REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengawas Armada Seluruh Ojek Online Indonesia (ASOOI) Krishna Wiharnanto merespons kebijakan pemerintah yang membatasi potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Ia menilai kebijakan ini membawa harapan sekaligus menyisakan catatan bagi para pengemudi.

Pemerintah menetapkan pemangkasan komisi dari sebelumnya sekitar 20 persen menjadi maksimal 8 persen. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi yang kini berpeluang menerima hingga 92 persen dari tarif perjalanan, sekaligus menata ekosistem transportasi berbasis aplikasi.

“Kami mengapresiasi Presiden yang telah peduli kepada ojol dengan mengeluarkan Perpres sebelum undang-undang transportasi berbasis aplikasi direalisasikan. Terkait Perpres tersebut tentunya menjadi kabar baik sekaligus kabar kurang baik,” kata Krishna melalui pesan singkat kepada Republika.co.id, dikutip Ahad (3/5/2026) lalu.

Ia menjelaskan, pemangkasan komisi memberi ruang bagi pengemudi untuk memperoleh pendapatan lebih baik dari setiap transaksi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam merespons dinamika yang dihadapi mitra ojol di lapangan.

Namun, Krishna menyoroti potensi kendala dalam implementasi aturan tersebut, terutama terkait kepatuhan perusahaan aplikator terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kabar baiknya beban potongan sedikit berkurang, namun kabar buruknya apakah aplikator akan patuh terhadap regulasi tersebut. Jika tidak ditaati, sanksi apa yang bisa diberikan pemerintah kepada aplikator,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap aspek lain di luar komisi, terutama terkait tarif layanan yang dinilai belum mengalami penyesuaian dalam beberapa tahun terakhir.

“Di sisi lain, bagaimana penyesuaian tarif yang seharusnya dievaluasi setiap ada perubahan UMK atau UMR. Sudah hampir empat tahun tarif ojol belum dievaluasi, sedangkan harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan di beberapa komoditas,” tutur Krishna.

Kebijakan pembatasan komisi ini diharapkan mampu memberi perlindungan yang lebih adil bagi pengemudi dalam ekosistem transportasi digital. Pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan efektif agar tujuan peningkatan kesejahteraan mitra dapat tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni sekitar 8%. Janji tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan dalam regulasi saat ini, skema biaya untuk pengemudi bersifat fixed cost sebagaimana diatur dalam Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam skema ini, pendapatan pengemudi ditentukan oleh tarif tetap perjalanan, sehingga perubahan potongan aplikator tidak otomatis meningkatkan pendapatan mereka.

“Dengan skema fixed cost ini, kenaikan pendapatan pengemudi terkunci. Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan adalah kenaikan tarif biaya perjalanan,” kata Huda kepada Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Dia menegaskan, selama struktur biaya perjalanan tidak berubah, penurunan potongan ke platform hanya akan mengurangi pendapatan aplikator, bukan menambah penghasilan pengemudi.

Untuk menggambarkan hal tersebut, Huda memberikan ilustrasi perbandingan beberapa skema tarif berikut:

Dalam ilustrasi tersebut, ketika potongan aplikator diturunkan dari 20% menjadi 10%, tarif yang diterima pengemudi tetap Rp10.000 sehingga tidak ada kenaikan pendapatan. Perubahan justru terjadi pada tarif yang dibayarkan konsumen yang menjadi lebih rendah.

Sebaliknya, peningkatan pendapatan pengemudi baru terjadi ketika tarif dasar dinaikkan, seperti pada skema tarif naik dengan potongan tetap, di mana pengemudi menerima Rp10.500.

Hal ini menunjukkan faktor utama yang memengaruhi penghasilan pengemudi adalah besaran tarif perjalanan, bukan sekadar persentase potongan aplikator.

Huda menambahkan, jika pendapatan platform menurun, maka dampak paling mungkin adalah berkurangnya promo atau diskon kepada konsumen. Kondisi ini berpotensi menekan permintaan (demand), yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan agregat pengemudi.

“Kecuali penumpang sudah tidak bergantung pada promo lagi, saya rasa pendapatan pengemudi bisa naik,” katanya.

Secara tidak langsung, Huda juga mempertanyakan apakah kebijakan penurunan potongan tersebut telah mempertimbangkan struktur pembayaran dalam ekosistem transportasi online. Dia menjelaskan terdapat dua komponen harga, yakni harga yang dibayar konsumen dan harga yang diterima pengemudi.

Harga konsumen mencakup biaya perjalanan, biaya platform, serta biaya tambahan lain seperti asuransi, sedangkan pengemudi hanya menerima biaya perjalanan. Karena itu, persentase potongan kerap terlihat lebih besar karena terdapat komponen biaya platform yang dititipkan melalui pengemudi.

Dia juga mengusulkan alternatif berupa skema potongan tetap untuk platform, bukan berbasis persentase (ad valorem), melainkan melalui sistem voucher atau tiket dengan nominal tertentu yang disepakati bersama pengemudi.

“Voucher juga semakin banyak yang dibeli maka semakin murah harganya bagi pengemudi. Namun ini hanya sebatas ide saja,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto juga telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Dalam beleid tersebut, pengemudi diwajibkan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

Terkait hal tersebut, Huda mendukung kebijakan perlindungan tersebut karena memberikan kepastian jaminan sosial bagi pengemudi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kejelasan skema pembiayaan di antara para pihak.

“Tinggal nanti bagaimana skema pembagian siapa menanggung apa dan berapa,” katanya.

Menurutnya, tantangan muncul karena banyak pengemudi transportasi online menggunakan lebih dari satu aplikasi. Pemerintah perlu merancang skema yang memastikan seluruh pengemudi tercakup dalam program jaminan sosial tanpa menimbulkan pembayaran ganda.

Respons Platform

Sejumlah platform transportasi online menyatakan masih menunggu aturan teknis terkait rencana penurunan potongan aplikator yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Chief Executive Officer (CEO)Grab IndonesiaNeneng Goenadi mengatakan perusahaan saat ini masih menunggu penerbitan resmi Perpres untuk dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail arahan tersebut. Pada prinsipnya, perusahaan menghormati arahan yang disampaikan Presiden dalam pidato Hari Buruh.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Neneng menjelaskan usulan perubahan struktur komisi merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace. Oleh karena itu, perusahaan akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam proses implementasinya.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat mencapai tujuannya, yakni melindungi mitra pengemudi, menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, serta memastikan keberlanjutan industri.

Dia juga menambahkan sejak awal kehadirannya di Indonesia, Grab telah mendampingi jutaan mitra pengemudi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan ekonomi digital sekaligus menopang penghidupan mereka.

Sementara itu, Direktur UtamaGoToHans Patuwo menyatakan perusahaan akan mengikuti dan mematuhi ketentuan pemerintah, termasuk arahan PresidenPrabowo Subiantoterkait perlindungan pekerja transportasi online yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Terkait rencana penurunan potongan aplikator menjadi sekitar 8%, Hans menyebut perusahaan masih perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk memahami implikasi kebijakan tersebut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata Hans.

Dia menegaskan, koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan akan terus dilakukan agar perusahaan tetap dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi mitra pengemudi maupun pelanggan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres Ojol). Beleid tersebut salah satunya mengatur pembagian pendapatan dengan porsi 8% untuk aplikator, turun dari sebelumnya sekitar 20%.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang bahwa penurunan potongan ke aplikator tidak serta-merta akan menambah pendapatan pengemudi.

Dia menjelaskan terdapat dua komponen dalam struktur tarif transportasi online, yakni harga yang dibayar konsumen dan harga yang diterima pengemudi. Harga ke konsumen mencakup biaya perjalanan, biaya platform, serta komponen lain seperti asuransi, sedangkan pengemudi hanya menerima biaya perjalanan.

Menurut Huda, ketidakjelasan basis penghitungan potongan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa potongan platform selama ini melebihi batas yang ditetapkan.

Dia menekankan bahwa skema tarif perjalanan saat ini mengacu pada biaya tetap (fixed cost) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 1001/2022. Dalam skema ini, perubahan porsi potongan tidak memengaruhi pendapatan pengemudi secara langsung.

“Dengan skema fixed cost, maka perubahan potongan hanya mengurangi pendapatan aplikator tanpa adanya peningkatan pendapatan pengemudi,” kata Huda ketika dihubungi, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, kenaikan pendapatan pengemudi hanya dapat terjadi jika tarif perjalanan dinaikkan. Tanpa perubahan tersebut, penurunan pendapatan platform justru berpotensi berdampak pada berkurangnya insentif atau diskon bagi konsumen.

Dia menjelaskan kondisi ini berisiko menekan permintaan layanan, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan agregat pengemudi.

“Jika platform kehilangan pendapatan, saya rasa yang akan terjadi adalah diskon ke konsumen akan berkurang. Demand akan turun, dan pendapatan agregat pengemudi akan terkoreksi,” katanya.

Sebagai alternatif, Nailul mengusulkan skema baru berupa biaya tetap bagi platform melalui sistem voucher atau tiket, menggantikan skema potongan berbasis persentase. Skema ini dinilai dapat memberikan kepastian biaya bagi pengemudi dan berpotensi menurunkan beban jika pembelian dilakukan dalam jumlah besar.

Meski demikian, ia menekankan bahwa usulan tersebut masih bersifat konseptual dan memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan, termasuk pengemudi.

Dari sisi aplikator, CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan perusahaan saat ini masih menunggu penerbitan resmi beleid Perpres untuk dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail arahan tersebut. Pada prinsipnya, perusahaan menghormati arahan yang disampaikan Prabowo dalam pidato Hari Buruh.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Senada, Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Hans Patuwo mengatakan pihaknya akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata Hans.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai skema tarif ojek online (ojol) saat ini belum adil bagi pengemudi. Pasalnya, perhitungan tarif hanya didasarkan pada algoritma jarak pengantaran, tanpa memasukkan jarak penjemputan maupun waktu tunggu.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan kondisi tersebut membuat pengemudi menanggung beban operasional lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima.

Dia mencontohkan, ketika konsumen memesan layanan ride hailing dengan jarak antar lima kilometer, pengemudi yang menerima pesanan bisa saja harus menempuh jarak tiga kilometer untuk menjemput. Dengan demikian, total perjalanan mencapai delapan kilometer.

“Namun yang ditentukan sebagai tarif hanya berdasarkan jarak antar saja yaitu lima kilometer, sedangkan jarak jemput tidak dihitung dalam tarif apalagi apabila ternyata driver harus menunggu setelah sampai pada titik jemput,” kata Igun kepada Bisnis pada Kamis (26/3/2026).

Menurut Igun, kondisi tersebut merugikan pengemudi karena harus mengeluarkan biaya operasional (operational expenditure/OPEX) lebih besar, sementara pendapatan masih dipotong biaya aplikasi yang dapat mencapai hampir 50%.

Oleh karena itu, Garda Indonesia mengusulkan penerapan skema bagi hasil 90:10 serta mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus ojol.

Igun menilai skema bagi hasil tersebut dapat menjadi jaminan pendapatan utama bagi sekitar 7 juta pengemudi ojol di Indonesia, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dia menjelaskan, melalui skema tersebut pengemudi akan menerima 90% dari setiap pembayaran pelanggan. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kepastian hukum di tengah tekanan krisis ekonomi global.

“Dari bagi hasil 90:10 yang berkekuatan hukum tetap, pengemudi akan mendapatkan jaminan pendapatan 90% dari setiap order, akan ada 30–50 juta keluarga ojol dan sekitar 75 juta ekosistem UMKM akan terdampak naik ekonominya apabila Perpres Ojol menetapkan bagi hasil 90:10,” kata Igun dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Igun menambahkan, tanpa skema tersebut, potensi penurunan ekonomi dinilai dapat terjadi apabila kebijakan lebih berpihak kepada investor atau perusahaan aplikator dibandingkan penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain skema bagi hasil, Igun menekankan Perpres juga perlu mengatur perlindungan sosial bagi pengemudi, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, dengan melibatkan pemerintah dan perusahaan aplikator.

Regulasi tersebut juga diharapkan mencakup komponen tarif secara menyeluruh, mulai dari tarif penjemputan, tarif menunggu, hingga tarif pengantaran, guna menjamin keadilan atas biaya operasional pengemudi.

Di tengah potensi krisis ekonomi global akibat konflik geopolitik, asosiasi juga meminta pemerintah menahan kenaikan tarif sementara waktu agar tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, Igun menegaskan pentingnya penerapan skema tarif yang transparan dan adil, termasuk tarif jemput yang proporsional, kompensasi waktu tunggu, serta perhitungan tarif berbasis jarak yang akurat.

“Kami sangat berharap Presiden Prabowo pro rakyat, pro kepentingan 7 juta pengemudi ojol, 30–50 juta keluarga ojol dan 75 juta UMKM yang menggantungkan fundamental ekonominya dari porsi bagi hasil 90:10,” kata Igun.

Dia memastikan Garda Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah, investor, dan perusahaan aplikator untuk mengkaji serta mempercepat implementasi Perpres tersebut. Pihaknya juga menegaskan akan terus memperjuangkan hak pengemudi dalam ekosistem gig economy agar sektor ini dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak agar rancangan peraturan presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) segera disahkan mengingat ‘krisis’ ojol yang kembali terjadi beberapa waktu terakhir.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyampaikan bahwa sulitnya pelanggan mendapatkan pengemudi ojol belakangan ini diakibatkan pengemudi yang melakukan penolakan order atau tidak menyalakan aplikasi (off bid) akibat kondisi kesejahteraan ojol yang memprihatinkan.

“Status sebagai pekerja yang belum diakui menyebabkan kondisi kerja ojol yang tidak layak dan pendapatan yang tidak manusiawi yang diciptakan oleh perusahaan platform,” kata Lily kepada Bisnis, Sabtu (14/3/2026).

Menurutnya, pengemudi selama ini hanya berstatus mitra, lantas perusahaan platform menerapkan potongan komisi yang tinggi hingga mencapai 70%. Dia memberikan contoh apabila pelanggan membayar Rp18.000 untuk layanan pengantaran makanan, maka pengemudi hanya menerima Rp5.200.

Lily menyebut hal ini melanggar aturan pemerintah yang menetapkan potongan maksimal sebesar 20%, sehingga berakibat pada merosotnya pendapatan pengemudi. Dia juga menyoroti hal lain seperti lamanya waktu yang dihabiskan pengemudi dalam menyelesaikan order pengantaran makanan.

“Belum lagi dengan beban operasional seperti biaya bahan bakar, parkir, pulsa dan paket data, cicilan atribut helm, jaket, tas, biaya spare parts dan servis kendaraan semuanya dibebankan kepada pengemudi, bukan ditanggung platform,” ujarnya.

Oleh karena itu, SPAI kembali menekankan agar Perpres Ojol dapat segera disahkan, sehingga hak-hak dasar seperti pengakuan atas status pengemudi ojol sebagai pekerja dapat terwujud.

“Supaya kesejahteraan pengemudi ojol, taksi online, kurir dan pengantaran terjamin dengan diberikannya hak sebagai pekerja seperti hak upah minimum layak, upah lembur, jam kerja 8 jam, THR, cuti haid dan melahirkan, jaminan sosial, hak berserikat dan berunding,” ujar Lily.

Sebelumnya, perusahaan aplikator seperti Gojek dan Grab telah buka suara perihal keluhan krisis ojol oleh pelanggan. Head of Driver Operations PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Bambang Adi Wirawan mengatakan, pada periode akhir Ramadan dan menjelang libur Hari Raya Idulfitri, perusahaan melihat adanya perubahan pola pemesanan berupa lonjakan permintaan pada jam-jam sibuk, terutama di kawasan bisnis di pusat Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa jam sibuk pada periode tersebut dimulai lebih awal dibandingkan hari biasa di luar Ramadan, yakni sejak pukul 15.30 WIB dan mencapai puncaknya pada pukul 16.00–18.00 WIB.

“Di sisi lain, pada periode akhir Ramadan, kami memahami bahwa sebagian dari mitra driver Gojek, khususnya yang beroperasi di kota-kota besar, ada yang telah pulang kampung atau mudik dan memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya,” kata Bambang dalam keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Sementara itu, Director of Mobility, Food, & Logistics Grab Indonesia Tyas Widyastuti menjelaskan secara umum layanan Grab tetap beroperasi seperti biasa. Namun, pada waktu dan area tertentu sebagian pengguna memang dapat mengalami waktu tunggu yang lebih lama dari biasanya.

“Hal ini terjadi karena dalam beberapa waktu terakhir permintaan layanan mobilitas maupun pengantaran, termasuk GrabExpress, GrabFood, dan layanan lainnya, mengalami peningkatan yang cukup tinggi,” kata Tyas kepada Bisnis pada Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, ketersediaan mitra pengemudi juga dipengaruhi sejumlah faktor. Tyas menyebut kondisi cuaca hujan ekstrem yang sempat menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan serta kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi dari biasanya turut memengaruhi operasional di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur skema pengupahan dan bagi hasil ojek online (ojol) sebesar 90:10 pada awal tahun ini.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2025, payung hukum yang mengatur kepastian pendapatan tersebut belum juga kunjung terealisasi. Padahal, desakan ini muncul di tengah bayang-bayang tekanan inflasi 2026 yang diyakini bakal menggerus daya beli jutaan mitra pengemudi.

Igun menilai, ketiadaan regulasi setingkat Perpres membuat posisi tawar pengemudi semakin lemah di hadapan perusahaan aplikator. Menurutnya, skema bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk platform merupakan angka ideal demi menjaga keberlangsungan ekonomi para mitra.

“Pengemudi ojol saat ini berada dalam posisi yang semakin tertekan. Pendapatan terus menurun, potongan aplikator masih tinggi, belum lagi program-program paket murah serta berbayar bagi pengemudi ojol dari aplikator yang berdampak merugikan pengemudi ojol," ujar Igun dalam keterangan resminya, Senin (5/1/2026).

Selain menagih janji Presiden, Garda Indonesia secara spesifik menyoroti kinerja Menteri Perhubungan yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam melindungi hak pengemudi.

Igun menyebut kebijakan otoritas transportasi cenderung lebih berpihak pada kepentingan bisnis korporasi aplikator.

Sejalan dengan hal itu, Garda Indonesia meminta agar pada Januari 2026 Perpres Ojol dengan skema bagi hasil 90% : 10% segera diterbitkan sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pengemudi ojol di Indonesia.

“Penerbitan Perpres Ojol 90:10 adalah bukti nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol. Kami juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Menteri Perhubungan yang lebih pro kepada kepentingan bisnis aplikator,” tambah Igun.

Garda Indonesia turut menekankan bahwa jika tuntutan ini kembali diabaikan, maka sangat berpotensi terjadi aksi-aksi demonstrasi besar pengemudi ojol di Jakarta maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada awal tahun 2026 sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan dan perlindungan negara terhadap pengemudi ojol.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Becak Listrik Indonesia Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan perkembangan distribusi becak listrik usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Nanik yang juga merupakan Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), menjelaskan bahwa GSN terus menyalurkan becak listrik kepada para pengemudi lansia.

“Saya sebagai wakil ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. GSN ini kan sekarang bagi becak listrik ya, kan. Itu sudah 2.303 becak listrik ditambah kita bagikan. Itu dari uang pribadi Bapak Prabowo, Bapak Presiden, ya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa selama ini distribusi becak listrik sudah dimulai sejak sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.

“Sebarannya di, sekarang ini di, itu kita mulai sebelum Pak Presiden belum jadi presiden lho ya, tahun 2024, Bapak waktu itu masih menjadi Menhan,” jelasnya.

Untuk saat ini, penyaluran masih terfokus di Pulau Jawa dan diprioritaskan bagi pengemudi lanjut usia.

“Nah, sebarannya itu di Pulau Jawa saat ini, tapi nanti insyaallah di seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini lansia dulu yang kita kasihkan, mereka yang usianya di atas 60 tahun, ya itu yang kita berikan,” tuturnya

Dia menyebutkan bahwa dampak ekonomi bagi para penerima sangat signifikan. Bahkan, dia mengklaim kenaikan pendapatan bisa mencapai tiga kali lipat dari biasanya.

“Dan alhamdulillah pendapatan mereka itu meningkat lho, minimal bisa tiga kali ini. Dan saya juga kaget sekarang jadi pada bersemangat,” ucapnya.

Nanik menyoroti bahwa becak listrik memberikan harapan baru bagi para pengemudi senior yang sebelumnya kalah bersaing dengan transportasi modern.

Menurut Nanik, Presiden Prabowo juga memberi arahan terkait potensi dukungan usaha bagi para pengemudi.

“Memang tadi Pak Presiden sempat gini, 'Jangan becak dong, kalau perlu kita kasih modal usaha.' Tapi tidak semua kan punya jiwa entrepreneur, kan. Jadi mungkin nanti yang mau berdagang ya kita berikan modal. Tapi yang terus becak ya kita berikan becak listrik,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia menyampaikan bahwa GSN telah menyiapkan pengadaan besar untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menurutnya, ada peluang 10.000 unit akan diberikan

Meski begitu, Nanik mengakui bahwa target tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan produksi.

“Kita kan pesan di dua tempat. Yang di LEN itu 1.000, yang di Pindad 10.000. Nah, ini kita belum, agak lama. Ini kan becak listrik ini pertama lho di dunia, baru di Indonesia. Jadi ya akhir tahun ini paling enggak 5.000 lah, ya,” jelas Nanik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengemudi ojek online (ojol) bisa mendapatkan penghasilan jutaan rupiah setiap bulan. Perlu dicatat, penghasilan mitra ojol tak tetap seperti pegawai kantoran.

Pendapatan ojol tergantung dari beberapa faktor, misalnya kategori mitra, wilayah operasional, hingga jam kerja yang diambil. Setidaknya begitu yang diungkap laporan Grab beberapa saat lalu.

Dalam laporan itu, pengemudi roda dua yang bekerja dengan kategori penuh waktu 6 jam per hari bisa mendapatkan Rp6,85 juta per bulan. Angka ini tercatat untuk kategori Jawara di Bali, dengan total 25 hari kerja, 153 jam, dan 486 orderan.

Di Makassar, pendapatan kategori yang sama sedikit lebih rendah yakni Rp6,48 juta per bulan, dengan 166 jam kerja dan 570 orderan dalam 26 hari.

Kategori lain seperti Ksatria dan Pejuang menghasilkan antara Rp3,74 juta hingga Rp5,24 juta, sedangkan Anggota (paruh waktu, 3 jam per hari) hanya sekitar Rp1,6 juta per bulan.

Pendapatan pengemudi taksi online roda empat bahkan lebih tinggi. Kategori Jawara di Bali bisa mencapai Rp18 juta per bulan, sedangkan di Makassar sekitar Rp11,97 juta.

Meski begitu, ada pengemudi yang memperoleh pendapatan jauh di atas rata-rata karena jam kerja lebih panjang. Salah satunya Khoerudin (39), driver ojol di Jakarta, yang bekerja mulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB setiap hari dan hanya libur 1-2 kali sebulan.

"Per hari itu kurang lebih Rp400 ribu. Ya kurang lebih per bulan antara Rp8 juta hingga Rp9 juta lah," ujarnya kepada CNBC Indonesia.

Khoerudin, yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai pemeliharaan gedung, mengaku profesi ini memberinya fleksibilitas waktu dan penghasilan lebih baik.

"Kalau menurut saya lebih nyaman di Grab karena waktunya fleksibel. Bisa diatur sendiri," pungkasnya.

Data ini menunjukkan, meski jam kerja memengaruhi pendapatan, profesi ojol tetap menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena potensi penghasilan yang kompetitif dan fleksibilitas yang ditawarkan. Semoga informasi ini bermanfaat!