Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menemui COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria guna membahas langkah strategis pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya BUMN.

Said Iqbal yang masih menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Danantara mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk memperkuat permodalan bagi perusahaan pelat merah maupun swasta yang sedang menghadapi kendala finansial, tetapi secara fundamental masih sehat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan mitigasi terjadinya PHK.

"Intinya, semua pihak dalam pemerintah harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari terjadinya PHK," kata Iqbal usai pertemuan dengan Dony di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Iqbal, berdasarkan hasil pertemuan itu, Danantara disebutnya berkomitmen mendorong bank milik negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pabrik kertas PT Pakerin di Mojokerto. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan sekitar 2.700 pekerja.

Terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dia mengaku telah mengajukan bantuan untuk beberapa perusahaan. Namun, Danantara disebut menekankan pentingnya pembangunan ekosistem terlebih dahulu agar suntikan modal sejalan dengan daya serap pasar terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain itu, Iqbal mengklaim Danantara melalui MIND ID akan memanggil PT Freeport Indonesia terkait sengketa 2.400 pekerja yang ter-PHK pada 2017. Dia menekankan perlunya penyelesaian hak buruh sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Dia juga menyinggung rencana perampingan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas. Dalam pembicaraan itu, dia menyebut Danantara menjamin bahwa proses merger tidak akan memicu PHK.

“Maka tadi pesan kami tolong dilibatkan serikat buruh dalam proses merger. Pak Dony setuju untuk nanti diajak diskusi,” ujarnya.

Iqbal juga mengaku telah membahas skema take or pay (TOP) di PT PLN dalam perjanjian listrik swasta yang mewajibkan PLN tetap membayar meski listrik tidak digunakan, serta penggunaan mata uang dolar dalam transaksi.

Dia mendorong adanya revisi agar skema pembayaran beralih ke rupiah dan berdasarkan penggunaan riil (pay as you use).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di berbagai sektor berpotensi memperburuk kondisi ketenagakerjaan nasional.

Dia mengatakan, meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya mendorong kenaikan tingkat pengangguran terbuka, tetapi juga menekan daya beli masyarakat, mempercepat penyusutan kelas menengah, hingga memicu berbagai persoalan sosial.

Menurut Timboel, pemerintah belum menunjukkan langkah konkret untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mewajibkan upaya pencegahan PHK.

Dia bilang, hingga saat ini pemerintah belum memiliki strategi yang jelas untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja di tengah pelemahan ekonomi dan meningkatnya tekanan terhadap dunia usaha.

"Kondisi perekonomian semakin tidak membaik dan salah satu dampaknya adalah terus terjadinya PHK dengan berbagai alasan," kata Timboel dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

"Semakin banyak PHK, maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat, daya beli masyarakat menurun, jumlah kelas menengah berkurang, dan berpotensi memunculkan berbagai masalah sosial," lanjut dia.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menjalankan amanat Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk mengupayakan agar PHK tidak terjadi, namun sampai saat ini belum terlihat adanya strategi dan upaya pencegahan PHK yang nyata, termasuk belum terealisasinya pembentukan Satgas PHK yang sebelumnya dijanjikan.

Ia menyoroti sejumlah faktor yang dinilai mempercepat terjadinya PHK, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya produksi industri berbasis bahan baku impor, tingginya suku bunga yang membebani biaya pinjaman dunia usaha, hingga persoalan pasokan listrik yang dinilai dapat mengganggu kegiatan industri.

Selain itu, kebijakan penertiban kawasan hutan dan perkebunan juga disebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sektor padat karya seperti perkebunan sawit.

"Saat ini dunia usaha menghadapi tekanan dari berbagai persoalan geopolitik internasional maupun kebijakan domestik. Pelemahan rupiah, tingginya biaya pinjaman akibat suku bunga yang masih tinggi, ketidakpastian pasokan listrik untuk industri, hingga kebijakan penertiban kawasan hutan dan perkebunan menjadi faktor yang dapat mempercepat PHK," ujarnya.

"Karena itu, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar tidak menambah beban dunia usaha yang pada akhirnya berdampak pada tenaga kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya," lanjut dia.

Menurut Timboel, kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena penciptaan lapangan kerja baru belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang mencapai sekitar 2 juta hingga 3 juta orang setiap tahun.

Ia menilai pemerintah perlu lebih fokus menjaga keberlangsungan pekerjaan formal yang sudah ada sembari mempercepat penciptaan lapangan kerja baru.

"Pemerintah harus serius mempertahankan lapangan kerja formal yang ada saat ini karena penciptaan pekerjaan baru belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun," ujar dia.

Dia menegaskan, saat ini rakyat membutuhkan kebijakan yang fokus pada penyelamatan dunia usaha, pembukaan lapangan kerja formal, dan pencegahan PHK agar kondisi ketenagakerjaan tidak semakin memburuk.

"Janji pembukaan 19 juta lapangan kerja dan komitmen mencegah PHK harus diwujudkan dalam langkah yang konkret dan terukur, bukan sekadar janji," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan batal menggelar unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di depan Gedung DPR RI. Giat aksi tersebut akan dipusatkan di Silang Monas, Jakarta Pusat bersama dengan konfederasi buruh lainnya.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa keputusan ini diambil usai pihaknya bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/4/2026) kemarin.

Menurutnya, KSPI telah meminta pertemuan khusus dengan Prabowo sebelum 1 Mei, dan baru terlaksana kemarin. Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut Prabowo telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan harapan dan isu terkait kesejahteraan buruh.

“Maka KSPI memutuskan memindahkan rencana aksi 1 Mei 2026 di DPR RI ke Monas, yang mana perayaan May Day dilakukan bersama dengan Presiden Prabowo,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa KSPI akan menerjunkan sekitar 50.000 buruh dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Subang, hingga Purwakarta untuk giat May Day di Jakarta tahun ini.

Selain itu, Said menjelaskan bahwa unjuk rasa juga akan digelar KSPI di 38 provinsi, terutama di kota besar masing-masing daerah.

Sejumlah isu yang akan disuarakan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini adalah pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru, penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing, penolakan terhadap upah murah, hingga pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terdapat pula tuntutan reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga perbaikan kesejahteraan pekerja platform seperti ojek online (ojol).

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) mendatang akan dihadiri sekitar 400.000 orang.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri giat tersebut seperti tahun sebelumnya. Dia juga menyebut hampir seluruh konfederasi buruh di Tanah Air akan mengerahkan massa.

“Akan dihadiri oleh 211.000 buruh dan juga akan dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Jadi, perkiraan massa akan mencapai 400.000 buruh, seluruh massa akan berkumpul jam 7 pagi di Silang Monas, Jakarta,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Situasi perang di Timur Tengah yang berkepanjangan telah berdampak terhadap keberlangsungan industri dalam negeri hingga dikhawatirkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah dan dunia usaha pun saling bahu membahu untuk mengantisipasi hal tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring dampak situasi perang terhadap ketenagakerjaan Tanah Air. Meskipun konflik Timur Tengah dinilai bukan menjadi satu-satunya pemicu PHK, pencegahan dilakukan secara terkoordinasi bersama lintas kementerian/lembaga.