatakan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan dalam RUPST mencerminkan komitmen Perseroan untuk menjaga keseimbangan antara pemberian nilai tambah kepada pemegang saham, penguatan struktur permodalan, dan keberlanjutan pengembangan usaha.

"Di tengah dinamika industri pertambangan dan energi, PTBA terus berupaya menjaga kinerja operasional yang optimal, meningkatkan efisiensi, memperkuat hilirisasi batu bara, serta mengembangkan berbagai inisiatif bisnis yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Eko.

Sepanjang tahun 2025, PTBA membukukan pendapatan sebesar Rp42,65 triliun. Kinerja tersebut didukung oleh penjualan ekspor yang berkontribusi sebesar 46% dan domestik sebesar 54%. Lima negara tujuan ekspor terbesar PTBA adalah Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina.

Dari sisi posisi keuangan, total aset Perseroan pada 31 Desember 2025 mencapai Rp43,92 triliun, meningkat 5% dibandingkan posisi akhir tahun 2024 sebesar Rp41,79 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar 12% atau sekitar Rp3,12 triliun.

RUPST juga menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ida Bagus Putu Dunia

Komisaris Independen : Dewi Hanggraeni

Komisaris Independen : Suko Hartono

Komisaris : Dalu Agung Darmawan

Komisaris : Zaelani

Komisaris : Ferial Martifauzi

Komisaris : Lana Saria

Dewan Direksi

Direktur Utama : Bambang Ismawan

Direktur Operasi dan Produksi : Ilham Yacob

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Una Lindasari

Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi: Hennita Sitepu

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk : Turino Yulianto

Direktur Komersial dan Supply Chain : Mochammad Rifqi Hari Muji

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah memastikan skema royalti batubara tidak akan berubah meski kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai dijalankan. Kepastian tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai pertanyaan pelaku usaha terkait dampak kebijakan baru terhadap kewajiban finansial perusahaan tambang.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan tarif royalti tetap mengacu pada Harga Batubara Acuan (HBA) sebagaimana yang selama ini berlaku. Menurutnya, tidak ada perubahan dalam formula penghitungan royalti maupun mekanisme setoran ke negara.

Bahlil menjelaskan implementasi ekspor satu pintu melalui DSI akan dilakukan secara bertahap sepanjang paruh kedua tahun 2026. Pada tahap awal, perusahaan tersebut belum berperan sebagai pembeli langsung batubara dari para produsen nasional.

"Iya, itu ada dua kan, dari Juni sampai dengan Desember, DSI itu kan basisnya pencatatan. Belum dijual ke DSI, karena kontraknya kan sudah ada kontrak jangka panjang," ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan anggapan bahwa Danantara akan langsung mengambil alih seluruh transaksi perdagangan batubara Indonesia. Dalam fase awal, fungsi DSI masih terbatas pada administrasi dan pencatatan aktivitas ekspor.

Karena belum masuk ke tahap transaksi komersial penuh, kewajiban pembayaran royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Pemerintah juga belum mengalihkan kewajiban tersebut kepada DSI.

Menurut Bahlil, perusahaan tambang tetap harus memenuhi seluruh kewajiban finansial sebagaimana aturan yang berlaku saat ini. Hal itu termasuk pembayaran royalti yang dihitung berdasarkan harga acuan resmi pemerintah.

"Jadi yang kena royalti-nya tetap perusahaan itu. Nah, nanti di 2027 baru kita mencari formulasi yang tepat," jelas Bahlil.

Pemerintah menilai masa transisi diperlukan agar perubahan tata niaga ekspor batubara dapat berjalan tanpa mengganggu kontrak jangka panjang yang sudah dimiliki perusahaan. Dengan cara tersebut, proses adaptasi dapat dilakukan secara bertahap sebelum sistem baru diterapkan secara penuh.

Selain menjaga stabilitas industri, langkah tersebut juga bertujuan memastikan penerimaan negara dari sektor pertambangan tetap berjalan normal. Pemerintah tidak ingin perubahan jalur ekspor menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun investor.

Bahlil menegaskan integrasi melalui DSI hanya mengubah mekanisme distribusi penjualan batubara ke pasar ekspor. Sementara itu, formula perhitungan royalti maupun kewajiban lainnya tetap mengikuti aturan yang selama ini berlaku.

"Yang jelas bahwa royalty-nya itu akan dikenakan berdasarkan harga HBA, seperti biasa saja, ini nggak ada perubahan apa-apa, cuman ini kan yang tadinya bisa dijual langsung, sekarang dijualnya lewat PT DSI. Gitu aja," pungkasnya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Meski demikian, hingga akhir 2026, peran Danantara masih difokuskan sebagai administrator dan pencatat ekspor sebelum masuk ke tahap berikutnya pada tahun depan.

SERANG - Aktivitas bongkar muat batu bara dari kapal vesell ke tongkang di Perairan Pulau Ampel, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten dikeluhkan nelayan. Sebab aktivitas tersebut menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan Pulau Ampel menjadi berkurang.

Akibatnya, nelayan harus lebih jauh mencari ikan ketengah laut akibat aktifitas tersebut. Aktivitas tersebut sudah terjadi sejak lama dan berlangsung hampir setiap hari.

Nurjen salah seorang nelayan di Pulau Kali, Pulau Ampel mengatakan, aktivitas bongkar muat sudah terjadi sejak lama dan tidak memperhatikan lingkungan. Tidak sedikit batu bara yang jatuh ke laut sehingga mengakibatkan pencemaran laut.

"Kegiatan itu sudah lama, bahkan setiap hari, kapal yang bongkar tersebut berganti ganti," kata Nurjen, dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Batu bara yang jatuh ke laut merusak trumbuk karang. Apalagi aktivitas tersebut sangat bising sehingga ikan-ikan pada takut dan tidak ada ikan sekitar perairan Pulau Kali. Untuk bisa mendapatkan ikan, nelayan harus melaut lebih jauh.

"Batu bara tersebut mengapa bongkar muat di Perairan Pulau Kali, kenapa tidak di sekitar lokasi tempat batu bara di bongkar. Harusnya jagan di sini, sekitar Perairan Salira atau lebih dekat dengan bongkaran batu bara. Kami orang kecil hanya bisa berharap agar pihak terkait memindahkan aktivitas tersebut," tuturnya.

Nelayan lainnya, Ahmad Sahruji mengakui untuk mencari ikan dirinya harus jauh ke atas perairan Pulau Panjang, karena di sekitar Pulau Kali sudah tidak ada ikan, lautnya sudah tercemar, baik limbah batu bara yang jatuh ke laut, maupun limbah industri sekitar perairan Pulau Ampel.

"Kalau sekitar sini sudah tidak ada ikan, harus jauh ke tengah agar bisa dapat ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari," katanya.

Ahmad Sahruji menuturkan, saat bongkar muat para pekerja tidak memperhatikan keselamatan lingkungan laut, karena tidak di lengkapi dengan peralatan atau alat penutup agar batu bara tidak jatuh ke laut.

"Kita nelayan kecil, harusnya di kasih plastik atau terpal agar batubara itu berjatuhan ke laut saat pemindahan batu dari kapal besar ke kapal tongkang bisa dicegah," katanya.

KOMPAS.com-Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berupaya menghidupkan industri batu bara AS yang terus tertekan.

Trump mengumumkan rencana penggunaan dana hampir 700 juta dollar AS untuk mendukung pembangkit listrik tenaga batu bara dan ekspor batu bara.

Nilai tersebut setara sekitar Rp 12,62 triliun.

Pemerintah AS akan memakai kewenangan dalam undang undang pertahanan nasional era Perang Dingin untuk mendukung 13 pembangkit listrik tenaga batu bara di sejumlah wilayah.

Dana tersebut juga akan digunakan untuk membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di Alaska dan Virginia Barat.

Jika terealisasi, dua proyek itu akan menjadi pembangkit listrik tenaga batu bara baru pertama di AS sejak 2013.

Selain itu, dana tersebut akan dipakai untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah ditutup di Maryland.

Pemerintah AS juga akan mendukung pembangunan terminal ekspor batu bara di Oakland, California, yang lama tertunda.

Pejabat Gedung Putih mengatakan, seluruh rencana itu akan mendukung atau menciptakan lebih dari 14.000 lapangan kerja.

Lapangan kerja tersebut mencakup industri batu bara, konstruksi, kereta api, dan maritim.

Trump memakai Undang Undang Produksi Pertahanan atau Defense Production Act.

Undang undang tahun 1950 itu memberi kewenangan luas kepada presiden atas industri yang terkait keamanan nasional.

Trump mengatakan, langkah tersebut akan memungkinkan pembangkit listrik tenaga batu bara berinvestasi untuk memperpanjang masa operasional hingga beberapa dekade.

Rencana itu akan “memperkuat keandalan jaringan listrik kita, yang sebenarnya merupakan penerima manfaat terbesar,” kata Trump dalam acara di Gedung Putih.

“Batu bara adalah bisnis yang hebat,” kata Trump. “Dalam hal tenaga, benar-benar tidak ada yang seperti itu,” katanya.

Upaya balikkan penurunan batu bara AS

Pengumuman ini menjadi langkah terbaru Trump untuk membalikkan penurunan jangka panjang industri batu bara AS.

Pemerintah AS pada musim gugur lalu menyatakan akan membuka 13 juta hektar lahan federal untuk penambangan batu bara.

Pemerintah juga menyediakan 625 juta dollar AS untuk mengaktifkan kembali atau memodernisasi pembangkit listrik tenaga batu bara. Nilai tersebut setara sekitar Rp 11,27 triliun.

Trump juga menerbitkan perintah eksekutif tidak lama setelah kembali menjabat.

Perintah itu diarahkan untuk menghidupkan kembali batu bara, sumber energi yang andal tetapi berpolusi.

Industri batu bara AS menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Penyebabnya antara lain aturan lingkungan yang lebih ketat, persaingan gas alam yang lebih murah, dan pertumbuhan energi terbarukan.

Melalui perintah Trump, Departemen Energi AS mewajibkan pembangkit listrik tenaga batu bara di Michigan, Indiana, Colorado, dan negara bagian Washington tetap beroperasi melewati jadwal pensiun.

Pemerintah menilai pembangkit tersebut masih dibutuhkan untuk memenuhi kenaikan permintaan listrik AS.

Kenaikan permintaan terutama berasal dari pusat data, kecerdasan buatan, dan kendaraan listrik.

Departemen Energi AS juga memperpanjang sejumlah perintah jangka pendek agar pembangkit tetap beroperasi.

Lembaga tersebut telah memerintahkan pembangkit listrik tenaga minyak dan gas di Maryland serta Pennsylvania tetap beroperasi melewati jadwal penutupan.

Menteri Energi AS Chris Wright pada Kamis juga mengeluarkan perintah darurat.

Perintah tersebut mewajibkan pembangkit listrik tenaga batu bara di Orlando, Florida, tetap beroperasi meski semula dijadwalkan ditutup bulan ini.

Wright mengulang klaim pemerintah.

Menurut dia, penggunaan perintah darurat untuk menjaga pembangkit batu bara tua tetap beroperasi telah membantu mencegah pemadaman listrik besar saat cuaca dingin ekstrem melanda sebagian besar wilayah AS pada akhir Januari dan awal Februari.

Sementara itu, Badan Perlindungan Lingkungan AS atau Environmental Protection Agency, EPA, mengusulkan revisi aturan era Presiden Barack Obama tentang kabut regional.

Administrator EPA Lee Zeldin mengatakan, aturan tersebut dapat memaksa penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara di Wyoming.

Menurut Zeldin, pembangkit tersebut memakai batu bara dari Wyoming.

Pembangkit itu juga mendukung ratusan pekerjaan di sektor pertambangan dan energi, serta penting untuk menyediakan energi yang andal dan terjangkau bagi keluarga di seluruh negara bagian.

Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum menyebut batu bara penting bagi jaringan listrik AS.

“Ini adalah tulang punggung untuk memiliki energi Amerika yang terjangkau, andal, dan aman untuk menggerakkan negara kita, menggerakkan jaringan listrik kita, menggerakkan daya saing kita di bidang AI, dan menggerakkan semua manufaktur yang akan kembali,” katanya.

Kelompok lingkungan kritik kebijakan Trump

Kelompok lingkungan mengecam upaya Trump meningkatkan penggunaan batu bara. Kebijakan ini muncul saat pemerintahan Trump memperketat dukungan terhadap energi terbarukan.

Pemerintah membekukan izin proyek angin lepas pantai, mengakhiri kredit pajak energi bersih, serta memblokir proyek angin dan surya di lahan federal.

“Mendukung miliarder batubara dengan uang pembayar pajak adalah satu lagi cara bagi pemerintahan Trump untuk memprioritaskan pencemar dan membahayakan kita semua,” kata Kit Kennedy, direktur pelaksana bidang energi di Natural Resources Defense Council. “Apa selanjutnya, dana talangan pembayar pajak untuk membangun bilik telepon baru?”

Kennedy dan sejumlah pengkritik lain menilai perintah Trump akan membuat tagihan listrik naik dan kualitas udara memburuk.

“Hal terbaik untuk udara, iklim, dan tagihan listrik kita adalah membiarkan mereka “Pembangkit listrik pensiun dengan tenang,” katanya.

“Menghabiskan $700 juta untuk menyelamatkan industri batubara sama seperti melemparkan tali penyelamat ke kapal yang sudah tenggelam,” kata Lena Moffitt, direktur eksekutif Evergreen Action, kelompok lingkungan lainnya.

Nilai 700 juta dollar AS tersebut setara sekitar Rp 12,62 triliun.

Presiden dan Chief Executive Officer Asosiasi Pertambangan Nasional Rich Nolan mengatakan, pembangkit listrik tenaga batu bara membantu melindungi konsumen dari fluktuasi harga energi.

Menurut Nolan, pembangkit batu bara juga membantu menghadapi tantangan pasokan yang diperburuk oleh kebutuhan kecerdasan buatan.

Strategi Trump akan “memastikan bahwa peningkatan aset energi yang ada dilakukan” di dalam negeri, “dan di pelabuhan kita untuk memastikan bahwa batubara AS dapat memenuhi kebutuhan dunia,” katanya.

Pangsa batu bara terus turun

Batu bara pernah memasok lebih dari separuh produksi listrik AS. Namun, porsinya turun menjadi sekitar 15 persen pada 2024, dari sekitar 45 persen pada 2010.

Gas alam kini memasok sekitar 43 persen listrik AS. Sisanya berasal dari energi nuklir dan energi terbarukan, seperti angin, surya, dan tenaga air.

Ekspor batu bara AS juga menurun pada tahun pertama masa jabatan kedua Trump.

Administrasi Informasi Energi AS atau Energy Information Administration menyebut penurunan itu terutama dipicu berkurangnya pengiriman batu bara ke China.

Penurunan terjadi setelah China memberlakukan tarif balasan terhadap produk AS pada tahun lalu.

Tarif tersebut menjadi respons atas kebijakan tarif luas yang diumumkan Trump.

Permintaan batu bara global sempat naik ke level rekor dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperkirakan permintaan tersebut akan mendatar atau menurun dalam beberapa tahun mendatang.

Perusahaan AS juga sulit memperluas pasar baru karena banyak negara memiliki cadangan batu bara yang melimpah.

Meski begitu, Trump terus mendorong pemulihan ekspor batu bara di Pantai Barat AS.

Perusahaan tambang batu bara sejak lama berupaya mengirim batu bara dari Utah dan Cekungan Powder River di Montana serta Wyoming ke pasar Asia.

Pengembang kini masih bersengketa dengan Pemerintah Kota Oakland terkait pembangunan terminal ekspor di lokasi bekas pangkalan Angkatan Darat AS yang sudah dinonaktifkan.

Warga dan kelompok advokasi menyuarakan kekhawatiran atas dampak kereta bermuatan batu bara terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan, dan lingkungan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI - ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan dukungan atas langkah Pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis. Diketahui BUMN ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi beroperasi mulai hari ini, 1 Juni 2026.

Pengoperasian PT DSI terbagi dalam dua fase, yakni pertama mulai 1 Juni sampai tutup tahun 2026, PT DSI memiliki fungsi pengawasan. Sementara fase 2, mulai 1 Januari 2027, perseroan mulai melakukan ekspor komoditas yang dibeli dari para perusahan yang sebelum melakukan ekspor secara mandiri.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," kata Shinta dalam pernyataan bersama, Senin (1/6/2026).

Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI



Meski mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, serta profil pembeli internasional yang berbeda-beda.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)," ungkapnya.

Selain itu dunia usaha meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang, termasuk terkait mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian bilateral, dan ketentuan WTO.

Asosiasi juga mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI



Terkait peran DSI, para pelaku usaha berharap operasional perusahaan tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi dunia usaha. Mereka menilai peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas.

"Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional," tambah Shinta.

Di sisi lain, asosiasi menilai penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Mereka mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir, terhubung dengan seluruh instansi terkait, serta mampu menjamin transparansi dan kerahasiaan data pelaku usaha.

"Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha. Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh," tambah Shinta.

Selain itu, pemerintah dan DSI didorong untuk segera melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional terkait kebijakan tata kelola ekspor yang baru. Asosiasi sektor menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi proses sosialisasi tersebut.

"Apindo, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional. Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," pungkas Shinta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi mengubah struktur perdagangan batubara nasional secara fundamental.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan perubahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administrasi ekspor, tetapi juga berpotensi mengubah pola hubungan dagang yang selama ini terjalin antara produsen batubara Indonesia dengan pembeli internasional.

"Yang pasti akan terjadi adalah pergeseran fundamental. Struktur pasar akan berubah dari model business-to-business (B2B) yang terdesentralisasi menjadi model yang lebih tersentralisasi," kata Gita kepada Republika, Ahad (31/05/2026).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor untuk tiga komoditas tahap awal, yakni batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

Kebijakan tersebut mulai memasuki masa transisi pada 1 Juni 2026. Dalam periode transisi, eksportir masih dapat melakukan ekspor seperti biasa, namun wajib melaporkan seluruh aktivitas ekspornya kepada DSI. Adapun implementasi penuh ditargetkan paling lambat pada 1 Januari 2027.

Pemerintah menyebut kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing, serta memastikan devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke dalam negeri secara optimal.

Namun di sisi lain, Gita menilai pelaku pasar global kemungkinan harus melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan.

Menurut dia, banyak pembeli internasional yang memilih pasokan batubara berdasarkan rekam jejak produsen tertentu, termasuk konsistensi kualitas dan spesifikasi kalori dari tambang tertentu.

"Pembeli internasional yang selama ini sangat bergantung pada konsistensi brand dan jaminan spesifikasi kalori dari tambang tertentu mungkin harus menyesuaikan proses due diligence mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Gita menyoroti kemungkinan perubahan dalam aspek tanggung jawab hukum dan komersial apabila DSI nantinya menjadi pihak yang tercatat sebagai eksportir.

"Jika entitas pengekspor di atas kertas berubah menjadi DSI, hal ini dapat mengubah dinamika negosiasi quality claim, penalti, dan liabilitas hukum antara end-user dan produsen," kata dia.

Karena itu, APBI memandang masa transisi yang diberikan pemerintah perlu dimanfaatkan untuk memperjelas mekanisme operasional, termasuk pembagian tanggung jawab antara DSI dan produsen batubara dalam kontrak perdagangan internasional yang telah berjalan.

Menurut Gita, kepastian mengenai tata kelola kontrak, penanganan sengketa kualitas produk, serta mekanisme klaim akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap pasokan batubara Indonesia di tengah perubahan skema ekspor tersebut.