Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggandeng sejumlah pihak untuk membahas persoalan kelistrikan yang terjadi beberapa waktu terakhir mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara.

Salah satu hal yang dibahas adalah pasokan batu bara untuk kelistrikan. Menurut Bahlil, persoalan serupa juga sempat muncul pada 2022.

"Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan DPR, saya, Mensesneg, Seskab. Kita membedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN? Karena, PLN ini tahun 2022 juga begini. Bahkan 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Ia menerangkan kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, volume batu bara yang sudah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton dan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena secara hitungan kebutuhan pasokan seharusnya masih mencukupi hingga akhir tahun.

"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari (kebutuhan batu bara) 154 juta (ton) kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," duganya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan persoalan bukan pada volume batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara kalori menengah di atas 5.000 yang dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun pelaksanaan teknis pengadaan berada di tangan perusahaan pemasok.

Karena itu, ia mengaku sampai menyampaikan langsung kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bahwa dirinya akan menjadi 'project manager' PLN apabila persoalan serupa terus berulang.

"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.

Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan energi primer, termasuk menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada kelistrikan tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Ke depan kita membentuk tim pengadaan Energi Primer, melibatkan BPKP, Inspektor Jenderal PLN Batu, pengadaannya harus transparan. Saya minta para penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut compressed natural gas (CNG) pengganti LPG 3 kg bakal diproduksi mulai Juli 2026.

Kebijakan ini sebagai upaya mengurangi impor dan subsidi energi.

"Sekarang kita lakukan uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi (CNG 3kg)," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Menurutnya, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Saat ini sudah banyak digunakan di sejumlah sektor, termasuk hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemerintah kini tengah mengembangkan penggunaan CNG untuk masyarakat penerima subsidi yang selama ini menggunakan tabung LPG 3 kilogram.

"Ini bukan barang yang muncul dari tiba-tiba dari Fakfak datang tidak, ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah pakai tabung yang 3 kilo," jelasnya.

Ia menyebutkan tabung CNG 3 kg tersebut menggunakan tekanan 200 hingga 250 bar dan sedang menjalani uji coba tahap akhir, termasuk pengujian sistem katup atau valve pengaman. Tujuannya agar tak perlu mengganti kompor untuk menggunakan tabung tersebut.

"Ini yang kita coba nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1.000 cc, itu sudah sekarang lagi diuji," tegasnya.

Bahlil menekankan kebijakan ini adalah tujuan yang baik agar Indonesia tak bergantung pada impor. Kalaupun ada yang protes, ia menduga pasti perusahaan yang merasa dirugikan alias importir.

"Sekali lagi kalau kita dorong ini pasti banyak yang mulai tidak percaya, makanya di sosmed itu dibilang 'CNG itu begono, begono". Ah ini importir lagi karena pasti yang mati importir ini," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menargetkan mulai memproduksi compressed natural gas (CNG) untuk tabung setara LPG 3 kilogram pada Juli 2026. Kebijakan ini sebagai upaya mengurangi impor dan subsidi energi.

"Sekarang kita lakukan uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi (CNG 3kg)," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Menurut Bahlil, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Saat ini sudah banyak digunakan di sejumlah sektor, termasuk hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemerintah kini tengah mengembangkan penggunaan CNG untuk masyarakat penerima subsidi yang selama ini menggunakan tabung LPG 3 kilogram.

"Ini bukan barang yang muncul dari tiba-tiba dari Fakfak datang tidak, ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah pakai tabung yang 3 kilo," jelasnya.

Ia menyebutkan tabung CNG 3 kg tersebut menggunakan tekanan 200 hingga 250 bar dan sedang menjalani uji coba tahap akhir, termasuk pengujian sistem katup atau valve pengaman. Tujuannya agar tak perlu mengganti kompor untuk menggunakan tabung tersebut.

"Ini yang kita coba nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1.000 cc, itu sudah sekarang lagi diuji," tegasnya.

Bahlil menekankan kebijakan ini adalah tujuan yang baik agar Indonesia tak bergantung pada impor. Kalaupun ada yang protes, ia menduga pasti perusahaan yang merasa dirugikan alias importir.

"Sekali lagi kalau kita dorong ini pasti banyak yang mulai tidak percaya, makanya di sosmed itu dibilang 'CNG itu begono, begono". Ah ini importir lagi karena pasti yang mati importir ini," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menahan ekspor batu bara demi memastikan pasokan ke PT PLN (Persero) terpenuhi atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tahun ini masih kurang 13 juta metrik ton.

Bahlil menyebutkan total kebutuhan batu bara PLN selama setahun sebesar 154 juta metrik ton. Namun, saat ini baru terpenuhi 141 juta metrik ton (MT).

Padahal, harusnya dengan kebijakan kewajiban pemenuhan pasar domestik (Domestic Market Obligation/ DMO) pasokan PLN tak ada masalah, bahkan melebihi kebutuhan.

Sebab, perusahaan batu bara yang berkomitmen dan bersedia untuk menyuplai ke PLN itu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebanyak 160 juta MT-170 juta MT.

"Artinya dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta, masak batubara habis di bulan enam (Juni)? Ini ilmu Abu Leke apalagi gitu loh," ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Bahlil mencurigai ada sesuatu yang membuat perusahaan tidak melaksanakan komitmennya. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menahan sementara ekspor batu bara.

"Karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," jelasnya.

Selain itu, Bahlil menekankan akan membentuk tim pengadaan energi primer dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, PLN, serta berada dalam pengawasan aparat penegak hukum guna memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan tidak lagi memunculkan masalah yang sama setiap tahun.

"Bagaimanapun, PLN ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan karena itu menjadi kewajiban kita khususnya pemerintah dan PLN untuk menjaga dan memastikan agar masyarakat dapat dilayani dengan baik," pungkasnya.