NEW YORK, KOMPAS.com – Pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang semakin kuat.

Jumlah lowongan pekerjaan meningkat untuk bulan kedua berturut-turut pada Mei 2026 dan mencapai level tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Dikutip dari CNN, Rabu (1/7/2026), data terbaru Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) yang dirilis Bureau of Labor Statistics (BLS) pada Selasa (30/6/2026) menunjukkan jumlah lowongan kerja mencapai hampir 7,6 juta posisi pada Mei 2026, naik dari 7,59 juta pada April 2026.

PIXABAY Ilustrasi lowongan kerja, magang.

Kenaikan tersebut bertolak belakang dengan perkiraan para ekonom yang sebelumnya memproyeksikan jumlah lowongan kerja turun hampir 10 persen menjadi sekitar 6,975 juta.

Sebelumnya, lonjakan lowongan kerja pada April 2026 juga sempat dianggap sebagai anomali yang melebih-lebihkan permintaan tenaga kerja.

Namun, data terbaru menunjukkan kondisi tersebut bukan sekadar lonjakan sementara. Peningkatan lowongan kerja dinilai menjadi sinyal pasar tenaga kerja AS mulai stabil dan berpotensi memasuki fase ekspansi.

Kepala Ekonom Navy Federal Credit Union, Heather Long, mengatakan masa perlambatan perekrutan tenaga kerja telah berakhir.

"Resesi perekrutan telah berakhir, dan kita mulai melihat lebih banyak industri kembali mencari pekerja. Itu merupakan kabar yang sangat baik," ujar Long kepada CNN.

Sejumlah sektor mulai kembali merekrut pekerja

Laporan JOLTS menunjukkan kenaikan lowongan kerja terjadi di berbagai sektor, antara lain industri rekreasi dan perhotelan, perdagangan grosir, konstruksi, serta manufaktur.

PIXABAY/JANNO NIVERGALL Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.

Sebaliknya, jumlah lowongan kerja justru menurun di sektor layanan kesehatan, keuangan, dan teknologi.

Menurut Long, kondisi tersebut mencerminkan adanya perbedaan pemulihan antarindustri.

"Ini adalah cerita tentang pihak yang menang dan yang kalah. Beberapa industri, terutama sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja lapangan, tampaknya mulai bangkit kembali, sementara sektor lain, terutama teknologi dan keuangan, masih melemah," katanya.

Sektor teknologi dan keuangan selama beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang mengurangi kebutuhan terhadap sebagian jenis pekerjaan.

Perusahaan masih berhati-hati merekrut pekerja

Meski jumlah lowongan meningkat, perusahaan belum sepenuhnya agresif melakukan perekrutan.

Long menilai perusahaan mulai menyadari bahwa AI belum mampu menggantikan seluruh pekerjaan manusia sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja tetap ada.

"Sekarang tampaknya terjadi koreksi atas koreksi sebelumnya. Perusahaan menyadari AI tidak bisa melakukan semuanya, mereka masih membutuhkan pekerja, dan permintaan cukup kuat untuk mendorong perekrutan. Namun ekspansi perekrutan ini tetap berlangsung secara hati-hati," ujarnya.

Hal itu tercermin dalam data JOLTS yang menunjukkan jumlah perekrutan baru justru turun untuk bulan ketiga berturut-turut, meskipun jumlah lowongan kerja meningkat.

Ekonom Indeed, Sneha Puri, mengatakan kondisi tersebut bukan merupakan kontradiksi.

Menurut dia, kenaikan jumlah pekerja yang terserap lebih banyak didorong oleh berkurangnya jumlah pekerja yang keluar dari pekerjaan dibandingkan peningkatan perekrutan baru.

PIXABAY Ilustrasi lowongan kerja.

"Artinya, pertumbuhan lapangan kerja belakangan ini lebih banyak didorong oleh penurunan historis jumlah pekerja yang berhenti atau kehilangan pekerjaan, bukan karena aktivitas perekrutan yang meningkat. Lebih sedikit orang kehilangan atau meninggalkan pekerjaannya, tetapi belum banyak tambahan orang yang memperoleh pekerjaan baru," kata Puri.

Pasokan tenaga kerja juga menyusut

Kepala Ekonom American Staffing Association, Noah Yosif, menilai perlambatan jumlah lowongan kerja juga dipengaruhi oleh menyusutnya jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Menurut dia, jumlah penduduk usia kerja yang lebih kecil menyebabkan pasokan tenaga kerja ikut berkurang.

"Perlambatan lowongan kerja diimbangi oleh pasokan tenaga kerja yang lebih kecil karena jumlah penduduk usia kerja juga menurun," tulis Yosif dalam catatannya.

Di sisi lain, data JOLTS Mei juga menunjukkan belum terjadi perubahan signifikan pada jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pekerja yang secara sukarela mengundurkan diri.

Rendahnya angka pengunduran diri secara sukarela mengindikasikan pekerja masih belum cukup percaya diri terhadap kondisi pasar tenaga kerja untuk berpindah pekerjaan.

Konsumen masih pesimistis

Meski indikator pasar tenaga kerja membaik, survei terpisah menunjukkan masyarakat AS masih memandang prospek lapangan kerja dengan hati-hati.

Laporan Consumer Confidence Index terbaru yang dirilis Conference Board menunjukkan indeks kepercayaan konsumen meningkat tipis pada Juni, didukung penurunan harga bahan bakar.

Namun, Kepala Ekonom Conference Board Dana Peterson mengatakan persepsi masyarakat terhadap kondisi pasar tenaga kerja justru melemah.

"Persepsi terhadap kondisi pasar tenaga kerja saat ini melemah secara nyata karena persentase konsumen yang mengatakan pekerjaan 'sulit diperoleh' meningkat menjadi 22,5 persen, level tertinggi sejak Januari 2021," tutur dia.

PEXELS/IVAN S Ilustrasi pekerja Gen Z, pekerja muda.

Peterson menambahkan mayoritas responden memperkirakan tidak akan terjadi banyak perubahan pada pasar tenaga kerja dalam enam bulan ke depan.

Pertumbuhan lapangan kerja diperkirakan tetap solid

Dalam beberapa bulan terakhir, pasar tenaga kerja AS menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Perekonomian AS tercatat menambah sekitar 172.000 lapangan kerja pada Mei 2026, sekaligus menjadi bulan ketiga berturut-turut dengan penambahan lebih dari 100.000 pekerjaan.

Sementara itu, tingkat pengangguran tetap bertahan di 4,3 persen.

Para ekonom juga memperkirakan laporan ketenagakerjaan yang akan dirilis Kamis (2/7/2026), lebih awal karena libur Hari Kemerdekaan AS pada 4 Juli, masih akan menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang cukup solid.

Ekonom memperkirakan perekonomian AS menambah sekitar 100.000 pekerjaan sepanjang Juni, sedangkan tingkat pengangguran diproyeksikan tetap berada di level 4,3 persen.

Bisnis.com, Jakarta – Perkembangan kecerdasan buatan generatif (Generative Artificial Intelligence/GenAI) tidak hanya mengubah cara perusahaan bekerja, tetapi juga menggeser kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja. Dalam situasi tersebut, sertifikasi profesional atau mikro kredensial (micro-credential) semakin menjadi salah satu modal penting bagi pekerja maupun pencari kerja.

Berdasarkan laporan Micro-Credentials Impact Report 2026 dari Coursera, sebanyak 21,8% pekerjaan di Indonesia telah terdampak oleh GenAI. Dari jumlah tersebut, sekitar 18,5% pekerjaan diperkirakan mengalami perubahan dan membutuhkan peningkatan keterampilan (upskilling), sementara 3,3% pekerjaan lainnya berisiko tinggi tergantikan oleh teknologi AI.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi tenaga kerja bukan sekadar risiko kehilangan pekerjaan, melainkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kompetensi yang dibutuhkan industri.

Mikro-kredensial merupakan sertifikasi yang membuktikan penguasaan seseorang atas keterampilan atau kompetensi tertentu melalui program pembelajaran yang relatif singkat dan terfokus.

Berbeda dengan pendidikan formal yang mencakup bidang ilmu secara luas, mikro-kredensial dirancang untuk memenuhi kebutuhan keterampilan spesifik yang relevan dengan dunia kerja, mulai dari analisis data, kecerdasan buatan, keamanan siber, hingga manajemen proyek.

Menurut UNESCO, mikro-kredensial adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah dinilai berdasarkan standar tertentu sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang. Sertifikasi ini dapat berdiri sendiri maupun dikombinasikan menjadi kredensial yang lebih besar sebagai bagian dari proses pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).

Di tengah pesatnya perkembangan AI, sertifikasi semacam ini semakin mendapat perhatian perusahaan.

Managing Director Asia Pacific Coursera Ashutosh Gupta mengatakan pekerja yang mampu memanfaatkan GenAI justru berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar dalam karier mereka.

“Orang-orang yang menggunakan GenAI akan melihat keuntungan yang lebih besar. Jadi, 96% mendapatkan peningkatan produktivitas, 82% merasa lebih aman dalam pekerjaan mereka karena mereka menggunakan teknologi yang diperlukan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Gupta, mikro-kredensial menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah akibat perkembangan AI.

Laporan Coursera menunjukkan bahwa 99% pemberi kerja merekrut setidaknya tiga kandidat yang memiliki mikro-kredensial dalam setahun terakhir. Selain itu, 96% perusahaan juga mengaku menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada kandidat yang memiliki sertifikasi keterampilan tersebut.

Temuan itu menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengutamakan bukti kompetensi yang terukur dibanding hanya mengandalkan latar belakang pendidikan formal. Di sejumlah sektor, sertifikasi keterampilan bahkan mulai menjadi pelengkap penting dalam proses rekrutmen dan pengembangan karier.

Minat masyarakat Indonesia terhadap penguasaan keterampilan baru juga terus meningkat. Coursera mencatat terdapat sekitar 260.000 pendaftaran kursus GenAI dari Indonesia. Sepanjang tahun lalu saja, sebanyak 67.000 orang mendaftar untuk mempelajari teknologi tersebut.

Peningkatan minat tersebut mencerminkan kesadaran bahwa perubahan pasar kerja akibat AI tidak dapat dihindari. Dalam kondisi itu, mikro-kredensial menjadi salah satu instrumen yang membantu tenaga kerja memperbarui kompetensi, meningkatkan daya saing, serta mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan industri di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik, Paus Leo XIV, menerbitkan ajaran berbentuk ensiklik pertamanya bertajuk Magnifica Humanitas – On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence.

Dokumen kepausan perdana sejak pengangkatannya pada Mei 2025 ini memuat peringatan keras mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan raksasa teknologi (Big Tech) demi memburu keuntungan finansial belaka.

Dikutip dari The Register, Selasa (26/5/2026), ensiklik tersebut menolak penyetaraan kedudukan sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dengan kapasitas utuh manusia.

Paus menilai sistem komputasi ini murni meniru fungsi kalkulasi tertentu tanpa memiliki landasan kesadaran moral maupun pengalaman emosional yang mendasar.

"Dalam melakukannya, mereka sering kali melampaui kecerdasan manusia dalam hal kecepatan dan kapasitas komputasi, menawarkan manfaat nyata di banyak bidang. Namun kekuatan ini tetap sepenuhnya terikat pada pemrosesan data," tulis Paus Leo XIV dalam ensiklik tersebut.

Kekhawatiran utama Takhta Suci berfokus pada ketimpangan kendali infrastruktur digital global yang saat ini tidak berada di tangan negara, melainkan dikuasai segelintir aktor ekonomi raksasa.

Konsentrasi kekuatan yang buram dan minim pengawasan publik tersebut dinilai mempertinggi risiko eksklusi, manipulasi, serta kesenjangan sosial baru.

Paus menilai standardisasi moral tidak boleh didikte oleh kelompok elitis penyedia modal.

"Yang dibutuhkan adalah keterlibatan politik yang lebih aktif yang mampu memperlambat segala sesuatu ketika semuanya berjalan cepat," lanjutnya.

Kritik terhadap standardisasi sepihak ini relevan dengan fenomena industri saat ini, salah satunya terlihat pada dokumen prospektus SpaceX yang mempromosikan layanan Grok sebagai model pencari kebenaran yang dibangun berdasarkan misi personal sang pendiri, Elon Musk.

Ensikliki ini turut menyoroti dampak nyata penyalahgunaan AI yang mulai mengorbankan sisi kemanusiaan, mulai dari eksploitasi upah murah pekerja moderasi konten, pembuat label data, hingga perusakan lingkungan akibat masifnya konsumsi energi dan air pada pusat data berskala besar.

Risiko adopsi teknologi militer berupa senjata otonom tanpa kendali manusia juga menjadi catatan kritis kepausan.

Terkait dengan potensi disrupsi pasar tenaga kerja, Paus mengingatkan para pelaku industri untuk tetap menempatkan martabat pekerja di atas target pertumbuhan ekonomi semata.

"Pengejaran keuntungan yang lebih besar tidak dapat membenarkan pilihan-pilihan yang secara sistematis mengorbankan lapangan pekerjaan, karena manusia adalah tujuan, bukan sarana, dan tatanan ekonomi harus tetap tunduk pada martabat manusia dan kebaikan bersama," tulis Paus Leo XIV.

Menanggapi peluncuran dokumen tersebut, salah satu tokoh industri teknologi yang juga pendiri Anthropic, Chris Olah, mengakui pengembangan teknologi masa kini memang masih terpusat di segelintir negara kaya.

Pihaknya sepakat mekanisme pembagian keuntungan teknologi secara global hingga kini masih menjadi persoalan pelik industri yang belum terpecahkan.

Kehadiran pandangan dari luar lingkaran teknokrat ini diharapkan menjadi awal kolaborasi panjang dalam merancang batas aman pemanfaatan teknologi masa depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keseriusan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam mengelola SDM dan transformasi talenta digital kembali mendapat pengakuan internasional.

BNI meraih penghargaan untuk kategori Talent Insight Pioneer serta masuk sebagai finalist pada kategori Best Employer Branding on LinkedIn dan AI Pioneer Learning Champion pada ajang LinkedIn Talent Awards 2025.

Penghargaan diserahkan dalam seremoni di The St Regis Jakarta, Kamis (7/5/2026). Penghargaan serupa pernah diraih BNI pada 2024. Kala itu, BNI berhasil meraih penghargaan sebagai Best Employer Brand on LinkedIn Talent Awards Indonesia 2024 untuk kategori perusahaan di atas 10 ribu pegawai.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menyampaikan, capaian ini menjadi bukti konsistensi BNI membangun strategi human capital yang adaptif, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan bisnis masa depan.

“Pengakuan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus memperkuat transformasi human capital melalui pendekatan digital berbasis data. Kami percaya, pengelolaan talenta yang tepat akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Munadi dalam keterangan Senin (11/5/2026).

Dalam beberapa tahun terakhir, BNI terus mengoptimalkan pemanfaatan platform digital berbasis AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan talenta, mulai dari pemetaan kebutuhan kompetensi, strategi sourcing, hingga penguatan employer branding perusahaan.

Pendekatan ini memungkinkan BNI memahami dinamika pasar tenaga kerja, tren skill masa depan, serta meningkatkan efektivitas proses rekrutmen dan engagement kandidat. Melalui strategi tersebut, BNI juga berhasil memperkuat positioning sebagai salah satu employer of choice di industri perbankan nasional.

Nilai budaya BNI diwujudkan melalui empat nilai utama yakni profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, dan penyempurnaan tiada henti, yang diterjemahkan dalam enam semangat kerja atau 6 Karsa seperti agility, growthmindset, kolaborasi, hingga excellence in execution.

Budaya tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi yang future-ready dan mampu bersaing di era digital.

Selain mendukung kebutuhan bisnis jangka panjang, transformasi human capital yang dijalankan BNI selaras dengan upaya perusahaan menyiapkan talenta unggul yang mampu menjawab tantangan era digital, analytics, dan sustainability.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat ekosistem pembelajaran dan pengembangan talenta yang agile, future-ready, serta mampu mendorong daya saing BNI di tingkat nasional maupun global,” tutup Munadi.

BNI bertekad akan terus memperluas implementasi strategi human capital berbasis teknologi dan data analytics guna menciptakan organisasi yang semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan talenta berkelanjutan.

KOMPAS.com-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyebut pemerintah menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk industri hijau atau green jobs. Kebutuhan ini meningkat seiring pertumbuhan pasar kendaraan listrik.

Afriansyah menilai peralihan ke ekonomi hijau sudah menjadi keharusan. Sektor kendaraan listrik menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem pekerjaan masa depan.

“Geliat pasar yang sangat cepat dalam periode tiga tahun terakhir ini tentunya berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi otomotif berbasis listrik, digitalisasi, serta keterampilan pendukung industri hijau,” kata dia, Rabu (6/5/2026).

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan lonjakan penjualan kendaraan listrik. Penjualan naik dari sekitar 10.000 unit pada 2022 menjadi lebih dari 100.000 unit pada 2025.

Afriansyah, yang akrab disapa Ferry, menjelaskan langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kementerian Ketenagakerjaan menempuh strategi kolaborasi dengan industri. Salah satu mitra adalah PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia atau HMMI.

“Pada tahun 2023, PT HMMI memberikan hibah 5 unit kendaraan untuk pengembangan pelatihan vokasi kejuruan otomotif di BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Bandung. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi strategis yang kami harapkan terus berlanjut diikuti perusahaan lainnya,” ujar dia.

Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Peluang kerja profesional di sektor otomotif listrik juga diharapkan ikut terbuka.

"Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan menjadi kunci agar Indonesia mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap menghadapi tantangan masa depan di sektor green jobs,” kata Ferry.

Di tengah rapuhnya kualitas pasar kerja global yang disorot Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), kemunculan kecerdasan buatan (AI) kini menjadi tantangan baru yang berpotensi mempercepat tekanan terhadap tenaga kerja, khususnya di sektor jasa dan ekonomi digital.

ILO dalam laporan terbarunya tentang digitalisasi dunia kerja menyebut AI memang membawa peluang besar dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Teknologi ini memungkinkan robot menggantikan manusia dalam pekerjaan berbahaya, kotor, dan repetitif, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan pemantauan keselamatan di tempat kerja.

Namun, ILO juga mengingatkan adopsi AI menghadirkan risiko baru, mulai dari potensi kegagalan sistem, ancaman siber, hingga berkurangnya pengawasan manusia akibat ketergantungan pada otomatisasi.

Selain itu, sistem kerja berbasis algoritma dinilai dapat meningkatkan tekanan kerja, memicu stres, kelelahan, dan gangguan kesehatan mental pekerja.

Di luar aspek K3, disrupsi AI juga mulai terasa pada struktur pasar tenaga kerja. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai AI memperketat persaingan dan menggeser pekerja, terutama di sektor jasa digital.

"Dengan kemunculan AI, ini menambah kompetisi bagi pekerja, terutama freelancer di sektor digital. Mereka yang sebelumnya bekerja di ekosistem digital mulai tergeser, digantikan AI," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan kelompok yang terdampak kehadiran AI bukan hanya pekerja berupah rendah, tetapi juga tenaga kerja semi-terampil seperti UX designer hingga software engineer. Padahal, kelompok ini sebelumnya menikmati lonjakan permintaan saat ekonomi digital berkembang pesat pada 2016 hingga 2023.

"Sekarang justru mereka tersisih di pasar tenaga kerja. Ini mengkhawatirkan karena terjadi di sektor jasa modern yang sebelumnya menjadi andalan," ujarnya.

Bhima menambahkan untuk sektor padat karya seperti tekstil, dampak AI masih relatif terbatas karena tetap mengandalkan tenaga kerja fisik. Namun tekanan besar justru terjadi di sektor jasa perkotaan berbasis digital.

Ia menekankan perlunya penyesuaian sistem pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan AI, bukan bersaing dengannya. Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial dinilai krusial.

"Profil tenaga kerja makin bergeser ke informal dengan kualitas yang lebih rendah. Jaring pengaman sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan harus menyesuaikan," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai disrupsi AI tidak hanya berdampak pada jumlah pekerjaan, tetapi juga komposisi tugas dalam pekerjaan.

"AI, terutama generatif, tidak hanya menggantikan tugas rutin, tapi juga sebagian tugas kognitif. Yang terjadi seringkali bukan langsung hilangnya pekerjaan, tapi pergeseran tugas yang kemudian menurunkan kebutuhan tenaga kerja," ujarnya.

Menurut Yusuf, dalam jangka pendek hingga menengah, laju substitusi tenaga kerja berpotensi lebih cepat dibanding penciptaan pekerjaan baru. Hal ini dipicu oleh cepatnya adopsi teknologi, rendahnya mobilitas tenaga kerja antar sektor, serta belum siapnya sistem pelatihan ulang.

Ia juga menyoroti dampak AI, terutama pada pekerja dengan keterampilan menengah seperti administrasi dan layanan pelanggan, kelompok yang selama ini menjadi penopang kelas menengah.

"Kalau segmen ini tertekan, dampaknya tidak hanya ke pasar tenaga kerja, tapi juga ke konsumsi dan stabilitas sosial," katanya.

Dalam konteks Indonesia, Yusuf melihat adanya efek ganda: sektor informal dan pekerjaan manual masih menjadi penyangga dalam jangka pendek, tetapi sektor jasa modern di perkotaan justru lebih rentan terdampak.

"Kalau tidak ada intervensi kebijakan, kita bisa melihat polarisasi pasar tenaga kerja-pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan rendah tetap ada, tapi lapisan menengah menyusut," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persaingan di pasar tenaga kerja kian ketat. Sepanjang kuartal I 2026, satu lowongan pekerjaan diperebutkan sekitar 12 pencari kerja. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Tingginya tekanan juga tercermin dari besarnya aktivitas pencarian kerja. Pada Maret 2026, jumlah pengguna kategori jasa dan lowongan kerja di OLX mencapai sekitar 954 ribu, atau meningkat 46 persen dibanding Januari 2026.

Namun, lonjakan tersebut belum diimbangi ketersediaan pekerjaan. Sepanjang kuartal I 2026, jumlah pencari kerja mencapai lebih dari 523 ribu orang, sementara lowongan yang tersedia hanya sekitar 43 ribu posisi.

Ketatnya persaingan tidak lepas dari bertambahnya jumlah pencari kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 8.389 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang kuartal I 2026.

Di sisi lain, tren pencarian kerja juga meningkat, termasuk setelah periode Lebaran yang mencatat lonjakan signifikan. Hal ini mempertegas tingginya kebutuhan masyarakat terhadap peluang kerja.

Struktur pasar kerja pun belum banyak berubah. Posisi administrasi menjadi yang paling banyak dilamar, disusul marketing/sales, freelance, pengemudi, hingga SPG/SPB. Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja juga didominasi posisi serupa, menunjukkan perputaran pasar kerja masih terkonsentrasi pada jenis pekerjaan yang sama.

Dari sisi wilayah, peluang kerja masih terkonsentrasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali. Sementara pencari kerja terbanyak berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

Di tengah kondisi tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk mempertemukan pencari kerja dan perusahaan. Salah satunya melalui bursa kerja daring.

Direktur OLX Agung Iskandar mengatakan proses rekrutmen perlu dibuat lebih cepat agar pencari kerja dapat segera terserap. “Melihat dinamika pasar tenaga kerja yang terus berkembang, tahun ini OLX menggelar OLX Job Fair Online dengan kemudahan 3C: cari lowongan pekerjaan, langsung chat, dan kirim CV. Hal ini memangkas proses rekrutmen yang terlalu lama,” ujarnya dalam keterangan, Senin (20/4/2026) lalu.

Bursa kerja daring tersebut digelar pada 11-26 April 2026 dengan menghadirkan lebih dari 1.300 lowongan kerja cepat, sekitar 1.200 posisi yang paling banyak dicari, serta lebih dari 800 peluang kerja lepas.

Kondisi ini menunjukkan persoalan pasar tenaga kerja tidak hanya pada akses informasi, tetapi juga keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru. Tanpa penguatan sektor riil, ketimpangan antara pencari kerja dan peluang kerja berpotensi berlanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketimpangan antara masyarakat atas dengan menengah-bawah semakin melebar, setidaknya apabila dilihat dari pertumbuhan konsumsi per kapita. Masalahnya, jika terus berlanjut maka berbagai permasalahan ekonomi menanti.

Fenomena ketimpangan konsumsi tersebut disebutK-shaped consumptionalias pola konsumsi berbentuk K. Sebutan tersebut dipakai karena menunjukkan konsumsi masyarakat terbelah menjadi dua arah.

Di satu sisi, konsumsi kelompok atas meningkat sehingga secara grafis menunjukkan garis naik; sebaliknya, konsumsi kelompok menengah-bawah melemah atau menunjukkan garis turun sehingga membentuk pola huruf K.

Fenomena pola konsumsi berbentuk K itulah yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan bertajuk Demographic & Consumption Insight 2025, Mandiri Institute menemukan bahwa konsumsi kelas atas meningkat tajam sementara kelas menengah melemah.

Pada 2025, pertumbuhan konsumsi kelas atas (persentil 99-100) tumbuh 7,9% secara tahunan (year on year/YoY). Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi kelas menengah (persentil 81-99) hanya mencapai 3,04% YoY—lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 4,57% YoY.

"Ini menunjukkan makin membesarnya ketimpangan ya. Bahwa ketimpangannya makin besar.," ujar Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Ketimpangan tersebut tak terlepas distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Menurut Deni, ketidakmerataan pendapatan tersebut terakselerasi akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, sambungnya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Masalahnya, pemulihan pasar tenaga kerja sangat lambat.

Dia tidak menampik bahwa jutaan lapangan kerja tetap tercipta pasca pandemi. Hanya saja, yang tercipta lebih banyak pekerjaan informal dengan gaji tidak pasti atau rendah.

Terbukti, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute menunjukkan pada 2025, proporsi pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai sebesar 57% atau lebih rendah dari proporsi pra-pandemi (58%).

Tak sampai situ, data Mandiri Institute yang diolah dari survei sosial ekonomi nasional 2025 juga menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah pun menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.

Data tersebut menunjukkan berlanjutnya fenomena penurunan kelas menengah di Indonesia, setidaknya sejak 2019. Sebelumnya, BPS mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta selama 2019—2024.

Artinya, dari 2019—2025, jumlah kelas menengah sudah berkurang sekitar 10,6 juta. Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6% (2025), dari posisi 21,4% (2019).

Nasib kelas menengah itu tidak banyak dialami kelas atas. Deni menjelaskan penghasilan kelas atas tidak hanya berasal dari slip gaji namun juga banyak dari aset finansial atau pendapatan pasif seperti imbal hasil obligasi, dividen saham, emas, properti, dan sejenisnya.

"Jadi kalaupun harga barang, inflasi itu meningkat, dia masih bisacover[menutupi] itu. Sementara yangmiddle class[kelas menengah] kan dia enggak punya aset. Dia cuma bergantung dari gaji, sementara gajinya naik enggak secepat peningkatan harga barang," ujar Deni.

Singkatnya, pendapatan kelompok menengah-bawah semakin terkikis inflasi, sementara pendapatan kelompok atas terus bertambah lewat berbagai aset finansial dan pendapatan pasifnya.

Lampu Kuning Ekonomi

Pertanyaannya: apa dampak ekonomi makro dari fenomena konsumsi berbentuk K?

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengingatkan bahwa kelas atas merupakan kelompok yang cenderung menabung pendapatannya daripada membelanjakannya. Sebaliknya, kelas menengah-bawah merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak menggunakan pendapatan untuk belanja.

Singkatnya, pertumbuhan ekonomi ke depan akan terpengaruh secara negatif karena konsumsi merupakan kontributor utama pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal IV/2025 misalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,88% terdampak pembentukan PDB.

"Apabila tidak teratasi semakin lama ketimpangan semakin lebar dan pertumbuhan ekonomi akan stagnan," singkat Riefky kepada Bisnis, Selasa (24/4/2026).

Senada, Deni menjelaskan jika fenomena konsumsi berbentuk K ini terus-terusan berlanjut maka konsumsi akan semakin timpang. Akibatnya, struktur pertumbuhan ekonomi akan semakin rapuh karena hanya tergantung ke kelompok paling kecil yaitu kelas atas.

"Seharusnya kanmiddle class-nya [kelas menengahnya] yang membesar. Ini sementaramiddle class-nya kan makin mengecil. Jadi itu enggaksustainable[berkelanjutan] secara makro," tutup pengajar di Prasetya Mulya Business School itu.

Krisis energi yang dipicu perang Israel-AS melawan Iran kembali menempatkan transisi energi sebagai solusi yang tak terelakkan. Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai kesempatan menyampaikan transisi energi sebagai solusi jangka menengah untuk mengatasi krisis energi.

Sejak dilantik, beberapa program percepatan transisi energi sebenarnya telah dirancang. Salah satunya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) serta penghentian bertahap pembangkit listrik berbasis diesel.

Ambisi ini juga tercermin dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060, di mana kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan melonjak tajam hingga 474 gigawatt (GW), dan dapat mencapai 687 GW dengan tambahan pengembangan hidrogen.

Sebagai perbandingan, kapasitas pembangkit listrik Indonesia pada akhir 2025 baru berada di kisaran 107,5 GW. Artinya, ekspansi yang direncanakan bukan sekadar bertahap, melainkan lompatan besar yang akan sangat bergantung pada energi terbarukan, terutama tenaga surya.

Ironisnya, di tengah ambisi tersebut, kapasitas energi terbarukan Indonesia saat ini masih terbatas. Hingga akhir 2025, total kapasitas terpasang baru sekitar 15.630 MW, atau setara 15,75% dari keseluruhan pembangkit listrik nasional.

Ambisi ini bukan tanpa konsekuensi. Lonjakan kapasitas pembangkit akan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja dalam skala besar. Setiap tambahan proyek energi menciptakan kebutuhan tenaga kerja di seluruh rantai nilai, dari manufaktur hingga decommissioning seperti pembongkaran dan rehabilitasi lingkungan. Dalam jangka panjang, potensi penciptaan jutaan pekerjaan hijau atau green jobs menjadi sangat besar.

Sayangnya, optimisme ini berhadapan langsung dengan realitas pasar kerja nasional yang belum siap. Dalam tiga tahun terakhir, data BPS menunjukkan jumlah pekerja terdampak PHK melonjak tajam dari 25.114 orang pada 2022 menjadi 88.519 orang pada 2025. Pada saat yang sama, pertumbuhan pekerja formal justru melambat dengan 0,76% sepanjang 2020—2025, turun dari 2,30% pada periode sebelumnya.

Artinya, pemulihan pasar kerja tidak hanya lambat, tetapi juga semakin rapuh secara struktural. Di tengah lonjakan kebutuhan tenaga kerja hijau, pasar tenaga kerja Indonesia masih bergulat dengan persoalan mendasar, yaitu informalitas, mismatch keterampilan, dan kualitas pekerjaan yang rendah.

Ketidaksiapan Pasar Tenaga Kerja

Gambaran ini juga tercermin dari perspektif pelaku industri. Berdasarkan RUKN 2025—2060, transisi energi akan membawa dua konsekuensi, yaitu penciptaan lapangan kerja hijau dan hilangnya pekerjaan di sektor energi fosil. Perhitungan Koaksi Indonesia menunjukkan bahwa transisi energi di sektor pembangkit listrik berpotensi menciptakan sekitar 7,28 juta lapangan kerja tanpa skenario pengembangan hidrogen. Angka tersebut meningkat menjadi 11,69 juta lapangan kerja jika skenario pengembangan hidrogen dijalankan.

Namun, pada saat yang sama, rencana pensiun dini PLTU dan penurunan bertahap penggunaan batu bara berpotensi menghilangkan ratusan ribu pekerjaan langsung dan tidak langsung di rantai nilai batu bara. Ini menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya soal menambah pekerjaan, tetapi juga menggeser struktur tenaga kerja secara besar-besaran.

Meski di atas kertas peluang kerja terbuka lebar, di lapangan, posisi ini tidak mudah diisi. Dari 15 perusahaan energi terbarukan yang diwawancarai Koaksi Indonesia, lebih dari separuhnya mengaku kesulitan merekrut tenaga kerja, terutama untuk posisi strategis seperti manajer dan profesional.

Menariknya, pada saat yang sama, 13 dari 15 perusahaan tersebut justru menilai bahwa tenaga kerja Indonesia sudah berada pada kategori “siap” hingga “sangat siap”. Sekilas, ini tampak kontradiktif. Namun, perbedaan ini muncul dari cara pandang yang tidak sepenuhnya sama.

Kesulitan rekrutmen terutama disebabkan oleh minimnya pengalaman praktis tenaga kerja di sektor energi terbarukan. Sementara itu, penilaian bahwa tenaga kerja “sudah siap” lebih banyak didasarkan pada latar belakang pendidikan formal yang relatif tinggi, seperti lulusan diploma (D1-D3) dan sarjana (S1-S3).

Artinya, pendidikan tinggi tidak otomatis berarti siap kerja. Banyak lulusan memiliki dasar teori yang kuat, tetapi belum memiliki keterampilan teknis dan pengalaman lapangan yang dibutuhkan industri.

Kesenjangan ini terlihat jelas dalam kondisi pasar kerja secara umum. Data Kementerian Ketenagakerjaan (2025) menunjukkan hanya 64,64% pekerja muda yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sementara sisanya mengalami overeducation atau bekerja di bidang yang tidak relevan. Pada saat yang sama, keterampilan teknis spesifik seperti desain sistem energi, pengelolaan grid, atau teknologi baterai belum menjadi arus utama dalam kurikulum pendidikan maupun pelatihan.

Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya akses terhadap sertifikasi profesional yang relevan. Padahal, bagi industri, sertifikasi dan pengalaman praktis menjadi indikator utama kesiapan kerja. Akibatnya, meskipun tenaga kerja terdidik tersedia dalam jumlah besar, sebagian masih memerlukan waktu adaptasi sebelum benar-benar siap di lapangan.

Solusi Struktural

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan meningkatkan keterampilan individu. Persoalan yang terjadi struktural ini membutuhkan solusi sistematis.

Salah satu hambatan paling mendasar adalah keterbatasan data yang terintegrasi. Pemetaan green jobs dilakukan dengan menandai jabatan hijau di KBJI (Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia) berdasarkan uraian tugas, lalu menghubungkannya dengan data Survei Angkatan Kerja Nasional. Namun, karena definisi dan pemetaan jabatannya masih terbatas, jumlah dan sebaran tenaga kerja hijau yang tercatat belum benar‑benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Di sisi lain, green jobs sendiri pada dasarnya adalah salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan hijau: kalau transisi ke ekonomi hijau benar‑benar berjalan, penyediaan tenaga kerja terampil dan penciptaan lapangan kerja barunya juga harus ikut bergerak. Tanpa proses matchmaking yang kuat antara kebutuhan industri dan pasokan tenaga kerja—melalui pendidikan, pelatihan, dan layanan penempatan—jumlah green jobs yang muncul di statistik sulit mencerminkan potensi sebenarnya.

Di tingkat daerah, situasinya bahkan lebih kompleks. Meskipun beberapa provinsi mulai memasukkan narasi green jobs dalam dokumen perencanaan, banyak yang belum memiliki baseline data untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja secara akurat.

Selain itu, pengembangan green jobs sangat bergantung pada arah kebijakan transisi energi. Kepastian regulasi, arah investasi, dan permintaan industri menjadi faktor penentu. Tanpa sinyal kebijakan yang jelas, dunia usaha cenderung menahan ekspansi, sementara lembaga pendidikan dan pelatihan kesulitan menyesuaikan kurikulum mereka.

Akibatnya, semua pihak seperti saling menunggu. Industri menunggu kepastian pasar, lembaga pendidikan menunggu kebutuhan yang jelas, sementara arah kebijakan yang seharusnya menjadi kompas bersama belum benar-benar berfungsi sebagai penunjuk arah.

Tanpa pembenahan pada dua aspek ini, yakni data yang kuat dan arah kebijakan yang jelas, upaya menyiapkan tenaga kerja untuk transisi energi akan berjalan lambat dan tidak terkoordinasi. Padahal, kebutuhan tenaga kerja hijau terus meningkat seiring dengan percepatan transisi energi.

Di titik ini, memperkuat fondasi perencanaan menjadi sama pentingnya dengan mempercepat pembangunan energi bersih itu sendiri. Tanpa itu, potensi jutaan greenjobs berisiko tidak terserap optimal oleh tenaga kerja domestik.

Pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) kembali terancam akibat konflik di Timur Tengah. Perang yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran dinilai berpotensi menggagalkan pemulihan pasar kerja dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelumnya, pasar tenaga kerja Negeri Paman Sam tersebut sempat menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Namun, setelah empat pekan sejak serangan diluncurkan, dampak ekonomi mulai terasa.

Jalur pelayaran penting AS kini terpantau mengalami gangguan, harga minyak melonjak, rantai pasokan terhambat, serta harga bensin meningkat. Kondisi ini memicu kekhawatiran inflasi dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang pada akhirnya menekan pasar tenaga kerja.

"Jika Selat Hormuz tetap ditutup dan harga minyak bertahan di atas US$100 hingga April, maka ini akan menjadi game-changer. Itu berarti kita menghadapi ekonomi yang sangat berbeda, dan PHK bisa kembali terjadi," ujar Kepala Ekonom, Heather Long melansir CNN, Minggu (29/3).

Dalam kondisi saat ini, pasar tenaga kerja AS masih berada dalam pola "low-hire, low-fire" atau perekrutan dan PHK yang sama-sama rendah, dan diperkirakan akan bertahan untuk sementara waktu.

Kepala Ekonom EY-Parthenon Gregory Daco menyebut ketidakpastian menjadi faktor utama yang menahan aktivitas perekrutan. "Ketidakpastian menunda, bukan membatalkan rencana perekrutan," ujarnya kepada CNN.

Daco memperkirakan ekspansi ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja signifikan (jobless expansion) dengan penambahan sekitar 20 ribu pekerjaan per bulan pada paruh pertama tahun ini. Sementara itu, tingkat pengangguran diproyeksikan naik dari 4,4 persen menjadi sekitar 4,7 persen pada akhir tahun.

"Dengan peluang resesi sekitar 40 persen, risikonya adalah jeda perekrutan yang berkepanjangan pada akhirnya berubah menjadi pelemahan yang lebih nyata. Untuk saat ini masih pendinginan, belum retak. Namun jika ketidakpastian kembali meningkat, retakan itu bisa muncul pada akhir musim semi," tulis Daco.

Kondisi pasar tenaga kerja AS sendiri sebenarnya sudah melemah sejak tahun lalu. Pada 2025, perekonomian hanya menambah sekitar 116 ribu lapangan kerja, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata 121 ribu pekerjaan per bulan pada 2024.

Sebelumnya, ada optimisme bahwa kondisi akan membaik tahun ini, didorong oleh proyeksi inflasi yang melandai, pemangkasan suku bunga, serta kebijakan pajak baru yang diharapkan mendorong konsumsi dan investasi. Namun, konflik terbaru justru memperbesar ketidakpastian tersebut.

"Kami belum melihat data yang menunjukkan pasar tenaga kerja membaik drastis atau justru memburuk drastis di AS. Saat ini terlihat cukup stabil, tetapi stagnan," ujar Direktur Riset Ekonomi Indeed Hiring Lab Laura Ullrich.

Di sisi lain, konsumen AS sebagai penggerak utama ekonomi mulai tertekan oleh kenaikan harga energi. Harga minyak naik sekitar US$30 per barel sejak perang dimulai, sementara harga bensin rata-rata melonjak menjadi US$3,98 per galon.

Kenaikan biaya energi tersebut diperkirakan dapat memangkas pendapatan rumah tangga tahunan lebih dari US$1.350. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahkan memproyeksikan inflasi AS dapat naik menjadi 4,2 persen tahun ini, dari 2,4 persen pada Februari.

Meski demikian, konsumsi masih bertahan untuk sementara waktu. Data menunjukkan sebagian masyarakat mempercepat pembelian untuk mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut.

"Orang-orang memperkirakan harga tiket pesawat akan naik dan rencana liburan musim panas menjadi lebih mahal, sehingga mereka mencoba memesan sekarang," kata Long.

Ia menambahkan, daya tahan konsumsi juga didukung oleh pengembalian pajak yang rata-rata meningkat sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, kondisi ini dinilai tidak bisa bertahan lama.

"Untuk saat ini, konsumen masih bertahan," ujar Long.

Sejumlah data penting pasar tenaga kerja AS, termasuk tingkat perekrutan sektor swasta, angka PHK, dan laporan bulanan tenaga kerja, dijadwalkan rilis pekan ini dan akan menjadi indikator arah ekonomi selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Peningkatan tensi geopolitik global yang tersulut efek perang Iran - Amerika Serikat (AS) berpotensi menurunkan ekspektasi terhadap target pencapaian ekonomi Indonesia.

Apalagi, perang ini telah mengganggu rantai pasok atau supply chain energi serta mengerek harga minyak mentah global bahkan sempat di atas US$100 per barel. Sejumlah negara telah menekan rem darurat, Filipina misalnya.

Sementara itu, Indonesia mulai pasang kuda-kuda untuk menerapkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM). Work from home satu kali seminggu menjadi salah satu opsi yang bakal ditempuh pemerintah dalam waktu dekat.

Di sisi lain, meski mengklaim tidak ada kenaikan harga BBM, lonjakan minyak mentah di pasar global, bukan tidak mungkin mengancam kredibilitas fiskal pemerintah. Risiko pembengkakan subsidi di depan mata. Kalau itu terjadi, pelebaran defisit APBN di atas 3% bisa terjadi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut bahwa langkah efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Langkah efisiensi ini ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Pada keterangan sebelumnya, dia sempat mengeklaim lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bisa menghemat anggaran hingga Rp80 triliun.

Bahkan, terdapat wacana penghematan APBN untuk MBG dengan pelaksanaannya dipangkas dari enam menjadi lima hari saja dalam waktu sepekan.

Namun, berbeda dengan MBG, Purbaya menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menjadi sasaran efisiensi.

Sebab, anggaran negara untuk program itu ditujukan guna membayar jaminan pemerintah kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke KDMP. Nilainya Rp40 triliun setahun.

"Saya hanya harus bayar sekitar Rp40 triliun per tahun kan itu aja. Untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih. Tetapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk suatu yang lebih produktif," tuturnya.

OECD Pangkas Proyeksi

Menariknya, saat pemerintah berupaya mengendalikan dampak negatif kenaikan harga energi, Organization for Economic Co-operation and Development alias OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 4,8% pada 2026, turun dari perhitungan sebelumnya.

Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook, Interim Report: Testing Resilience edisi Maret 2026, proyeksi produk domestik bruto (PDB) Indonesia di angka 4,8% turun sebesar 0,2 poin persentase apabila dibandingkan dengan perkiraan lembaga tersebut dalam laporan edisi Desember 2025 (5,0%).

Sementara itu, laju perekonomian nasional diestimasikan kembali menguat ke level 5,0% pada 2027.

Penyusutan proyeksi ini tidak terlepas dari tingginya dinamika eksternal. OECD secara spesifik menyoroti bahwa pertumbuhan di Indonesia diproyeksikan akan tetap stabil secara umum karena stimulus fiskal baru-baru ini mampu menopang pertumbuhan konsumsi swasta.

Di samping itu, kondisi pasar tenaga kerja di sejumlah negara berkembang skala besar, termasuk Indonesia dan India, dinilai masih menguntungkan dengan tingkat pengangguran yang berada pada level yang relatif rendah.

Dari sisi pergerakan harga, inflasi umum (headline inflation) Indonesia diramal akan berada pada level 3,4% di 2026, naik 0,3 poin persentase dari proyeksi periode sebelumnya. Tekanan harga ini diperkirakan bersifat sementara, karena inflasi diproyeksikan akan kembali mereda dan turun menuju level 2,6% pada 2027.

OECD juga menggarisbawahi bahwa moderasi inflasi pada 2027 akan dirasakan oleh beberapa negara ekonomi berkembang seperti Indonesia, Brasil, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Tantangan inflasi dan pertumbuhan Indonesia ini tidak lepas dari tekanan yang terjadi di tingkat global. Secara agregat, OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB global akan melambat menjadi 2,9% pada 2026 dibandingkan realisasi pertumbuhan 3,3 pada tahun lalu, sebelum sedikit merangkak naik ke posisi 3,0% pada 2027.

"Proyeksi ini bergantung pada asumsi teknis bahwa tingkat gangguan pasar energi saat ini akan mereda seiring waktu, dengan harga minyak, gas, dan pupuk menurun secara bertahap mulai pertengahan tahun 2026 dan seterusnya," tulis OECD dalam laporan, dikutip Minggu (26/3/2026).

Lembaga yang berbasis di Paris tersebut menekankan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu menyebabkan guncangan harga energi dan pupuk yang lebih tinggi. Akibatnya, inflasi global meningkatkan dan tingkat permintaan global tertekan.

Ketidakpastian geopolitik itu pun diperkirakan akan menahan daya ungkit dari momentum kuatnya produksi dan investasi yang berkaitan dengan teknologi, kebijakan moneter dan fiskal yang suportif, serta tingkat tarif efektif yang lebih rendah dari asumsi sebelumnya.

Keraguan Ekonom

Adapun Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan dunia usaha masih akan menahan ekspansi usai libur Idulfitri 2026 seiring tingginya ketidakpastian global akibat gejolak perang dan tekanan fiskal dalam negeri.

Ekonom CSIS Deni Friawan mengatakan pelaku usaha diperkirakan masih berada dalam mode bertahan selama kondisi ekonomi belum stabil. Menurutnya, dunia usaha juga mencermati risiko kenaikan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat, terutama jika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan di tengah lonjakan harga minyak dunia.

"Kalau pemerintah melakukan adjustment akan berdampak pada inflasi, jadi apapun yang diambil, tekanan inflasi akan tinggi. Kalau inflasi tinggi daya beli akan kembali tertekan dan itu membuat permintaan melemah. Saya enggak melihat dunia usaha mulai ekspansi pasca Lebaran, given situation yang ada saat ini," terangnya kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Menurut Deni, sektor yang cenderung lebih tahan terhadap tekanan saat ini adalah sektor kebutuhan pokok atau consumer goods, karena permintaannya relatif lebih stabil dibandingkan sektor lain.

Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi tercermin di pasar modal. Dia menilai saham-saham sektor komoditas akan cenderung lebih menarik bagi investor, seiring peluang kenaikan harga minyak dunia yang dapat diikuti oleh penguatan harga komoditas lain seperti sawit dan batu bara.

Sebaliknya, sektor manufaktur diperkirakan menghadapi tekanan lebih besar, terutama bagi perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi valuta asing maupun ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.

Deni menambahkan, tantangan dunia usaha juga dapat bertambah apabila pemerintah kembali menempuh langkah efisiensi anggaran. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah saat ini makin terbatas, terlebih jika kenaikan harga minyak mendorong pembengkakan belanja subsidi energi.

"Pengeluaran pemerintah memang sudah ketat sekali dan makin rigid. Subsidinya membengkak besar, MBG [Makan Bergizi Gratis] kalau tidak dikurangi masih Rp335 triliun, bunga utang menguasai 19% sampai 20%," terang Deni.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemunculan Artificial General Intelligence (AGI) atau kecerdasan umum buatan berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap pasar tenaga kerja.

Menurut Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, AGI menghadirkan lompatan signifikan dibandingkan gelombang otomatisasi sebelumnya.

Jika teknologi sebelumnya lebih banyak menggantikan pekerjaan rutin dan fisik, AGI mampu menyasar tugas kognitif seperti analisis, penalaran, hingga pengambilan keputusan.

“Jika sebelumnya teknologi menggantikan pekerjaan rutin, AGI sudah masuk ke ranah kognitif,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).

Dia menjelaskan, kehadiran AGI akan mendorong pergeseran dari ekonomi berbasis jabatan menuju ekonomi berbasis keterampilan. Pekerja yang mampu memanfaatkan AI berpotensi mengalami peningkatan produktivitas, sementara yang tidak beradaptasi berisiko tertinggal.

Namun demikian, tanpa intervensi kebijakan yang memadai, transformasi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara tenaga kerja berkeahlian tinggi dan rendah.

“Di Indonesia, ekonomi berbasis jabatan masih sangat kuat. Pekerja yang menguasai AI pun tetap bisa berada di bawah mereka yang memiliki jabatan lebih tinggi,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, Heru memperkirakan AGI berpotensi menggantikan lebih banyak pekerjaan dibandingkan teknologi AI saat ini. Profesi berbasis pengetahuan seperti analis, akuntan, layanan pelanggan, serta fungsi administratif dan manajemen menengah menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.

Selain itu, pekerjaan kreatif yang bersifat standar juga mulai menghadapi tekanan. Meski begitu, Heru menekankan bahwa AGI tidak selalu menghilangkan pekerjaan secara total, melainkan mengubah komposisi tugas di dalamnya.

“Banyak peran akan berevolusi. Manusia akan fokus pada aspek strategis, sementara tugas operasional diambil alih AI,” ujarnya.

Kendati demikian, dia menilai sejumlah keterampilan tetap tidak tergantikan oleh AGI, seperti nilai, etika, empati, serta kemampuan membangun kepercayaan. Kepemimpinan dalam situasi tidak pasti dan kreativitas konseptual juga dinilai tetap relevan.

“AGI unggul dalam mengenali pola, tetapi masih terbatas dalam memahami konteks sosial yang mendalam. Keunggulan manusia ke depan ada pada cara berpikir dan kemampuan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu,” jelasnya.

Menghadapi potensi disrupsi tersebut, Heru menilai perusahaan perlu merombak strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Pendekatan berbasis keterampilan dan kolaborasi manusia-AI menjadi kunci, menggantikan sistem kerja berbasis deskripsi jabatan yang kaku.

Selain itu, investasi dalam pembelajaran berkelanjutan menjadi keharusan, terutama untuk meningkatkan literasi AI, kemampuan berpikir kritis, serta adaptabilitas tenaga kerja.

Di sisi lain, dia menekankan pentingnya memastikan transisi yang adil bagi pekerja terdampak. Program reskilling dan upskilling perlu dilakukan secara cepat dan masif, disertai dengan jalur perpindahan karir yang jelas.

Perusahaan juga didorong untuk mengalihkan tenaga kerja ke peran baru, bukan sekadar melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai respons terhadap efisiensi teknologi.

“Secara negara, perlu ada re-imagining dan re-strategy dalam membangun peradaban baru di era AI,” kata Heru.

Lebih lanjut, dia menilai peran pemerintah menjadi kunci dalam meredam dampak disrupsi tersebut. Reformasi pendidikan dan sistem pelatihan nasional perlu dipercepat agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.

Menurutnya, regulasi AI saat ini masih berfokus pada aspek etika dan keamanan, sehingga belum cukup untuk mengantisipasi dampak AGI terhadap pasar tenaga kerja. Diperlukan kebijakan tambahan yang menyasar perlindungan tenaga kerja serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.

“AI bukan sekadar jargon. Kita harus mendorong solusi berbasis AI dengan nilai kearifan lokal, memberdayakan petani, UMKM, dan generasi muda agar menjadi generasi emas, bukan generasi cemas,” tutupnya.