Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak. Sementara pencairan di atas nilai tersebut tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

Penegasan itu muncul di tengah usulan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemajakan saat pencairan berpotensi menjadi pajak berganda.

Lantas, apakah pencairan JHT memang perlu dikenai pajak?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pajak JHT saat ini memang memberikan perlindungan awal melalui tarif nol persen hingga Rp50 juta. Namun, menurutnya batas tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mengatakan Rp50 juta sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup, masa kerja pekerja, hingga kebutuhan saat memasuki masa pensiun.

"JHT bukan bonus spekulatif, melainkan akumulasi tabungan wajib pekerja selama bertahun-tahun. Jika pekerja mencairkan JHT karena pensiun, PHK, atau kehilangan penghasilan, negara seharusnya memakai prinsip keadilan vertikal dan perlindungan sosial, bukan sekadar melihat nominal bruto pencairan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tarif final 5 persen memang terlihat kecil, tetapi tetap menjadi beban bagi pekerja yang mengandalkan dana JHT sebagai bantalan keuangan terakhir setelah berhenti bekerja.

Karena itu, Syafruddin menilai threshold pembebasan pajak sudah semestinya dinaikkan menjadi minimal Rp250 juta hingga Rp500 juta agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia bahkan mengusulkan skema bertingkat, yakni tarif 0 persen untuk pencairan hingga Rp250 juta, tarif 2 persen untuk bagian Rp250 juta-Rp500 juta, dan tarif 5 persen hanya untuk pencairan di atas Rp500 juta.

Syafruddin menilai anggapan bahwa pajak JHT merupakan pajak berganda tidak sepenuhnya keliru.

Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak saat dicairkan.

"Jika yang dipajaki kembali adalah bagian pokok iuran yang berasal dari penghasilan pekerja setelah dikenai PPh, maka rasa pajak berganda muncul secara kuat," katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak antara pokok iuran pekerja dengan hasil pengembangan dana.

Selanjutnya, pokok iuran sebaiknya dibebaskan dari pajak saat dicairkan, sementara hasil pengembangan investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang ringan.

Syafruddin juga menilai penghapusan pajak JHT berpotensi memperkuat fungsi JHT sebagai perlindungan sosial karena pekerja akan menerima dana lebih utuh ketika pensiun maupun terkena PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penerimaan negara dari PPh JHT akan berkurang. Namun, kehilangan penerimaan tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat sosial yang diperoleh pekerja.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan mengenai pajak JHT sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah JHT perlu dipajaki atau tidak.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membebaskan mayoritas pekerja dari kewajiban membayar pajak karena saldo hingga Rp50 juta dikenai tarif final 0 persen.

"Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah JHT perlu dipajaki, melainkan siapa yang benar-benar dikenai pajak. Pada praktiknya, yang terkena pajak adalah mereka yang mencairkan saldo dalam jumlah besar," ujarnya Yusuf.

Yusuf mengakui persepsi pajak berganda memang wajar muncul di masyarakat. Namun secara teknis perpajakan, objek pajak pada saat menerima gaji berbeda dengan objek pajak saat JHT dicairkan.

Menurutnya, manfaat JHT yang diterima pekerja bukan hanya berasal dari pokok iuran, melainkan juga mencakup hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

"Karena itu, secara teknis pemajakannya lebih tepat dipahami sebagai pajak atas manfaat yang diterima, bukan pajak dua kali atas penghasilan yang sama," katanya.

Ia menambahkan penggunaan tarif final juga bertujuan menghindari akumulasi dana JHT yang dicairkan sekaligus masuk ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penghapusan pajak JHT secara menyeluruh juga memiliki konsekuensi.

Menurutnya, pekerja yang baru mengalami PHK memang akan menerima dana lebih utuh sehingga fungsi JHT sebagai bantalan ekonomi menjadi lebih kuat.

Namun karena pencairan hingga Rp50 juta saat ini sudah dibebaskan dari pajak, penghapusan pajak secara total justru lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar.

"Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi karena kelompok berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mayoritas pekerja," pungkas Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tarif pungutan pajak atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bersifat final 0% sampai dengan 5% apabila sudah memasuki masa pensiun. Otoritas fiskal menyebut sebagian besar klaim JHT yang dicairkan justru mendapatkan tarif 0%, karena jumlah pemilik dana JHT dengan saldo di atas Rp50 juta sangat sedikit.

Untuk diketahui, isu terkait dengan pungutan pajak atas pencairan JHT menjadi polemik belakangan ini. Sebab, pungutan pajak atas pencairan JHT tidak hanya bersifat final namun juga ada yang bersifat progresif.

Pihak Kemenkeu menyampaikan bahwa sejatinya tarif pajak atas pencarian JHT bukan kebijakan baru. Insentif sebesar tarif final 0% untuk saldo JHT sampai Rp50 juta yang dicairkan di masa pensiun merupakan ketentuan lama yang sudah berlaku. Begitu pun tarif final 5% untuk saldo melebihi Rp50 juta ke atas yang dicairkan pada saat pensiun juga.

Ketentuan insentif PPh final ini tertuang pada PMK No. 16/2010. Kemenkeu juga menyampaikan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, mayoritas klaim yang dibayarkan selama Januari-Mei 2026 merupakan pemilik saldo JHT di bawah Rp50 juta. Dari total 1.723.910 klaim, sebanyak 1.645.469 klaim atau 95,45% memiliki saldo di bawah Rp50 juta. Artinya, sebagian besar yang mencairkan dana JHT ini mendapatkan pembebasan pajak.

"Bagi peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp50 juta, atas kelebihannya dikenakan Tarif PPh Final yang sangat ringan sebesar 5% dengan syarat seluruh proses pencairan diselesaikan paling lama dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak tanggal pencairan pertama kali di masa pensiun," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Adapun untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi (OP) yang berlaku atau progresif 5% sampai 35%. Kisarannya yakni tarif 5% untuk saldo Rp0 sampai Rp60 juta, hingga 35% untuk di atas Rp5 miliar.

"Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT," tutur Deni.

Deni juga menegaskan bahwa pungutan pajak ini hanya dikenakan untuk pencairan JHT, bukan atas iuran yang disetorkan peserta setiap bulannya ketika masih aktif bekerja. Iuran JHT tdak pernah menjadi objek PPh.

Secara terpisah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu juga menjelaskan bahwa tarif final 0% ini berlaku hanya saat JHT dicairkan dalam dua tahun kalender sejak pensiun. Contoh, apabila peserta sudah pensiun sejak Juli 2026, maka insentif 0%-5% hanya akan berlaku apabila pencairan dilakukan sebelum Juli 2028.

Namun demikian, otoritas pajak menjelaskan bahwa insentif tarif final 0% sampai 5% ini tidak hanya berlaku untuk peserta yang mencairkan di masa pensiun. Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 68/2009, dijelaskan bahwa adanya klausul 'keadaan tertentu' seperti contoh yakni pemutusan hubungan kerja (PHK).

DJP menegaskan bahwa pemberlakuan insentif tarif final ini berlaku tidak hanya untuk peserta pensiun, namun juga mereka yang terdampak PHK. Fiskus pun mengakui hal yang menjadi perhatian publik bukanlah pencairan saat pensiun, melainkan ketika pekerja harus mencairkan dananya ketika mengalami PHK. Bahkan, sebagian besar peserta yang mencairkan JHT karena PHK mendapatkan tarif 0% karena memiliki saldo paling tinggi Rp50 juta.

"Saya memastikan bahwa PHK itu termasuk dalam pemahaman dia akan dapat [tarif] final yang sampai dengan Rp50 juta. Karena kan itu sekarang banyak yang terjadi kan itu, bukan karena pensiunnya, sebetulnya gitu karena PHK-nya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu di kantor pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di bawah Rp 50 juta tidak dikenai pajak, alias bertarif 0 persen. Namun, perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan, pembebasan pajak itu merupakan insentif yang diberikan pemerintah untuk pencairan JHT dalam jangka waktu dua tahun sejak memasuki masa pensiun.

"Artinya kita kasih fasilitas murah dalam dua tahun kalender sejak anda pensiun, kalau dicairkan di sana sampai Rp 50 juta hanya kena PPh final 0 persen," ujarnya dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Ketentuan pengenaan pajak penghasilan (PPh) final pada JHT merupakan kebijakan yang sudah lama berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam beleid itu, ditetapkan pencairan JHT hingga Rp 50 juta dikenai tarif PPh final sebesar 0 persen, sedangkan pencaraian di atas Rp 50 juta dikenai tarif PPh final sebesar 5 persen.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp 50 juta, tarifnya 0 persen dan bersifat final. Di atas Rp 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," kata dia.

Namun, insentif PPh final tersebut hanya berlaku apabila pencairan JHT dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak memasuki masa pensiun.

Jika pencairan dilakukan setelah melewati batas waktu tersebut, maka insentif PPh final tidak lagi berlaku.

Pencairan dana JHT akan dikenai pajak sesuai ketentuan umum PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

"Ini kayak hukuman. Anda nyairin JHT dikasih waktu dua tahun sejak pensiun, selewat itu fasilitas tidak bermanfaat lagi, tidak berlaku lagi, maka kembali ke pengaturan awal," kata Eddy.

Begitu pula untuk pencairan JHT yang dilakukan saat peserta masih aktif bekerja, pengenaan pajaknya akan bersifat progresif yang mengacu Pasal 17 UU PPh.

Menurut Eddy, kebijakan tersebut bertujuan mendorong peserta tidak mencairkan saldo JHT lebih awal sehingga manfaat yang diterima saat memasuki masa pensiun dapat lebih optimal.

"Jadi sebisa mungkin pada saat masih aktif bekerja, jangan cairin JHT-nya karena tarifnya progresif, tunggu sampai pensiun nanti pajaknya kecil," kata dia.

Adapun tarif PPh dalam Pasal 17 UU PPh terdiri atas lima lapisan berdasarkan besaran penghasilan kena pajak (PKP), yakni:

• PKP hingga Rp 60 juta dikenai tarif 5 persen

• PKP di atas Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenai tarif 15 persen

• PKP di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenai tarif 25 persen

• PKP di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar dikenai tarif 30 persen

• PKP di atas Rp 5 miliar dikenai tarif 35 persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak alias 0 persen. Namun, harus memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pengenaan tarif pajak 0 persen untuk pencairan JHT di bawah Rp50 juta dan saldo di atas Rp50 juta dikenakan tarif pajak final sebesar 5 persen ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarifnya 0 dan persifat final. Di atas 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Namun, relaksasi atau insentif PPh 0 persen ini hanya berlaku dengan syarat yakni dicairkan dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak masa pencairan pertama kali di masa pensiun. Apabila lebih, maka akan dikenakan tarif pajak progresif PPh Pasal 21.

"Ini kayak hukuman, Anda nyairin JHT dikasih waktu 2 tahun sejak pensiun, selewat itu fasilitas tidak bermanfaat lagi, tidak berlaku lagi, maka kembali ke pengaturan awal," jelasnya.

Sementara itu, untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT.

Saat ini, tarif pajak OP PPh 21 dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarannya 5 persen hingga 35 persen.

Rinciannya:

-Lapisan 1: Rp0-Rp60 juta kena tarif 5 persen-Lapisan 2: Rp60 juta-Rp250 juta kena tarif 15 persen-Lapisan 3: Rp250 juta-Rp500 juta kena tarif 25 persen-Lapisan 4: Rp500 juta-Rp5 miliar kena tarif 30 persen-Lapisan 5: di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Rp50 juta ke bawah tidak dikenakan pajak saat dicairkan.

Pajak nol persen diberikan sebagai bentuk insentif kepada pekerja yang sudah memasuki masa pensiun atau di usia tidak produktif. Sementara itu, saldo di atas Rp50 juta dikenakan pajak dengan tarif final 5 persen.

"Inilah yang dikasih fasilitas oleh pemerintah, dikasih tarifnya rendah, yaitu Rp0-Rp50 juta itu nol persen dan di atas Rp50 juta itu 5 persen, sifatnya pun final," ujar ujar Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Selain itu, ia menyebutkan pengenaan pajak pencarian JHT tidak langsung dikalikan jumlah saldo, melainkan setelah pengurangan ambang batas (threshold) yang tidak dikenakan pajak.

"Jadi misalnya di case ini ada saldonya Rp100 juta, kita cairkan sekaligus. Jadi Rp100 juta kita kurangin Rp50 juta (threshold), sisanya yang Rp50 jutanya kali 5 persen, berarti pajaknya Rp2,5 juta," jelasnya.

Ia menekankan aturan pajak pencairan JHT ini sudah berlaku sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

"Ini aturan sudah lama di Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 sudah ada yang tandatangan Pak SBY zaman dulu," pungkasnya.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT).

Selain mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen, ia juga bakal meminta pemerintah agar membebaskan pajak pesangon, jaminan pensiun, dan tunjangan hari raya (THR).

Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Ia menyebut usulan tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada Purbaya sebagai bagian dari reformasi kebijakan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah mitigasi lainnya mencakup pencegahan relokasi industri, memastikan pembayaran pesangon, hingga merevisi aturan pekerja alih daya (outsourcing).

Ia menilai ancaman PHK masih membayangi sektor industri akibat perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri, hingga relokasi produksi perusahaan multinasional ke negara lain.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," ucap Said Iqbal.

Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Fatkur Huda angkat bicara mengenai implementasi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Fatkur menyatakan kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara lebih komprehensif. Khususnya, penerapan pajak progresif bagi peserta yang pernah melakukan pencairan sebagian dana JHT sebelum memasuki masa pensiun.

Menurut dia, ketentuan perpajakan terhadap dana JHT harus mempertimbangkan aspek berkeadilan bagi pekerja yang selama bertahun-tahun lamanya berusaha untuk menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai tabungan hari tua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 68/2009, pencairan JHT yang dibayarkan sekaligus dikenakan PPh Final sebesar 0% terhadap saldo hingga Rp50 juta dan 5% untuk saldo yang melebihi Rp50 juta. Aturan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum bagi peserta yang mencairkan manfaat JHT sesuai tujuan awal program.

Namun tutur Fatkur, penerapan pajak progresif terhadap pencairan JHT setelah peserta yang melakukan pengambilan sebagian dana tersebut menimbulkan perdebatan terkait rasa keadilan.

“Dana JHT berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja yang dikumpulkan selama masa kerja. Dana tersebut berfungsi sebagai tabungan dan perlindungan ekonomi pada masa pensiun, bukan sebagai penghasilan baru yang diperoleh secara tiba-tiba,” beber Fatkur, Selasa (30/6/2026).

Ia memaparkan besaran potongan pajak progresif dapat mencapai nominal yang bervariasi dan cukup besar, sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Berdasarkan aturan mengenai tarif PPh yang berlaku saat ini, dikenakan tarif sebesar 5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta, 15% untuk penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta, 25% bagi penghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta, 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar, serta 35% untuk penghasilan lebih dari Rp5 miliar.

Fatkul mengatakan penerapan aturan tersebut bakal berdampak besar terhadap jumlah saldo yang berasal dari penghasilan mereka yang telah dipotong setiap bulannya sebagai JHT. Bila seorang peserta dengan jumlah saldo JHT yang besar usai bekerja dalam durasi yang panjang bagi sebuah perusahaan, maka berpotensi untuk dipotong pajak dengan persentase yang tinggi juga.

“Kondisi tersebut menyebabkan peserta dengan saldo JHT yang besar berpotensi mengalami potongan pajak dengan nominal yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah saat memasuki masa pensiun,” ucapnya.

Selain itu, Fatkur mengungkapkan keterbatasan informasi mengenai konsekuensi perpajakan masih menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh peserta. Banyak pekerja yang memanfaatkan fasilitas pencairan sebagian dana JHT, seperti 10% atau 30%, untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, hingga pembelian rumah.

“Informasi mengenai potensi perubahan perlakuan pajak pada saat pencairan akhir belum sepenuhnya dipahami oleh peserta ketika keputusan pencairan sebagian dilakukan,” katanya.

Ia menyatakan tujuan utama program JHT adalah memberikan proteksi dan kesejahteraan pada masa tua. Karena itu, pengurangan manfaat pensiun akibat potongan pajak yang signifikan berpotensi mengurangi visi perlindungan sosial yang ingin diwujudkan dalam program tersebut.

Oleh sebab itu, Fatkur pun mendorong pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan transparansi informasi kepada peserta mengenai konsekuensi perpajakan dari setiap jenis pencairan JHT.

“Evaluasi terhadap penerapan pajak progresif pada pencairan dana JHT saat masa pensiun layak dipertimbangkan untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan perpajakan yang baik tidak hanya memerlukan dasar hukum yang kuat. Namun, juga harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang telah berkewajiban menyisihkan pendapatannya demi jaminan kehidupan yang lebih layak di masa pensiun.

Diberitakan sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan pajak untuk berbagai keperluan tersebut semestinya dihapus, lantaran terdapat penerapan berlapis yang dinilai memberatkan buruh. Ia mengaku akan bertemu atau bersurat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan langsung usulan tersebut.

"Karena pada waktu para pekerja menerima upah, katakanlah Rp5 juta, itu kan sudah dipotong pajaknya, PPh [pajak penghasilan] Pasal 21. Setelah dipotong pajak, sisa upah juga dibayarkan untuk jaminan hari tua atau jaminan pensiun. Nah, kenapa dipajaki lagi," beber lqbal dalam jumpa pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membandingkan situasi tersebut dengan keringanan pajak bagi korporasi besar yang berinvestasi di tanah air, semacam tax amnesty hingga tax holiday. Meskipun inisiatif tersebut dapat mendorong stabilitas dunia usaha, Iqbal meminta agar terdapat keringanan bagi pekerja.

Dia menyinggung peristiwa yang viral di media sosial bahwa terdapat buruh yang mendapatkan potongan pajak hingga mencapai 15% terhadap saldo JHT yang hendak dicairkan. Menurut dia, hal tersebut tidak mencerminkan kebijakan yang berpihak kepada buruh.

Iqbal lantas memberikan gambaran besarnya pengenaan pajak untuk pencairan JHT. Apabila seorang pekerja memiliki saldo JHT Rp50 juta, maka potongannya mencapai Rp7 juta hingga Rp12 juta karena persentase pajak yang dikenakan sebesar 15%.

Pungutan pajak tersebut bahkan dapat dikenakan lebih besar apabila sang pekerja mengalami lebih dari satu kali pemutusan hubungan kerja (PHK). Iqbal memandang hal tersebut tidak adil, mengingat JHT merupakan iuran yang disisihkan dari upah pekerja setiap bulannya.

"Saya akan membuat surat resmi sebagai Penasihat Khusus Presiden ke Menteri Keuangan, Pak Purbaya, untuk mendiskusikan hal ini. Mudah-mudahan beliau bisa memahami," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja ternyata bisa mencairkan sebagian saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus resign.

Pencairan tersebut bisa dilakukan saat pekerja masih berstatus karyawan aktif. Nominal pencairan pun mencapai Rp15 juta untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja.

Adapun kebijakan ini dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mulai Mei 2025, yang sebelumnya hanya dapat diambil sebagian hingga maksimal Rp10 juta.

Syarat dan cara mencairkan saldo JHT pun sangat mudah. Peserta hanya perlu mengaktifkan telepon genggam dan mengunduh aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dari App Store atau Play Store, tanpa perlu mengantre ke kantor cabang terdekat.

Dilansir dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan, JMO merupakan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan digital kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi informasi program BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran, pelaporan dan pengaduan hingga cek saldo serta pengajuan klaim JHT tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat untuk memenuhi klaim sebagian dana JHT peserta adalah:

• Sudah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal selama 10 tahun
• Masih bekerja di perusahaan tempatnya terdaftar
• Belum pernah melakukan pencairan JHT sebelumnya untuk keperluan serupa
• Mengajukan permohonan sesuai persentase yang diizinkan (10% atau 30%)

Syarat klaim saldo JHT sebagian (10%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 10%, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
• E-KTP
• Kartu Keluarga
• Buku Tabungan
• Surat Keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
• NPWP (jika ada)

Syarat klaim saldo JHT sebagian (30%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 30% untuk uang muka perumahan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
• E - KTP
• Kartu Keluarga
• Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
• Dokumen perbankan (tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari Bank yang telah bekerja sama)
• Buku Tabungan Bank kerjasama pembayaran JHT 30 % (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah.
• NPWP (jika punya)

Cara Mengajukan Pencairan Sebagian JHT

Proses pencairan dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

1. Melalui Layanan Online (Lapak Asik):

• Akses situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
• Pilih menu Klaim JHT Sebagian.
• Isi data diri dan unggah dokumen yang diminta.
• Tunggu verifikasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan.
• Setelah disetujui, saldo akan ditransfer langsung ke rekening peserta.

2. Melalui Kantor Cabang:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
• Serahkan dokumen asli dan fotokopinya.
• Petugas akan memverifikasi data dan memproses pencairan.

Dikenai Pajak PPh 21

Sayangnya yang perlu diingat oleh peserta, pencairan sebagian saldo JHT akan dikenai tarif pajak progresif saat pencairan saldo berikutnya.

Pajak progresif yang ada pada pencairan berikutnya apabila jarak antara pencairan pertama dan berikutnya lebih dari dua tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila saldo JHT dicairkan sekaligus atau jarak antara pencairan sebagian dan sekaligus dilakukan paling lama dua tahun kalender, maka akan dikenakan PPh 21 0% untuk penghasilan bruto hingga Rp50 juta dan 5% untuk jumlah di atas Rp50 juta.

Namun bagi peserta yang jarak pencairannya dilakukan melewati dua tahun kalender, maka pencairan atas sisa saldo akan dikenai pajak progresif yang akan dihitung secara kumulatif dan dikenai tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21:

• Hingga Rp60 juta : 5%
• Di atas Rp60 juta – Rp250 juta : 15%
• Di atas Rp250 juta – Rp500 juta : 25%
• Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar : 30%
• Di atas Rp5 miliar :35%

Lama Proses dan Pencairan Dana

Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses pencairan biasanya memakan waktu 2 hingga 3 hari kerja. Dana akan langsung ditransfer ke rekening peserta yang terdaftar.

Catatan Penting:

• Pencairan sebagian ini hanya dapat dilakukan sekali selama masa kepesertaan aktif
• Jika peserta berhenti bekerja, maka sisa saldo JHT dapat dicairkan penuh sesuai ketentuan.

KOMPAS.com - Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan hak seorang karyawan yang terdaftar resmi di BPJS Ketenagakerjaan.

JHT diberikan bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran.

Namun, tak dipungkiri beberapa karyawan atau pegawai ada yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengundurkan diri, dan lain sebagainya.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan langsung ke kantor serta persyaratan yang dibutuhkan.

Dengan demikian, bila belum mendapatkan pekerjaan kembali, JHT bisa dicairkan.

Lantas bagaimana caranya? Berikut penjelasannya dikutip dari bpjsketenagakerjaan.go.id.

Kriteria pengajuan klaim JHT 100 persen

• Usia Pensiun 56 Tahun

• Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

• Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

• Mengundurkan diri

• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

• Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

• Cacat total tetap

• Meninggal dunia

• Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10 persen

• Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30 persen

• Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) PMI

Muhammad Idris/Money.kompas.com Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10 persen.

Cara pencairan saldo JHT

Pencairan bisa dilakukan secara online, berikut penjelasan selengkapnya.

• Buka aplikasi JMO

• Pilih menu “Jaminan Hari Tua”

• Setelah itu, klik menu “Klaim Manfaat JHT”

• Jika peserta memenuhi syarat, akan muncul tiga centang hijau pada persyaratan pengajuan klaim JHT

• Kemudian, klik “Selanjutnya” dan pilih salah satu penyebab ingin klaim saldo JHT

• Lakukan pengecekan data kepesertaan. Jika data sudah benar, maka klik “Sudah”

• Lakukan swafoto untuk verifikasi biometrik peserta dengan klik “Ambil Foto”

• Lakukan verifikasi wajah dengan menghadapkan wajah ke kamera dan ikuti instruksi

• Kemudian lengkapi data NPWP dan rekening aktif, lalu klik “Selanjutnya”

• Rincian saldo JHT akan ditampilkan, kemudian pilih “Selanjutnya”

• Cek ulang data. Jika data sudah benar, klik “Konfirmasi”

• Proses berhasil, pengajuan klaim JHT akan diproses. Untuk mengecek proses klaim, bisa membuka menu “Tracking Klaim”

Selain secara online, klaim JHT bisa dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Karyawan tidak harus menunggu usia pensiun untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan karena saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diklaim lebih awal dengan syarat tertentu. Salah satunya saat karyawan mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan.

Melansir dari situs BPJS Ketenagakerjaan, klaim JHT setelah resign dimungkinkan bagi peserta yang telah berhenti bekerja. Namun, pencairan tersebut hanya dapat dilakukan apabila seluruh ketentuan dan dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi.

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022, manfaat JHT dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap total.

Peserta dinyatakan resmi terdaftar sebagai peserta JHT apabila telah membayar iuran sekurang-kurangnya selama enam bulan. Program ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia, serta Pekerja Migran Indonesia.

Meski ditujukan sebagai perlindungan hari tua, JHT juga memiliki manfaat lain. Dana JHT dapat dicairkan apabila peserta mengalami cacat tetap total dengan melampirkan surat keterangan dokter. Selain itu, ahli waris berhak menerima manfaat JHT apabila peserta meninggal dunia.

Manfaat JHT juga dapat dimanfaatkan sebagian untuk kepemilikan rumah pertama. Peserta yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan pencairan sebagian dengan batas maksimal 30 persen dari total saldo JHT.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Setelah Resign

Bagi peserta yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan setelah resign, terdapat masa tunggu yang harus dipenuhi. Masa tunggu tersebut berlangsung selama satu bulan sejak tanggal pengunduran diri dari perusahaan.

Selama masa tunggu hingga proses pencairan, peserta harus berstatus tidak bekerja dan belum berpindah ke perusahaan lain. Apabila peserta kembali bekerja sebelum masa tunggu berakhir, maka hak klaim JHT setelah resign tidak berlaku dan saldo akan kembali terakumulasi di perusahaan baru.

Selain masa tunggu, peserta wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan. Dokumen tersebut meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu identitas berupa KTP elektronik atau paspor, serta surat keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja .

Pengajuan klaim juga dapat dilakukan oleh peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Persyaratan klaim pada dasarnya sama dengan klaim setelah resign. Perbedaannya hanya pada surat keterangan yang menggunakan surat PHK dari perusahaan.

Peserta berstatus tidak aktif bekerja dapat mengajukan klaim dengan memastikan seluruh data dalam dokumen telah sesuai. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan pengajuan klaim tidak dapat diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim JHT dapat diajukan dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Namun, apabila saldo JHT kurang dari Rp15 juta, peserta dapat mengajukan klaim secara daring melalui aplikasi JMO.

Untuk peserta dengan saldo lebih dari Rp50 juta atau yang sebelumnya telah mengajukan klaim sebagian, pencairan JHT juga mewajibkan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai dokumen pendukung.

Program JHT (Jaminan Hari Tua)

Syarat dan kriteria Pengajuan Klaim JHT

JHT dapat dicairkan penuh jika peserta berhenti bekerja dengan beragam alasan seperti mengundurkan diri, PHK, kontrak habis, atau memasuki usia pensiun.

Peserta masih bekerja dapat mencairkan sebagian saldo jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun. Persyaratan tambahan: dokumen identitas lengkap, nomor kepesertaan BPJSTK, rekening bank atas nama sendiri, serta bukti berhenti kerja atau pensiun.

Cara Pengajuan Klaim JHT

Online: melalui portal resmi “Lapak Asik”, peserta mengisi data dan mengunggah dokumen.

Offline: datang ke kantor BPJSTK cabang dengan dokumen persyaratan lengkap.

Adapun, mulai Mei 2025, peserta dapat mencairkan dana JHT sampai Rp 15 juta sebelum pensiun melalui aplikasi JMO untuk kondisi tertentu. Pastikan data identitas, nomor kepesertaan, dan status kepesertaan sudah sesuai persyaratan.

Program Jaminan Pensiun (JP)

Syarat Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Usia penerima manfaat JP mulai 59 tahun sejak 2025.
• Masa iuran minimal: 15 tahun untuk memenuhi syarat.
• Dokumen: Formulir 7 BPJSTK, kartu peserta JP, KTP, KK; untuk cacat total tetap, tambahan surat dokter dan surat keterangan tidak mampu bekerja.

Cara Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Dapat dilakukan online melalui portal BPJSTK atau langsung di kantor cabang.
• Manfaat pensiun dibayarkan bulanan setelah memenuhi syarat usia dan masa iuran.
• JP berbeda dengan JHT.

Jaminan Pensiun (JP) adalah manfaat jangka panjang, sedangkan JHT bisa dicairkan sekaligus. Usia penerima JP meningkat secara bertahap agar dana program tetap berkelanjutan.

KOMPAS.com – Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) berhak mendapatkan pencairan saldo ketika sudah pensiun, berhenti bekerja, atau tidak lagi menjadi peserta aktif.

Dana JHT ini berupa uang tunai hasil akumulasi iuran peserta dan pengembangannya selama masa kepesertaan.

Namun, banyak yang masih bertanya-tanya: berapa lama proses pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa cair? Simak informasinya di sini.

Berapa lama pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan?

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, waktu pencairan JHT berbeda tergantung pada besar saldo yang dimiliki peserta.

• Saldo di bawah Rp 10 juta: pencairan diproses maksimal 1 hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap
• Saldo di atas Rp 10 juta: pencairan membutuhkan waktu maksimal 5 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Setelah pengajuan klaim diterima, peserta dapat memantau rekening bank secara berkala untuk memastikan apakah dana JHT sudah cair atau belum.

Syarat pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Agar proses pencairan JHT berjalan lancar, peserta perlu menyiapkan dokumen berikut:

• KTP atau identitas lain yang sah
• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• Buku tabungan
• Kartu keluarga (KK)
• NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari Rp 50 juta atau yang pernah klaim sebagian)

Saat ini, paklaring (surat keterangan kerja) tidak lagi menjadi syarat wajib. Namun, dokumen ini tetap bisa disertakan bila tersedia.

Muhammad Idris/Money.kompas.com llustrasi pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan. JHT BPJS Ketenagakerjaan. Berapa lama proses pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan

Ada dua cara untuk mencairkan saldo JHT, tergantung pada nominal saldo peserta:

1. Saldo di bawah Rp 10 juta

Pencairan saldo JHT kurang dari Rp 10 juta bisa dilakukan secara online lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Sebelum mengajukan klaim, pastikan telah melakukan pengkinian data di aplikasi tersebut.

2. Saldo di atas Rp 10 juta

Proses klaim dilakukan secara langsung di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui layanan Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik).

Peserta akan diarahkan untuk menyerahkan dokumen asli dan melakukan verifikasi data di lokasi.

Dengan begitu lama pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan bergantung pada jumlah saldo yang dimiliki peserta. Untuk saldo di bawah Rp 10 juta dana akan dicairkan 1 hari kerja, sedangkan saldo di atas Rp 10 juta dicairkan 5 hari kerja.

Pastikan semua dokumen sudah lengkap agar proses pencairan berjalan cepat tanpa hambatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dapat mencairkan saldo JHT sebelum mencapai usia pensiun atau mengakhiri masa kerjanya, baik pencairan sebagian maupun seluruh saldo yang ada.

Kendati demikian, mereka yang melakukan itu akan terkena pajak progresif dalam pencairan JHT saat pensiun nanti.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015, peserta dapat mencairkan hingga 30% dari saldo JHT untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain.Saat peserta melakukan pencairan saldo JHT, baik yang sudah pernah mencairkan sebagian maupun yang baru pertama kali, akan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, pengenaan PPh terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak final dan pajak progresif. Perlu diingat, pajak final hanya berlaku bagi peserta yang belum pernah mencairkan sebagian (partial withdrawal) saldo JHT saat masa kerja.

Peserta dengan saldo JHT di atas Rp50 juta akan dikenakan PPh final sebesar 5%, sedangkan mereka yang saldonya di bawah Rp50 juta dibebaskan dari kewajiban pajak tersebut.

Sementara itu, bagi peserta yang pernah melakukan pencairan saldo sebagian akan dikenakan pajak progresif dengan kisaran 5%—35%. Khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pajak progresif akibat pencairan JHT sebelum pensiun maksimal bisa mencapai42%.

Berikut Besaran Pajak Progresif Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan:

• Saldo Rp0—60 juta:
  Ada NPWP: 5%
  Tanpa NPWP: 6%
  
• Saldo Rp60 juta—250 juta:
  Ada NPWP: 15%
  Tanpa NPWP: 18%
  
• Saldo Rp250 juta—500 juta:
  Ada NPWP: 25%
  Tanpa NPWP: 30%
  
• Saldo Rp500 juta—5 miliar:
  Ada NPWP: 30%
  Tanpa NPWP: 36%
  
• Saldo di atas Rp5 miliar:
  Ada NPWP: 35%
  Tanpa NPWP: 42%
  

Syarat Klaim Saldo JHT Sebagian (10%):

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
3. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

Catatan: Pencairan JHT sebagian berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

Syarat Klaim Saldo JHT Sebagian (30%)

Berikut syarat klaim JHT sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara tunai atau cash:

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)
4. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta).

Berikut syarat klaim JHT sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
3. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)
4. Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:
   1. Pembayaran uang muka pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit fotokopi Standing Instruction dan nomor rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit
   2. Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah: fotokopi perjanjian pinjaman rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman peserta, fotokopi standing instruction dan nomor dan rekening peserta pada bank pengajuan kredit
   3. Pelunasan sisa pinjaman rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman rumah, formulir pelunasan pinjaman rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman peserta, fotokopi standing instruction dan rekening peserta pada bank pengajuan kredit.

Catatan: Dalam hal pembelian Rumah atas nama pasangan (suami/istri) peserta, maka peserta melampirkan dokumen pendukung berupa:

1. KTP pasangan atau KK; dan
2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah atau apartemen yang dibeli atas nama pasangan sah peserta.
   

Cara Mengajukan Pencairan JHT Sebagian:

Proses pencairan dapat dilakukan secara daring (online) maupun langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

1. Melalui Layanan Online (Lapak Asik)

• Akses situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)
• Pilih menu Klaim JHT Sebagian
• Isi data diri dan unggah dokumen yang diminta
• Tunggu verifikasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan
• Setelah disetujui, saldo akan ditransfer langsung ke rekening peserta.

2. Melalui Kantor Cabang

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Serahkan dokumen asli dan fotokopinya
• Petugas akan memverifikasi data dan memproses pencairan

Bisnis.com, JAKARTA – Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan sebagian saldo Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja.

Artinya, meski masih aktif bekerja, peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa menikmati sebagian saldo JHT untuk keperluan tertentu, seperti membeli rumah atau lainnya.

Berdasarkan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, ketentuan pencairan sebagian saldo JHT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015. Melalui aturan ini, peserta dapat mencairkan hingga 30% dari saldo JHT untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain, tanpa harus menunggu usia pensiun.

Berikut ini syarat-syarat dan cara pencairan saldo JHT sebagian tanpa harus resign, seperti dikutip dari BPJS Ketenagakerjaan:

Syarat Pencairan Sebagian JHT

Untuk dapat mencairkan sebagian saldo JHT, peserta harus memenuhi beberapa syarat:

1. Sudah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan minimal selama 10 tahun.
2. Masih bekerja di perusahaan tempatnya terdaftar.
3. Belum pernah melakukan pencairan JHT sebelumnya untuk keperluan serupa.
4. Mengajukan permohonan sesuai persentase yang diizinkan (10% atau 30%).

Syarat klaim saldo JHT sebagian (10%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 10%, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. E-KTP
3. Kartu Keluarga
4. Buku Tabungan
5. Surat Keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
6. NPWP (jika ada)

Syarat klaim saldo JHT sebagian (30%):

Peserta yang telah menjadi peserta minimal 10 tahun dapat mengajukan klaim manfaat sebagian 30% untuk uang muka perumahan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. E - KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja
5. Dokumen perbankan (tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari Bank yang telah bekerja sama)
6. Buku Tabungan Bank kerjasama pembayaran JHT 30 % (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah.
7. NPWP (jika punya)

Cara Mengajukan Pencairan Sebagian JHT

Proses pencairan dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

1. Melalui Layanan Online (Lapak Asik):

• Akses situs resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
• Pilih menu Klaim JHT Sebagian.
• Isi data diri dan unggah dokumen yang diminta.
• Tunggu verifikasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan.
• Setelah disetujui, saldo akan ditransfer langsung ke rekening peserta.

2. Melalui Kantor Cabang:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
• Serahkan dokumen asli dan fotokopinya.
• Petugas akan memverifikasi data dan memproses pencairan.

Lama Proses dan Pencairan Dana

Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses pencairan biasanya memakan waktu 2 hingga 3 hari kerja. Dana akan langsung ditransfer ke rekening peserta yang terdaftar.

Catatan Penting

• Pencairan sebagian ini hanya dapat dilakukan sekali selama masa kepesertaan aktif.
• Jika peserta berhenti bekerja, maka sisa saldo JHT dapat dicairkan penuh sesuai ketentuan.

Tarif PPh 21 untuk Pencairan Sebagian

BPJS Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa pencairan JHT sebagian dapat menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pencairan berikutnya apabila jarak antara pencairan pertama dan berikutnya lebih dari dua tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila saldo JHT dicairkan sekaligus atau jarak antara pencairan sebagian dan sekaligus dilakukan paling lama dua tahun kalender, maka akan dikenakan PPh 21 0% untuk penghasilan bruto hingga Rp50 juta dan 5% untuk jumlah di atas Rp50 juta.

Namun, bagi peserta yang jarak pencairannya dilakukan melewati dua tahun kalender, maka pencairan atas sisa saldo akan dikenai pajak progresif yang akan dihitung secara kumulatif dan dikenai tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21:

Hingga Rp60 juta : 5%

Di atas Rp60 juta – Rp250 juta : 15%

Di atas Rp250 juta – Rp500 juta : 25%

Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar : 30%

Di atas Rp5 miliar :35%