Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menemui COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria guna membahas langkah strategis pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya BUMN.

Said Iqbal yang masih menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Danantara mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk memperkuat permodalan bagi perusahaan pelat merah maupun swasta yang sedang menghadapi kendala finansial, tetapi secara fundamental masih sehat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan mitigasi terjadinya PHK.

"Intinya, semua pihak dalam pemerintah harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari terjadinya PHK," kata Iqbal usai pertemuan dengan Dony di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Iqbal, berdasarkan hasil pertemuan itu, Danantara disebutnya berkomitmen mendorong bank milik negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pabrik kertas PT Pakerin di Mojokerto. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan sekitar 2.700 pekerja.

Terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dia mengaku telah mengajukan bantuan untuk beberapa perusahaan. Namun, Danantara disebut menekankan pentingnya pembangunan ekosistem terlebih dahulu agar suntikan modal sejalan dengan daya serap pasar terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain itu, Iqbal mengklaim Danantara melalui MIND ID akan memanggil PT Freeport Indonesia terkait sengketa 2.400 pekerja yang ter-PHK pada 2017. Dia menekankan perlunya penyelesaian hak buruh sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Dia juga menyinggung rencana perampingan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas. Dalam pembicaraan itu, dia menyebut Danantara menjamin bahwa proses merger tidak akan memicu PHK.

“Maka tadi pesan kami tolong dilibatkan serikat buruh dalam proses merger. Pak Dony setuju untuk nanti diajak diskusi,” ujarnya.

Iqbal juga mengaku telah membahas skema take or pay (TOP) di PT PLN dalam perjanjian listrik swasta yang mewajibkan PLN tetap membayar meski listrik tidak digunakan, serta penggunaan mata uang dolar dalam transaksi.

Dia mendorong adanya revisi agar skema pembayaran beralih ke rupiah dan berdasarkan penggunaan riil (pay as you use).

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyebut keputusan pemerintah menurunkan harga gas industri menjadi USD13 per MMBTU menurunkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang sebelumnya muncul. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menyebut kebijakan ini membantu meredakan ancaman PHK , khususnya di sektor granit, keramik, dan tekstil.

Said mengatakan, penurunan harga gas merupakan hasil pembahasan dalam Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Usulan dari pelaku usaha semula meminta harga gas diturunkan dari sekitar USD23 per MMBTU menjadi USD15 per MMBtu.

"Yang diminta oleh dunia usaha sebenarnya dari 23 US Dollar per MMBTU turun menjadi USD15 Dollar. Ternyata Presiden menurunkan lagi menjadi 13 US Dollar per MMBTU," ujar Said saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, laporan yang diterima Satgas PHK menunjukkan perusahaan-perusahaan di sektor granit dan keramik mulai memperoleh ruang untuk memperbaiki struktur biaya setelah harga gas diturunkan. Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih menahan rencana PHK.

"Laporan terakhir dua hari yang lalu, perusahaan-perusahaan granit dan keramik sementara ini lega di struktur biayanya dan tidak melakukan PHK," katanya.

Meski demikian, Said mengakui masih terdapat perusahaan yang melakukan efisiensi, salah satunya PT Granito. Namun, ia menegaskan jumlah pekerja yang terdampak jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sempat beredar.

"Granito memang melakukan PHK, tetapi hanya ratusan pekerja. Itu pun karena perusahaan melakukan diversifikasi usaha ke produk asbes, bukan lagi berfokus pada granit," ujarnya.

Blok Masela Jadi Solusi, Purbaya Dorong Gas Murah buat Industri



Said menilai tantangan industri kini bergeser dari persoalan biaya energi menjadi persaingan dengan produk impor, terutama granit dan keramik asal China yang dijual dengan harga jauh lebih murah.

"Sekarang tantangannya setelah harga gas turun adalah menghadapi impor granit dan keramik yang harganya sekitar 50 persen lebih murah. Itu yang sedang didiskusikan oleh Satgas PHK," katanya.

Ia menambahkan, industri yang paling banyak memanfaatkan gas bumi non-subsidi berada di wilayah Jawa, terutama di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karena itu, kebijakan harga gas dinilai sangat menentukan keberlangsungan sektor manufaktur di wilayah tersebut.

Menanggapi informasi bahwa tarif gas USD13 per MMBTU hanya berlaku untuk wilayah Jawa Barat, Said mengatakan pemahaman yang diperoleh Satgas PHK adalah kebijakan tersebut berlaku secara nasional.

"Kalau Satgas PHK menjelaskan seluruh Indonesia. Kalau nanti ada perbedaan tafsir, kami akan menanyakan langsung kepada Menteri ESDM," pungkas Said Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyatakan kesiapan penuh menjalankan kebijakan baru pemerintah terkait tata kelola harga gas bumi nasional, sebagai bagian dari komitmen menjaga keandalan pasokan gas bagi sektor industri di tengah dinamika harga energi global.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, setelah pemerintah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi industri, termasuk sektor keramik dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dalam kurun hampir 10 hari terakhir.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan penyesuaian harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) non-Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri dilakukan demi menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
“Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar US$15 sampai US$16 per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi US$13 per MMBTU," jelas Bahlil kepada awak media di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (29/6).
Penyesuaian harga dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya di seluruh rantai pasok LNG, mencakup harga gas hulu, biaya pemrosesan, serta komponen infrastruktur dan niaga, sehingga manfaatnya dapat diteruskan langsung kepada pelanggan industri. Penurunan ini berlaku bagi konsumen akhir LNG non-HGBT di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, dari sebelumnya US$20,57 per MMBTU menjadi US$13 per MMBTU.
Pemerintah menegaskan penyelesaian dilakukan secara menyeluruh melalui tiga kategori pasokan, yakni HGBT, gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Harga gas HGBT tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu US$6,5 per MMBTU untuk bahan baku dan US$7 per MMBTU untuk bahan bakar. Untuk gas pipa non-HGBT di wilayah Jawa Barat, harga di tingkat pelanggan dipastikan tidak naik, rata-rata US$9,6 per MMBTU.
Bahlil menjelaskan pemerintah memahami kebutuhan industri atas pasokan energi yang kompetitif, namun di sisi lain produksi gas pipa dari energi fosil mengalami penurunan alamiah sehingga LNG menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan gas nasional agar kegiatan industri tetap berjalan. Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan SKK Migas dan badan usaha terkait dalam pengaturan alokasi dan pelaksanaan kebijakan harga di lapangan.
"Kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," tegas Bahlil.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menyatakan perusahaan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah. "PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Arief.
Sebagai Subholding Gas Pertamina dan badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN menegaskan komitmennya menjaga pasokan tetap andal. "Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.

Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semakin meluas di sektor industri.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," kata Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit, sehingga pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Pemerintah juga mengawal penyelesaian kasus PT Pakerin, PT Molex Ayus, hingga sejumlah perusahaan lain agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Lebih lanjut, Said Iqbal juga menyampaikan tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” ucapnya.

Di sisi lain, tutur Said melanjutkan, ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat.

“Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri sehingga tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi.

Komaidi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri sekitar 6,35 persen. Komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang porsinya mencapai 64,60 persen hingga 96,76 persen, tergantung jenis industrinya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya saing industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui penurunan harga gas.

Pemerintah justru perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.

ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya gas.

Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3 persen, industri sarung tangan karet sekitar 7–14 persen, sedangkan industri kaca sekitar 16 persen dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, Komaidi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas.

Pernyataan tersebut terkait Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6), yang menyampaikan dewan siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat kenaikan harga gas industri.

Dasco pun mengatakan segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk sektor industri maupun pembangkit listrik di tengah kekhawatiran pelaku usaha terkait biaya energi yang dinilai dapat menggerus daya saing.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan harga gas untuk program HGBT tetap dipertahankan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sektor kelistrikan, harga gas dipatok sebesar US$7 per MMBTU, sedangkan untuk industri rata-rata berada di kisaran US$6,5 per MMBTU.

“HGBT ini sudah kita tetapkan. Untuk listrik, harganya tetap US$7 per MMBTU, jadi tidak ada kenaikan untuk HGBT kelistrikan. Untuk industri, HGBT ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Rata-rata harganya sekitar US$6,5 per MMBTU,” kata Yuliot, dikutip Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan kebijakan harga gas murah bagi industri mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022.

Menurut Yuliot, pemerintah justru telah memberikan insentif tambahan kepada sejumlah sektor industri tertentu melalui penurunan harga gas. Kebijakan tersebut menyasar industri yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk sektor yang berorientasi ekspor dan mendukung program hilirisasi nasional.

“Ada beberapa industri yang kita turunkan. Harga gasnya kita turunkan dari US$8,7 per MMBTU menjadi US$8 per MMBTU,” ujarnya.

Dia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya saing industri nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dukungan harga gas yang lebih kompetitif juga ditopang oleh ketersediaan pasokan gas domestik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Dari domestik, kita tidak ada impor. Jadi gas yang dihasilkan dalam negeri dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan energi nasional, baik untuk listrik maupun bahan baku industri,” kata Yuliot.

Pernyataan pemerintah itu disampaikan menyusul keluhan sejumlah pelaku industri yang menilai harga gas masih menjadi tantangan bagi daya saing usaha. Bahkan, sebagian industri sebelumnya mengungkapkan risiko efisiensi tenaga kerja apabila beban biaya produksi terus meningkat.

Yuliot menegaskan pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan energi sektor industri melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha dan investasi.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) Fajriyah Usman mengatakan perseroan tetap menjalankan program HGBT sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, pelaksanaan program HGBT saat ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 250 Tahun 2026 yang mengatur penerima manfaat, volume, harga, sumber pasokan, hingga mekanisme penyesuaian apabila terjadi penurunan alokasi gas dari hulu.

“PGN sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Apabila volume alokasi dari hulu turun, maka penerimaan volume HGBT di industri juga mengalami penurunan,” ujar Fajriyah.

Pemerintah berharap keberlanjutan program HGBT dapat menjaga efisiensi biaya energi industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar domestik maupun ekspor.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai mencemaskan kondisi ekonomi karena persoalan pemadaman listrik bergilir yang dalam sepekan terakhir terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan gangguan pasokan listrik tersebut telah berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor rumah tangga, UMKM hingga industri.

Dia mengatakan pemadaman bergilir tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar.

"Saya berharap PLN segera menyelesaikan problem ini dengan cepat. Karena pemadaman bergilir itu, dari sisi makronya mengganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya, maka satu pabrik seluruh produknya bisa gagal. Itu kerugian besar," ujar KDM--panggilan akrabnya, di Bandung, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi di kawasan industri dapat menyebabkan proses produksi terhenti dan berujung pada keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen.

"Kalau produksi terganggu, pesanan barang tertunda. Ini berefek cukup berat di tengah tantangan ekonomi global yang saat ini juga sedang tidak mudah," katanya.

Selain berdampak pada sektor industri, KDM menilai pemadaman listrik juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil. Berbagai aktivitas rumah tangga maupun usaha mikro menjadi terganggu akibat tidak tersedianya pasokan listrik secara normal.

"Semoga segera bisa menangani masalah ini dengan cepat agar tidak merugikan ekonomi domestik dan keluarga. Produk-produk UMKM tidak bisa dicetak, aktivitas usaha terganggu, termasuk masyarakat yang memiliki usaha yang bergantung pada listrik," ujarnya.

KDM juga menyinggung keluhan masyarakat yang ramai disampaikan melalui media sosial, termasuk pemilik ikan koi yang mengalami kerugian akibat matinya sistem aerasi dan sirkulasi air saat listrik padam.

"Apalagi yang punya ikan koi kesayangan. Pokoknya ekonomi mikro maupun ekonomi makro sama-sama terganggu. Untuk itu segera diselesaikan," katanya.

Terkait munculnya wacana sebagian masyarakat untuk menggugat PLN akibat kerugian yang ditimbulkan dari pemadaman listrik, KDM menilai langkah tersebut merupakan hak setiap konsumen.

"Itu hak setiap orang sebagai konsumen. Karena PLN adalah BUMN yang menjalankan pengelolaannya sendiri. Ada hubungan timbal balik. Kalau kita telat bayar listrik, kan ada konsekuensinya juga," ujar KDM.

Dia berharap PLN dapat segera memulihkan sistem kelistrikan sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Jawa Barat kembali berjalan normal tanpa gangguan pemadaman bergilir.

Bisnis.com, TERNATE - Maluku Utara memiliki sejarah panjang sebagai pusat rempah-rempah dunia. Lanskap perekonomian provinsi itu kini berubah dan lebih dikenal sebagai salah satu pusat industri hilirisasi nikel nasional, yang mampu mendorong ekonomi Maluku Utara tumbuh hingga double digit. Transformasi progresif perekonomian tersebut akan direkam secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, saat Pencanangan SE2026 di Provinsi Maluku Utara, yang digelar di Ternate, Kamis (18/6).

“Maluku Utara adalah provinsi dengan aktivitas ekonomi yang progresif dan sedang berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, secara ekonomi Maluku Utara cukup penting bagi Indonesia, sehingga pencanangan hari ini saya hadiri secara langsung,” ungkap Amalia.

Amalia menjelaskan dalam satu dekade terakhir, struktur ekonomi Maluku Utara mengalami perubahan signifikan. Kontribusi sektor industri meningkat pesat, sementara kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan. Menurutnya, transformasi tersebut perlu direkam secara akurat agar pemerintah dapat menyusun kebijakan dengan tepat.

“Maluku Utara bisa memanfaatkan Sensus Ekonomi untuk ke depan menghadirkan dan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan sustainable,” ujarnya.

Menurut Amalia, Maluku Utara memiliki berbagai potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Provinsi ini memiliki kekayaan alam dan bentang kepulauan yang sangat potensial dibangun menjadi destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, terdapat pula potensi hilirisasi komoditas perkebunan dan rempah seperti pala dan cengkeh.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia baik pada tahun 2025 (y-on-y) maupun triwulan 1 2026 (y-on-y) perlu diwaspadai sebab sangat bergantung pada hasil tambang dan olahannya.

“Kita tahu bahwa pada akhirnya industri ekstraksi ini akan habis. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan kita butuh data yang tepat seperti mengetahui industri apa yang saat ini sedang happening, booming, pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di kabupaten mana, ada kendala apa yang dihadapi pelaku usaha di Maluku Utara. Apakah kekurangan modal, apakah kekurangan konektivitas menuju pasar, identifikasi masalah yang detil akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang terarah dan solutif,” urai Sherly.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha dan asosiasi untuk turut mensosialisasikan SE2026 kepada masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan jawaban yang benar agar diperoleh potret perekonomian yang sebenarnya.

Amalia menyampaikan apresiasi atas Gubernur serta seluruh Bupati dan Walikota se-Maluku Utara yang telah mendukung penuh pelaksanaan SE2026, baik melalui surat edaran dukungan maupun berbagai bentuk fasilitas lainnya. Dukungan ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS RI tentang koordinasi Pemda dengan BPS dalam pelaksanaan SE2026 yang ditandatangani pada 15 Juni 2026. SE2026 membawa manfaat yang besar bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah karena memperoleh data yang lengkap tanpa mengeluarkan anggaran dari APBD.

Amalia mengajak masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

Pencanangan ini dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Bupati dan Walikota se-Maluku Utara atau yang mewakili, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapary, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan petugas SE2026.

Kepada petugas SE2026 di Maluku Utara yang seluruhnya adalah putra putri daerah dan telah melewati proses seleksi yang ketat, Amalia berpesan untuk memastikan tidak ada yang terlewat didata, dan kualitas data harus selalu dijaga.

Bisnis.com, JAKARTA — pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu kelancaran produksi, distribusi, hingga kepastian operasional perusahaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian serius pelaku usaha.

Berdasarkan komunikasi Apindo dengan pelaku usaha di sejumlah daerah dan kawasan industri, gangguan listrik berpotensi menghambat aktivitas operasional perusahaan.

"Memang terdapat kekhawatiran, terutama karena gangguan atau pemadaman listrik dapat menghambat proses produksi, menunda penyelesaian pesanan, mengganggu jadwal pengiriman, serta menambah biaya operasional," katanya saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).

Menurut Shinta, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa berhentinya aktivitas produksi selama pemadaman berlangsung. Bagi industri yang mengandalkan proses produksi berkelanjutan, gangguan listrik dapat memicu biaya tambahan yang lebih besar.

Dia menjelaskan, perusahaan harus menanggung biaya restart mesin, penggunaan generator set (genset), tambahan konsumsi bahan bakar, hingga risiko kerusakan bahan baku maupun barang dalam proses produksi. Selain itu, keterlambatan pemenuhan kontrak kepada pembeli juga berpotensi terjadi apabila gangguan listrik berlangsung berulang.

"Sektor yang paling rentan terdampak umumnya adalah sektor yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinyu," ujarnya.

Tidak hanya industri besar, Shinta menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai menghadapi risiko yang tidak kalah besar. Banyak pelaku UMKM belum memiliki kapasitas maupun sumber daya untuk menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.

Akibatnya, gangguan listrik berpotensi menekan produktivitas usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.

Apindo pun meminta pemerintah segera menemukan solusi atas kondisi tersebut. Di sisi lain, organisasi pengusaha itu mendorong penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Shinta menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap kecukupan cadangan daya, keandalan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, ketersediaan energi primer, hingga sistem mitigasi saat terjadi gangguan.

Menurutnya, bagi pelanggan industri dan kawasan industri, aspek komunikasi juga menjadi faktor penting. Pelaku usaha membutuhkan pemberitahuan dini serta respons yang cepat agar dapat menyesuaikan jadwal produksi dan meminimalkan kerugian.

"Untuk pelanggan industri dan kawasan industri, pemberitahuan dini, kanal komunikasi yang jelas, serta respons yang cepat tanggap dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan jadwal produksi, mengamankan bahan baku, mengatur tenaga kerja, dan meminimalkan kerugian operasional," katanya.

Lebih lanjut, Apindo mengingatkan bahwa keandalan pasokan listrik tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan operasional harian perusahaan, tetapi juga terhadap persepsi investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia.

Hal itu terutama berlaku bagi sektor manufaktur, kawasan industri, dan industri berbasis teknologi yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan berkesinambungan.

Karena itu, Apindo berharap pemerintah dan PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi untuk memastikan pemulihan berlangsung cepat sekaligus mencegah gangguan serupa terjadi kembali.

"Listrik merupakan prasyarat utama kegiatan ekonomi. Karena itu, mitigasi, transparansi, dan percepatan pemulihan menjadi sangat penting agar dampaknya terhadap kegiatan usaha dapat diminimalkan dan tidak kontra-produktif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," ujar Shinta.

Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi menambahkan, di tengah munculnya gangguan pasokan listrik, pemerintah dinilai perlu bergerak cepat dan merancang kebijakan yang optimal baik untuk jangka pendek maupun perbaikan struktural dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Zuhdi mengatakan pemerintah perlu segera meningkatkan stok batubara pada PLTU yang saat ini kekurangan karena berbagai Faktor. Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah dan PLN perlu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi pembangkit.

"Pemerintah dan PLN harus menyadari kalau bergantung besar pada PLTU akan memberikan peluang untuk kejadian ini terulang lagi. Dibutuhkan diversifikasi ke sumber lain dan penguatan seluruh ekosistem pendukung seperti integrasi grid, dan sistem penyimpanan energi yang intermittent," katanya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Tahun 2026 Batch 2 pada Kamis, 18 Juni 2026. Hasil seleksi dapat diakses peserta melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Program PVN Batch 2 sebelumnya telah membuka pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan wawancara pada 10-17 Juni 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengimbau, peserta untuk secara berkala memantau akun Skillhub masing-masing guna mengetahui hasil seleksi serta informasi lanjutan terkait pelaksanaan pelatihan.

"Kami mengimbau peserta untuk memantau akun Skillhub secara berkala dan memastikan kelengkapan data agar dapat mengikuti tahapan berikutnya," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Minggu (14/8/2026).

Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2 Masih Terbuka, Ada Pilihan 24 Kejuruan



Ia menjelaskan bahwa PVN merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

"PVN dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta yang lolos diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha," ujarnya.

PVN Batch 2 Tahun 2026 menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta yang akan mengikuti pelatihan di berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti kegiatan kick off dan orientasi program pada 22 Juni 2026. Selain pelatihan gratis, peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, antara lain makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

JAKARTA - Endress+Hauser, perusahaan global yang bergerak di bidang instrumentasi pengukuran, layanan, dan solusi untuk rekayasa proses industri , Kamis (11/6) menyelenggarakan acara Education Forum 2026 di The Westin Jakarta. Perusahaan yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 80-an dan resmi mendirikan PT Endress+Hauser Indonesia pada tahun 2013, menghadirkan forum yang mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor industri, pendidikan, dan mitra strategis untuk mendiskusikan pengembangan pendidikan vokasi ganda (dual vocational education) di Indonesia.

Forum ini menjadi wadah untuk mendorong kolaborasi, berbagi wawasan, dan memperkuat kemitraan guna menjembatani kesenjangan talenta serta mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dr. Henry Chia selaku Corporate Sales Director Endress+Hauser Group Services sekaligus President Director Endress+Hauser Indonesia. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara industri dan institusi pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Labuan Bajo, Endress+Hauser Gandeng INGRAM



Menurutnya, keberhasilan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh kemampuan manusia dalam memanfaatkannya. “Hal terpenting bukanlah seberapa canggih teknologi yang kita hasilkan, melainkan bagaimana teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia sehingga memberikan manfaat nyata bagi pelanggan,” ujar Henry Chia.

Ia juga menyampaikan, bahwa dalam lima tahun terakhir, bisnis Endress+Hauser di Indonesia tumbuh hingga 40%, disertai peningkatan kesempatan kerja sebesar 4% dan kenaikan jumlah peserta program magang sebesar 10%.

Sambutan juga disampaikan oleh Mathias Domenig, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Swiss untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti eratnya hubungan bilateral antara Swiss dan Indonesia yang telah terjalin selama 75 tahun.

Menurutnya, hubungan tersebut tidak hanya tercermin melalui kerja sama yang kuat, tetapi juga melalui kontribusi positif perusahaan-perusahaan Swiss seperti Endress+Hauser, dalam mendorong investasi berkualitas, pengembangan keterampilan, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, Jens Kroeger, Head of Global Dual Education Endress+Hauser Group Services, menekankan pentingnya peran industri dalam mendukung pengembangan talenta melalui kemitraan dengan institusi pendidikan. Terang dia, perusahaan dapat berkontribusi dengan menyediakan program magang yang terstruktur, platform pertukaran pengetahuan, lingkungan pembelajaran daring, serta pengalaman praktik langsung yang relevan dengan kebutuhan industri.

Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung pengembangan talenta muda, dalam acara tersebut, Endress+Hauser Indonesia juga menyerahkan beasiswa Endress+Hauser untuk mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan tinggi yang berhubungan dengan industri otomasi, antara lain dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Politeknik Industri ATMI, Politeknik Manufaktur (POLMAN) Bandung dan Swiss German University.

4.000 Tenaga Kerja Terampil Ditargetkan Didukung Ekosistem Vokasi Industri



Menurut Vivi Sutardi, HR Head Endress+Hauser Indonesia, program beasiswa ini merupakan kali kedua dilaksanakan oleh Endress+Hauser Indonesia. Endress+Hauser ingin kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin. Selain melibatkan dunia pendidikan, kegiatan ini juga menghadirkan pelanggan sehingga mereka dapat melihat secara langsung berbagai program dan kontribusi yang telah dilakukan oleh Endress+Hauser.

"Di sisi lain, pelanggan juga memiliki kesempatan untuk merekrut talenta dari program ini. Bagi kami, merupakan sebuah pencapaian ketika pelanggan mempercayai lulusan program ini untuk bergabung di perusahaan mereka. Melalui kegiatan ini, kami berharap para mahasiswa dapat menemukan peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki," ungkap Vivi.

Forum diskusi dalam Education Forum 2026 terbagi menjadi dua sesi yang membahas tantangan dan peluang pengembangan talenta di masa depan. Sesi pertama mengangkat tema “Dual Vocational as a Strategic Anchor in Times of Uncertainty”, yang menyoroti peran strategis pendidikan vokasi ganda dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Diskusi yang dimoderatori oleh Josef Tschoep, Technical Advisor Swiss Skills for Competitiveness (S4C), menghadirkan Violette Rupanner (Head of Economic Cooperation and Development/SECO, Kedutaan Besar Swiss), Dr. Henry Chia, Prof. Dr.-Ing. Yul Yunazwin Nazaruddin dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Safri Sutanto (Didactic Manager FESTO Indonesia), dan Georgios Badaro (CEO Nestlé Indonesia).

Pada sesi kedua mengusung tema “AI and the Future of Work: Rethinking Vocational Talent Development”, yang membahas dampak perkembangan kecerdasan buatan (AI) terhadap dunia kerja serta pentingnya transformasi pendidikan vokasi. Sesi yang dimoderatori oleh Madhav Raskar, Country Sales Manager Solution Business APAC Endress+Hauser, menghadirkan Denny Galant (Country Head of Android Platforms & Ecosystems Google Indonesia), Adi Darmadi (Country Manager Rockwell Automation), Eryanto (President Director Syngenta Indonesia), Prof. Dr. Ing. Yuliadi Erdani, M.Sc., IPU (Ketua Senat Politeknik Manufaktur Bandung), Fery Andika (Account Manager sekaligus alumni program magang Endress+Hauser Indonesia), serta Christopher Balck, mahasiswa magang dari University of Applied Sciences Jena, Jerman.

Selain forum diskusi, acara ini juga menghadirkan sesi networking dan mini exhibition yang menampilkan berbagai inovasi, teknologi, serta praktik terbaik dari industri dan institusi pendidikan. Pameran tersebut diikuti oleh Endress+Hauser Indonesia, FESTO Indonesia, Rockwell Automation, serta sejumlah institusi pendidikan seperti ATMI Cikarang, Politeknik Manufaktur Bandung (Polman Bandung), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Swiss German University (SGU).

Melalui Education Forum 2026, Endress+Hauser Indonesia berharap dapat memperkuat sinergi antara dunia industri dan pendidikan dalam membangun ekosistem pengembangan talenta yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Forum ini menjadi wadah penting untuk bertukar wawasan, membangun kemitraan strategis, dan mendorong lahirnya tenaga kerja yang kompeten, adaptif, serta siap menghadapi transformasi industri di era digital.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya berhasil bangkit pada sesi pertama perdagangan, Selasa (9/6/2026), setelah beberapa hari sebelumnya berada di bawah tekanan aksi jual.

IHSG mencatatkan technical rebound yang cukup kuat dengan kenaikan 4,82 persen hingga menembus level 5.600.

Penguatan indeks terjadi secara merata di berbagai sektor dan didorong oleh kembali masuknya minat beli investor pada sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) yang sebelumnya mengalami koreksi tajam.

Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menjadi salah satu penopang utama dengan kenaikan 8,9 persen, disusul PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) yang menguat 8,4 persen.

Selain itu, saham perbankan juga menjadi motor penggerak indeks.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) naik 6,6 persen, sementara saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menguat 6,3 persen dan PT Astra International Tbk (ASII) naik 5,7 persen.

Kenaikan saham-saham berkapitalisasi besar tersebut memberikan dorongan terhadap pergerakan IHSG mengingat bobotnya yang cukup dominan dalam perhitungan indeks.

Tidak hanya ditopang oleh beberapa saham unggulan, penguatan juga terlihat pada seluruh indeks sektoral yang bergerak di zona hijau.

Sektor industri dan sektor bahan baku memimpin, setelah masing-masing mencatat kenaikan paling tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka 5.344,688 dan sempat bergerak fluktuatif pada awal perdagangan.

Namun, tekanan beli yang semakin dominan pada sejumlah saham mendorong indeks melesat hingga menyentuh angka tertinggi di 5.627,575.

Sementara itu, posisi terendah tercatat 5.318,145.

Reli penguatan berlangsung hampir sepanjang sesi pertama dengan pola kenaikan yang konsisten.

Setelah bergerak di kisaran 5.400 pada awal perdagangan, IHSG terus menanjak, menembus posisi 5.500 dan mendekati area 5.600, sebelum akhirnya ditutup sedikit di bawah posisi tertingginya.

Kenaikan indeks juga didukung oleh dominasi saham yang bergerak di zona hijau.

Sebanyak 603 saham menguat, jauh melampaui 118 saham yang melemah, sementara 92 saham lainnya bergerak stagnan.

Aktivitas transaksi turut melonjak seiring meningkatnya minat beli investor.

Volume perdagangan mencapai 24,71 miliar saham dengan frekuensi transaksi sebanyak 1,47 juta kali.

Sementara itu, nilai transaksi mencapai Rp 13,79 triliun.

Adapun kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia meningkat menjadi Rp 9.845,39 triliun.

Sentimen positif di pasar domestik turut didukung oleh pergerakan bursa saham regional Asia yang mayoritas menguat pada perdagangan siang hari ini.

Penguatan bursa Asia didorong oleh rebound saham-saham teknologi, khususnya emiten yang berkaitan dengan industri semikonduktor atau chip. Meski demikian, tidak seluruh pasar Asia bergerak searah.

Bursa Hong Kong mengalami pelemahan tipis pada perdagangan siang hari.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menciptakan tantangan yang semakin berat buat industri galangan kapal nasional. Diperparah lagi dengan meningkatnya harga energi dan berbagai bahan baku yang digunakan dalam proses pembangunan kapal baru ataupun reparasi.

Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami mengatakan, tekanan terhadap industri galangan kapal semakin terasa seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik yang berdampak terhadap jalur perdagangan internasional itu, khususnya di kawasan Selat Hormuz, telah memicu kenaikan harga berbagai komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," kata Anita dalam keterangannya, Senin (8/6).

Industri Galangan Kapal Terus Menggeliat Jawab Keraguan Presiden



Data yang dihimpun Iperindo menunjukkan, harga Solar B40 mengalami kenaikan hingga 89,19%. Selain itu harga LPG 12 kg meningkat 16,16%, dan LPG 50 kg naik 26,51% dibandingkan periode sebelumnya.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah," kata Anita.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai material utama produksi, misalnya plat baja yang merupakan bahan pokok pembangunan kapal tercatat naik antara 7-12,60%. Sementara harga cat kapal mengalami kenaikan sekitar 21% yang turut menambah beban biaya operasional galangan.

Tidak hanya itu, komponen pendukung lainnya seperti zinc anode dan aluminium anode juga mengalami kenaikan masing-masing 12,87% dan 13,61%. Harga oli untuk kebutuhan operasional mesin dan peralatan galangan naik antara 15 hingga 40%, sedangkan bahan plastik meningkat sekitar 30 hingga 50%.

AS Memiliki Akses ke Galangan Kapal Selam Nuklir Punya Tetangga Indonesia



Anita menjelaskan, bahwa industri galangan kapal nasional saat ini masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap komponen impor. Sekitar 45% kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.



Menurutnya, banyak kontrak pekerjaan yang ditandatangani ketika nilai tukar dolar masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Namun saat proses pengadaan dan pelunasan material dilakukan, pelaku usaha harus membayar dengan kurs dolar yang jauh lebih tinggi sehingga terjadi pembengkakan biaya yang tidak sedikit.

Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia itu menambahkan, untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memastikan kualitas layanan kepada pengguna jasa, sejumlah galangan kapal terpaksa melakukan penyesuaian tarif reparasi kapal. Kenaikan tarif itu diperkirakan mencapai sekitar 20% sebagai langkah untuk mengimbangi lonjakan biaya produksi yang terus terjadi.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan kapal baru yang saat ini masih berjalan, para pelaku industri tengah melakukan pembahasan dan negosiasi dengan pemilik kapal atau owner terkait kemungkinan penerapan eskalasi biaya.

Iperindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap kondisi yang dihadapi industri galangan kapal nasional agar sektor strategis ini tetap mampu bertahan, menjaga daya saing, serta mendukung pertumbuhan industri maritim Indonesia.