Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel untuk 2026.

Hal ini ditegaskan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengatakan bahwa pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri melalui keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi.

"Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta-merta [relaksasi],” ujarnya.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

“Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional,” tegas Tri.

Dia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Tri menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Sebelumnya, pemerintah disebut akan memangkas produksi nikel ke level 250 juta hingga 260 juta wet metric ton (wmt) tahun ini. Namun, kalangan pelaku usaha menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Pemangkasan diklaim berisiko memicu gangguan sistemik terhadap rantai industri nikel nasional, mulai dari sektor tambang hingga smelter.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan kebutuhan bijih nikel nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 350 juta wmt. Kebutuhan tersebut mencakup bijih nikel saprolite untuk smelter berbasis pyrometallurgy serta limonit untuk smelter hydrometallurgy.

Menurutnya, estimasi itu mengacu pada kapasitas input tahunan pabrik pengolahan nikel yang saat ini telah beroperasi maupun yang mulai beroperasi pada 2026.

Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel menjadi sekitar 250 juta wmt berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel domestik.

“Jika ESDM akan menerapkan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel untuk pengolahan dalam negeri tanpa perhitungan yang hati-hati terhadap struktur cadangan dan kebutuhan riil industri, dikhawatirkan dampak negatifnya bisa menjalar secara sistemik ke seluruh rantai nilai industri nikel nasional,” ujar Sudirman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan estimasi kebutuhan bijih nikel tipe saprolite pada 2026 berkisar di angka 220 juta hingga 240 juta ton. Sementara itu, kebutuhan limonit diproyeksikan mencapai sekitar 120 juta ton.

Perhapi pun meminta pemerintah menyusun kebijakan produksi dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku seluruh smelter yang telah beroperasi, termasuk spesifikasi bijih yang dibutuhkan masing-masing fasilitas pengolahan.

Menurut Sudirman, pembatasan produksi akan berdampak langsung terhadap perusahaan tambang melalui pengurangan volume produksi, efisiensi alat berat, hingga penurunan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas pendukung lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penandatanganan perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Swiss diperkirakan meredakan tekanan fiskal nasional sekaligus menjadi katalis positif bagi sektor pertambangan domestik.

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan mengungkapkan bahwa kesepakatan damai ini langsung direspons pasar dengan melandainya harga minyak mentah Brent ke level US$84 per barel.

Penurunan harga minyak ke kisaran US$80 per barel dinilai secara signifikan mengurangi beban anggaran negara, serta memperkecil risiko munculnya regulasi tambahan seperti kenaikan royalti atau pajak ekspor komoditas.

“Faktor penandatanganan damai ini membuat harga minyak kembali ke level US$80 per barel, sehingga tekanan fiskal terhadap Indonesia akan berkurang secara signifikan,” ujar mereka dalam risetnya, dikutip Minggu (21/6/2026).

Selain meredakan beban fiskal, pemulihan jalur perdagangan di Selat Hormuz pascadamai diproyeksikan bakal memperbaiki rantai pasok belerang (sulphur) global yang penting bagi industri pengolahan mineral khususnya nikel

Indo Premier lantas mempertahankan peringkat overweight untuk sektor komoditas dengan menjagokan saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL).

Selain kedua saham tersebut, emiten komoditas lain seperti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM) juga disebut menjadi penerima manfaat utama dari normalisasi lalu lintas Selat Hormuz.

“Emiten seperti MBMA, NCKL, INCO, dan HRUM akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perbaikan pasokan belerang seiring dengan pulihnya lalu lintas Selat Hormuz,” pungkas Ryan dan Reggie.

Di sisi lain, pemulihan ini berpotensi memicu koreksi jangka pendek pada harga nikel dan aluminium karena kedua komoditas tersebut sebelumnya sempat melonjak tajam akibat statusnya sebagai proksi risiko perang.

Meski membawa sentimen positif, kesepakatan damai ini dinilai masih relatif rapuh terhadap risiko geopolitik lanjutan, terutama dinamika militer dari pihak Israel yang dapat mengganggu proses normalisasi jalur logistik.

Dari dalam negeri, komitmen pemerintah untuk meningkatkan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), terutama pada komoditas batu bara diharapkan mampu menjaga stabilitas volume kinerja emiten.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Trimegah Bangun Persada (NCKL) atau Harita Nickel menegaskan fokus perseroan dalam menjaga profitabilitas dan ketahanan bisnis di tengah tekanan harga nikel global.

Head of Investor Relations Harita Nickel, Lukito Gozali mengatakan, industri nikel global saat ini berada dalam kondisi yang sangat dinamis sehingga perusahaan memilih fokus pada penguatan efisiensi dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

"Saat ini industri nikel global sangat dinamis dan penuh tantangan, fokus kami adalah tetap menjaga operasional tetap berjalan secara efisien, terukur, dan bertanggung jawab," ujar Lukito dalam keterangan, Jumat (29/5/2026).

Sepanjang 2025, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp29,63 triliun, sedangkan pada kuartal I-2026 mencatatkan pendapatan Rp6,81 triliun.

Dari sisi operasional, seluruh lini produksi disebut berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan usaha mencakup penambangan bijih nikel, pengolahan pirometalurgi melalui jalur Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), hingga pengolahan hidrometalurgi melalui jalur High Pressure Acid Leach (HPAL) yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP) dan nikel sulfat.

Perseroan juga melanjutkan berbagai inisiatif efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara bertahap. Langkah tersebut meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 40 MWp, pembangkit listrik berbasis pemanfaatan panas buang dari fasilitas HPAL sebesar 50 MWp, serta pengembangan Energy Management System yang sejalan dengan standar ISO 50001.

"Perseroan mengelola produktivitas dan efektivitas operasional secara lebih baik, dengan tetap memperhatikan tata kelola serta keberlanjutan usaha jangka panjang," tutur dia.

Di sisi keberlanjutan, perusahaan mencatat penghindaran emisi karbon sebesar 977.278 ton CO2e pada kuartal I-2026 atau meningkat 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut didukung pemanfaatan kembali panas buang, penggunaan biosolar, dan penerapan teknologi gasifikasi batu bara.

"Integrasi dari penambangan hingga pengolahan memungkinkan Perseroan menjaga produktivitas, meningkatkan efektivitas operasional, serta memperkuat ketahanan usaha dalam menghadapi perkembangan industri ke depan," kata dia.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Harga nikel melanjutkan penguatan pada Rabu (20/5/20260 setelah Indonesia menyatakan akan menempatkan ekspor komoditas strategis di bawah kontrol terpusat pemerintah, memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi pengetatan pasokan dari produsen terbesar bahan baku stainless steel tersebut.

Kontrak nikel tiga bulan di London Metal Exchange (LME) naik 0,66 persen menjadi USD18.930 per ton pada pukul 14.22 WIB.

Sementara itu, kontrak nikel paling aktif di Shanghai Futures Exchange (SHFE) meningkat 1,88 persen dan ditutup di level 145.390 yuan.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menerbitkan regulasi untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas.

Dalam kebijakan tersebut, komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy akan dijual melalui badan usaha yang dijalankan pemerintah.

Menurut catatan Reuters, langkah tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan ekspor produk nikel olahan Indonesia, termasuk nickel pig iron (NPI) dan feronikel, yang merupakan bahan baku utama produksi stainless steel.

Kekhawatiran terhadap pasokan nikel sebenarnya telah muncul sejak awal tahun akibat serangkaian perubahan kebijakan di Indonesia, termasuk pemangkasan kuota tambang bijih nikel serta rencana perubahan pajak dan royalti.

Selain itu, Tsingshan Group China juga meminta produsen NPI di kawasan industri Weda Bay mengurangi produksi guna mengalihkan pasokan listrik untuk produksi aluminium. Langkah ini turut menopang kenaikan harga nikel.

Di antara logam LME lainnya, tembaga naik 0,53 persen menjadi USD13.482,50 per ton setelah sempat menyentuh level terendah lebih dari sepekan di USD13.350.

Aluminium naik 0,19 persen, seng menguat 0,81 persen, timbal bertambah 0,20 persen, dan timah melonjak 3,26 persen.

Sementara di SHFE, harga tembaga ditutup turun 0,44 persen. Aluminium naik 0,31 persen, seng menguat 0,57 persen, timbal bertambah 0,36 persen, dan timah melonjak 2,05 persen. (Aldo Fernando)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan enggan harga komoditas, khusunya sawit dalam negeri diatur oleh negara lain. Pernyataan ini dia sampaikan saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai laporan neraca ekspor impor kumulatif sepanjang 2004 hingga 2025 mencapai USD$436 miliar, sedangkan neraca inflow outflow uang kumulatif di periode tersebut senilai US$343 miliar.

Dia juga melaporkan export under invoicing tahun 1991 hingga 2024, di mana nilainya mencapai US$908 miliar. Menurutnya hal ini tidak lepas dari ketidaksesuaian laporan keuangan dari para pengusaha.

"Ini adalah data dari PBB karena begini katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara kita hanya laporkan 5.000 ton, bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa. Di sana dicatat, itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas, itu adalah penipuan di atas kertas," ungkapnya.

Kemudian, Prabowo menyinggung harga sawit dalam negeri yang diatur oleh negara lain. Padahal, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit di dunia.

"Kita merasa aneh kita produsen kelapa sawit di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa Indonesia harus dapat menentukan harga kelapa sawit. Menurutnya, jika negara lain tidak ingin membeli kelapa sawit dari Indonesia karena harga telah ditentukan, maka kelapa sawit diolah untuk kebutuhan dalam negeri.

Dia turut menyinggung komoditas lainnya seperti nikel dan emas, di mana harganya ditentukan oleh negara lain. Dia menyebut sampai mengintruksikan kabinetnya untuk merumuskan harga nikel dan tambang.

"Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus kita ditentukan di negara kita sendiri," ujarnya.

Dia tidak mempermasalahkan ketika negara lain tidak ingin membeli komoditas tersebut, dia menganggap hal ini menjadi peluang positif karena dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang

"Dan kalau mereka ga mau beli ya gapapa, biar aja di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murah," tandasnya.

IDXChannel - Harga nikel naik pada Selasa (19/5/2026) di tengah kekhawatiran baru terhadap pasokan dari Indonesia sebagai produsen utama, setelah Tsingshan Group meminta produsen nickel pig iron (NPI) di kawasan industri Weda Bay memangkas produksi guna menghemat listrik untuk produksi aluminium.

Kontrak nikel tiga bulan acuan di London Metal Exchange naik 1,47 persen menjadi USD18.840 per ton, hingga pukul 14.33 WIB.

Kontrak nikel paling aktif di Shanghai Futures Exchange melonjak 2,06 persen dan ditutup di level 144.990 yuan pada perdagangan sesi siang.

Tsingshan pekan lalu meminta produsen NPI, bahan baku utama baja tahan karat, untuk mengurangi output, seiring grup tersebut mulai mengalihkan fokus ke aluminium setelah harga yang lebih kuat mendongkrak margin keuntungan, menurut laporan Reuters pada Senin.

Grup tersebut mengoperasikan fasilitas peleburan NPI dan aluminium di Weda Bay, di mana kedua bisnis bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara captive.

Langkah ini menunjukkan ekspansi bisnis aluminium Tsingshan mulai menekan produksi nikelnya.

Produsen NPI di kawasan industri itu juga menghadapi tekanan akibat terganggunya pasokan bijih nikel menyusul pengurangan tajam kuota tambang.

Eramet menyatakan tengah merencanakan penghentian produksi di tambang Weda Bay pada Mei sambil menunggu kejelasan tambahan alokasi kuota.

Analis Citi pada Senin menyebut aluminium berpotensi memasuki reli terbesar dalam 50 tahun terakhir setelah perang Iran memicu guncangan besar pada pasokan.

Konflik tersebut diperkirakan memangkas sekitar 3 juta ton pasokan dan mendorong pasar masuk ke kondisi defisit struktural ketika kapasitas cadangan hampir habis dan persediaan berada di level terendah dalam 55 tahun.

Citi kini memperkirakan harga aluminium melonjak ke USD4.000 per ton dalam tiga bulan ke depan apabila gangguan terhadap permintaan tetap terbatas.

Harga aluminium acuan London naik tipis 0,10 persen, sementara kontrak aluminium paling aktif di SHFE menguat 1,14 persen.

Di antara logam lainnya di LME, harga tembaga turun 0,31 persen, seng naik tipis 0,04 persen, timbal melemah 0,38 persen, dan timah naik 0,35 persen.

Sementara di SHFE, harga tembaga naik 0,42 persen, seng menguat tipis 0,04 persen, timbal naik 0,21 persen, dan timah bertambah 0,67 persen. (Aldo Fernando)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang nikel PT PAM Mineral Tbk. (NICL) menargetkan pendapatan Rp1,5 triliun seiring dengan proyeksi penjualan mencapai 2,6 juta ton pada 2026.

Pada 2026, manajemen menetapkan target kinerja keuangan pendapatan Rp1,5 triliun dan laba bersih Rp500 miliar. Nilai tersebut cenderung lebih tinggi dari raihan pada 2025 masing-masing sebesar Rp1,47 triliun dan Rp345,14 miliar.

Direktur Utama NICL Ruddy Tjanaka mengatakan pada 2026, NICL menargetkan tingkat produksi dan penjualan mencapai 2,60 juta WMT, meningkat dari 2,56 juta ton pada 2025. Kadar bijih nikel yang diproduksi berada di kisaran 1,3% hingga 1,65%
Ni.

Sepanjang 2026, industri nikel dibayangi faktor eksternal seperti gejolak geopolitik yang membuat harga berfluktuasi. Dari sisi domestik, langkah pemerintah menetapkan harga patokan mineral (HPM) dan pemangkasan RKAB menjadi angin segar dalam menstabilkan harga nikel.

“Kebijakan HPM hingga pemangkasan RKAB sejatinya memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga nikel secara global. Kami berupaya menjalankan operasional sesuai rencana,” jelasnya dalam Paparan Publik, Senin (4/5/2026).

Saat ini, NICL mengoperasikan dua tambang utama, yakni di wilayah konsesi PAM Mineral dengan cadangan sekitar 8,25 juta ton serta tambang milik entitas anak PT Indrabakti Mustika (IBM) dengan cadangan mencapai 91,82 juta ton.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) PAM Mineral berlokasi di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu, tambang IBM berada di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Ruddy Tjanaka mengatakan perseroan berkomitmen untuk tumbuh secara bertanggung jawab melalui operasional yang efisien, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta penguatan kemitraan strategis.

Dalam jangka panjang, NICL juga menyiapkan eksplorasi berkelanjutan hingga 2035 guna menjaga keberlangsungan cadangan. Selain itu, perseroan mengembangkan sistem digital terintegrasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi di seluruh
lini bisnis.

Pada aspek pemasaran, NICL berencana memperluas jaringan dari Sulawesi hingga Halmahera serta menjalin kemitraan strategis global.

Mulai 2027, perseroan juga membuka peluang peningkatan volume penjualan sekaligus diversifikasi produk dengan mempertimbangkan dinamika industri smelter domestik dan global.

“Strategi ini diharapkan dapat memperkuat penetrasi pasar sekaligus menjaga keberlanjutan kontrak penjualan (offtake agreement) di tengah bertambahnya kapasitas smelter baru,” tuturnya.

IDXChannel - Harga nikel menguat pada awal pekan, Senin (27/4/2026), didorong kekhawatiran pasar terhadap potensi pengetatan pasokan dari Indonesia serta kelangkaan sulfur akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Kontrak nikel paling aktif di Shanghai Futures Exchange naik 3,53 persen ke level 150.000 yuan per ton, setelah sempat menyentuh posisi tertinggi sejak 26 Januari di 150.280 yuan.

Sementara itu, kontrak nikel tiga bulan di London Metal Exchange (LME) menguat 1,68 persen menjadi USD19.335 per ton, level terkuat sejak awal Juni 2024.

Kekhawatiran pasokan semakin menguat setelah perusahaan tambang Eramet mengumumkan rencana penghentian produksi di tambang nikel Weda Bay, Indonesia, mulai bulan depan.

Mengutip Reuters, dalam laporan penjualan kuartal I, perusahaan menyebut kuota bijih nikel sebesar 12 juta wet metric ton diperkirakan habis pada pertengahan Mei, sehingga operasi tambang akan masuk fase perawatan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga telah menyetujui kuota produksi bijih nikel (RKAB) untuk 2026 pada level yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, memperkuat kekhawatiran pasar terhadap pasokan global.

Analis Guotai Junan menilai, meskipun penurunan kuota bukan hal baru, kondisi saat ini menunjukkan realisasi yang lebih nyata di lapangan.

Hal ini mendorong kembalinya dana spekulatif ke pasar, terutama karena tambahan kuota yang diharapkan belum terealisasi.

Dari sisi lain, harga juga ditopang oleh kelangkaan sulfur yang masih berlanjut, seiring penutupan Selat Hormuz akibat mandeknya perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Sebelum konflik pecah, kawasan Timur Tengah menyumbang sekitar separuh pasokan sulfur laut global.

Kondisi tersebut memicu lonjakan harga sulfur dan berpotensi menekan produksi di kalangan pengolah nikel secara global.

Sementara itu, pergerakan logam dasar lainnya di Shanghai Futures Exchange turut menguat, dengan tembaga naik 0,21 persen, aluminium 0,62 persen, timbal 0,81 persen, timah 0,14 persen, dan seng 0,78 persen.

Di LME, tembaga menguat 0,15 persen, aluminium melonjak 0,91 persen, seng naik 0,19 persen, sementara timah melemah 0,36 persen dan timbal relatif stabil. (Aldo Fernando)

Jakarta: Pemerintah resmi memberlakukan formula baru Harga Patokan Mineral (HPM) mulai 15 April 2026. Kebijakan ini digulirkan untuk menyesuaikan dinamika pasar global sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor tambang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebut pembaruan formula ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh. Tujuannya, menciptakan mekanisme penetapan harga yang lebih adil bagi pelaku industri sekaligus lebih transparan.

“Perubahan ini diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya melalui keterangan resmi Ditjen Minerba.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026, yang merevisi kebijakan sebelumnya terkait pedoman penetapan harga mineral logam dan batubara.

Tiga Perubahan Utama

Ada tiga poin besar yang diubah dalam formula terbaru ini. Pertama, pada komoditas nikel. Pemerintah menyesuaikan faktor koreksi (Corrective Factor/CF) dan mulai memasukkan nilai mineral ikutan seperti besi, kobalt, dan krom ke dalam perhitungan harga. Langkah ini dinilai akan membuat harga bijih lebih mencerminkan nilai riil di lapangan.

Kedua, pada bauksit. Formula baru mengurangi pengaruh faktor reaktif silika (R-SiO2), yang selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam penentuan harga.

Ketiga, perubahan satuan harga. Jika sebelumnya HPM menggunakan acuan dolar AS per dry metric ton (DMT), kini beralih menjadi dolar AS per wet metric ton (WMT). Perubahan ini berlaku luas untuk berbagai komoditas, mulai dari nikel, bauksit, hingga tembaga, seng, dan mangan.

Pemerintah menilai perubahan ini mendesak dilakukan di tengah kondisi pasar komoditas global yang semakin fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia membuat mekanisme harga lama dinilai kurang responsif.

Evaluasi terhadap formula HPM, kata Tri, akan terus dilakukan secara berkala agar tetap relevan
dengan perkembangan industri.

Seiring berlakunya aturan baru, pemerintah meminta perusahaan tambang segera menyesuaikan diri. Koordinasi dengan surveyor menjadi langkah penting, terutama untuk memastikan data kualitas mineral tercatat lebih lengkap.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Cecep Yasin, menekankan pentingnya pelaporan detail kandungan mineral.

Untuk nikel, perusahaan diminta menyertakan data kadar nikel, kobalt, besi, krom, serta kadar air. Sementara untuk bauksit, parameter yang wajib dilaporkan meliputi Al2O3, R-SiO2, dan kadar air.

Langkah ini diharapkan bisa meminimalkan perbedaan data di lapangan sekaligus meningkatkan akurasi penetapan harga.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berancang-ancang untuk meraup potensi penerimaan tambahan atau windfall dari kenaikan harga komoditas seiring dengan lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak dari perang di Timur Tengah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan raupan windfall dari kenakan harga komoditas itu memang belum terspesifik bentuknya.

"Akan tetapi, tadi saya sampaikan bahwa ada kenaikan penerimaan karena memang kenaikan harga-harga. Jadi harga batu baranya meningkat, harga CPO-nya meningkat, harga nikel juga meningkat, tembaga juga meningkat," ujar Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) pada Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, tanpa ada perubahan kebijakan, penerimaan itu pasti akan meningkat. Namun, pemerintah juga ingin harga komoditas yang meningkat itu disertai dengan tambahan windfall.

"Nah itu yang nanti akan kita sedang bahas dengan Kementerian ESDM, ada berbagai mineral yang sedang kita lihat. Bisa bentuknya macam-macam, ada yang royalti, ada yang bea keluar nanti kita akan finalkan, nanti kalau sudah final baru kita omongkan," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga memperkirakan adanya tambahan windfall harga minyak dan batu bara.

"Nanti juga Pak Menteri ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral] menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan batu bara di pasar dunia. Jadi masyarakat jangan khawatir," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan.

Meski demikian, otoritas fiskal belum mengungkap berapa estimasi potensi tambahan setoran ke APBN dari windfall komoditas itu.

Kementerian ESDM juga masih enggan memerinci berapa potensi tambahan setoran dari kenaikan harga minyak maupun batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno hanya memastikan evaluasi tengah berlangsung di antara dua kementerian.

"Kenaikan harga komoditas diiringi dengan kenaikan harga BBM. Kami sedang mengevaluasi," kata Tri Winarno kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).

65 persen suplai nikel di dunia itu dari Indonesia. Itulah kenapa kami mencoba agar Indonesia menjadi pemain yang menentukan harga,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan harga nikel mulai stabil di angka 17 ribu dolar AS per ton setelah Indonesia menerapkan kebijakan pemangkasan kuota produksi nikel.

“Harga sempat mencapai 18.600 dolar AS per ton, kemudian stabil di angka 17-an. Sekarang sekitar 17.200–17.400 (dolar AS per ton),” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara bertajuk “Unlocking Growth in The Middle Income Trap” di Jakarta, Selasa.

Sebelum pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pemangkasan kuota produksi nikel, harga komoditas tambang tersebut berada di kisaran 14 ribu–15 ribu dolar AS per ton.

Penyebab dari rendahnya harga nikel kala itu, tutur Tri, karena terjadi pasokan nikel berlebih atau oversupply nikel di pasar dunia sekitar 200–250 ribu ton.

“Itulah penyebab (harga) nikel yang ada di dunia ini tidak mengalami kenaikan, stagnan di angka 14 ribu–15 ribu dolar AS per ton,” ucap Tri.

Sejak Indonesia mengumumkan akan melakukan kontrol terhadap produksi nikel pada 23 Desember 2025, Tri menyampaikan harga nikel di pasar dunia langsung mengalami peningkatan.

Tri berharap agar kontrol produksi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dapat mencegah terjadinya oversupply nikel, sehingga harga komoditas tambang tersebut dapat membaik.

“65 persen suplai nikel di dunia itu dari Indonesia. Itulah kenapa kami mencoba agar Indonesia menjadi pemain yang menentukan harga,” ujar Tri.

Ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (6/4), Tri menyampaikan bahwa saat ini jumlah volume produksi nikel untuk 2026 yang sudah disetujui oleh pemerintah berada di kisaran 190–200 juta ton.

Adapun kuota produksi nikel yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk 2026 turun menjadi 250–260 juta ton, apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.

Pemangkasan tersebut dilandasi oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan atau supply dan demand batu bara maupun nikel di pasar internasional, utamanya sepanjang 2025.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) membukukan kinerja operasional dan keuangan yang solid sepanjang 2025. Di tengah tekanan harga nikel, Vale berupaya untuk memperkuat fondasi ekspansi dan menjaga optimisme menghadapi 2026.

Melansir laporan keuangan 2026, Vale membukukan pendapatan senilai US$990,19 juta sepanjang 2025. Realisasi itu mencerminkan kenaikan dibandingkan US$950,38 juta pada periode yang sama 2024.

Pada sisi bottom line, Vale membukukan laba bersih sebesar US$76,1 juta atau setara Rp1,27 triliun (kurs jisdor Rp16.720 per dolar AS) sepanjang 2025, meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Manajemen Vale menerangkan, kinerja solid tersebut ditopang oleh peningkatan produksi serta efisiensi biaya yang mampu menjaga profitabilitas, meskipun pasar komoditas masih menghadapi tekanan.

Sepanjang 2025, produksi nikel dalam matte mencapai 72.027 metrik ton, naik dari 71.311 ton pada 2024. Secara triwulan, produksi kuartal IV/2025 tercatat sebesar 17.052 metrik ton, turun 12% dibandingkan kuartal III/2025 sebesar 19.391 ton.

Penurunan ini disebabkan oleh kegiatan pembangunan kembali Furnance 3 yang dimulai pada November dan ditargetkan rampung pada Mei 2026. Sementara dibandingkan kuartal IV/2024, kendati produksi lebih rendah, tetapi keseluruhan produksi sepanjang tahun mencatatkan peningkatan.

Selain itu, pengiriman nikel matte juga meningkat menjadi 73.093 ton dibandingkan 72.625 ton pada tahun sebelumnya. Kinerja ini turut menopang EBITDA yang tercatat sebesar US$228,2 juta sepanjang 2025.

Di tengah harga nikel matte yang melemah, dengan rata-rata realisasi turun 7% menjadi US$12.157 per ton, perseroan tetap mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Total pendapatan naik 4% menjadi US$990,19 juta dari US$950,4 juta pada 2024.

Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan volume penjualan serta perbaikan skema payability nikel matte yang mulai berlaku sejak pertengahan tahun lalu.

Di sisi bottom line, laba bersih perseroan melonjak 32% menjadi US$76,1 juta sepanjang 2025. Peningkatan ini sejalan dengan disiplin pengendalian biaya, tercermin dari penurunan unit biaya kas penjualan menjadi US$9.339 per ton.

Selain bisnis utama, Vale mulai memperluas sumber pendapatan melalui penjualan bijih nikel saprolit. Sepanjang 2025, volume penjualan mencapai 2,31 juta wet metric ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Blok Bahodopi.

Langkah ini menjadi salah satu strategi diversifikasi pendapatan di tengah fluktuasi harga nikel global.

Meski demikian, perseroan menghadapi sejumlah tantangan sepanjang tahun, mulai dari gangguan operasional pada awal tahun hingga insiden kebocoran pipa minyak pada Agustus 2025. Tekanan harga nikel yang berlanjut juga turut memengaruhi kinerja keuangan.

Untuk menjaga kesinambungan bisnis, Vale meningkatkan belanja modal pada 2025 menjadi US$485,9 juta, naik 46% secara tahunan, terutama untuk proyek pengembangan. Hingga akhir 2025, posisi kas tercatat sebesar US$376,3 juta.

”Lebih dari sekadar tantangan teknis atau operasional, peristiwa ini menjadi momen yang menguji integritas, kredibilitas, serta tanggung jawab kami terhadap alam dan masyarakat. Di sinilah prinsip keunggulan dan ketangguhan Perseroan benar-benar diterapkan dalam praktik,” kata manajemen dalam rilisnya, dikutip Selasa (7/4/2026).

Memasuki 2026, perseroan bakal mempercepat pengembangan proyek hilirisasi, termasuk proyek di Pomalaa yang telah mencapai sekitar 60% progres serta proyek HPAL yang berada di kisaran 50% tahap konstruksi. Proyek ini ditargetkan rampung pada kuartal III/2026.