Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa kebebasan buruh untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi tetap dijamin meskipun dirinya kini bergabung dalam jajaran penasihat Presiden.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu, aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang dan tidak akan hilang hanya karena dirinya mendapat tugas baru di lingkungan Istana.

“Demonstrasi adalah, sebagaimana Presiden berulang-ulang sampaikan, itu adalah hak konstitusi yang diatur dalam undang-undang. Siapa saja yang melakukan demonstrasi, baik KSPI maupun serikat buruh lain, harus sesuai dengan prosedur di undang-undang,” ujar Said Iqbal usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan berkurangnya aksi unjuk rasa buruh setelah salah satu tokoh utama gerakan pekerja nasional masuk ke lingkaran pemerintahan sebagai penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun mengakui demonstrasi merupakan instrumen yang sah dalam demokrasi, tetapi Said berharap sejumlah isu utama yang selama ini menjadi pemicu aksi buruh dapat lebih awal dibahas melalui jalur komunikasi dan kajian kebijakan.

Menurutnya, salah satu persoalan yang hampir selalu menjadi tuntutan utama dalam demonstrasi buruh adalah penetapan upah.

“Isu upah selalu jadi isu utama setiap tahun dalam demo-demo kaum buruh,” katanya.

Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai penasihat khusus Presiden, Said berencana menyusun analisis kebijakan terkait formula kenaikan upah serta dampaknya terhadap dunia usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Langkah tersebut, menurut Said, diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan investasi serta penciptaan lapangan kerja.

“Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi kami akan buat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja,” tandas Said.

Bisnis.com, MAKASSAR - Sekitar 10.000 buruh dari berbagai aliansi direncanakan akan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat (1/5/2026).

Demonstrasi tersebut bakal berpusat di Fly Over Makassar yang berada di sekitar Jalan AP Pettarani dan Urip Sumohardjo. Hal ini diungkapkan oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, berdasarkan konfirmasi pelaksanaan aksi oleh beberapa elemen buruh dari berbagai serikat.

“Kurang lebih hingga konfirmasi saat ini ada sekitar 10.000 buruh yang akan melaksanakan aksi 1 Mei. Beberapa serikat telah mengonfirmasi," ucapnya, Kamis (20/4/2026).

Untuk mengamankan aksi besar-besaran tersebut, aparat kepolisian akan mengerahkan sekitar 1.200 personel gabungan. Petugas akan berjaga di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kemacetan yang bisa terjadi di beberapa ruas jalan utama.

Kendati para buruh telah berkomitmen untuk menjaga ketertiban selama aksi unjuk rasa berlangsung, pihaknya tetap akan memastikan pengawalan dilakukan secara maksimal selama rangkaian peringatan May Day.

Arya menambahkan, gangguan lalu lintas seperti macet biasanya terjadi di Makassar saat ada aksi demo besar seperti ini. Oleh sebab itu dia mengimbau kepada warga untuk membatasi mobilitasnya di jalan pada 1 Mei guna menghindari penumpukan kendaraan.

“Kami menyarankan masyarakat yang tidak punya kepentingan mendesak untuk keluar rumah, sebaiknya di rumah saja supaya tidak terjebak macet," paparnya.

Sejumlah buruh dari berbagai aliasi buruh berdemonstrasi memperingati hari buruh internasional yang diperingati setiap 1 Mei di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (1/5/2024)./Bisnis/Paulus Tandi Bone.

JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 kembali menjadi momentum penting bagi gerakan buruh untuk menegaskan arah perjuangan yang lebih substansial. Konfederasi ASPEK Indonesia menilai politik upah murah, tingginya biaya ekonomi, dan lemahnya industri nasional menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi serta masuknya investasi berkualitas di Indonesia.

Konfederasi ASPEK Indonesia menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang konsolidasi dan artikulasi tuntutan kepada negara agar menghadirkan sistem ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam momentum ini, Konfederasi ASPEK Indonesia mengusung tema “Reformasi Total UU Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial yang Berkeadilan” sebagai refleksi atas berbagai persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan secara komprehensif.

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi menilai, ketimpangan dalam hubungan industrial masih menjadi persoalan utama. Praktik upah murah, ketidakpastian kerja melalui skema outsourcing dan kontrak berkepanjangan, Pemagangan Kemitraaan palsu yang dialami pekerja platfoem serta lemahnya perlindungan sosial terus menekan kualitas hidup pekerja

Ia juga menyoroti kondisi upah buruh yang masih jauh dari layak. Berdasarkan data upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026, lebih dari 100 kabupaten/kota masih memiliki UMK di bawah Rp3 juta per bulan. Bahkan, di lebih dari 25 kabupaten/kota, UMK masih berada di bawah Rp2,5 juta. Artinya hanya sekitat Rp80 rb-Rp100 rb per hari.

Rusdi menegaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak pekerja dan juga tidak mempunyai kekuatan daya beli yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja masih hidup dalam tekanan ekonomi. Bagaimana Indonesia bisa serius mewujudkan Indonesia Emas, jika hingga hari ini masih mempertahankan politik upah murah dan mengabaikan standar hidup layak?” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Di sisi lain, Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan kenaikan upah minimum dalam dua tahun terakhir yang dinilai menunjukkan arah perbaikan. Rusdi menilai bahwa kebijakan tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dalam dua tahun terakhir mendorong kenaikan upah minimum di kisaran 6 hingga 7 persen. Ini menunjukkan adanya keberpihakan awal terhadap perbaikan kesejahteraan buruh,” ujar Rusdi

Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut masih perlu diperkuat secara lebih progresif dan berkelanjutan. “Pada periode sebelumnya, kenaikan upah hanya berada di kisaran sekitar 3 persen, sehingga daya beli buruh mengalami tekanan cukup lama. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih berani dan konsisten untuk memastikan upah benar-benar mengacu pada aurvey KHL,” lanjutnya.

Rusdi juga menegaskan bahwa persoalan utama yang menghambat masuknya investasi bukanlah tingkat upah, melainkan tingginya biaya ekonomi yang tercermin dari indikator efisiensi investasi nasional. Berdasarkan kajian Bank Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di kisaran 6 hingga 7, yang menunjukkan bahwa investasi di Indonesia masih belum efisien dibandingkan negara lain.

“ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak efisien. Ini bukan karena upah buruh, tetapi karena tingginya biaya ekonomi akibat korupsi, pungutan liar, birokrasi yang berbelit, serta persoalan logistik dan infrastruktur,” tegas Rusdi.

Pandangan ini juga sejalan dengan laporan World Economic Forum yang menempatkan korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakpastian regulasi sebagai hambatan utama investasi dan daya saing, bukan tingkat upah tenaga kerja. “Fakta global menunjukkan bahwa investor lebih mempertimbangkan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi dibanding murahnya upah. Karena itu, narasi yang menyebut upah buruh sebagai penghambat investasi harus dihentikan,” ujarnya.

Selain itu, Rusdi menyoroti lemahnya struktur industri nasional yang masih didominasi perusahaan maklon di sektor padat karya. “Masuknya perusahaan maklon hanya memperkuat praktik upah murah dan tidak menciptakan nilai tambah. Mereka datang mencari biaya murah, tanpa membangun industri yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja, tidak ada transfer teknologi, dan daya saing industri nasional tetap lemah,” tambah Rusdi.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak.

“Ketika buruh ditekan, pengusaha lemah daya saing, dan negara gagal menghadirkan iklim investasi yang sehat, maka ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk segera melakukan perubahan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk konkret arah perjuangan, Konfederasi ASPEK Indonesia merumuskan sejumlah agenda utama:

10 Agenda Utama ASPEK Indonesia

1. Terapkan jaminan Kesehatan (BPJS) gratis untuk seluruh rakyat.

2. Akhiri politik upah murah dan penerapan upah layak.

3. Stop perbudakan berkedok outsourcing, kontrak, magang, kemitraan palsu dan relawan

4. Peningkatan manfaat jaminan pensiun yang berkualitas.

5. Penerapan dana cadangan pesangon yang saat ini tidak wajib menjadi wajib dan kembalikan nilai pesangon sesuai aturan UU 13/2003

6. Reformasi total UU ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

7. Sahkan UU perlindungan pekerja GIG ekonomi (Driver Online)

8. Dorong terciptanya iklim investasi yang sehat, bersih, dan berkeadilan, benahi pungli serta birokasi yang berbelit belit.

9. Perkuat industri nasional berbasis sumber daya alam yang dimiliki, sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah bagi negara.

10. Dorong Program pendidikan gratis hingga jenjang S1, serta akses perumahan dan transportasi yang murah berkualitas untuk seluruh rakyat.

Rusdi menegaskan bahwa pembangunan menuju Indonesia Emas harus bertumpu pada kesejahteraan pekerja. “Tidak ada Indonesia Emas tanpa upah yang layak dan buruh yang sejahtera,” tegasnya.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan politik upah murah, menjadikan KHL sebagai dasar utama penetapan upah, memperbaiki iklim investasi, dan membangun industri nasional yang kuat. Tanpa itu, Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 15 Januari 2026 mendatang di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan penolakan buruh terhadap ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) di Jawa Barat.

Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau melalui DPRD, yang kembali bergulir belakangan ini.

“Jangan bajak demokrasi. Jangan beri upah murah. Tanggal 15 Januari kemungkinan kita [unjuk rasa] ke DPR lagi,” kata Said saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, rangkaian unjuk rasa ini beriringan dengan proses pengajuan gugatan oleh KSPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pengupahan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya tetap menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menyesuaikan besaran UMP 2026 dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Rp5,89 juta. Tuntutan juga mencakup penerapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 5% di atas KHL.

Sementara itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengembalikan UMSK di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat sebagaimana rekomendasi masing-masing kepala daerah.

“Serikat-serikat buruh juga menolak keras pilkada yang nanti melalui pemilihan oleh DPRD. Harus tetap pemilihan langsung,” tegas Said.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menetapkan kenaikan UMP Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan rencana menggelar demonstrasi di kantor gubernur se-Tanah Air menjelang tenggat pengumuman upah minimum provinsi (UMP) pada Rabu (24/12/2025) besok.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa aksi di sejumlah titik akan berlangsung mulai Selasa (23/12/2025) hingga Selasa (30/12/2025) atau selama sepekan.

“Aksi ini bertujuan mendesak para gubernur menetapkan kenaikan upah minimum 2026 dengan indeks alpha 0,9,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/12/2025).

KSPI sebelumnya telah mengurungkan aksi nasional di Istana Negara atau DPR RI usai pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan diumumkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) beberapa hari lalu.

Menurut Said, kelanjutan aksi itu akan diputuskan setelah melihat kebijakan para gubernur di 38 provinsi terkait UMP 2026, apakah dinilai berpihak pada keadilan upah atau kembali menekan kehidupan buruh.

Khusus wilayah DKI Jakarta, dia menyebut bahwa KSPI memberikan usulan final agar besaran UMP 2026 sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat Jakarta, yakni Rp5.898.511.

Dia mengungkapkan bahwa sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta hingga Senin (22/12/2025) malam belum membuahkan hasil.

Pasalnya, unsur pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) disebut mengusulkan penggunaan alfa 0,55 dengan besaran UMP Rp5.675.585, sedangkan Pemprov DKI Jakartamengusulkan alfa 0,75 dan besaran UMP Rp5.729.876.

“Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100% KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alpha 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9%,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pengumuman UMP ditargetkan dapat rampung pada Senin, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

Dia menyebut Pemprov Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh. Pembahasan UMP 2026 juga akan mengacu PP No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota.

Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026.

"Belum ada rencana aksi, kecuali Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mengumumkan kenaikan upah minimum yang tidak sesuai harapan buruh," jelasnya kepadaBisnis, Minggu (7/12/2025).

Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum ada aba-aba hendak melakukan pengumuman UMP.

"Tapi belum ada pengumuman tanggal 8 Desember [untuk kenaikan UMP]," pungkasnya.

Sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan bahwa akan menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang rencananya akan dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026 pada 8 Desember 2025.

Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

"KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025," kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman.

Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya lima juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Aspirasi ribuan buruh yang terlibat demonstrasi yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya telah disampaikan. Mereka ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur, Jazuli menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan perwakilan Pemprov Jatim mengenai berbagai tuntutan yang disampaikan oleh para buruh.

“Khusus sore ini, sebagaimana tuntutan yang disampaikan tertulis, kita akan mengakhiri politik upah murah dan praktik UMP tidak lagi mengacu UMK terendah,” beber Jazuli, Kamis (27/11/2025).

Ia menegaskan bahwa sebagaimana data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kebutuhan hidup layak Provinsi Jatim berada pada kisaran angka Rp3,1 juta.

“Di Jatim ada 38 kabupaten/kota. Tentu selama hampir 15 tahun kita dihadapkan sistem Jatim upahnya kabupaten terendah. Kita ingatkan ke pemerintah, kita tidak mau Jatim dicap provinsi miskin. Kita ingin [upah] proporsional,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan ribuan buruh itu telah diterima pihaknya. Menurutnya, tuntutan mengenai kenaikan UMP pada 2026 itu sejalan dengan visi pemerintah.

“Bagi pemerintah ini sangat penting. Atas nama Pemprov Jatim, Bu Gubernur [Khofifah Indar Parawansa], Pak Wagub [Emil Elestianto Dardak] mengucapkan terima kasih, pertemuan kita dengan perwakilan serikat pekerja dan buruh berlangsung stabil, dan semua pendapat mereka hampir sama dengan kami,” katanya.

Adhy menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Jatim beberapa tahun terakhir cenderung stabil. Hal tersebut menurutnya disebabkan oleh partisipasi segenap kaum buruh yang bekerja di berbagai sektor industri.

“Jatim tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi stabil, salah satunya dari kontribusi industri. Bapak, ibu buruh menjaga stabilitas ini. Kami menyadari persoalan buruh di Jatim sangat kompleks,” tegasnya.

Adhy pun berjanji bahwa tuntutan kenaikan UMP 2026 akan segera dibahas lebih lanjut oleh pihaknya usai peraturan pemerintah (PP) yang tengah disusun oleh pemerintah pusat telah ditetapkan nantinya. Tak lupa, ia juga meminta kepada para buruh untuk menyampaikan tuntutan maupun aspirasi secara tertib dan kondusif.

“Kami berjanji ketika turun aturan, kami akan mendengar dan membahas kembali data itu untuk membahas kesejahteraan buruh dan mengurangi disvalitas. Silahkan aksi sampai [UMP 2026] ditetapkan, tapi mohon jaga Jatim dengan tertib,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan buruh dari berbagai elemen serikat buruh di berbagai daerah di Jawa Timur menuntut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2026 sebesar Rp3.356.349. Jazuli menjelaskan, kenaikan UMP 2026 tersebut didasarkan atas berbagai landasan serta alasan.

Menurutnya, UMP Jawa Timur tahun 2025, yang tercatat sebesar Rp2.305.985, menempati UMP terendah keempat secara nasional, dan bahkan berada di bawah nilai UMP Papua Pegunungan, yang terhitung sebesar Rp4.285.850.

"UMP Jawa Timur 2025 juga berada di bawah rata-rata UMP se-Indonesia tahun 2025, yang tercatat sebesar Rp3.315.761,65," ucap Jazuli.

Jazuli juga menyebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'," bebernya.

Dirinya juga menyatakan, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 dan juga telah disosialiasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur mencapai angka sebesar Rp3.038.305.

Oleh sebab itu, sebanyak kurang lebih 6.000 pekerja se-Jatim yang datang dari berbagai daerah dan serikat buruh melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMP 2026 mendatang.

"Ribuan buruh tersebut berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, dan Malang," bebernya.

Bisnis.com, SURABAYA — Ribuan buruh atau pekerja di Provinsi Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Juru Bicara Gerakan Aksi Pekerja (GASPER) Jawa Timur, Jazuli menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa buruh se-Jatim adalah untuk menuntut kenaikan UMP 2026.

"Dalam aksi demonstrasi hari ini, ribuan buruh Jawa Timur menuntut penetapan UMP Jawa Timur tahun 2026 sebesar Rp3.356.349," kata Jazuli, Kamis (27/11/2025).

Dirinya membeberkan, buruh se-Jatim menginginkan kenaikan UMP 2026 sebesar Rp3,35 juta tersebut didasarkan atas berbagai alasan serta landasan.

Jazul menjelaskan, UMP Jawa Timur tahun 2025 sebesar Rp2.305.985 menempati UMP terendah keempat secara nasional, dan berada di bawah nilai UMP 2025 Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp4.285.850.

"UMP Jawa Timur 2025 juga berada dibawah rata-rata UMP se-Indonesia tahun 2025, yang sebesar Rp3.315.761,65," tegasnya.

Jazuli juga menyebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'," bebernya.

Dirinya juga menyatakan, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 dan juga telah disosialiasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur telah mencapai angka sebesar Rp3.038.305.

Oleh sebab itu, sebanyak kurang lebih 6.000 pekerja se-Jatim yang datang dari berbagai daerah dan serikat buruh akan melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMP 2026.

"Ribuan buruh tersebut berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, dan Malang," tegasnya.

Massa aksi rencananya akan berkumpul di Frontage Jalan Ahmad Yani, tepatnya depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Jatim. Kemudian mereka akan melaksanakan salat dhuhur sebelum bergerak ke Kantor Gubernur Jatim.

Adapun rute yang dilewati yakni dari Frontage Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Wonokromo, lalu ke Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Embong Malang. Selanjutnya massa aksi akan berbelok ke Jalan Blauran, lalu bergegas menuju Jalan Bubutan, hingga tiba di Jalan Pahlawan.

"Sekitar pukul 14.00 WIB seluruh massa aksi sudah berkumpul di depan Kantor Gubernur Jawa Timur untuk melakukan orasinya menyampaikan aspirasi," pungkasnya.

JAKARTA - Massa buruh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) tiba di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Buruh mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang proburuh.

Ratusan buruh melakukan long march dari Fly Over Taman Ria pukul 11.50 WIB. Sekitar 15 menit kemudian, massa tiba di Gedung DPR.

Massa Kasbi kompak menggunakan seragam bertuliskan Kasbi berwarna merah. Mereka juga membawa atribut seperti bendera, spanduk terkait keresahan dan tuntutan mereka.

Tak hanya itu, massa juga membawa boneka gurita raksasa. Tak lupa, bendera Palestina juga dibawa dalam aksi ini.

Selama long march mereka juga tak henti-hentinya menyerukan orasi. Orasi itu tak terhenti ketika massa tiba di Gedung DPR.

Mereka mendesak pemerintah dan DPR menerbitkan UU Ketenagakerjaan yang proburuh. Salah satu tuntutannya yakni menaikkan upah sebesar 15% untuk tahun 2026 hingga menghapus sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitatif, hingga kemitraan palsu ojol.

Rencananya, sejumlah perwakilan massa aksi juga akan melakukan audiensi langsung dengan DPR. Namun, hingga saat ini belum ada perwakilan massa yang diterima anggota DPR.

10 Tuntutan Kasbi Dalam Unjuk Rasa

1. Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh

2. Berlakukan Upah Layak Nasional dan naikkan upah 2026 minimal 15%

3. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitatif, dan kemitraan palsu ojol

4. Lindungi buruh perempuan; segera ratifikasi Konvensi ILO 190

5. Sediakan Day Care murah dan berkualitas, serta ruang laktasi

6. Jamin hak buruh perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan

7. Lindungi buruh migran dan pekerja perikanan; ratifikasi Konvensi ILO 188

8. Turunkan harga sembako, BBM, TDL, dan tarif tol

9. Hentikan represi dan kriminalisasi gerakan rakyat; bebaskan seluruh tahanan aksi

10. Stop perang, blokade ekonomi, dan genosida, dukung kemerdekaan Palestina.

Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan buruh akan menggelar demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Aksi unjuk rasa tersebut juga diketahui serentak diselenggarakan di beberapa titik lainnya di wilayah tanah air.

Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli menjelaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut akan diikuti sekitar 2 ribu buruh, yang berasal dari berbagai daerah dan industri di Provinsi Jawa Timur.

"Ribuan buruh akan datang dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Tuban," ucap Jazuli, Kamis (30/10/2025).

Sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, massa aksi demonstrasi dari berbagai daerah akan berkumpul terlebih dahulu di Jl. Frontage A. Yani, tepatnya di depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan salat Dzuhur terlebih dahulu pada sekitar pukul 11.00 WIB.

Kemudian pada pukul 12.00 WIB, massa aksi akan bergerak secara bersama-sama melewati rute Jalan Ahmad Yani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Embong Malang.

Selanjutnya, massa aksi akan melintas di Jalan Baluran, Jalan Bubutan hingga tiba di Jalan Pahlawan sekitar pukul 14.00 WIB.

"Seluruh massa aksi sudah berkumpul di depan Kantor Gubernur Jawa Timur untuk melakukan orasinya menyampaikan aspirasinya," tambah Jazuli.

Adapun enam tuntutan para buruh yang disuarakan secara nasional, di antaranya:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM)

Buruh menuntut penyelesaian kasus buruh outsourcing di PT. Pradha Karya Perkasa, Mojokerto, dan perusahaan-perusahaan lain yang masih menggunakan tenaga kerja outsourcing (alihdaya).

2. Buruh menuntut kenaikan upah pada tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%.

3. Cegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membentuk Satgas PHK.

Buruh menuntut penyelamatan PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN), Mojokerto agar tidak terjadi PHK terhadap ribuan buruh dan perusahaan-perusahaan lain di Jawa Timur yang melakukan PHK sepihak.

4. Reformasi pajak perburuhan

a. naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

b. hapus pajak pesangon;

c. hapus pajak THR;

d. hapus pajak JHT;

e. hapus pajak Kesehatan;

f. hapus diskriminasi pajak penghasilan untuk pekerja/buruh perempuan yang sudah menikah dan/atau memiliki tanggungan namun dikategorikan sebagai pekerja/buruh lajang tanpa tanggungan;

g. evaluasi kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pajak yang dinilai belum adil bagi pekerja.

5. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

6. Berantas korupsi dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

7. Revisi undang-undang pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang kami sebut sebagai Redesign Sistem Pemilu 2029.

Kemudian terdapat tuntutan lokal, di mana para buruh juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera merealisasikan Komitmen Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jawa Timur tertanggal 1 Mei 2025, di antaranya:

1. Memfasilitasi perwakilan SP/SB Jawa Timur untuk menyampaikan langsung aspirasi nasional kepada pemerintah pusat.

2. Pembentukan Perda Jatim tentang sistem jaminan pesangon.

3. Pemberian sanksi kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan buruhnya kepada BPJS.

4. Penambahan kuota SPMB SMA/SMK Negeri jalur afirmasi bagi anak buruh.

5. Pengusulan Presiden ke-4 RI, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional.