MEDAN - Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan lingkungan melalui gerakan penghijauan. Hal itu, sebagai langkah nyata mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim .

Ketua Yayasan Sihatihat Sanjaya Center, Hari S Siregar, mengatakan banjir Sumatera , khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan telah meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Menurutnya, berkurangnya tutupan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata melalui rehabilitasi lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Dana Rp130 Triliun

"Menjaga keseimbangan alam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Penanaman pohon merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di masa depan," katanya wartawan, Rabu (1/7/2026).

Melalui gerakan Spirit Green, YSSC mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta generasi muda untuk bersama-sama melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah yang membutuhkan rehabilitasi lingkungan.

Penanaman pohon tidak hanya bertujuan menghijaukan kembali kawasan yang mengalami degradasi juga meningkatkan daya serap tanah terhadap air, mengurangi potensi banjir, mencegah erosi, menjaga sumber mata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Selain manfaat ekologis tersebut, pohon juga berperan sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang efektif sehingga mampu membantu menekan laju pemanasan global. "Setiap pohon yang kita tanam adalah investasi bagi masa depan. Semakin luas ruang hijau yang kita bangun, semakin besar pula kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim global," tegasnya.

Hari menilai penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat agar gerakan penghijauan menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Kami ingin gerakan menanam pohon menjadi budaya bersama. Lingkungan yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk merawat dan melestarikannya," lanjutnya. BNPB Ungkap Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

YSSC, lanjut Hari, akan terus mengembangkan berbagai program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu aksi nyatanya juga dibuktikan dengan menanam pohon di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan setiap pohon yang ditanam sebagai warisan untuk generasi mendatang. Bersama-sama kita wujudkan Sumatera Utara dan Indonesia yang lebih hijau, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon demi masa depan yang lestari dan berkeadilan," tuturnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam perekonomian Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saherrudin menilai konsekuensi ekonomi akibat perubahan iklim bagi Indonesia sangat besar apabila tidak diantisipasi.

"Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan yang berarti," ujar Herman dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Herman menjelaskan Indonesia menghadapi risiko fisik akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, hingga kenaikan permukaan laut.

"Di satu sisi, kita menghadapi risiko fisik seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrem yang mengganggu infrastruktur, pertanian, serta produktivitas," ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga dihadapkan situasi di mana berbagai negara mulai mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menerapkan regulasi karbon, serta mengubah preferensi konsumen ke produk yang lebih berkelanjutan.

Menurut dia, perkembangan tersebut akan memengaruhi berbagai aspek ekonomi nasional, mulai dari investasi hingga stabilitas sektor keuangan.

"Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan," ujarnya.

Ia mengungkap pada periode 2018-2024, porsi pembiayaan untuk iklim yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru sebesar tiga persen.

Rata-rata uang negara yang dikucurkan sebesar Rp70 triliun per tahun. Herman memandang angka ini sudah cukup menunjukkan komitmen kuat pemerintah.

Namun, ia menegaskan pembiayaan dari negara tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir. Herman pun mendorong pihak swasta berkontribusi lebih masif dalam pembiayaan iklim.

"Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," ujarnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyerahkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan kepada empat jemaah asal Kabupaten Pidie Jaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Keempatnya merupakan bagian dari 32 jemaah haji asal Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut.

Sebagian besar penerima bantuan merupakan jemaah yang terlilit utang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah membuat sebagian dari mereka harus meminjam dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka, termasuk membantu menyelesaikan utang yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

Menurut Dahnil, perhatian pemerintah terhadap jemaah Aceh berangkat dari semangat masyarakat yang tetap memenuhi panggilan Allah SWT meski sedang menghadapi cobaan.

"Saat Aceh dilanda musibah, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan biaya haji. Namun justru Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyelesaikan pelunasannya. Semangat itu menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo," ujar Dahnil, Selasa (30/6/2026).

Dahnil mengatakan, Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jemaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban mereka setelah kembali dari Tanah Suci.

Lihat video: Prabowo Evaluasi Haji 2026, Panggil Menhaj & Wamenhaj ke Hambalang



"Kami ingin para jemaah pulang dengan hati yang tenang. Jangan sampai kemabruran ibadahnya masih dibayangi beban utang akibat musibah yang mereka alami. Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," kata Dahnil.

Program bantuan ini disalurkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi. Di Provinsi Aceh, sebanyak 32 jemaah haji menerima bantuan yang berasal dari sejumlah daerah terdampak bencana, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Utara.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji untuk memastikan pelayanan kepada jemaah tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci selesai. Lebih dari itu, negara terus berupaya hadir mendampingi jemaah, terutama mereka yang menghadapi kondisi sulit akibat musibah, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang bersama keluarga dan meraih kemabruran dalam ibadahnya.

JAKARTA - Forum Alumni Siswa Pecinta Alam (Fasta) kembali menggelar lomba dayung bagi seluruh pelajar se-Jakarta Raya di Banjir Kanal Timur (BKT), Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (26/6/2026). Kegiatan diikuti Siswa Pecinta Alam (Sispala) dari berbagai sekolah se-Jakarta. Antusias yang tinggi bahkan membuat panitia terpaksa menutup waktu pendaftaran lebih awal

Ketua Fasta Adjie Rimbawan mengatakan, di tahun 2026 ini ada peningkatan jumlah peserta dari 2025 lalu. Pada tahun lalu, jumlah peserta hanya 180 dan di tahun 2026 mencapai 262 peserta.

"Sebetulnya antusiasnya sangat tinggi, kalau saja kami tidak tutup, jumlahnya bisa mencapai 300," ujarnya di lokasi.

Menurut Adjie, perbedaan lain di tahun ini adalah menambah kategori perlombaan yaitu stand up paddle (SUP) atau berdiri di atas papan perahu. Tiga kategori lainnya adalah Kano (menggunakan perahu karet seorang diri), arung jeram dan kayak (menggunakan perahu sempit kaki selonjoran).

Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemkot Jakarta Timur Fauzi mengapresiasi Fasta dan para peserta Sispala karena telah menggelar kegiatan di BKT, Kecamatan Duren Sawit. Ini merupakan kolaborasi kedua dengan Fasta Sispala dalam kegiatan lomba mendayung di kali.

"Ini tidak hanya sosialisasi kepada masyarakat tentang olahraga air, tapi juga ada pesan bahwa kita semua harus mencintai alam ini, menjaga keasrian alam dan air," katanya.

Menurut Fauzi, kegiatan lomba ini secara langsung memperkenalkan kawasan BKT sebagai salah satu destinasi wisata di Jakarta khususnya Jakarta Timur. Masyarakat yang ingin berlibur bersama keluarga di BKT tidak perlu keluarkan biaya karena gratis.

"Kami berharap ini akan menjadi agenda rutin tahunan dan memjadi kemeriahan di HUT Jakarta. Sehingga masyarakat akan mengingat, wah di HUT Jakarta ada lomba dayung," ucapnya.

Di tempat sama, Anggota DPD RI Dailami Firdaus sebagai pembina dari Fasta Sispala menyatakan pada tahun 2027 atau saat Jakarta berusia lima abad maka lomba dayung akan lebih meriah lagi.

Kali BKT Kecamatan Duren Sawit memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata dan perputaran ekonomi melalui UMKM. "Jadi orang akan tahu, kita di Jakarta Timur punya destinasi wisata di BKT," katanya.

Dia menambahkan pada tahun 2027 Wali Kota Jakarta Timur Munjirin juga bakal membuat BKT Run untuk menggaungkan sebagai lokasi wisata.

ACEH - Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh meminta seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan membangun komunikasi dengan masyarakat. Hal itu penting untuk memberikan informasi yang akurat bagi warga terdampak bencana di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, terkait dengan fenomena gotong royong warga yang secara mandiri membuka kembali akses jalan dan jembatan di Tajuk Enang-Enang, setelah jalan nasional Bireuen–Takengon putus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.

“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Safrizal mengaku telah berkomunikasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan mendorong BPJN Aceh segera menyampaikan informasi resmi mengenai rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada 2027.

“Informasi itu mencakup tahapan kajian teknis, progres yang dapat dipantau, serta solusi jangka menengah yang sedang disiapkan,” katanya.

Safrizal menyebut informasi tidak cukup hanya melalui media, tetapi harus disampaikan langsung kepada tokoh masyarakat dan warga terdampak. Safrizal juga meminta Pemkab Bener Meriah mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan komunikasi, mengingat kedekatan pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

“Warga selama ini mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Posko Wilayah PRR Aceh, kata Safrizal, berencana memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemkab Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Pertemuan ini ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat dan hasilnya akan disampaikan terbuka kepada publik.

Tidakhanya itu, Safrizal juga mendorong BPJN Aceh mempertimbangkan pemanfaatan terbatas atas akses yang telah dibuka warga. Jalur tersebut, jika kondisi teknis memungkinkan, dapat digunakan secara terukur untuk mendukung mobilitas ekonomi warga terdekat dan kendaraan ringan sembari menunggu pembangunan permanen.

“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” ujarnya.

Posko Satgas PRR Aceh menegaskan penanganan Enang-Enang memerlukan pendekatan terpadu, tidak hanya aspek teknis konstruksi, tetapi juga memastikan warga terdampak memperoleh informasi yang akurat di setiap tahap pemulihan. Pelibatan aktif masyarakat dengan pendampingan pemerintah daerah disebut sebagai bagian dari pemulihan yang bermartabat.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, Aceh, mengatakan jembatan yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 2025 seperti Jembatan Ulee Jalan- Suak Kecamatan Peusangan akan dibangun kembali oleh pemerintah.

“Saat ini jembatan tersebut sedang proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan setelah penyusunan DED selesai, akan dilakukan perencanaan anggaran oleh pihak Provinsi Aceh,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen Fadhli saat dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan ruas jalan, tebing sungai, dan jembatan akan tetap dibangun kembali oleh pemerintah yang saat ini perencanaan telah masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).

“Pembangunan fasilitas yang rusak akibat bencana itu mengusung prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan agar wilayah terdampak memiliki ketangguhan yang lebih tinggi terhadap potensi risiko bencana di masa depan,” katanya.

Ia menambahkan terkait pembangunan jembatan tersebut pihaknya terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh fasilitas yang rusak dibangun kembali dengan baik

“Akses jembatan tersebut tentu sangat membantu masyarakat dan menjadi jalur ekonomi bagi warga sekitar,” katanya.

Ia menambahkan seluruh daerah terdampak bencana akan dibangun kembali oleh pemerintah secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Juru Bicara Pemkab Bireuen Muhajir Juli mengatakan banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 itu mengakibatkan 13 jembatan runtuh, terdiri atas delapan jembatan rangka baja, dan lima jembatan gantung.

Lebih rinci ia menyebutkan satu unit jembatan rangka baja berada di bawah kewenangan provinsi, yaitu jembatan rangka baja Peusangan Selatan yang membentang antara Desa Ule Jalan-Desa Suwak.

Kemudian jembatan rangka baja di Teupin Mane, Kecamatan Juli, serta jembatan rangka baja Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pusat.

Adapun jembatan rangka di Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa, jembatan rangka baja Awee Geutah, Peusangan Siblah Krueng, jembatan rangka baja Pante Lhong Kecamatan Peusangan, Jembatan rangka baja Krueng Tingkeum, dan di Mon Keulayu, Kecamatan Kutablang, merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten Bireuen.

Selanjutnya jembatan gantung di Pante Peusangan, Bivak, Simpang Mulia, Balee Panah, dan Pante Baro, seluruhnya di Kecamatan Juli.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendungan menjadi salah satu infrastruktur penting untuk menjaga ketersediaan air, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi risiko banjir. Di Gorontalo, peran tersebut diharapkan akan diperkuat melalui Bendungan Bulango Ulu yang kini memasuki tahap akhir pembangunan.

PT Brantas Abipraya (Persero) mencatat progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah mencapai 94,99 persen. Setelah beroperasi, bendungan ini diproyeksikan mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, Bendungan Bulango Ulu menjadi salah satu infrastruktur yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan air bagi sektor pertanian dan masyarakat di Gorontalo.

"Ini diproyeksikan menjadi infrastruktur penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan di Gorontalo," ujar Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Bendungan Bulango Ulu memiliki kapasitas tampung sebesar 140,95 juta meter kubik dengan volume efektif 58,61 juta meter kubik. Infrastruktur ini akan mengairi sekitar 4.950 hektare lahan pertanian melalui Daerah Irigasi Alale, Lomaya, dan Pilohayanga.

Dengan dukungan pasokan air yang lebih stabil, petani diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam sekaligus mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air pada musim kemarau.

Selain mendukung sektor pertanian, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pasokan air baku yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fungsi bendungan tidak hanya terbatas pada penyediaan air. Kehadiran Bendungan Bulango Ulu juga diproyeksikan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga lebih dari 80 persen. Pengendalian banjir dinilai penting untuk melindungi permukiman, lahan pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat dari potensi kerugian akibat bencana.

Di sektor energi, Bendungan Bulango Ulu akan mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 megawatt. Pemanfaatan aliran air sebagai sumber energi terbarukan dapat membantu penyediaan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kawasan genangan bendungan juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dan olahraga air. Pengembangan kawasan tersebut berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dian mengatakan, percepatan penyelesaian Bendungan Bulango Ulu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air. Menurut dia, manfaat bendungan tidak hanya dirasakan saat proyek selesai dibangun, tetapi juga dalam jangka panjang melalui peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan air, pengurangan risiko banjir, dan pengembangan ekonomi daerah.

"Melalui percepatan penyelesaiannya, kami berharap bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mendukung energi baru terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gorontalo," kata Dian.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya telah melakukan pemetaan dan analisis mengenai penyebab banjir di sejumlah titik di Kota Pahlawan yang dipicu oleh kombinasi hujan berintensitas sedang hingga lebat, hambatan aliran ke laut, hingga kiriman air dari wilayah hulu.

Berdasarkan hasil kajian mendalam yang dilakukan bersama BMKG Kelas I Juanda dan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, fenomena tersebut dipicu oleh kombinasi beberapa faktor alamiah.

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan bahwa faktor dominan penyebab banjir adalah dampak fenomena cuaca yang signifikan. Menurutnya, pertumbuhan awan Cumulonimbus memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Surabaya.

"Kejadian banjir di wilayah Kota Surabaya pada hari Senin disebabkan oleh tanda-tanda fenomena pertumbuhan awan Cumulonimbus yang signifikan dan menghasilkan hujan sedang hingga lebat di wilayah Surabaya," ujar Irvan, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa meskipun Surabaya telah memasuki musim kemarau, kemunculan fenomena atmosfer yang labil dan pertumbuhan awan tersebut tetap berpotensi menghasilkan hujan lokal yang tergolong cukup ekstrem.

Selain faktor cuaca, Irvan mengatakan terdapat kendala teknis pada sistem drainase akibat fenomena backwater effect atau arus balik air di hilir yang terhambat oleh pasang laut.

Menurutnya, kondisi pasang air laut yang terjadi bersamaan dengan hujan semakin memperlambat proses pembuangan air ke laut.

"Efek backwater pada sistem drainase Kota Surabaya memperbesar risiko genangan, terutama apabila bertepatan dengan hujan berintensitas sedang hingga tinggi," paparnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa genangan yang timbul di sejumlah titik bukan hanya disebabkan oleh pasang laut semata, melainkan kombinasi dari tiga faktor, yakni hujan lebat, backwater effect, serta terhambatnya aliran debit air dari hulu.

"Dengan kata lain, pasang laut pada 22 Juni 2026 berpotensi memperlambat pembuangan air, walaupun dari grafik tidak menunjukkan kondisi pasang maksimum yang sangat tinggi," ungkapnya.

Terkait kondisi ke depan, BMKG memprediksi adanya peningkatan bertahap tinggi muka air laut dari 1,0 meter hingga 1,4 meter pada periode 26–30 Juni 2026.

Selain itu, BPBD Kota Surabaya menetapkan periode 28–30 Juni 2026 sebagai waktu yang memerlukan kewaspadaan tertinggi karena pasang laut diprediksi mencapai nilai maksimum.

"Secara rinci, puncak pasang diprediksi terjadi pada 28 Juni sebesar +1,2 meter, 29 Juni sebesar +1,3 meter, dan mencapai puncaknya pada 30 Juni sebesar +1,4 meter," jelasnya.

Oleh karena itu, Irvan mengingatkan masyarakat bahwa risiko genangan pada tanggal-tanggal tersebut akan jauh lebih besar, terutama jika hujan berintensitas lebat terjadi saat puncak pasang air laut.

"Apabila pada hari-hari tersebut terjadi hujan sedang hingga lebat bersamaan dengan jam pasang puncak, maka peluang genangan akan lebih besar dibandingkan pada 22 Juni 2026," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa akan dikombinasikan dengan pohon mangrove sebagai solusi berbasis alam.

"Permasalahan banjir bukan hanya kiriman atau permasalahan di hulu tapi juga di hilir, ini yang kita perkuat melalui pendekatan infrastruktur keras," kata Menko AHY sapaan akrabnya di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan banjir akibat fenomena naiknya permukaan air.

Ia menyatakan setiap tahun Pantura Jawa mengalami penurunan permukaan tanah 5-20 sentimeter (cm) akibat puluhan juta orang mengambil air dari dalam tanah.

Untuk itu, pemerintah saat ini berupaya membangun tanggul laut raksasa di sepanjang Pantura Jawa yang panjangnya lebih dari 500 kilometer dan itu dilakukan secara bertahap.

AHY mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa nantinya juga dibarengi dengan penanaman pohon mangrove yang merupakan penahan air laut alami.

"Kita sedang merancang membangun tanggul di laut selain tanggul pantai. Dan, kita mengombinasikan dengan mangrove karena ini merupakan solusi yang berbasis alamiah. Sebab mangrove itu juga sangat efektif untuk dikombinasikan," ujar AHY saat meresmikan gerakan Ayo Muliakan Sungai.

Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah mematangkan desain tanggul laut raksasa.

"Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir," ujar AHY.

Ia mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang dihadapi Indonesia.

Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir memerlukan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan berjangka panjang.

Menurut dia, proyek tersebut membuka peluang kolaborasi internasional yang luas, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai dan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, hingga penelitian dan pengembangan bersama.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pelindo terus memantau perkembangan kondisi pasang surut air laut dan berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pelindo Cabang Kalimas memastikan operasional pelabuhan tetap berjalan lancar dan aman di tengah adanya peringatan dini dari BMKG Kelas II Tanjung Perak terkait potensi banjir rob yang diprediksi berlangsung pada 12–18 Juni 2026.

“Pelindo terus memantau perkembangan kondisi pasang surut air laut dan berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait,” kata GM Pelabuhan Kalimas, GSN dan Terminal Penumpang Ana Andiliya di Surabaya, Selasa.

Kawasan Pelabuhan Kalimas sempat mengalami genangan akibat fenomena banjir rob pada Senin (15/6) namun dapat segera tertangani dan air kembali surut dalam waktu kurang dari dua jam sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas kepelabuhanan.

Banjir rob yang terjadi merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh pasang air laut sehingga permukaan air laut mengalami kenaikan beberapa sentimeter dan menggenangi sejumlah area pesisir termasuk sebagian kawasan pelabuhan.

Ana mengatakan meski terjadi genangan sementara namun seluruh aktivitas operasional di Pelabuhan Kalimas tetap berjalan normal yakni kegiatan bongkar muat, pelayanan kapal, serta aktivitas pengguna jasa pelabuhan tidak mengalami gangguan.

Sebagai langkah mitigasi, Pelindo Kalimas secara rutin melakukan normalisasi saluran pembuangan air guna memastikan aliran air berjalan optimal.

Selain itu, sejumlah pompa air juga telah disiagakan untuk mempercepat proses pengaliran air kembali ke laut apabila terjadi genangan akibat pasang air laut.

Pelindo juga menyiagakan personel dan tim operasional di sejumlah titik strategis untuk melakukan pemantauan serta penanganan cepat apabila fenomena rob kembali terjadi selama periode yang diprediksi oleh BMKG.

"Berbagai langkah antisipasi telah kami siapkan, mulai dari normalisasi saluran air, penyiagaan pompa, hingga personel di lapangan,” katanya.

Ana pun mengimbau seluruh pengguna jasa dan masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan untuk tetap waspada terhadap potensi banjir rob selama periode yang telah diprediksi BMKG serta senantiasa mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar kegiatan penguatan layanan kesehatan di Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas banjir Aceh Tamiang. Hal itu dilakukan karena salah satu prioritas tertinggi dalam penanganan pascabencana adalah menjamin keselamatan masyarakat, terutama di sektor kesehatan.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Safrizal ZA. Menurut Safrizal, perlu pendekatan baru dalam penanganan bencana. Untuk itu, pihaknya menginisiasi Fakultas Kedokteran USK untuk turun langsung ke masyarakat.

“Dalam kondisi darurat bukan masyarakat yang datang, tapi dokter-dokter yang harus datang. Ini bagian dari bakti perguruan tinggi kepada masyarakat,” kata Safrizal, Selasa (16/6/2026).

USK pun menurunkan tim spesialis, mulai dari ahli jantung anak, obstetri dan ginekologi, hingga psikolog untuk membantu pemulihan trauma pascabencana. Safrizal berharap inisiatif ini tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan bisa diperluas ke daerah lain yang terdampak. Safrizal membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi lain, termasuk di Sumatera Utara, untuk membangkitkan semangat masyarakat.

Ssafrizal meminta tim dari USK untuk menyampaikan temuan di lapangan sebagai bahan masukan dan evaluasi kinerja pemerintah. “Tim yang telah turun ke masyarakat, tolong catat apa yang bisa diberikan kepada saya baik sebagai Ketua MWA atau sebagai Kepala Posko Satgas Bencana. Sarankan kepada kami apa yang bisa kita lakukan,” pesannya.

Safrizal menegaskan ilmu pengetahuan menemukan maknanya ketika mampu memberikan manfaat bagi manusia. “Ilmu tidak hanya sekadar ilmu, tetapi ilmu pengetahuan menemukan maknanya ketika ia mampu memberikan manfaat bagi manusia,” ujarnya.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Di sisi lain, pemulihan sarana prasarana kesehatan pascabencana di tingkat makro menunjukkan progres positif. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Posko Satgas PRR per 8 Juni 2026 menunjukkan seluruh RSUD dan Puskesmas di tiga provinsi terdampak yang sempat berhenti beroperasi, kini telah kembali berjalan normal. Dari 2.952 Puskesmas Pembantu, 99,76% sudah pulih, menyisakan enam unit yang masih menggunakan gedung pengganti.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Aceh Tamiang, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wirausaha USK, Dekan Fakultas Kedokteran USK, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, Ketua TDMRC USK, Seluruh Kepala Puskesmas Wilayah Kab Aceh Tamiang.

Selain fokus pada layanan kesehatan, kunjungan kerja Safrizal ZA di Aceh Tamiang juga menyasar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih. Safrizal mengecek langsung sumur bor yang telah dikerjakan oleh Satgas PRR di Gampong Johar, yang kini menjadi sumber air utama bagi warga sekitar.

Di lokasi tersebut tinggal 300 KK, dengan 20 KK di antaranya sudah mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Sementara 280 KK lainnya masih menunggu hasil verifikasi untuk bantuan kerusakan rumah kategori ringan dan sedang.

Kunjungan di Aceh Tamiang kemudian diakhiri dengan meninjau kondisi PDAM Mon Krueng Baro yang mengalami kerusakan pada mesin intake serta ribuan meteran pelanggan. Untuk mengatasi kendala ini, Safrizal menyampaikan bahwa Satgas PRR akan segera menyalurkan bantuan 25 ton PAC (polyaluminium chloride) dengan standar food grade untuk proses penjernihan air massal.

ACEH - Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Pidie Jaya, Aceh, yang hilang akibat diterjang banjir pada akhir November 2025 mulai dibangun kembali di lokasi baru. Proses pembangunan gedung madrasah tersebut telah berlangsung sekitar satu bulan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, Azhari, mengatakan pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 6.200 meter persegi yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi madrasah sebelumnya.

"Tahapan pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya ini sudah berlangsung sekitar sebulan lalu," kata Azhari dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurut Azhari, lokasi MIN 5 Pidie Jaya yang lama kini telah berubah menjadi aliran sungai akibat dampak banjir yang terjadi pada akhir 2025. Ia menjelaskan, saat ini pembangunan masih berada pada tahap penimbunan tanah. Progres penimbunan telah mencapai sekitar 70 persen. "Pembangunan MIN ini sekarang baru tahap penimbunan tanah, sekitar 70 persen yang sudah tertimbun," ujarnya.

Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di bangunan sementara yang telah disiapkan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fisik gedung hingga penyediaan fasilitas dan perlengkapan sekolah.

Lihat video: Viral! Anak-Anak Penyintas Banjir Aceh Lebih Pilih Al-Qur'an Ketimbang Makanan



"Alhamdulillah MIN 5 Pidie Jaya segera dibangun, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama masyarakat yang telah ikhlas menghibahkan tanahnya," kata Azhari.

Pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya dilakukan di atas lahan hibah dari sejumlah warga Aceh, salah satunya Nur Azizah, istri mantan Kepala Kanwil Kemenag Aceh periode 2014-2020.

Selain itu, penyusunan master plan gedung baru madrasah turut mendapat dukungan dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sejumlah pihak juga terlibat dalam proses penimbunan lahan, di antaranya Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), masyarakat setempat, Satgas PRR Sumatera, serta Kanwil Kemenag Aceh.

Dok. Titik lokasi MIN 5 Pidie Jaya yang hilang diterjang banjir. Madrasah itu pada awalnya berada di sekitar daerah aliran sungai Meureudu / Istimewa