Bisnis.com,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti persoalan kesejahteraan pegawai, disparitas sistem pengupahan, hingga skema kredit Bank BJB bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang masa pensiun.

Dalam arahannya saat perayaan Ulang Tahun Bank BJB ke 65, Dedi Mulyadi meminta adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada ASN senior, khususnya terkait suku bunga pinjaman menjelang pensiun.

Menurutnya, ASN yang selama puluhan tahun menjadi nasabah loyal dan disiplin membayar cicilan seharusnya mendapat bentuk apresiasi berupa penurunan bunga kredit saat mendekati masa pensiun.

“Misalnya ASN selama 30 tahun menjadi peminjam setia dan tidak pernah telat bayar. Ketika menjelang pensiun tiga atau empat tahun, bisa tidak suku bunganya diturunkan sebagai bentuk apresiasi,” katanya dikutip Jumat (22/5/2026).

Ia menilai kebijakan tersebut penting karena pendapatan ASN biasanya mulai menurun menjelang pensiun, sementara mereka tetap harus mempersiapkan kebutuhan hidup di masa tua.

Selain itu, Dedi juga menyoroti ketimpangan sistem pengupahan di Indonesia yang dinilai terlalu mengutamakan jabatan struktural dibanding pekerja lapangan.

Menurut dia, disparitas gaji yang terlalu tinggi membuat banyak orang lebih tertarik mengejar posisi struktural ketimbang bekerja di sektor operasional yang menjadi tulang punggung produktivitas.

“Marketing yang kehujanan dan kepanasan kurang diminati karena orang lebih mengejar jabatan struktural yang pekerjaannya lebih ringan tetapi gajinya besar,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan produktivitas, baik di lingkungan birokrasi maupun sektor nonbirokrasi.

Karena itu, pemegang saham pengendali ini meminta Bank BJB mulai membangun sistem penghargaan berbasis kinerja dan produktivitas, termasuk berani memangkas disparitas penghasilan di internal perusahaan.

“Kalau ingin menjadi bank modern, disparitasnya harus dihilangkan. Berani memangkas gaji pejabat, kemudian meningkatkan kesejahteraan pegawai yang bekerja loyal dan produktif,” ujarnya.

KDM menilai sistem penghargaan seharusnya diberikan kepada pegawai dan cabang yang benar-benar menghasilkan kinerja terbaik, bukan dibagi rata tanpa mempertimbangkan produktivitas.

“Cabang yang paling produktif dan bekerja keras harus lebih dihargai. Jangan sampai yang bekerja keras tidak dihargai, sementara yang leha-leha mendapat banyak,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan budaya kerja berbasis prestasi perlu dibangun agar pegawai lebih fokus meningkatkan kinerja dibanding sekadar mengejar jabatan.

Ia juga menggambarkan filosofi kepemimpinannya yang menempatkan kerja keras sebagai dasar penghargaan dalam organisasi.

“Orang yang paling dekat itu orang yang paling capek, paling sering disuruh, paling harus mau berkorban, paling sering ditelepon, dibangunkan malam, disuruh pagi, bergerak setiap waktu tidak pernah berhenti. Nanti seiring dengan apa yang dia dapat, karena itulah bekerja,” ujarnya.

Menurut Dedi, pola kerja tersebut menjadi bagian penting untuk membangun budaya organisasi yang produktif dan kompetitif.

“Orang harus merasa bahwa yang dihargai itu prestasi, bukan semata jabatan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) mengubah peraturan gratifikasi yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Dalam beleid terbaru, terdapat perubahan seperti hadiah pernikahan serta upacara adat atau keagamaan, batas nilai wajar yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.000.000 per pemberi kini dinaikkan menjadi Rp1.500.000 per pemberi.

Sementara itu, pemberian antar sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang mengalami perubahan batas. Jika sebelumnya ditetapkan sebesar Rp200.000 per pemberi dengan total maksimal Rp1.000.000 per tahun, ketentuan baru menaikkan batas menjadi Rp500.000 per pemberi dengan akumulasi maksimal Rp1.500.000 per tahun.

Adapun ketentuan batas nilai wajar untuk pemberian antar sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun yang sebelumnya dibatasi sebesar Rp300.000 per pemberi, kini dihapus dari aturan terbaru.

Ketua KPK Setyo Budiyanto memahami bahwa gratifikasi kerap diberikan tanpa tujuan tertentu. Kendati demikian, dia mengimbau agar gratifkasi ditolak jika ada indikasi kepentingan tertentu.

"Jadi kalau sudah ada indikasi bahwa pemberian dari seseorang yang memiliki kepentingan, kemudian ada mungkin maksud dan tujuan tertentu, itu sebaiknya ditolak dari awal. Gitu. Nah, tapi kemudian mungkin ada yang tidak tahu maksud dan tujuannya, sehingga tetap diterima," katanya di DPR, Rabu (28/1/2026).

Poin-poin Perubahan Aturan Gratifikasi:

1. Nilai Batas Wajar (Tidak Wajib Lapor)

- Hadiah pernikahan/upacara adat-agama

Sebelum: Rp1 juta/pemberi

Sesudah: Rp1,5 juta/pemberi

- Sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang

Sebelum: Rp200 ribu/pemberi dengan total Rp1 juta per tahun

Sesudah: Rp500 ribu/pemberi dengan total Rp1,5 juta per tahun

- Sesama rekan kerja (pisah sambut/pensiun/ulang tahun)

Sebelum: Rp300 ribu/pemberi

Sesudah: Dihapus

2. Laporan Gratifikasi > 30 hari kerja

Laporan yang melewati 30 hari kerja dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tetap berlaku.

3. Penandatanganan SK Gratifikasi

Sebelum: Berdasarkan besaran nilai gratifikasi

Sesudah: Berdasarkan sifat "prominent" atau penandatanganan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor

4. Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan

Sebelum: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 30 hari kerja dari tanggal penerimaan

Sesudah: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 20 hari kerja dari tanggal lapor

5. Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

- Menerima, mengelola, dan meneruskan laporan gratifikasi

- Memelihara barang titipan hingga penetapan status

- Menindaklanjuti laporan sesuai keputusan komisi

- Melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi

- Mendorong penyusunan ketentuan internal instansi

- Memberikan pelatihan dan dukungan implementasi pengendalian gratifikasi

- Mensosialisasikan ketentuan pengendalian gratifikasi

Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang serta PT Taspen (Persero) menggelar Gathering Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang masa purna tugas dengan tema "Tetap Produktif Di Usia Pensiun". Acara yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini menegaskan komitmen Bank Sumsel Babel sebagai mitra terpercaya bagi kesejahteraan ASN dan pensiunan.

Acara tersebut dihadiri oleh WaliKota Palembang Ratu Dewa, Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel Marzuki, perwakilan Taspen, BKPSDM Kota Palembang, BPKAD Kota Palembang, PWRI Pronvinsi Sumsel, PWRI Kota Palembang dan menggaet praktisi UMKM untuk membekali persiapan masa purna tugas dengan wawasan berwirausaha serta dihadiri oleh 410 ASN yang akan memasuki masa satu tahun menjelang pensiun.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga serta memastikan keberlanjutan layanan keuangan bagi ASN di Kota Palembang.

Bank Sumsel Babel menghadirkan tiga varian produk KSG yang disesuaikan dengan fase karier ASN:

• KSG Pra Pensiun, bagi ASN hingga 10 tahun sebelum masa pensiun.
• KSG THT, untuk ASN dua tahun menjelang masa pensiun.
• KSG Pensiun, diperuntukkan bagi pensiunan aktif dengan tenor fleksibel hingga usia 75 tahun.

Produk tersebut dirancang untuk membantu ASN mempersiapkan masa pensiun secara lebih matang, baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, membuka usaha baru, maupun menikmati masa istirahat dengan nyaman.

Hingga Oktober 2025, Bank Sumsel Babel tercatat telah menyalurkan pembiayaan kepada 13.543 rekening pensiunan ASN di Kota Palembang dengan total portofolio lebih dari Rp 2 triliun. Angka ini mencerminkan kepercayaan tinggi ASN terhadap layanan dan reputasi Bank Sumsel Babel sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional dan aman.

Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel Marzuki menyampaikan penghargaan kepada seluruh ASN atas dedikasi dan pengabdian mereka bagi masyarakat.

“Kami memahami bahwa masa pensiun bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal babak baru untuk terus berdaya dan menikmati hasil kerja keras. Bank Sumsel Babel akan selalu hadir mendampingi para ASN dengan layanan yang tulus, solusi keuangan yang mudah, dan semangat kebersamaan yang hangat,” ungkap Marzuki.

Terpisah, PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Festero Mohamad Papeko, menegaskan bahwa dukungan terhadap ASN merupakan bagian dari komitmen Bank Sumsel Babel dalam memperkuat peran sebagai regional champion bank yang berpihak pada masyarakat dan pembangunan daerah.

“ASN adalah mitra penting dalam roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan ketenangan dan kepastian layanan keuangan yang terbaik, tidak hanya selama masa aktif, tetapi juga setelah pensiun,” ujar Festero.

Bank Sumsel Babel akan terus memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga mitra untuk menghadirkan layanan yang inovatif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus tumbuh bersama daerah, menghadirkan solusi finansial yang adaptif, dan menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang baik. Sinergi seperti ini adalah wujud nyata semangat Change to Accelerate yang kami usung, berubah lebih cepat untuk memberi manfaat lebih besar,” tutup Festero Mohamad Papeko.