Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menanggapi tuntutan serikat pekerja mengenai penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan usulan penghapusan pajak JHT sudah masuk dalam tahap kajian.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," kata Bimo di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menegaskan, pengenaan PPh atas pencairan JHT bukan merupakan kebijakan baru. Aturan tersebut telah berlaku sejak 2009 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Menurutnya, pemerintah tidak mengenakan pajak ketika iuran JHT dipotong dari gaji bulanan pekerja maupun saat dana tersebut dikembangkan oleh institusi keuangan.

"Pada saat dana tersebut dicairkan, baru dipungut di situ. Itu pun yang sampai Rp50 juta tarifnya nol persen. Di atas Rp50 juta baru dikenakan lima persen. Jadi aturan itu sudah berjalan sejak tahun 2009," jelasnya.

Bimo mengatakan, pihaknya terbuka untuk melakukan evaluasi jika masyarakat menilai aturan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini

Namun, Bimo menegaskan bahwa keputusan final kajian terhadap aturan PPh JHT sepenuhnya berada di bawah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah klaim peserta JHT sebesar 95 persen tidak dikenakan potongan pajak.

"Sebanyak 95 persen saldo JHT itu berada di bawah Rp50 juta, jadi tidak dipotong pajak. Hanya lima persen saja yang terkena potongan pajak," pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menerangkan, mekanisme pemajakan pada dana jaminan hari tua bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi usang yang berjalan konsisten sejak tahun 2009. Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen pajak ini telah memproteksi kelompok pekerja kelas bawah, di mana klaim pencairan dana dengan nominal di bawah Rp50 juta sama sekali tidak dipungut pajak atau dikenakan tarif nol persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).

Pascaramai Diprotes, Menkeu Purbaya Klaim 95,45% Pencairan JHT Bebas Pajak



Bimo menguraikan, formula perpajakan ini hanya menyasar momentum saat dana manfaat tersebut ditarik tunai oleh peserta. Sebaliknya saat upah bulanan pekerja dipotong untuk setoran iuran rutin maupun selama dana tersebut bergulir dan dikembangkan oleh institusi pengelola di pasar keuangan, negara tidak memungut pajak sepeser pun.

Regulator menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak progresif ke depan sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Menteri Keuangan. Selaku institusi pelaksana, DJP siap bergerak dinamis mengikuti cetak biru kebijakan baru apabila hasil evaluasi pimpinan menghendaki adanya pembaruan hukum.

"Itu pun yang (pencairan JHT) sampai Rp50 juta, itu 0 persen. Rp50 juta ke atas, 5 persen. Jadi aturan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," jelas Bimo.

Inisiasi penghapusan ini pertama kali diletupkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Ia menilai PPh saat JHT dicairkan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan mengarah pada praktik pajak berganda (double taxation), mengingat iuran bulanan tersebut sejatinya disisihkan dari sisa gaji bersih pekerja yang sudah lebih dulu dipotong PPh Pasal 21.

Said Iqbal menyatakan, dalam waktu dekat serikat buruh akan mengirimkan nota dokumen resmi kepada pemerintah untuk melobi penghapusan total komponen pajak atas manfaat JHT, uang pesangon PHK, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Sementara itu merespons gelombang usulan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kementeriannya akan menelisik lebih jauh naskah akademik aturan tersebut. Kemenkeu akan melakukan komparasi objektif dengan model tata kelola jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia demi menjaga prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak nasional.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," pungkas Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengevaluasi ketentuan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah usulan kalangan buruh untuk menghapus pungutan tersebut.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan tersebut sebelum memutuskan apakah tarif pajak JHT perlu disesuaikan.

"Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lagi kita assessment dulu. Nanti kita lihat yang sekian persen itu perlu dilakukan pengurangan tarif atau tidak," kata Purbaya usai pelantikan tiga direktur jenderal baru Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian yang sedang dilakukan.

"Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti," ujarnya.

Meski membuka ruang evaluasi, Purbaya menekankan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta dengan saldo JHT bernilai besar.

"Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata nilai pensiunnya gede-gede banget, yang bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, ya enggak usah," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya memastikan kajian mengenai pajak JHT dilakukan sesuai arahan Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan ketentuan yang berlaku saat ini membebaskan pajak bagi pencairan JHT hingga Rp50 juta, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

IDXChannel– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, mekanisme pemajakan pada dana jaminan hari tua tersebut bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi usang yang telah berjalan konsisten sejak tahun 2009. Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen pajak ini telah memproteksi kelompok pekerja kelas bawah, di mana klaim pencairan dana dengan nominal di bawah Rp50 juta sama sekali tidak dipungut pajak atau dikenakan tarif nol persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).

Bimo menguraikan, formula perpajakan ini hanya menyasar momentum saat dana manfaat tersebut ditarik tunai oleh peserta.

Sebaliknya, saat upah bulanan pekerja dipotong untuk setoran iuran rutin maupun selama dana tersebut bergulir dan dikembangkan oleh institusi pengelola di pasar keuangan, negara tidak memungut pajak sepeser pun.

Regulator menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak progresif ke depan sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Menteri Keuangan.

Selaku institusi pelaksana, DJP siap bergerak dinamis mengikuti cetak biru kebijakan baru apabila hasil evaluasi pimpinan menghendaki adanya pembaruan hukum.

"Itu pun yang (pencairan JHT) sampai Rp50 juta, itu 0 persen. Rp50 juta ke atas, 5 persen. Jadi aturan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," tutur Bimo.

Inisiasi penghapusan ini pertama kali diletupkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Dia menilai pemotongan PPh saat JHT dicairkan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan mengarah pada praktik pajak berganda (double taxation), mengingat iuran bulanan tersebut sejatinya disisihkan dari sisa gaji bersih pekerja yang sudah lebih dulu dipotong PPh Pasal 21.

Said Iqbal menyatakan dalam waktu dekat serikat buruh akan mengirimkan nota dokumen resmi kepada pemerintah untuk melobi penghapusan total komponen pajak atas manfaat JHT, uang pesangon PHK, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Merespons gelombang usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kementeriannya akan menelisik lebih jauh naskah akademik aturan tersebut.

Kemenkeu akan melakukan komparasi objektif dengan model tata kelola jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia demi menjaga prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak nasional.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," kata Purbaya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA - Simak cara mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan yang benar lewat HP berikut ini.

Sebagaimana diketahui, pekerja Indonesia semestinya memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menjadi asuransi mereka saat terkena PHK dan untuk tabungan hari tua.

Nah, jika Anda terkena PHK atau yang lainnya, Anda bisa mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan yang Anda miliki.

Berikut adalah Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat JMO

• Download aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) di PlayStore
• Jika belum memiliki akun silahkan daftar terlebih dahulu sesuai ketentuan yang disediakan aplikasi. Jika sudah memiliki akun silahkan lanjut ke tahap berikutnya.
• Setelah sudah terdaftar, anda bisa melakukan cek saldo BPJS ketenagakerjaan terlebih dahulu. Pengajuan klaim
  JHT hanya bisa dilakukan apabila saldo investasi telah mencapai Rp 10 juta.
• Masuk ke menu “Pengkinian Data” dan periksa data anda apakah sudah sesuai jika sudah klik “Sudah”.
• Aplikasi akan mengarahkan anda ke menu verifikasi peserta.
• Siapkan pencahayaan yang cukup lalu klik “Ambil Foto” setelah selesai klik menu selanjutnya dan tunggu verifikasi biometrik hingga muncul tulisan “Selesai”.
• Silahkan isi data diri seperti nomor telepon, data NPWP, data rekening, data kependudukan sesuai KTP, data tambahan lalu klik selanjutnya kemudian klik “Konfirmasi”.
• Anda akan kembali ke menu awal lalu pilih menu “Jaminan Hari Tua”
• Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu “Klaim JHT” lalu klik menu “Selanjutnya”.
• Anda akan diarahkan menu “Sebab Klaim”, pilih salah satu menu “Sebab Klaim” lalu klik selanjutnya.
• Anda akan diarahkan ke halaman “Pengecekan Data”. Cek kesesuaian data anda lalu klik “Sudah”.
• Halaman selanjutnya adalah “Ambil Foto”. Lakukan pengambilan foto sesuai permintaan aplikasi.
• Halaman selanjutnya lengkapi data berupa NPWP dan rekening Bank aktif untuk pencairan lalu klik “Selanjutnya”.
• Periksa kembali seluruh data anda lalu klik “Konfirmasi”.
• Pengajuan klaim JHT berhasil. Silakan tunggu pembayaran masuk ke rekening anda.

Cara lain yang bisa dilakukan...

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Lapak Asik

1. Kunjungi portal layanan lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
2. Isi data diri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
3. Mengunggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF dengan maksimal ukuran file adalah 6MB
4. Tunggu hingga mendapatkan konfirmasi data pengajuan, klik simpan.
5. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan jadwal wawancara online yang dikirim melalui email Anda.
6. Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.
7. Setelah proses selesai, saldo JHT yang dikirimkan ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir.

Itulah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa Anda lakukan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak. Sementara pencairan di atas nilai tersebut tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

Penegasan itu muncul di tengah usulan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemajakan saat pencairan berpotensi menjadi pajak berganda.

Lantas, apakah pencairan JHT memang perlu dikenai pajak?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pajak JHT saat ini memang memberikan perlindungan awal melalui tarif nol persen hingga Rp50 juta. Namun, menurutnya batas tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mengatakan Rp50 juta sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup, masa kerja pekerja, hingga kebutuhan saat memasuki masa pensiun.

"JHT bukan bonus spekulatif, melainkan akumulasi tabungan wajib pekerja selama bertahun-tahun. Jika pekerja mencairkan JHT karena pensiun, PHK, atau kehilangan penghasilan, negara seharusnya memakai prinsip keadilan vertikal dan perlindungan sosial, bukan sekadar melihat nominal bruto pencairan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tarif final 5 persen memang terlihat kecil, tetapi tetap menjadi beban bagi pekerja yang mengandalkan dana JHT sebagai bantalan keuangan terakhir setelah berhenti bekerja.

Karena itu, Syafruddin menilai threshold pembebasan pajak sudah semestinya dinaikkan menjadi minimal Rp250 juta hingga Rp500 juta agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia bahkan mengusulkan skema bertingkat, yakni tarif 0 persen untuk pencairan hingga Rp250 juta, tarif 2 persen untuk bagian Rp250 juta-Rp500 juta, dan tarif 5 persen hanya untuk pencairan di atas Rp500 juta.

Syafruddin menilai anggapan bahwa pajak JHT merupakan pajak berganda tidak sepenuhnya keliru.

Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak saat dicairkan.

"Jika yang dipajaki kembali adalah bagian pokok iuran yang berasal dari penghasilan pekerja setelah dikenai PPh, maka rasa pajak berganda muncul secara kuat," katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak antara pokok iuran pekerja dengan hasil pengembangan dana.

Selanjutnya, pokok iuran sebaiknya dibebaskan dari pajak saat dicairkan, sementara hasil pengembangan investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang ringan.

Syafruddin juga menilai penghapusan pajak JHT berpotensi memperkuat fungsi JHT sebagai perlindungan sosial karena pekerja akan menerima dana lebih utuh ketika pensiun maupun terkena PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penerimaan negara dari PPh JHT akan berkurang. Namun, kehilangan penerimaan tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat sosial yang diperoleh pekerja.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan mengenai pajak JHT sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah JHT perlu dipajaki atau tidak.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membebaskan mayoritas pekerja dari kewajiban membayar pajak karena saldo hingga Rp50 juta dikenai tarif final 0 persen.

"Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah JHT perlu dipajaki, melainkan siapa yang benar-benar dikenai pajak. Pada praktiknya, yang terkena pajak adalah mereka yang mencairkan saldo dalam jumlah besar," ujarnya Yusuf.

Yusuf mengakui persepsi pajak berganda memang wajar muncul di masyarakat. Namun secara teknis perpajakan, objek pajak pada saat menerima gaji berbeda dengan objek pajak saat JHT dicairkan.

Menurutnya, manfaat JHT yang diterima pekerja bukan hanya berasal dari pokok iuran, melainkan juga mencakup hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

"Karena itu, secara teknis pemajakannya lebih tepat dipahami sebagai pajak atas manfaat yang diterima, bukan pajak dua kali atas penghasilan yang sama," katanya.

Ia menambahkan penggunaan tarif final juga bertujuan menghindari akumulasi dana JHT yang dicairkan sekaligus masuk ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penghapusan pajak JHT secara menyeluruh juga memiliki konsekuensi.

Menurutnya, pekerja yang baru mengalami PHK memang akan menerima dana lebih utuh sehingga fungsi JHT sebagai bantalan ekonomi menjadi lebih kuat.

Namun karena pencairan hingga Rp50 juta saat ini sudah dibebaskan dari pajak, penghapusan pajak secara total justru lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar.

"Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi karena kelompok berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mayoritas pekerja," pungkas Yusuf.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan perhitungan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sesuai aturan, pencairan JHT tidak dikenakan pajak apabila saldonya maksimal Rp50 juta. Apabila di atas nilai tersebut, maka dikenakan tarif final 5 persen.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarifnya nol (persen) dan persifat final. Di atas 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," ujar Eddy dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Namun, Eddy menekankan pengenaan pajak pencarian JHT tidak langsung dikalikan jumlah saldo, melainkan setelah pengurangan ambang batas (threshold) yang tidak dikenakan pajak.

"Misalnya di case ini ada saldonya Rp100 juta, kita cairkan sekaligus. Jadi, Rp100 juta kita kurangin Rp50 juta (threshold), sisanya yang Rp50 jutanya kali 5 persen, berarti pajaknya Rp2,5 juta ya," jelasnya.

Contoh lainnya, apabila pekerja memiliki saldo JHT Rp70 juta saat pensiun, maka yang dikenakan pajak hanya Rp20 jutanya. Artinya, pajaknya hanya Rp1 juta.

"Perhitungannya begitu, bukan kita terima Rp100 juta langsung kena potong 5 persen, berarti Rp5 juta," terangnya.

Adapun ketentuan ini sudah berlaku sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada pemajakan berganda berkaitan dengan pencairan dana pensiun atau jaminan hari tua (JHT).

“Yang pasti pada saat menerima gaji bulanan itu sudah dikeluarkan dari penghitungan penghasilan kena pajak, itu harus kita pahami semua nih sama sehingga enggak ada yang namanya double tax itu benar-benar enggak ada, gitu, itu masih kami jaga,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).

Inge menuturkan, berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf c UU PPh serta Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023 dituliskan bahwa dalam perpajakan, pembayaran tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, baik bagi pegawai maupun bagi pemberi kerja

Juga, adanya pengecualian pengembangan JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai objek PPh sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf h UU PPh dan PMK 234/2009.

“Harus digarisbawahi pula bahwa ini tidak double tax ya kan karena pada saat dia menerima gaji ini sudah dikeluarkan iuran JHT itu,” kata Inge.

Ia juga menuturkan bahwa prinsip pajak yakni membayar saat menerima penghasilan, atau ‘pay as you earn’.

“Dan kalau kita bicara prinsip pajak kita bayar pajak pada saat kita menerima penghasilan ya, kan mana mau penghasilannya belum diterima sudah dipajakin kan enggak ada,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua (JHT). Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi peserta.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2026), bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan ketentuan pajak JHT hingga sejauh ini.

Pemerintah masih akan meninjau regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain.

“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah membuka ruang untuk mengevaluasi apakah perlakuan pajak atas pencairan JHT perlu disesuaikan. Meski demikian, arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan bagi seluruh peserta.

“Tapi hanya sih untuk fairness (keadilan), semuanya akan bayar. Dan kita akan cek,” ujar dia menambahkan.

Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani kelompok tertentu.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Salah satu aspek yang akan ditelusuri adalah profil peserta yang mencairkan JHT dengan nilai di atas Rp50 juta.

Pemerintah akan melihat seberapa besar jumlah peserta dalam kelompok tersebut dan apakah kebijakan yang berlaku saat ini sudah tepat sasaran.

“Itu kan sampai Rp50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi,” ujar dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan apabila saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dicairkan sebelum pensiun, maka akan dikenakan tarif pajak progresif PPh Pasal 21 atau tarif umum.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan hal ini berlaku untuk pencairan saldo seluruhnya maupun sebagian.

"Pada saat pencairan sebagian tadi itu masih aktif bekerja, akan dikenakan tarif normal," ujar Eddy dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Saat ini, tarif pajak OP PPh 21 dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarannya 5 persen hingga 35 persen.

Rinciannya:

-Lapisan 1: Rp0-Rp60 juta kena tarif 5 persen-Lapisan 2: Rp60 juta-Rp250 juta kena tarif 15 persen-Lapisan 3: Rp250 juta-Rp500 juta kena tarif 25 persen-Lapisan 4: Rp500 juta-Rp5 miliar kena tarif 30 persen-Lapisan 5: di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.

Misalnya, apabila ada pegawai yang sudah bekerja selama 10 tahun dan memutuskan untuk mencairkan sebagai JHT nya atau sebesar Rp10 juta, maka akan dikenakan pajak 5 persen.

"Berarti 5 persen dikalikan Rp10 juta, jadinya Rp500 ribu dan bersifat tidak final," jelasnya.

Kemudian, saat dia pensiun, misalnya sisa saldo JHT nya Rp120 juta, maka akan dikenakan tarif perhitungan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam beleid itu ditetapkan, saldo JHT di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan di atas Rp50 juta dikenakan tarif final 5 persen.

"Jadi, sisa saldo JHT Rp120 juta itu dikurangi dulu Rp50 juta, baru dikalikan 5 persen, maka pajaknya ketemu Rp3,5 juta," pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) progresif.

Bagi pekerja terkena PHK, pencairan JHT mengikuti skema PPh Pasal 21 final sebagaimana pencairan JHT saat peserta memasuki masa pensiun.

Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP, Eddy Triono, menjelaskan bahwa pencairan JHT akibat PHK termasuk dalam kategori “keadaan tertentu” yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009.

‎"Di PP 68 di pasal 1 angka 7 di definisinya itu ya JHT adalah uang yang dibayar oleh badan pengelola jasa sosial penangkerja kepada orang yang berhak dalam jangka waktu tertentu atau keadaan tertentu jadi kalau contoh tadi untuk yang masih aktif atau pensiun bagaimana kalau PHK? Nah karena keadaan tertentu ini kalimatnya jadi sama dengan pensiun jadi atas pencairan JHT-nya," kata Eddy saat media briefing, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dengan skema tersebut, pencairan JHT akibat PHK dikenakan PPh Pasal 21 final dengan tarif 0% untuk pencairan hingga Rp50 juta. Sementara itu, nilai pencairan yang melebihi Rp50 juta dikenakan tarif final sebesar 5%.

Sebagai contoh, apabila seorang pekerja terkena PHK mencairkan dana JHT sebesar Rp130 juta, maka dana sebesar Rp50 juta pertama tidak dikenakan pajak. Adapun sisa dana sebesar Rp80 juta dikenakan PPh final sebesar 5%, sehingga total pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp4 juta.

Eddy menegaskan bahwa batas pencairan JHT sebesar Rp50 juta yang mendapatkan tarif pajak 0% merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Oleh karena itu, perubahan batas tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak.

‎"Misalkan 130 juta tadi ya sama dengan dia pensiun jadi 0-50 juta itu 0 persen diatas itu baru kena tarif yang 5 persen, terus kenapa 50 jutanya? Kenapa nggak berubah banget ya? Untuk merupakan aturan itu tidak bisa semena-mena," jelasnya.

DJP menyampaikan bahwa pemahaman mengenai mekanisme pajak JHT penting agar masyarakat dapat membedakan antara pencairan JHT dalam kondisi tertentu, seperti PHK atau pensiun, dengan pencairan ketika pekerja masih aktif bekerja yang memiliki perlakuan pajak berbeda.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bukan kebijakan pajak baru. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009.

Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Pusat Kementerian Keuangan, Eddy Triono, mengatakan bahwa aturan mengenai pajak JHT sudah ada lebih dari satu dekade. Ia menyebut regulasi tersebut ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ini aturan (pajak JHT) sudah lama… di Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2009 sudah ada, yang tanda tangan Pak SBY zaman dulu,” ujar Eddy dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Eddy menjelaskan, kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat muncul karena banyak yang menganggap seluruh pencairan dana JHT langsung dikenakan pajak. Padahal, pengenaan PPh Final hanya berlaku apabila nilai manfaat JHT yang diterima melewati batas tertentu sesuai ketentuan.

Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, pencairan manfaat JHT dalam jangka waktu dua tahun kalender dikenakan tarif PPh Final 0 persen apabila nilainya kurang dari atau sama dengan Rp50 juta. Sementara itu, manfaat JHT yang melebihi Rp50 juta dikenakan tarif PPh Final sebesar 5 persen.

“Dalam dua tahun kalender sejak pensiun, kalau dicairkan di sana hanya kena PPh final. Rp0 sampai Rp50 juta kena tarif 0 persen. Di atas itu, semuanya sampai berapa miliar pun kenanya 5 persen,” ucapnya.

Namun, Eddy menegaskan perhitungan pajak tersebut tidak dilakukan dengan mengalikan tarif 5 persen terhadap seluruh nilai manfaat JHT. Pajak hanya dikenakan pada bagian saldo yang berada di atas batas Rp50 juta.

Ia memberikan contoh apabila seorang pekerja menerima pencairan JHT sebesar Rp100 juta. Nilai tersebut tidak langsung dikalikan tarif pajak 5 persen, melainkan terlebih dahulu dikurangi batas bebas pajak Rp50 juta.

“Misalnya saldonya Rp100 juta, kita cairkan sekaligus. Jadi Rp100 juta kita kurangi Rp50 juta, baru Rp50 jutanya dikali 5 persen. Berarti Rp2,5 juta, jadi separuh dari yang disebutkan,” jelasnya.