Bisnis.com,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti persoalan kesejahteraan pegawai, disparitas sistem pengupahan, hingga skema kredit Bank BJB bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang masa pensiun.

Dalam arahannya saat perayaan Ulang Tahun Bank BJB ke 65, Dedi Mulyadi meminta adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada ASN senior, khususnya terkait suku bunga pinjaman menjelang pensiun.

Menurutnya, ASN yang selama puluhan tahun menjadi nasabah loyal dan disiplin membayar cicilan seharusnya mendapat bentuk apresiasi berupa penurunan bunga kredit saat mendekati masa pensiun.

“Misalnya ASN selama 30 tahun menjadi peminjam setia dan tidak pernah telat bayar. Ketika menjelang pensiun tiga atau empat tahun, bisa tidak suku bunganya diturunkan sebagai bentuk apresiasi,” katanya dikutip Jumat (22/5/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut penting karena pendapatan ASN biasanya mulai menurun menjelang pensiun, sementara mereka tetap harus mempersiapkan kebutuhan hidup di masa tua.

Selain itu, Dedi juga menyoroti ketimpangan sistem pengupahan di Indonesia yang dinilai terlalu mengutamakan jabatan struktural dibanding pekerja lapangan.

Menurut dia, disparitas gaji yang terlalu tinggi membuat banyak orang lebih tertarik mengejar posisi struktural ketimbang bekerja di sektor operasional yang menjadi tulang punggung produktivitas.

“Marketing yang kehujanan dan kepanasan kurang diminati karena orang lebih mengejar jabatan struktural yang pekerjaannya lebih ringan tetapi gajinya besar,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan produktivitas, baik di lingkungan birokrasi maupun sektor nonbirokrasi.

Karena itu, pemegang saham pengendali ini meminta Bank BJB mulai membangun sistem penghargaan berbasis kinerja dan produktivitas, termasuk berani memangkas disparitas penghasilan di internal perusahaan.

“Kalau ingin menjadi bank modern, disparitasnya harus dihilangkan. Berani memangkas gaji pejabat, kemudian meningkatkan kesejahteraan pegawai yang bekerja loyal dan produktif,” ujarnya.

KDM menilai sistem penghargaan seharusnya diberikan kepada pegawai dan cabang yang benar-benar menghasilkan kinerja terbaik, bukan dibagi rata tanpa mempertimbangkan produktivitas.

“Cabang yang paling produktif dan bekerja keras harus lebih dihargai. Jangan sampai yang bekerja keras tidak dihargai, sementara yang leha-leha mendapat banyak,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan budaya kerja berbasis prestasi perlu dibangun agar pegawai lebih fokus meningkatkan kinerja dibanding sekadar mengejar jabatan.

Ia juga menggambarkan filosofi kepemimpinannya yang menempatkan kerja keras sebagai dasar penghargaan dalam organisasi.

“Orang yang paling dekat itu orang yang paling capek, paling sering disuruh, paling harus mau berkorban, paling sering ditelepon, dibangunkan malam, disuruh pagi, bergerak setiap waktu tidak pernah berhenti. Nanti seiring dengan apa yang dia dapat, karena itulah bekerja,” ujarnya.

Menurut Dedi, pola kerja tersebut menjadi bagian penting untuk membangun budaya organisasi yang produktif dan kompetitif.

“Orang harus merasa bahwa yang dihargai itu prestasi, bukan semata jabatan,” tandasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan upah minimum masih rendah.

Ia menyebut hanya sekitar 36 persen pekerja yang menerima upah sesuai atau di atas ketentuan minimum.

Adapun upah minimum di Indonesia pada 2026 bervariasi antar daerah, dengan kisaran sekitar Rp2,3 juta hingga Rp5,7 juta per bulan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi tercatat di DKI Jakarta sebesar Rp5,72 juta sementara beberapa daerah lain masih berada di kisaran Rp2 jutaan.

"Nah, saat ini hanya sekitar 36 persen karyawan yang dibayar sesuai (atau) lebih baik dari upah minimum," ujar Bob dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Meski upah minimum terus meningkat, tidak semua perusahaan mampu memenuhi ketentuan tersebut.

"Jadi kita upah minimum kelihatan tinggi tetapi kompliansnya atau pemenuhannya itu jauh daripada yang diharapkan. Utamanya di sektor yang berbasis SDA (sumber daya alam) dan padat modal justru," katanya.

Bob menjelaskan salah satu penyebab rendahnya kepatuhan adalah tingginya batas upah minimum yang dinilai memberatkan sebagian pelaku usaha. Akibatnya, sejumlah perusahaan kesulitan masuk ke sektor formal.

"Persoalannya kenapa upah minimum itu yang bisa follow hanya 36 persen ini juga yang menjadi dilema bagi kita. Upah yang terlalu tinggi membuat perusahaan-perusahaan kesulitan untuk masuk ke sektor formal karena threshold-nya terlalu tinggi," tutur dia lebih lanjut.

Ia menambahkan fenomena di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan yang menawarkan upah di bawah minimum melalui kesepakatan langsung dengan pekerja.

Selain itu, Bob juga mengungkapkan kurang dari sepertiga pekerja yang berhak menerima pesangon benar-benar mendapatkannya, dengan mayoritas terjadi di sektor pertambangan, termasuk di perusahaan BUMN dan investasi asing.

Ia menegaskan, ke depan kebijakan pengupahan perlu lebih fleksibel dengan tetap memperkuat hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Kita sih berharap bahwa upah minimum itu bisa lah dilaksanakan atau dipenuhi oleh anggota, tapi berapa jumlahnya kita terus terang berharap dari keputusan pemerintah itu bisa ditetapkan threshold yang minimal tetapi nanti perusahaan baik perusahaan mereka harus mengembangkan bipartitnya masing-masing," ujarnya.

Dalam skema tersebut, perusahaan yang memiliki kemampuan lebih diharapkan memberikan upah di atas minimum. Sebaliknya, bagi perusahaan dengan kondisi terbatas, penyesuaian dapat dilakukan melalui kesepakatan dengan pekerja.

"Kalau perusahaannya bagus ya mereka harus memberikan upah yang lebih bagus, tapi kalau enggak bagus kondisinya ya disesuaikan, jadi kuncinya sebenarnya ada di bipartit masing-masing perusahaan," kata dia.

Bob juga menyoroti bahwa selama ini pembahasan lebih banyak terfokus pada upah minimum, sementara struktur dan skala upah di tingkat perusahaan kurang mendapat perhatian.

Menurutnya, fokus yang terlalu besar pada upah minimum tanpa diimbangi pengaturan struktur upah membuat ekosistem ketenagakerjaan tidak berkembang secara optimal.

Ia menambahkan Apindo mendorong perusahaan membangun hubungan industrial bipartit yang kuat dengan pekerja agar kebijakan pengupahan dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk mengubah skema penetapan upah minimum yang dituding sebagai biang keladi tingginya informalitas pekerja di Indonesia.

Laporan Bank Dunia menyoroti anomali di pasar tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan standar global. Berdasarkan Indeks Kaitz yang mengukur rasio upah minimum terhadap upah median pasar, Indonesia memiliki salah satu negara tingkat upah minimum tertinggi di dunia.

Pada 2022, rasio upah minimum Indonesia tercatat mencapai 124% terhadap upah median pasar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata negara OECD yang bertengger di level 55%.

Kenaikan upah minimum yang dinilai terlalu agresif dan melampaui laju pertumbuhan produktivitas ini membuat biaya kepatuhan perusahaan meroket. Sebagai respons rasional, perusahaan cenderung menghindari perekrutan formal, sehingga para pekerja terdampak pada akhirnya terserap ke dalam ekosistem informal dengan kondisi yang lebih rentan.

Bank Dunia mengungkapkan pada tahun-tahun setelah diterapkan upah minimum kabupaten yang lebih tinggi dari provinsi sekitarnya, proporsi pekerja yang setidaknya sesuai upah minimum menurun sebesar 3,4 poin persentase, tingkat pengangguran meningkat sebesar 2,7 poin persentase, dan tingkat pekerjaan penuh waktu turun sebesar 3,5 poin persentase.

Saran dari Bank Dunia

Untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan informalitas tersebut, Bank Dunia merekomendasikan pergeseran fundamental dalam regulasi pengupahan.

Pertama, pemerintah disarankan untuk melakukan rebranding atau penjenamaan ulang terhadap kebijakan upah minimum yang ada saat ini. Bank Dunia menilai kebijakan tersebut lebih akurat diubah statusnya menjadi "upah referensi" atau "upah acuan" yang sifatnya tidak mengikat, yang bertujuan memfasilitasi perundingan pekerja sektor formal tanpa menciptakan distorsi hukum dan beban kepatuhan palsu.

Kedua, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi konsep batas upah baru yang benar-benar difungsikan sebagai jaring pengaman bagi pekerja berupah rendah. Agar dapat berjalan berkelanjutan, batas bawah ini harus dikalibrasi secara ketat dengan tren produktivitas.

Untuk memastikan upah tidak mendistorsi pasar di wilayah berproduktivitas rendah, skema penetapan ini disarankan menggunakan Indeks Kaitz di tingkat provinsi.

Dengan demikian, batas upah dapat disesuaikan dengan realitas ekonomi lokal, memungkinkan upah naik secara proporsional seiring dengan membaiknya produktivitas tanpa harus mengorbankan ketersediaan lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mengajukan gugatan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Gugatan tersebut didaftarkan pada Jumat (23/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, gugatan ditempuh setelah surat keberatan yang dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak memperoleh tanggapan. Sesuai prosedur gugatan tata usaha negara, KSPI telah menunggu selama 10 hari sebelum melanjutkan ke jalur hukum.

“Kita perkirakan akhir bulan Januari ini, barulah PTUN bersidang perdana. Sudah diajukan gugatannya ke PTUN,” kata Said saat berorasi dalam aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Dalam aksi tersebut, KSPI secara terbuka menyampaikan poin-poin tuntutan utama buruh terkait kebijakan pengupahan 2026, yaitu:

1. Revisi UMP DKI Jakarta 2026
   KSPI menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari tahun sebelumnya. Besaran tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja di Jakarta.
2. Revisi UMSP DKI Jakarta
   Selain UMP, KSPI juga meminta peninjauan ulang upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta yang dinilai belum mengakomodasi kondisi dan karakteristik sektor-sektor industri tertentu.
3. Pengembalian UMSK Jawa Barat ke Usulan Daerah
   KSPI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan Surat Keputusan UMSK di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota, bukan berdasarkan keputusan pemerintah provinsi semata.
4. Intervensi Presiden Prabowo Subianto
   KSPI meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dengan mendesak Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat merevisi kebijakan pengupahan agar sejalan dengan aspirasi pekerja.
5. Penghormatan terhadap Mekanisme Keberatan Buruh
   KSPI menilai tidak adanya respons atas surat keberatan yang telah diajukan sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme dialog dan partisipasi pekerja dalam proses penetapan upah.

Said menegaskan, gugatan ke PTUN merupakan langkah lanjutan setelah jalur administratif dan dialog tidak membuahkan hasil. Langkah hukum ini, menurutnya, ditempuh untuk memastikan kebijakan pengupahan tetap berada dalam koridor keadilan bagi buruh.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah, yang pertama mendesak Gubernur DKI merevisi UMP DKI dan UMSP DKI. Yang kedua, mendesak Gubernur Jawa Barat agar mengembalikan SK UMSK di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota,” ujar Said.

Namun demikian, berdasarkan penelusuran Bisnis di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, hingga saat ini belum tercatat gugatan terbaru terhadap Gubernur DKI Jakarta di PTUN Jakarta maupun terhadap Gubernur Jawa Barat di PTUN Bandung.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 naik 5,77% menjadi Rp2.317.601. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kebijakan pengupahan di kedua provinsi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan kewenangan kepala daerah.
“Jadi memang sesuai amanat PP seperti itu. Kalau sudah ditetapkan, ya menjadi prerogatif gubernur,” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

KHL Jadi Tolok Ukur Kecukupan Upah Pekerja

Di sisi lain, perdebatan mengenai besaran UMP DKI Jakarta 2026 turut dikaitkan dengan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sebelumnya dirilis Kementerian Ketenagakerjaan untuk seluruh provinsi di Indonesia. KHL menggambarkan standar minimum kebutuhan yang harus dipenuhi pekerja agar dapat hidup layak selama satu bulan.

Komponen KHL mencakup kebutuhan dasar yang cukup luas, mulai dari pangan, sandang, dan papan, hingga transportasi, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan sosial dasar lainnya. Di wilayah perkotaan dengan tingkat inflasi tinggi seperti Jakarta, KHL kerap dijadikan indikator utama untuk menilai kecukupan upah minimum.

Berdasarkan data Kemnaker, KHL Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp5.898.511. Angka tersebut masih berada di atas UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

Secara nominal, selisih antara UMP dan KHL Jakarta memang hanya sekitar Rp168.635. Namun bagi pekerja yang penghasilannya sepenuhnya bergantung pada upah minimum, selisih tersebut dinilai cukup berdampak terhadap daya beli serta kemampuan memenuhi kebutuhan bulanan, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan inflasi.

Buruh Dorong UMP Selaras dengan KHL

Dari sisi pekerja, KSPI menegaskan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta 2026 seharusnya mengacu secara penuh pada hasil perhitungan KHL. Serikat pekerja sebelumnya mendorong agar formula pengupahan menggunakan rentang alfa tertinggi, yakni 0,9, untuk menyesuaikan dengan tingginya biaya hidup di ibu kota.

“Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100% KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alpha 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9%,” kata Said Iqbal kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/12/2025).

Menurut KSPI, meskipun kenaikan UMP secara persentase terlihat cukup signifikan, tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat dampak kenaikan upah belum sepenuhnya dirasakan di tingkat konsumsi rumah tangga buruh. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar utama tuntutan buruh dalam aksi unjuk rasa sekaligus gugatan ke PTUN.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal rencana serikat buruh yang akan menggugat Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi terkait kenaikan UMP 2026 dengan serikat buruh dan dewan pengupahan sejak Februari 2025.

Indah pun menegaskan ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan telah terbit, Kemnaker langsung berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan.

"Tadi juga di dalam, di Raker, juga kami sampaikan dari Februari, bahkan 2025, kami sudah menjalin komunikasi. Ketika PP (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025) itu terbit, juga kita komunikasikan ke Dewan Pengupahan, sudah kita lakukan dialog," ujar Indah usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Sesuai amanat beleid tersebut, upah minimum, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun sektoral ditetapkan oleh gubernur. Dengan demikian, menurut Indah, gubernur mempunyai hak prerogatif dalam menetapkan upah minimum.

"Gubernur memiliki kewenangan menetapkan, berdasarkan masukan dan rekomendasi dari dewan pengupahan (upah). Jadi kalau gubernur sudah menetapkan ya, memang seamanat PP seperti itu, ya menjadi prerogatif gubernur. Itu kan semua masukan dari dewan pengupahan," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berencana mengajukan gugatan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Said mengatakan telah menyurati surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung namun tidak mendapat tanggapan. Surat keberatan tersebut adalah salah satu persyaratan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.

"Surat keberatan dari buruh dan Serikat Buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN oleh KSPI, mewakili kawan-kawan buruh atau pekerja atau karyawan yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (18/1) dikutip detikfinance.

Buruh meminta agar UMP DKI Jakarta dinaikkan dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta per bulan sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Sampai hari ini tidak ada jawaban, dengan demikian maka Partai Buruh bersama KSPI mewakili buruh Jakarta akan melanjutkan gugatan ke PTUN agar UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp5,73 juta per bulan diubah menjadi Rp5,89 juta, 100% KHL," tambahnya.

Selain itu, Said Iqbal juga meminta Pramono menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar Rp6 juta atau lima persen di atas KHL, dengan batas waktu keputusan paling lambat pekan depan.

Tak hanya Jakarta, buruh juga berencana menggugat penetapan upah minimum di kabupaten/kota Jawa Barat ke PTUN Bandung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui rerata nasional upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berada di bawah rerata nasional angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Hal ini terungkap dalam paparan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Rabu (21/1/2026).

Dari 38 provinsi, nilai rata-rata UMP 2026 tercatat sebesar Rp3.508.714, naik 5,91% dari rerata UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.315.762. Di sisi lain, rata-rata KHL pada tahun ini mencapai Rp4.281.201.

Saat ditemui usai rapat, Yassierli pun mengakui bahwa disparitas menjadi tantangan dalam penentuan kebijakan pengupahan, dan tak bisa rampung hanya dalam jangka waktu satu tahun.

“Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Di situlah esensinya kenapa ada alfa 0,5–0,9 [dalam rumus UMP], bukan satu angka seperti tahun 2024,” kata Yassierli, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

Kendati demikian, dia mengaku menerima masukan dari anggota Dewan bahwasannya harus terdapat peta jalan atau roadmap yang memperkirakan waktu agar selisih antara upah minimum dan KHL dapat menyempit.

Untuk saat ini, pihaknya mengakui bahwa data perhitungan KHL baru sampai pada level provinsi, belum menyentuh level kabupaten/kota. Padahal, disparitas upah yang lebih lebar terjadi pada tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Yassierli menyebut bahwa peta jalan itu diharapkan mampu membandingkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan KHL kabupaten/kota. Harapannya, langkah untuk mengatasi disparitas dapat lebih terukur.

“Jadi memang kami sadar ini membuat bias, karena UMP itu adalah upah paling kecil di kabupaten/kota di provinsi itu. Yang kita bandingkan adalah UMK terkecil dengan KHL provinsi. Jadi memang masih jomplang, sebenarnya tidak untuk dibandingkan,” terang Yassierli.

Adapun, penentuan nilai kebutuhan hidup layak masing-masing daerah untuk menentukan besaran UMP 2026 menuai kritik karena dinilai tidak melibatkan buruh. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa survei KHL tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, proses tersebut mestinya diampu oleh Dewan Pengupahan.

“Dewan Ekonomi Nasional tidak punya hak konstitusi. Begitu pula BPS tidak punya hak konstitusi. Yang mempunyai hak konstitusi terhadap KHL adalah Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said juga menyoroti upah buruh yang bekerja di Jakarta lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang. Dia menyebut kondisi ini tidak hanya merugikan buruh. Namun, juga merusak daya beli dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Buruh yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit Jakarta justru menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang,” ujar Said.

Bahkan, Said menilai buruh yang bekerja di pabrik sederhana di Karawang kerap menerima upah lebih tinggi dibandingkan pegawai bank internasional seperti Standard Chartered maupun bank nasional seperti Bank Mandiri di Jakarta. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui adanya disparitas antara upah minimum provinsi (UMP) dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (21/1/2026).

“Jadi kalau kita lihat disparitas itu ada, perbandingan dengan KHL kita bisa lihat bersama-sama, ada yang sudah mendekati, ada yang masih jauh,” kata Yassierli.

Dia lantas menampilkan data perbandingan UMP 2026 di 38 provinsi dengan perhitungan KHL masing-masing daerah. Mayoritas UMP di daerah masih berada di bawah KHL, termasuk DKI Jakarta yang memiliki UMP Rp5,73 juta, sedangkan KHL tercatat sebesar Rp5,89 juta.

Yassierli menggarisbawahi bahwa perhitungan KHL ini belum termaktub dalam suatu regulasi, tetapi baru bersifat estimasi dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia menyebut bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan menjadi dasar untuk menyesuaikan kenaikan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) agar lebih proporsional dengan kebutuhan hidup layak dan faktor makroekonomi.

Kendati demikian, pihaknya tak menampik bahwa data KHL baru menyentuh level provinsi, belum mendetail hingga tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, Yassierli menyebut pengembangan data akan terus dilakukan.

“Kita terus akan mengembangkan bagaimana caranya menghitung kebutuhan hidup layak untuk level kota/kabupaten, karena ada isu juga terkait dengan disparitas antar kota/kabupaten. Sehingga kalau ada KHL, kita berharap ini bisa menjadi acuan,” ujarnya.

Adapun, penentuan nilai kebutuhan hidup layak masing-masing daerah untuk menentukan besaran UMP 2026 menuai kritik karena dinilai tidak melibatkan buruh. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa survei KHL tersebut melibatkan BPS hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, proses tersebut mestinya diampu oleh Dewan Pengupahan.

“Dewan Ekonomi Nasional tidak punya hak konstitusi. Begitu pula BPS tidak punya hak konstitusi. Yang mempunyai hak konstitusi terhadap KHL adalah Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Pekerja dan pemberi kerja menanti penetapan upah minimal setiap tahun. Biasanya, awam merujuk pada istilah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Seluruh provinsi di Indonesia telah resmi mengumumkan UMP 2026, ditutup oleh Provinsi Papua Pegunungan yang baru menetapkan kenaikan 5,2 persen ke Rp4.508.714 pada 6 Januari 2026 lalu.

Penetapan UMP 2026 menjadi acuan upah terendah bagi pekerja yang diatur melalui surat keputusan gubernur masing-masing daerah.

Pemerintah mengatur pengupahan bagi pekerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 lalu.

Beleid tersebut mengatur formula penghitungan kenaikan upah minimum yang mengacu terhadap variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa. Diketahui nilai alfa yang diatur saat ini adalah rentang 0,5 sampai 0,9.

PP tersebut memperbarui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang menetapkan nilai alfa lebih rendah dibandingkan saat ini dengan rentang 0,1 sampai 0,3.

Secara sederhana, formula penghitungan kenaikan upah minimum adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Dengan demikian, upah minimum yang baru adalah upah minimum lama + (1 + kenaikan).

Selain UMP, pemerintah daerah juga menetapkan beragam upah minimal lainnya. Beberapa istilah yang dikenal dalam pengupahan mulai dari UMK, UMSP, UMSK hingga UMR.

Berikut penjelasan perbedaan istilah-istilah tersebut:

UMR adalah istilah yang sudah tidak gunakan lagi sejak ditetapkannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP tersebut mengganti istilah UMR menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah di provinsi tersebut yang ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi dari dewan pengupahan daerah.

UMP menjadi batas upah terendah jika suatu daerah tidak menetapkan UMK. Hal ini seperti kabupaten dan kota di Jakarta yang tidak menetapkan UMK sehingga menggunakan besaran UMP menjadi acuan dalam pemberian upah.

UMK adalah upah minimum yang berlaku khusus di kabupaten atau kota tertentu yang ditetapkan oleh gubernur dengan rekomendasi dari bupati dan wali kota serta dewan pengupahan daerah.

Besaran UMK sendiri biasanya lebih tinggi dari UMP karena menyesuaikan dengan kebutuhan hidup daerah masing-masing. Apabila suatu kabupaten atau kota menetapkan UMK, maka UMP tidak menjadi acuan dalam pemberian upah.

UMSP adalah upah minimum khusus untuk sektor industri tertentu di tingkat provinsi, tergantung dengan kesepakatan sektor, seperti industri kimia, tambang, dan otomotif.

Besaran UMSP biasanya lebih tinggi dari UMP menyesuaikan dengan karakteristik dan intensitas kerja di masing-masing sektor. Misalnya, UMSP Sulawesi Selatan 2026 di sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp3,99 juta. Sementara UMP Sulawesi Selatan 2026 adalah Rp3,92 juta.

UMSK adalah upah minimum khusus untuk sektor industri tertentu di tingkat kabupaten atau kota tergantung dengan kesepakatan sektor. Besaran UMSK juga biasanya lebih tinggi dari UMK menyesuaikan dengan sektor yang memiliki risiko dan produktivitas tinggi.

Misalnya, UMSK Kota Bekasi 2026 di sejumlah sektor strategis seperti industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, industri kabel listrik dan elektronik, industri mesin pertambangan, hingga industri makanan olahan tertentu sebesar Rp6,02 juta. Sementara UMK Kota Bekasi 2026 adalah Rp5,99 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 15 Januari 2026 mendatang di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan penolakan buruh terhadap ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) di Jawa Barat.

Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau melalui DPRD, yang kembali bergulir belakangan ini.

“Jangan bajak demokrasi. Jangan beri upah murah. Tanggal 15 Januari kemungkinan kita [unjuk rasa] ke DPR lagi,” kata Said saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, rangkaian unjuk rasa ini beriringan dengan proses pengajuan gugatan oleh KSPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pengupahan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya tetap menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menyesuaikan besaran UMP 2026 dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Rp5,89 juta. Tuntutan juga mencakup penerapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 5% di atas KHL.

Sementara itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengembalikan UMSK di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat sebagaimana rekomendasi masing-masing kepala daerah.

“Serikat-serikat buruh juga menolak keras pilkada yang nanti melalui pemilihan oleh DPRD. Harus tetap pemilihan langsung,” tegas Said.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menetapkan kenaikan UMP Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.932.552. Angka tersebut naik 6,7 persen atau Rp246.346 dibandingkan UMP 2025.

Penetapan UMP Aceh 2026 dituangkan dalam Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2026 serta Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026.

"UMP Aceh tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,7 persen atau sebesar Rp 246.346 dari tahun 2025, sehingga UMP Aceh tahun 2026 menjadi Rp 3.932.552,00," ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Senin (5/1) malam.

Kenaikan upah minimum ini merupakan hasil pertimbangan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Aceh, yang telah menggelar sidang pleno pada akhir Desember 2025 lalu.

Dalam sidang tersebut, Dewan Pengupahan menyampaikan saran kepada Pemerintah Aceh terkait besaran kenaikan upah minimum tahun depan.

Besaran kenaikan UMP, kata Muhammad ditentukan berdasarkan formula pengupahan nasional dengan mempertimbangkan nilai indeks tertentu (alpha) yang berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9.

Perwakilan Pemerintah Aceh menyepakati penggunaan nilai alpha terendah, dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang tengah terkena bencana.

"Perwakilan Pemerintah Aceh sepakat pada nilai kenaikan terendah dengan pertimbangan saat ini Aceh sedang dalam kondisi Bencana banjir dan tanah longsor yang berdampak luas 18 kab/kota," ujarnya.

Pemerintah lanjut dia memilih pendekatan yang dinilai lebih berhati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

"UMP maupun UMSP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," ucapnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya mewajibkan seluruh gubernur untuk mengumumkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2024.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Aceh belum mengumumkan besaran UMP 2026. Pasalnya, Aceh masih terdampak bencana banjir dan longsor.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur skema pengupahan dan bagi hasil ojek online (ojol) sebesar 90:10 pada awal tahun ini.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2025, payung hukum yang mengatur kepastian pendapatan tersebut belum juga kunjung terealisasi. Padahal, desakan ini muncul di tengah bayang-bayang tekanan inflasi 2026 yang diyakini bakal menggerus daya beli jutaan mitra pengemudi.

Igun menilai, ketiadaan regulasi setingkat Perpres membuat posisi tawar pengemudi semakin lemah di hadapan perusahaan aplikator. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk platform merupakan angka ideal demi menjaga keberlangsungan ekonomi para mitra.

“Pengemudi ojol saat ini berada dalam posisi yang semakin tertekan. Pendapatan terus menurun, potongan aplikator masih tinggi, belum lagi program-program paket murah serta berbayar bagi pengemudi ojol dari aplikator yang berdampak merugikan pengemudi ojol," ujar Igun dalam keterangan resminya, Senin (5/1/2026).

Selain menagih janji Presiden, Garda Indonesia secara spesifik menyoroti kinerja Menteri Perhubungan yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam melindungi hak pengemudi.

Igun menyebut kebijakan otoritas transportasi cenderung lebih berpihak pada kepentingan bisnis korporasi aplikator.

Sejalan dengan hal itu, Garda Indonesia meminta agar pada Januari 2026 Perpres Ojol dengan skema bagi hasil 90% : 10% segera diterbitkan sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pengemudi ojol di Indonesia.

“Penerbitan Perpres Ojol 90:10 adalah bukti nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol. Kami juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Menteri Perhubungan yang lebih pro kepada kepentingan bisnis aplikator,” tambah Igun.

Garda Indonesia turut menekankan bahwa jika tuntutan ini kembali diabaikan, maka sangat berpotensi terjadi aksi-aksi demonstrasi besar pengemudi ojol di Jakarta maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada awal tahun 2026 sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan dan perlindungan negara terhadap pengemudi ojol.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2025 menjadi titik awal bergulirnya sejumlah kebijakan di sektor ketenagakerjaan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, usai dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Di bawah nakhoda Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, sejumlah kebijakan digulirkan pemerintah sepanjang tahun ini, utamanya terkait kesejahteraan buruh dan penyiapan tenaga kerja.

Yassierli juga mengeklaim bahwa kebijakan lainnya seperti pemberian sejumlah bantuan bagi buruh hingga berbagai insentif jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi terobosan pemerintah pada tahun ini.

“Itu semua adalah bentuk perhatian dan komitmen yang luar biasa dari Pak Presiden dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (17/12/2025) lalu.

Namun demikian, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah hingga tingginya angka pengangguran masih menjadi tantangan dalam akselerasi kebijakan sektor ketenagakerjaan Tanah Air tahun ini.

Bisnis telah merangkum sejumlah peristiwa penting di sektor ketenagakerjaan sepanjang 2025. Berikut di antaranya.

PP Pengupahan dan UMP 2026

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026 cenderung alot pada tahun ini, seiring langkah pemerintah merumuskan dan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan pada 17 Desember 2025.

Sebelum adanya beleid tersebut, tenggat pengumuman UMP berlaku pada 21 November. Namun, dengan adanya PP 49/2025, gubernur pun diberi waktu mengumumkan UMP paling lambat pada 24 Desember.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam aturan tersebut, yakni tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Kendati demikian, rentang variabel alfa diperlebar menjadi 0,5 sampai dengan 0,9, lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Hal ini memicu terjadinya tarik-menarik antara kalangan pengusaha dan buruh. Dinamika masih bergulir meski pemerintah provinsi telah mengumumkan besaran UMP dan UMK di masing-masing daerah.

Kalangan buruh bahkan menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut diambil sebagai respons atas ketidakpuasan para buruh terhadap besaran kenaikan upah minimum yang dinilai tidak merepresentasikan kebutuhan hidup layak di lapangan.

"KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat, dan nanti akan ada sidang-sidang untuk menguji validitas dari kebijakan tersebut," kata Said di sekitar Kawasan Monas, Senin (29/12/2025).

Salah satu poin krusial yang ditegaskan akan dilayangkan ke PTUN yakni mengenai narasi pemerintah yang menyatakan bahwa aksi penolakan ini hanya dilakukan oleh segelintir elemen buruh saja.

Magang Lulusan Baru (Maganghub)

Dalam upaya mengatasi masalah kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah menyelenggarakan program untuk lulusan sarjana baru (fresh graduate) di bawah satu tahun dengan kuota 100.000 peserta. Hingga pertengahan Desember, perekrutan telah dilakukan dalam tiga gelombang dan menjaring 97.972 orang.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan bahwa pada gelombang 1, jumlah peserta magang tercatat sebanyak 13.552 orang, kemudian bertambah 59.512 orang pada gelombang kedua, serta 24.908 orang lagi pada gelombang 3.

Pemerintah pun memberikan sinyal positif bahwa program magang nasional ini akan kembali berlanjut pada tahun depan, kendati belum terdapat kepastian jumlah kuota peserta.

"Untuk program magang di 2025 yang kami sediakan 100.000 peserta magang sudah terpenuhi, sudah sangat dekat dengan 100.000 terpenuhi, tetapi kalau masih ada tetap ingin kami realisasikan," kata Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Kemnaker tercatat menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 15,25 juta orang pada Juni dan Juli 2025 lalu. Namun, tidak ada pencairan tahap kedua pada akhir tahun.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh menjadi landasan program ini, yang berupa bantuan senilai Rp600.000 untuk dua bulan dan diberikan kepada pekerja dengan syarat tertentu.

Syarat itu antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, serta menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian (Polri).

Insentif Ojol/Kurir

Terdapat sejumlah kebijakan yang diberikan untuk pengemudi transportasi daring atau driver ojol dan kurir pada tahun ini, salah satunya bonus hari raya (BHR) melalui masing-masing perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi.

Imbauan agar perusahaan aplikator transportasi online memberikan BHR ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Beleid tersebut mengatur tentang besaran bonus yang diterima pengemudi dan kurir. Bagi pengemudi dan kurir yang produktif, bonus hari raya diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Kendati demikian, pemberian BHR tak terlepas dari polemik. Pasalnya, besaran bantuan bergantung pada performa pengemudi, sedangkan aplikator dapat menerapkannya berdasarkan kemampuan perusahaan.

Sementara itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online, antara lain pengemudi ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, hingga logistik selama 6 bulan.

Di sisi lain, kalangan driver ojol beberapa kali melakukan aksi demo sepanjang 2025. Aksi demo dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya ialah soal tingginya potongan komisi yang diberlakukan aplikator ojol.

Jumlah PHK & Pengangguran

Tahun perdana pemerintahan Prabowo masih dibayangi oleh masalah penganguran hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 7,46 juta pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2025. Meskipun demikian, terjadi penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara tahunan dari 7,47 juta jiwa.

“Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, data Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK nyaris menembus 80.000 orang atau tepatnya mencapai 79.302 orang sepanjang Januari–November 2025.

Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi, yakni sebanyak 17.234 orang sepanjang sebelas bulan 2025, disusul Jawa Tengah dengan jumlah 14.005 orang, dan Banten dengan 9.216 pekerja.