Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk melakukan mitigasi lebih lanjut terkait dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

“Mitigasi inilah yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk angkatan kerja baru yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) melaporkan adanya potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anwar mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan.

“Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini,” kata Anwar.

“Tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi pencegahan gelombang PHK di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangan terpisah, Senin (29/6), mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memperkirakan kenaikan harga gas industri berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta adanya penurunan produksi/lifting di beberapa sumur khususnya di Jawa Barat.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai kisaran 43.000 orang hingga Juni 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan angka sementara karena pendataan terus dilakukan oleh Barenbang.

Dia mengatakan data PHK yang dihimpun Kemnaker juga dapat diakses publik melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan yang diperbarui setiap bulannya.

“Kalau nggak salah [PHK] 43.000-an kemarin ya, sampai bulan Juni. Artinya kan kami selalu update, nanti dilihat saja itu,” kata Anwar di Kantor Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Ketika ditanya terkait sektor terbanyak yang menyumbang angka PHK hingga pertengahan tahun ini, dia menyampaikan bahwa salah satunya mencakup sektor manufaktur.

Anwar menjelaskan bahwa yang dilakukan pihaknya saat ini tak terbatas pada pemantauan, melainkan juga melakukan langkah mitigasi agar PHK tidak makin meluas.

Menurutnya, Kemnaker saat ini terus memperbaiki pelayanan terkait jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang dapat dimanfaatkan pekerja terdampak PHK guna menunggu pekerjaan baru maupun mengakses pelatihan kerja.

Di samping itu, pihaknya juga mengoptimalkan dialog sosial yang melibatkan pekerja, baik secara bipartit maupun tripartit.

“Itu untuk mencarikan solusi-solusi yang optimal terkait dengan persoalan tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Anwar juga menyampaikan bahwa Kemnaker juga memperhitungkan strategi penyerapan angkatan kerja baru ke dalam pasar kerja Tanah Air.

Dengan demikian, pihaknya mengharapkan bahwa terdapat solusi bagi pekerja terdampak PHK maupun bagi calon pekerja yang tengah berupaya mencari penghidupan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan harga maupun pasokan gas bumi.

Dia menilai, tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor. Hal itu mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Menurutnya, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

Dia menjelaskan, konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian, daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun.

"Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (28/6/2026).

Iqbal juga meluruskan informasi mengenai gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55.000 pekerja. Menurutnya, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya.

Dia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit. Dengan begitu, pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri. Oleh karena itu, dia berpendapat keniakan harga gas tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi dalam kajian ReforMiner bertajuk 'DampakKonflik Timur Tengah

terhadap Harga LNG, Harga Gas Domestik dan Daya Saing Industri Nasional'.

Komaidi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri hanya sekitar 6,35%.

Sebaliknya, komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang porsinya mencapai 64,60% hingga 96,76%, tergantung jenis industrinya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya saing industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui penurunan harga gas.

Komaidi menekankan bahwa pemerintah justru perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.

ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya gas. Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3%, industri sarung tangan karet sekitar 7-14%, sedangkan industri kaca sekitar 16% dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, Komaidi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas. Selain mengevaluasi alokasi HGBT, pemerintah juga dapat menambah pasokan gas pipa untuk mengurangi ketergantungan terhadap LNG.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan fleksibilitas bagi industri selama harga LNG global masih tinggi. Tak hanya itu, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian insentif pajak langsung yang dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing industri nasional.

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan pemerintah berhasil mencegah relokasi besar-besaran produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto ke Vietnam.

Keduanya merupakan pabrik komponen otomotif di Jawa Timur dan memiliki induk perusahaan yang berasal dari Jepang yakni Grup Yazaki.

"Melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil ditekan menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi," ujar Said melalui keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan berdasarkan business plan perusahaan hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Said mengatakan pemerintah bersama gerakan serikat buruh terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya PHK, memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang terkena PHK, memperkuat perlindungan pekerja alih daya, serta mendorong penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut dia, situasi ekonomi global, daya beli masyarakat yang lemah, harga gas industri akibat konflik geopolitik yang tinggi, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional menjadi faktor yang meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor industri.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata, tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam," kata Said.

"Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," sambungnya.

Said menyatakan pendekatan langsung ke perusahaan jauh lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan. Oleh karena itu, dalam beberapa pekan terakhir, dia akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang pada Senin (29/6) besok.

"Saya meyakini penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilakukan dari balik meja. Karena itu saya memilih turun langsung ke perusahaan-perusahaan, berdialog dengan pekerja dan manajemen, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri," ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah melakukan langkah mitigasi terhadap industri keramik, granit, dan tekstil dengan mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Teruntuk kasus di PT Pakerin di Mojokerto, Said mengungkapkan PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat dihindari.

Namun, kata dia, pemerintah telah mengupayakan agar dana hasil likuidasi yang berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan untuk membayar pesangon pekerja, sekaligus menjadi modal agar perusahaan dapat kembali beroperasi dan mempekerjakan kembali para pekerja tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama gerakan serikat buruh terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang terkena PHK, memperkuat perlindungan pekerja alih daya, serta mendorong penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, situasi ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri akibat konflik geopolitik, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional menjadi faktor yang meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor industri.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," kata Said dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Ia menyampaikan, pendekatan langsung ke perusahaan jauh lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan.

Oleh karena itu, dalam beberapa pekan terakhir dirinya melakukan kunjungan kerja ke berbagai perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan pada Senin (29/6) akan melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Tangerang.

Salah satu hasil nyata dari langkah mitigasi tersebut adalah keberhasilan mencegah relokasi besar-besaran produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.

Melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil ditekan menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi.

Said menjelaskan, berdasarkan business plan perusahaan hingga 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah mitigasi terhadap industri keramik, granit, dan tekstil dengan mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar dia.

Untuk kasus PT Pakerin di Mojokerto, Said mengungkapkan PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat dihindari.

Namun pemerintah telah mengupayakan agar dana hasil likuidasi yang berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan untuk membayar pesangon pekerja, sekaligus menjadi modal agar perusahaan dapat kembali beroperasi dan mempekerjakan kembali para pekerja tersebut.

Sementara itu, pada Senin, (29/6/2026), Said berencana melakukan inspeksi langsung ke PT Molex Ayus di Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang sedang menghadapi perselisihan mengenai dugaan pembayaran upah di bawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang dan telah memicu aksi mogok kerja sejak 8 Juni 2026.

Menurut dia, kunjungan tersebut bertujuan mencegah PHK terhadap lebih dari 120 pekerja sekaligus mendorong penyelesaian perselisihan melalui dialog.

"Kami ingin memastikan pekerja tetap memperoleh hak atas upah sesuai ketentuan, perusahaan tetap bisa beroperasi, dan tidak terjadi PHK. Dialog adalah jalan terbaik bagi semua pihak," kata dia.

Selain PT Molex Ayus, Said juga akan melakukan langkah penyelesaian terhadap kasus PT Master di Cilincing, Jakarta Utara, guna memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak pekerja yang hingga kini belum diselesaikan.

Di bidang regulasi, Said Iqbal memastikan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerja alih daya segera diselesaikan pada awal hingga pertengahan Juli 2026.

Ia menjelaskan, prinsip utama revisi tersebut adalah melarang penggunaan pekerja alih daya, dengan pengecualian terbatas hanya pada empat jenis pekerjaan penunjang, yaitu cleaning service, security, driver, dan catering.

Adapun untuk sektor tertentu pada BUMN yang membutuhkan layanan penunjang secara nasional, Said mengusulkan penggunaan anak perusahaan sebagai penyedia tenaga kerja, dengan syarat pekerja memperoleh perlindungan penuh berupa hubungan kerja yang jelas, upah yang setara, jaminan sosial lengkap, dan hak pesangon sebagaimana pekerja lainnya.

"Pekerja alih daya harus mendapatkan perlindungan yang sama. Tidak boleh lagi ada outsourcing yang hanya menjadi sarana mengurangi hak-hak pekerja," ungkap dia.

Said juga menyampaikan usulan kebijakan fiskal kepada pemerintah berupa penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), pesangon, jaminan pensiun, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurut dia, iuran JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), sehingga pemotongan pajak kembali ketika manfaat tersebut dicairkan merupakan bentuk pajak berganda yang tidak adil.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Said Iqbal.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan untuk membahas usulan tersebut sebagai bagian dari reformasi kebijakan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Said menyebut, pemerintah bersama serikat buruh akan terus melakukan langkah-langkah mitigasi secara aktif melalui pendekatan langsung ke lapangan.

"Saya meyakini penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilakukan dari balik meja. Karena itu saya memilih turun langsung ke perusahaan-perusahaan, berdialog dengan pekerja dan manajemen, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo. Mensesneg Ungkap Pemicu Maraknya PHK di Indonesia

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Prasetyo akan mengkoordinir untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan PHK.

Prasetyo mengatakan dirinya ditunjuk atas dasar permintaan dari berbagai pihak terkait dengan urusan ketenagakerjaan, termasuk dari kelompok buruh.

"Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait," ujar Prasetyo setelah rapat kerja di Gedung DPR bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan serta perwakilan serikat buruh.

Terkait langkah Satgas Mitigasi PHK ke depan, dia menjelaskan bahwa secara formal pihaknya meminta waktu. Sebab, berbagai rencana gerak satgas akan disempurnakan, termasuk ingin mengajak bergabung Desk Ketenagakerjaan Polri dalam mengawal serta mengantisipasi PHK.

Dia menjelaskan bahwa ke depan satgas akan melakukan monitoring serta bersama-sama saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi PHK.

"Salah satu langkah konkret pagi hari ini, tadi sudah banyak sekali yang kami bahas perusahaan-perusahaan yang sudah kejadian sekian tahun yang lalu, juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo.

Terdapat pula data perusahaan yang berpotensi terjadi PHK yang kemudian telah dimitigasi satu per satu.

"Karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah misalnya tadi supply bahan baku," ujar Prasetyo.

Dia menjelaskan bahwa kadang-kadang permasalahan PHK terjadi karena ada konflik internal manajemen perusahaan.

"Akan tetapi apapun itu penyebabnya akan menjadi tugas kami untuk bersama-sama melakukan mitigasi," tuturnya.

Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan masih ada upaya negosiasi antara serikat buruh dengan pihak manajemen menyusul potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.

Said Iqbal saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa, mengatakan terdapat kurang lebih 4.000 orang pekerja di Pasuruan dan Mojokerto, Jatim yang terancam terkena PHK imbas rencana dua perusahaan komponen otomotif untuk memindahkan lini produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ungkap dia.

“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan masih belum mau menyebut identitas dari kedua perusahaan tersebut. Ia hanya memberikan inisial PT J dan PT S, yang ia sebut memiliki induk perusahaan di Jepang.

Ia mengungkapkan, PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.

“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000 (orang pekerja). Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 (orang), karena ini baru omong-omong. Kan biasanya kalau manajemen itu ambil call tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 (orang),” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah siap untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh atau pekerja melakukan penguatan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Said Iqbal mengatakan langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” katanya.

Terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal, katanya menjelaskan.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” kata Said.

“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Said menegaskan bahwa pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.

Sementara itu, ia mengatakan terdapat sejumlah temuan PHK di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah 2.500 pekerja terancam PHK di PT Pakerin di Mojokerto, dan 4.000 pekerja terancam PHK di PT Fengtai Bandung.

“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” katanya menjelaskan.

Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, Said juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet kebijakan dan regulasi baru yang telah diteken pemerintah dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Kebijakan tersebut mencakup perlindungan buruh, pekerja informal, hingga sektor kelautan.

Dalam pembukaannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membela kelompok pekerja dan masyarakat kecil yang selama ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang disebut sebagai tonggak sejarah baru lantaran baru disahkan setelah 22 tahun.

“Saudara-saudara, hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama. Perjuangan 22 tahun," kata Prabowo dalam forum tersebut.

Prabowo juga mengungkapkan telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 untuk membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," katanya.

Lebih lanjut, dia bahkan menegaskan negara siap turun tangan jika perusahaan tidak mampu bertahan.

"Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia," ucapnya.

Perpres Perlindungan Ojol dan Bagi Hasil 92%

Di sektor ekonomi digital, Prabowo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait perlindungan pekerja transportasi online.

Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan pembagian pendapatan minimal 92% untuk pengemudi, serta jaminan sosial.

"Yang tadi, yang tadi saya bicara. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberi akan diberikan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," tuturnya.

Selain itu, Prabowo juga meneken Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk perlindungan awak kapal perikanan.

"Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," imbuhnya.

Dorong RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini

Dalam pidatonya, Prabowo juga menginstruksikan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR.

"Saudara-saudara sekalian, saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai," kata Prabowo.

Selain regulasi, Prabowo juga menyoroti berbagai program pemerintah, termasuk anggaran perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan satu juta rumah.

"Saudara-saudara, kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah ya sebesar 500 triliun," kata Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan dedikasinya untuk rakyat Indonesia, terutama kelompok yang masih hidup dalam keterbatasan.

"Sisa, sisa hidup saya. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian," tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah baru pemerintah mewujudkan janji pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas atau Satgas PHK. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

"InshaAllah itu juga rencananya bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK," katanya kepada wartawan, Senin (27/04/2026).

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan.

“PHK itu kalau bisa jangan menjadi keputusan yang mudah dilakukan,” ujarnya.

Dia mengusulkan alternatif seperti pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara untuk menghindari PHK massal.

“Ada cara dimana sebetulnya bisa dikurangi dulu jam kerja, kemudian satu hari masuk, satu hari tidak. Itu kan bagian daripada untuk menghindari dulu PHK,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penindakan terhadap barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri.

“Kalau banyak barang-barang ilegal masuk sehingga industri tidak berkembang, ya ilegal-ilegalan itu dihajar dulu. Industri akan tumbuh,” tandas Jumhur.