Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa Program Magang Nasional untuk lulusan baru alias fresh graduate masih belum merata, lantaran lokasi pelaksanaan yang masih terpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta.

Menurutnya, hal ini menjadi evaluasi yang hendak dibenahi dalam pelaksanaan program magang nasional yang akan berlanjut untuk angkatan kedua pada tahun ini.

“Sebaran peserta magang pada angkatan satu masih banyak di Pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi di Jakarta,” katanya dalam konferensi pers penutupan Program Magang Nasional Batch 3 2025 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Yassierli memaparkan, hal ini salah satunya dipicu oleh besaran uang saku peserta magang setara upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta, yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya.

Banyak peserta magang disebutnya juga ingin merasakan pengalaman bekerja di Ibu Kota. Hal ini juga selaras dengan perusahaan penyedia magang yang banyak berpusat di Jakarta.

Oleh karena itu, Yassierli menginginkan agar sebaran peserta magang nasional tahun depan dapat lebih merata. Kemnaker tengah menggodok agar distribusi peserta magang nantinya dapat berdasarkan masing-masing wilayah atau provinsi

Selain itu, dia juga menyinggung tantangan sebaran program studi masing-masing peserta magang. Dia ingin program ini lebih aksesibel bagi semua latar belakang, tak terkecuali difabel.

“Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas, kita ingin kesempatan itu juga dimiliki oleh adik-adik lulusan perguruan tinggi dari difabel,” tuturnya.

Terkait pelaksanaan 3 gelombang Program Magang Nasional 2025 yang telah rampung, Yassierli menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terus memonitor dan mengevaluasi sekitar 100.000 lulusan yang ada.

Langkah ini mencakup penelusuran (tracer) terhadap serapan kerja alumnus program sesudah 3 bulan dan sesudah 6 bulan mereka melaksanakan magang.

“Kita evaluasi dulu dari hasil survei, ini masih kita olah datanya dan kita akan terus memonitor nanti terkait dengan serapan mereka di industri,” tutur Yassierli.

Bisnis.com,PALEMBANG — Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) berada pada level positif di kisaran 5,00–5,80% (year-on-year/yoy) sepanjang tahun 2026.

Optimisme tersebut didorong oleh meningkatnya investasi, penguatan daya beli masyarakat, hingga tren kenaikan harga komoditas unggulan daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengatakan prospek ekonomi wilayah ini ke depan masih cukup kuat meski dibayangi sejumlah risiko global dan domestik.

“Pertumbuhan ekonomi Sumsel diprakirakan tetap terjaga dengan dukungan konsumsi rumah tangga, investasi proyek strategis, serta penguatan sektor industri pengolahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, salah satu pendorong ekonomi Sumsel yaknikenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel sebesar 7,1% pada 2026. Kondisi ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.

Selain itu, pembukaan rute internasional Singapura–Palembang oleh maskapai Scoot juga dinilai berpotensi meningkatkan sektor pariwisata, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi daerah.

“Dari sisi investasi, pembangunan proyek strategis seperti Pelabuhan Tanjung Carat turut diperkirakan menjadi pendorong Sumsel mencapai level pertumbuhan ekonomi diatas 5%," katanya.

Bambang menambahkan, tren kenaikan harga komoditas unggulan Sumsel seperti batu bara dancrude palm oil(CPO), juga masih menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan aktivitas industri pengolahan.

Melansir laporan Badan Pusat Statistik, ekonomi Sumsel pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,34% (yoy). Angka itu menjadikan Sumsel sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Sumatra.

Berdasarkan lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sektor dengan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 1,29%. Kinerja tersebut didorong meningkatnya produksi CPO dan industri pulp and paper.

Kemudian, sektor perdagangan besar dan eceran turut tumbuh positif dengan andil sebesar 1,19% seiring meningkatnya aktivitas masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri.

Namun demikian, Bambang menekankan bahwa masih ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, antara lain potensi El Nino pada semester II, risiko kebakaran lahan, gangguan produksi pangan akibat bencana hidrometeorologi, hingga potensi penurunan produksi batu bara akibat kendala logistik dan pengurangan RKAB 2026.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta per bulan. Nilai ini lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang tercatat Rp5,72 juta di tahun ini.

Berdasarkan hasil Sakernas, rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp3,55 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah buruh perempuan yang sebesar Rp2,80 juta.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, rata-rata upah buruh tertinggi ada pada usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi dengan gaji Rp5,05 juta.

Sementara itu, buruh pada lapangan usaha Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional menerima upah terendah sebesar Rp2 juta per bulan.

Menurut pendidikan, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 memperoleh upah tertinggi sebesar Rp4,77 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar Rp2,23 juta.

"Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah," tulis BRS BPS.

[Gambas:Youtube]

Menurut kelompok umur, upah buruh terendah tercatat pada usia 15-19 tahun sebesar Rp1,99 juta. Sebaliknya, upah buruh tertinggi tercatat pada kelompok umur 55-59 sebesar Rp3,77 juta.

Berikut daftar 10 lapangan usaha yang menerima rata-rata upah tertinggi:

1. Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp5,05 juta2. Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4,95 juta3. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi sebesar Rp4,75 juta4. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin sebesar Rp4,74 juta5. Aktivitas Real Estat sebesar Rp4,05 juta

6. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp4,02 juta7. Transportasi dan Penyimpanan sebesar Rp3,98 juta8. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha sebesar Rp3,97 juta9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp3,75 juta10. Konstruksi sebesar Rp3,35 juta.

Bagi umat Islam berpenghasilan tetap dari pekerjaannya diberikan kewajiban menunaikan zakat ketika pendapatannya telah mencapai batas nisab sesuai ketentuan syariat.

Saat ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta adalah sebesar Rp5,7 juta. Dengan nominal tersebut, apakah pekerja sudah masuk kategori wajib bayar zakat penghasilan?

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan batas minimal penghasilan atau nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan atau Rp91.681.728 per tahun.

Dengan demikian, angka tersebut menjadi acuan penghasilan bagi pekerja umat Islam yang wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan penetapan standar nisab penting untuk memastikan kepastian hukum dan keseragaman pengelolaan zakat nasional.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," ujar Noor Achmad dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Adapun nisab tersebut ditetapkan melalui musyawarah pada Jumat (20/2) lalu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapat dan Jasa 2026.

Keputusan tersebut mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menjelaskan penetapan nisab tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Waryono menyampaikan penggunaan standar emas sebagai acuan bertujuan menghadirkan ukuran yang lebih objektif dengan mempertimbangkan kepentingan muzaki (orang yang wajib berzakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Adapun nilai nisab tahun ini dihitung berdasarkan harga emas 14 karat setara 85 gram, dengan harga rata-rata emas sepanjang 2025. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai Rp91,68 juta per tahun atau Rp7,64 juta per bulan.

Angka tersebut meningkat sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan penyesuaian yang disebut sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sekitar 6,17 persen.

Kemudian, ia menambahkan PMA 31/2019 tidak mengatur secara spesifik jenis karat emas sebagai acuan nisab. Oleh karena itu, Baznas memiliki kewenangan menetapkan standar jenis emas dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk kepentingan penerima zakat.

Sementara itu, Noor Achmad menjelaskan penetapan standar emas 14 karat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketetapan ini juga mempertimbangkan dampaknya terhadap program pemberdayaan mustahik serta layanan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Baznas.

Menurutnya, standar tersebut juga dinilai relevan karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium serta tetap mempertimbangkan parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban muzaki dan perlindungan bagi penerima zakat.

"Pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur aman syar'i, aman regulasi, serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," ujar Noor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui rerata nasional upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berada di bawah rerata nasional angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Hal ini terungkap dalam paparan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Rabu (21/1/2026).

Dari 38 provinsi, nilai rata-rata UMP 2026 tercatat sebesar Rp3.508.714, naik 5,91% dari rerata UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.315.762. Di sisi lain, rata-rata KHL pada tahun ini mencapai Rp4.281.201.

Saat ditemui usai rapat, Yassierli pun mengakui bahwa disparitas menjadi tantangan dalam penentuan kebijakan pengupahan, dan tak bisa rampung hanya dalam jangka waktu satu tahun.

“Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Di situlah esensinya kenapa ada alfa 0,5–0,9 [dalam rumus UMP], bukan satu angka seperti tahun 2024,” kata Yassierli, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

Kendati demikian, dia mengaku menerima masukan dari anggota Dewan bahwasannya harus terdapat peta jalan atau roadmap yang memperkirakan waktu agar selisih antara upah minimum dan KHL dapat menyempit.

Untuk saat ini, pihaknya mengakui bahwa data perhitungan KHL baru sampai pada level provinsi, belum menyentuh level kabupaten/kota. Padahal, disparitas upah yang lebih lebar terjadi pada tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Yassierli menyebut bahwa peta jalan itu diharapkan mampu membandingkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan KHL kabupaten/kota. Harapannya, langkah untuk mengatasi disparitas dapat lebih terukur.

“Jadi memang kami sadar ini membuat bias, karena UMP itu adalah upah paling kecil di kabupaten/kota di provinsi itu. Yang kita bandingkan adalah UMK terkecil dengan KHL provinsi. Jadi memang masih jomplang, sebenarnya tidak untuk dibandingkan,” terang Yassierli.

Adapun, penentuan nilai kebutuhan hidup layak masing-masing daerah untuk menentukan besaran UMP 2026 menuai kritik karena dinilai tidak melibatkan buruh. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa survei KHL tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, proses tersebut mestinya diampu oleh Dewan Pengupahan.

“Dewan Ekonomi Nasional tidak punya hak konstitusi. Begitu pula BPS tidak punya hak konstitusi. Yang mempunyai hak konstitusi terhadap KHL adalah Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said juga menyoroti upah buruh yang bekerja di Jakarta lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang. Dia menyebut kondisi ini tidak hanya merugikan buruh. Namun, juga merusak daya beli dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Buruh yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit Jakarta justru menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang,” ujar Said.

Bahkan, Said menilai buruh yang bekerja di pabrik sederhana di Karawang kerap menerima upah lebih tinggi dibandingkan pegawai bank internasional seperti Standard Chartered maupun bank nasional seperti Bank Mandiri di Jakarta. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui adanya disparitas antara upah minimum provinsi (UMP) dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (21/1/2026).

“Jadi kalau kita lihat disparitas itu ada, perbandingan dengan KHL kita bisa lihat bersama-sama, ada yang sudah mendekati, ada yang masih jauh,” kata Yassierli.

Dia lantas menampilkan data perbandingan UMP 2026 di 38 provinsi dengan perhitungan KHL masing-masing daerah. Mayoritas UMP di daerah masih berada di bawah KHL, termasuk DKI Jakarta yang memiliki UMP Rp5,73 juta, sedangkan KHL tercatat sebesar Rp5,89 juta.

Yassierli menggarisbawahi bahwa perhitungan KHL ini belum termaktub dalam suatu regulasi, tetapi baru bersifat estimasi dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia menyebut bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan menjadi dasar untuk menyesuaikan kenaikan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) agar lebih proporsional dengan kebutuhan hidup layak dan faktor makroekonomi.

Kendati demikian, pihaknya tak menampik bahwa data KHL baru menyentuh level provinsi, belum mendetail hingga tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, Yassierli menyebut pengembangan data akan terus dilakukan.

“Kita terus akan mengembangkan bagaimana caranya menghitung kebutuhan hidup layak untuk level kota/kabupaten, karena ada isu juga terkait dengan disparitas antar kota/kabupaten. Sehingga kalau ada KHL, kita berharap ini bisa menjadi acuan,” ujarnya.

Adapun, penentuan nilai kebutuhan hidup layak masing-masing daerah untuk menentukan besaran UMP 2026 menuai kritik karena dinilai tidak melibatkan buruh. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa survei KHL tersebut melibatkan BPS hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, proses tersebut mestinya diampu oleh Dewan Pengupahan.

“Dewan Ekonomi Nasional tidak punya hak konstitusi. Begitu pula BPS tidak punya hak konstitusi. Yang mempunyai hak konstitusi terhadap KHL adalah Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA —Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Kamis (15/1/2026).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan aksi akan dimulai pukul 10.30 WIB di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, dan dilanjutkan ke Gedung Kemenaker RI di Jakarta Selatan.

Dalam aksi tersebut, KSPI kembali menyuarakan penolakan terhadap kebijakan upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta dan Jawa Barat, mendesak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru, serta menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

“Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Selain itu, KSPI juga menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merevisi penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota agar dikembalikan sesuai rekomendasi masing-masing kepala daerah.

Tuntutan berikutnya adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/2024 yang mengharuskan pembentukan undang-undang baru paling lambat dua tahun sejak Oktober 2024.

Selain isu ketenagakerjaan, KSPI juga menolak wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh.

Said sebelumnya menyampaikan aksi tersebut akan melibatkan sekitar 500 hingga 1.000 buruh yang berasal dari DKI Jakarta dan sejumlah daerah di Jawa Barat.

Sebagai catatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Besaran itu menjadi acuan upah terendah bagi pekerja.

Penetapan UMP 2026 di 38 provinsi itu tertuang dalam surat keputusan gubernur masing-masing daerah. 

Dari keseluruhan, UMP 2026 tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp5,72 juta per bulan. Adapun nominal upah terendah adalah Jawa Barat Rp2,31 juta.

Jika melihat persentase kenaikan UMP 2026, Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi yakni sebesar 9,08 persen. Sementara, kenaikan terendah adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 2,72 persen.

Berikut daftar UMP 2026 di 37 provinsi beserta besaran kenaikannya:

1. Aceh: Rp3,93 juta (Naik 6,7 persen)2. Sumatra Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)3. Sumatra Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)4. Sumatra Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)5. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)6. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)7. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)8. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)9. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)10. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)11. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)12. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)13. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)14. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)15. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)16. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)17. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)18. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)19. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)

20.Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)21.Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)22.Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)23.Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)24.Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)25.Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)26. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)27. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)28. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)29. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)30. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)31. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)32. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)33. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)34. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)35. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)36. Papua Selatan: Rp4,51 juta (Naik 5,2 persen)37. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)38. Papua Pegunungan: 4,51 juta (Naik 5,20 persen)

KOMPAS.com – Pemerintah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan ini mulai efektif per 1 Januari 2026 dan menjadi acuan utama pengupahan bagi pekerja dan pelaku usaha di masing-masing daerah.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi tersebut, besaran upah minimum dihitung berdasarkan sejumlah indikator penting, seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta produktivitas tenaga kerja.

Perbedaan karakteristik dan kemampuan ekonomi antarwilayah membuat nilai UMP 2026 tidak sama di setiap provinsi. Ada daerah dengan UMP di atas Rp 5 juta, namun ada pula yang masih berada di kisaran Rp 2 jutaan.

Tak heran jika penetapan UMP 2026 menjadi perhatian luas, baik bagi pekerja yang menanti kenaikan gaji, maupun pengusaha yang harus menyesuaikan struktur pengupahan.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia, sebagaimana dikutip dari unggahan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Daftar lengkap UMP 2026

Berikut daftar lengkap UMP terbaru 2026, upah minimum 2026 di setiap provinsi yang berlaku efektif per 1 Januari 2026:

- Daftar UMP 2026 Pulau Jawa dan Bali

Pulau Jawa masih didominasi provinsi dengan jumlah pekerja terbesar, dengan DKI Jakarta sebagai UMP tertinggi nasional. Berikut rinciannya:

• UMP Jakarta 2026/UMP DKI Jakarta 2026: Rp 5.729.876
• UMP Banten 2026: Rp 3.100.881,40
• UMP Jawa Barat 2026: Rp 2.317.601
• UMP Jawa Tengah 2026: Rp 2.327.386,07
• UMP DI Yogyakarta 2026: Rp 2.417.495
• UMP Jawa Timur 2026: Rp 2.446.880
• UMP Bali 2026: Rp 3.207.459

Daftar UMP 2026 Wilayah Sumatera

Sebagian besar provinsi di Sumatera menetapkan UMP di atas Rp 3 juta, dengan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan mencatat angka tertinggi. Berikut rinciannya:

• UMP Aceh 2026: Rp 3.932.552
• UMP Sumatera Utara 2026: Rp 3.228.949
• UMP Sumatera Barat 2026: Rp 3.182.955
• UMP Riau 2026: Rp 3.780.495
• UMP Kepulauan Riau 2026: Rp 3.879.520

• UMP Jambi 2026: Rp 3.471.497
• UMP Bengkulu 2026: Rp 2.827.250
• UMP Sumatera Selatan 2026: Rp 3.942.963
• UMP Lampung 2026: Rp 3.047.734
• UMP Bangka Belitung 2026: Rp 4.035.000

SHUTTERSTOCK/DICKY ALGOFARI Ilustrasi uang. UMP 2026. Daftar lengkap UMP 2026 di seluruh Indonesia. UMP 2026 di setiap provinsi di Indonesia.

Daftar UMP 2026 Wilayah Kalimantan

Provinsi di Kalimantan menunjukkan tren UMP yang relatif merata, mayoritas berada di atas Rp 3,5 juta. Berikut rinciannya:

• UMP Kalimantan Barat 2026: Rp 3.054.552
• UMP Kalimantan Tengah 2026: Rp 3.686.138
• UMP Kalimantan Selatan 2026: Rp 3.725.000
• UMP Kalimantan Timur 2026/UMP Kaltim 2026: Rp 3.762.431
• UMP Kalimantan Utara 2026: Rp 3.775.243

Daftar UMP 2026 Wilayah Sulawesi

Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di kawasan ini. Berikut rinciannya:

• UMP Sulawesi Utara 2026: Rp 4.002.630
• UMP Sulawesi Tengah 2026: Rp 3.179.565
• UMP Sulawesi Selatan 2026: Rp 3.921.088
• UMP Sulawesi Tenggara 2026: Rp 3.306.496,18
• UMP Sulawesi Barat 2026: Rp 3.315.934
• UMP Gorontalo 2026: Rp 3.405.144

Daftar UMP 2026 Wilayah Maluku dan Papua

Wilayah Papua masih mencatat UMP tertinggi secara nasional, seiring tantangan geografis dan biaya hidup yang lebih tinggi. Berikut rinciannya:

• UMP Maluku 2026: Rp 3.334.490
• UMP Maluku Utara 2026: Rp 3.510.240
• UMP Papua 2026: Rp 4.436.283
• UMP Papua Tengah 2026: Rp 4.285.848
• UMP Papua Pegunungan 2026: Rp 4.508.714
• UMP Papua Selatan 2026: Rp 4.508.100
• UMP Papua Barat 2026: Rp 3.841.000
• UMP Papua Barat Daya 2026: Rp 3.766.000

Dari daftar tersebut, UMP tertinggi di Indonesia 2026 adalah DKI Jakarta. UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.

Angka ini menjadi yang paling tinggi secara nasional, melampaui provinsi lain, termasuk wilayah Papua yang UMP-nya berada di kisaran Rp 4,5 juta.

Itulah rangkuman daftar lengkap UMP 2026 se-Indonesia yang resmi berlaku mulai awal tahun. UMP 2026 menjadi batas minimum pengupahan tahun ini.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan subsidi upah Rp200 ribu jika tidak merevisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyarankan Jakarta untuk meniru kebijakan negara lain seperti Australia dan Brasil dalam melindungi daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup ibu kota.

"Kalau memang mau diberikan insentif, bentuknya adalah subsidi upah. Transfer cash money," kata Said dalam aksi demo yang digelar di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

"Subsidi upah seperti di Australia, seperti di Brazil. Kalau memang dianggap Jakarta perusahaannya enggak mampu," sambungnya.

Apabila Pemprov DKI Jakarta bersikeras menetapkan UMP 2026 di angka Rp5,73 juta dan menolak kenaikan menjadi Rp5,89 juta sesuai tuntutan buruh, maka pemerintah wajib menutup selisih tersebut.

Ia mengusulkan subsidi itu diberikan bagi setiap buruh penerima upah minimum selama satu tahun anggaran, alih-alih program insentif yang dianggapnya tidak efektif.

"Kalau memang tetap Rp5,73 juta, setiap buruh penerima upah minimum disubsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta Rp200 ribu. Sampai kapan? Sampai satu tahun. Nanti tahun depan kita berunding lagi upah. Begitu Pak Gubernur DKI, begitu Pak Presiden Prabowo yang kami hormati melalui media," ujar Said.

Said menambahkan bahwa pendapatan per kapita warga Jakarta menurut data World Bank dan International Monetary Fund (IMF) mencapai US$21 ribu per tahun atau sekitar Rp28 juta per bulan.

Angka ini menunjukkan ketimpangan yang mencolok jika dibandingkan dengan UMP yang ditetapkan hanya di kisaran Rp5,73 juta, yang gajinya bahkan kalah dibandingkan buruh pabrik di Karawang atau Bekasi.

"Ini menunjukkan kesenjangan sosial. Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 15 Januari 2026 mendatang di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan penolakan buruh terhadap ketetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) di Jawa Barat.

Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung atau melalui DPRD, yang kembali bergulir belakangan ini.

“Jangan bajak demokrasi. Jangan beri upah murah. Tanggal 15 Januari kemungkinan kita [unjuk rasa] ke DPR lagi,” kata Said saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, rangkaian unjuk rasa ini beriringan dengan proses pengajuan gugatan oleh KSPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pengupahan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya tetap menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menyesuaikan besaran UMP 2026 dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) Rp5,89 juta. Tuntutan juga mencakup penerapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 5% di atas KHL.

Sementara itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengembalikan UMSK di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat sebagaimana rekomendasi masing-masing kepala daerah.

“Serikat-serikat buruh juga menolak keras pilkada yang nanti melalui pemilihan oleh DPRD. Harus tetap pemilihan langsung,” tegas Said.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik sekitar 6,17% dari Rp5.396.761.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menetapkan kenaikan UMP Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Sebanyak 37 provinsi resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang akan menjadi acuan upah terendah bagi pekerja.

Penetapan UMP 2026 diatur melalui surat keputusan gubernur masing-masing daerah. Hanya tersisa Provinsi Papua Pegunungan yang belum resmi mengumumkan besarannya.

Sejauh ini, UMP 2026 tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp5,72 juta dan terendah adalah Jawa Barat Rp2,31 juta.

Sementara itu, besaran kenaikan UMP 2026 tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 9,08 persen dan terendah adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 2,72 persen

Berikut daftar UMP 2026 di 37 provinsi beserta besaran kenaikannya:

1. Aceh: Rp3,93 juta (Naik 6,7 persen)2. Sumatra Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)3. Sumatra Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)4. Sumatra Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)5. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)6. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)7. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)8. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)9. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)10. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)11. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)12. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)13. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)14. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)15. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)16. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)17. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)18. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)19. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)

20. Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)21. Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)22. Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)23. Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)24. Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)25. Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)26. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)27. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)28. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)29. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)30. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)31. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)32. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)33. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)34. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)35. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)36. Papua Selatan: Rp4,5 juta (Naik 5,19 persen)37. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)