Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meningkatkan secara signifikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di enam provinsi.

Dia mengatakan enam provinsi tersebut adalah Provinsi Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.

"Kami memperhatikan daerah-daerah ini masih banyak yang membutuhkan di bidang perumahan, terutama program BSPS atau bedah rumah. Dan kami sudah diskusi untuk bedah rumah di provinsi ini, dari evaluasi staf kami, kami akan tingkatkan secara signifikan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan bahwa program BSPS merupakan contoh bagaimana program ini sangat dinikmati dan ditunggu masyarakat, sekaligus sangat bermanfaat bagi rakyat.

"Ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo untuk (merenovasi) rumah yang tidak layak huni, dan juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat," katanya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkatkan kualitas atau pembangunan baru rumah dengan berswadaya dan berasaskan kegotong-royongan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital "Go PKP".

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usulan kebutuhan anggaran tahun 2027 salah satunya diprioritaskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebanyak 2 juta unit.

Program BSPS untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

Tata kelola program ini juga diperkuat oleh sistem Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital Go PKP.

Ara menjelaskan bahwa sistem Go PKP telah beroperasi dan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Data hasil verifikasi lapangan yang diperoleh Kementerian PKP secara berkala disampaikan kepada BPS sebagai bahan pemutakhiran data nasional sehingga kualitas basis data penerima bantuan semakin akurat.

Dia juga meminta berbagai masukan dan tanggapan dari Menteri Dalam Negeri maupun Kepala BPS terhadap pengembangan sistem Go PKP agar semakin efektif mendukung pelaksanaan Program BSPS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan sejumlah masukan terkait perbandingan antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian PKP. Sinkronisasi kedua data tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih mutakhir dan akurat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengusulan calon penerima bantuan.

Peran aktif pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk memastikan setiap usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

Melalui penyempurnaan sistem Go PKP dan penguatan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berharap pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan mampu mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan.

Ia mencontohkan, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta melonjak dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.

Menurutnya, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait agar program ini bisa terakselerasi secara optimal.

Maruarar, sapaan Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Selain itu, menurut dia, pemerintah mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 4.

Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa program perbaikan rumah harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik. Untuk itu, kebutuhan material dan anggaran dibuka kepada masyarakat serta melibatkan sejumlah penyedia bahan bangunan agar tercipta persaingan harga yang sehat.

"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," katanya.

Ke depan, pemerintah berharap jumlah RTLH dapat berkurang secara signifikan.

"Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta (unit RTLH)," ucap dia.

Dirinya juga telah mengusulkan penambahan BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027.

"Artinya program ini sangat diminati, diharapkan," katanya

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah menunjukkan kemajuan signifikan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah senilai Rp20 juta per hunian telah masuk proses verifikasi calon penerima.

Hingga awal Juni 2026, proses verifikasi telah mencapai 300 ribu calon penerima, dari target awal sekitar 400 ribu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan percepatan pelaksanaan program bedah rumah Rp20 juta saat ini difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026.

"Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026," ucap Qodari di Jakarta, Rabu (17/6) dikutip Antara.

Ia menuturkan per awal Juni 2026 progres program bedah rumah Rp20 juta mencapai 13,51 persen. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni rampung pada Oktober 2026, paling lambat November 2026.

Qodari menjelaskan proses verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan, sedangkan pelaksanaan fisik perbaikan rumah memerlukan waktu sekitar tiga bulan.

Untuk besaran bantuan, kata dia, nilai reguler BSPS ditetapkan sebesar Rp20 juta. Angka ini terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, bantuan bedah rumah sebesar Rp25 juta per unit. Sementara untuk wilayah pegunungan, pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan bedah rumah mencapai Rp40 juta per unit.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun dari APBN untuk mendukung BSPS tahun 2026," ucap Qodari.

Ia menambahkan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan alokasi dan progres tertinggi, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Adapun penetapan alokasi bantuan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta variabel kedalaman kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pengusulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS bagi masyarakat saat ini dibuka seluas-luasnya.

"Memang kalau kita lihat mekanismenya, itu dimulai dari pengusulan. Pengusulan ini dibuka selebar-lebarnya sekarang," ujar Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6).

Fitrah menjelaskan kalau dulu hanya anggota DPR, kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang bisa mengusulkan BSPS, tetapi sekarang dibuka seluas-luasnya mulai dari anggota DPR, kepala daerah, tokoh masyarakat, sampai ketua ormas hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

[Gambas:Youtube]

Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) sudah dimulai pada tahun 2026 ini.

"Sudah dimulai tahun ini," ujar Maruarar atau disapa Ara di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa program Bedah Rumah untuk orangtua siswa Sekolah Rakyat merupakan usulan dari Menteri Sosial sebagai penanggung jawab sekolah rakyat.

"Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat," katanya pula.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan bahwa verifikasi program Bedah Rumah untuk orang tua siswa Sekolah Rakyat sebagian sudah dimulai.

"Sudah, sebagian sudah dimulai," kata Fitrah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap target renovasi 10.000 rumah pada tahun 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000 unit," kata Ara.

Pemerintah menilai bahwa penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial RI dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik eksisting mencapai sekitar 14.913 siswa serta jumlah orangtua sekitar 13.942 orang. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi program perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Output prioritas yang kita buat prioritas adalah pertama, BSPS sebesar Rp57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usulan kebutuhan anggaran tahun 2027 salah satunya diprioritaskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebanyak 2 juta unit.

"Output prioritas yang kita buat prioritas adalah pertama, BSPS sebesar Rp57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah," ujar Ara dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Prioritas berikutnya, lanjutnya, yakni rumah susun sebesar Rp36,94 triliun untuk 50.500 unit atau 421 tower.

"Ini juga saya banyak sekali mendapatkan aspirasi dari berbagai kalangan untuk rumah susun ini jadi kami ajukan," katanya.

Kemudian prioritas selanjutnya Rumah Khusus sebesar Rp8 triliun untuk 23.410 unit, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519,5 miliar untuk 375 hektare atau di 25 lokasi, dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit."

"Dalam mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tersebut, usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 adalah sebesar Rp106 triliun dengan target 2.084.460 unit. Dengan Pagu Indikatif sebesar Rp9,91 triliun, diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," kata Ara.

Program BSPS adalah dukungan dana dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkatkan kualitas atau pembangunan rumah baru dengan berswadaya dan berasaskan gotong-royong.

Program BSPS untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

Tata kelola program ini juga diperkuat oleh sistem Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sistem Pemilihan Toko Terbuka memperkuat tata kelola program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.

Dia menegaskan bahwa sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT) merupakan inovasi yang tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas korupsi.

"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam Program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait.

"Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hal itu ketika bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan PTT sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan Program BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto.

Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka, dengan toko yang mengikuti proses pemilihan antara lain Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Melalui mekanisme tersebut, berhasil diperoleh efisiensi anggaran sekitar Rp9 juta.

Program BSPS Tahun 2026 di DKI Jakarta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total alokasi BSPS di DKI Jakarta mencapai 5.659 unit rumah, meningkat tajam dari 158 unit pada tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.359 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.

Khusus untuk wilayah Jakarta Barat, alokasi Program BSPS mencapai 1.350 unit rumah.

Sementara hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.

Adapun Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, memperoleh alokasi sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah bekerja keras dalam proses inventarisasi, verifikasi, hingga pelaksanaan Program BSPS di lapangan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Melalui pelaksanaan Program BSPS dan sistem Pemilihan Toko Terbuka, Kementerian PKP berkomitmen memastikan bantuan perumahan tepat sasaran, meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, serta mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Pemerintah mempercepat realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Jakarta. Jangkauan program, kini turut merenovasi toko-toko yang kurang layak milik masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan program prioritas pemerintah tersebut di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada Senin (15/6/2026).

Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan, hemat, dan akuntabel.

Di Kelurahan Kalianyar, proses PTT ini berjalan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto. Melalui sistem ini, warga penerima manfaat diberi kebebasan untuk menentukan sendiri penyedia bahan bangunan secara terbuka.

Toko-toko yang berpartisipasi dalam pemilihan ini meliputi Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Hasil dari penerapan mekanisme tersebut terbukti mampu menghemat anggaran negara hingga kisaran Rp9 juta.

Menteri PKP Maruarar Sirait menerangkan bahwa penerapan metode PTT merupakan terobosan baru yang tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat integritas program agar bersih dari praktik korupsi.

"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Maruarar menekankan soal setiap rupiah dana publik yang dialokasikan dalam Program BSPS wajib diawasi secara terbuka dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terkait. "Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP dan Mendagri menyapa para penerima manfaat program BSPS dari berbagai sudut DKI Jakarta serta Kepulauan Seribu secara daring. Sebanyak 20 penerima bantuan hadir langsung di tempat acara.

Sementara itu, lima orang lainnya bergabung secara virtual lewat sambungan Zoom, yaitu Muhammad Iqbal dari Kelurahan Cawang (Jakarta Timur), Esih dari Kelurahan Kramat (Jakarta Pusat), Djudi dari Kelurahan Lagoa (Jakarta Utara), Achmad Fauji dari Kelurahan Bukit Duri (Jakarta Selatan), dan Murtasia dari Pulau Harapan, Kepulauan Seribu.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jatah Program BSPS di DKI Jakarta pada tahun 2026 ini melonjak drastis. Jumlah total alokasi BSPS di DKI Jakarta kini menyentuh angka 5.659 unit rumah, padahal tahun sebelumnya hanya sebesar 158 unit. Dari total kuota baru tersebut, sebanyak 5.359 unit ditujukan untuk area perkotaan dan 300 unit dialokasikan bagi kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.

Bila diperinci, wilayah Jakarta Barat mendapatkan kuota Program BSPS sebanyak 1.350 unit rumah. Berdasarkan hasil pencatatan serta verifikasi lapangan, tercatat ada 942 unit rumah sasaran yang tersebar di enam kecamatan dan 22 kelurahan. Untuk wilayah Kelurahan Kalianyar di Kecamatan Tambora sendiri mendapatkan jatah sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat.

Di sela acara, Menteri PKP turut memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah bekerja ekstra keras mulai dari tahap pencatatan, verifikasi, hingga proses eksekusi program BSPS di lapangan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Maruarar.

Melalui integrasi Program BSPS dan metode Pemilihan Toko Terbuka ini, Kementerian PKP bakal menjamin penyaluran bantuan hunian yang tepat sasaran, memperbaiki kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menciptakan sistem tata kelola pembangunan perumahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengebut Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk Tahun Anggaran 2026. Hingga awal Juni 2026, realisasi fisik perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut tercatat berada di angka 13,51 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh proses renovasi di lapangan dapat rampung sepenuhnya pada Oktober, atau selambat-lambatnya November 2026. Langkah percepatan ini difokuskan pada tahap verifikasi data para calon penerima bantuan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur mengatakan, dari target awal yang menyasar sekitar 400.000 unit RTLH, proses verifikasi kini telah menyentuh kisaran 300.000 unit. Seluruh verifikasi tersebut ditargetkan tuntas pada bulan ini.

"Sekarang total yang sudah kita instruksikan untuk diverifikasi sekitar 300.000 unit dari total 400.000 unit. Mudah-mudahan bulan Juni ini seluruh instruksi verifikasi bisa selesai. Kami memperkirakan proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar dua bulan dan pelaksanaan fisik sekitar tiga bulan," ujar Fitrah dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Meskipun capaian saat ini masih berada di bawah target kumulatif Juli 2026 yang ditetapkan sebesar 23 persen, Kementerian PKP tetap optimistis mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar tahapan program saat ini masih berjalan di fase verifikasi dokumen dan lapangan.

"Posisi saat ini progres mencapai 13,51 persen. Memang masih terdapat selisih terhadap target, namun kami optimistis dapat mengejarnya karena sebagian besar kegiatan saat ini masih berada dalam proses verifikasi yang akan segera berlanjut ke tahap pelaksanaan fisik," katanya.

Lebih lanjut, Fitrah menguraikan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran program BSPS ini ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Selanjutnya, pengerjaan fisik bangunan di lapangan diharapkan tuntas secara menyeluruh pada bulan berikutnya.

"Setidaknya pada Oktober 2026 realisasi keuangan penyalurannya sudah terealisasi. Selanjutnya paling lambat bulan November pelaksanaan fisiknya dirancang selesai 100 persen," kata Fitrah.

Untuk menyokong keberlangsungan program BSPS sepanjang 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bantuan stimulan ini disalurkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat meningkatkan kualitas hunian mereka menjadi lebih layak.

Secara umum, nilai bantuan reguler BSPS dipatok sebesar Rp20 juta per unit rumah. Angka tersebut terbagi atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan serta Rp2,5 juta untuk upah pekerja. Namun, besaran ini disesuaikan berdasarkan kondisi geografis. Khusus untuk wilayah Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan reguler ditetapkan senilai Rp25 juta per unit.

Sementara untuk daerah pegunungan, pulau-pulau kecil, serta kawasan terluar di wilayah Papua dan Maluku Utara, bantuan yang diberikan berkisar hingga Rp40 juta per unit. Penyesuaian nominal bantuan di beberapa wilayah geografis tersebut berimplikasi pada perubahan total kuota penerima manfaat, dari rencana awal sebanyak 400.000 unit menjadi berkisar 375.200 unit rumah.

"Ada sekitar 24.800 unit yang nilai bantuannya lebih besar dari Rp20 juta sehingga secara total volume kegiatan berubah menjadi sekitar 375.200 unit. Jadi bukan karena target tidak tercapai, tetapi karena nilai bantuannya berbeda sesuai kebutuhan wilayah," ujarnya.

Dari sisi sebaran daerah, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan alokasi serta progres pelaksanaan BSPS tertinggi di tahun 2026. Di bawah Jawa Barat, daerah lain yang menunjukkan perkembangan pengerjaan tertinggi antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan.

Penetapan peta alokasi BSPS sendiri didasarkan pada berbagai indikator terukur, mulai dari jumlah rumah tidak layak huni, kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, persentase kemiskinan, tingkat ketimpangan, hingga indeks kedalaman kemiskinan di tiap daerah.

Dengan pendekatan ini, Kementerian PKP berupaya memastikan bantuan pemerintah dapat tepat sasaran sekaligus mempercepat pengurangan backlog rumah tidak layak huni di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pengusulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS bagi masyarakat saat ini dibuka seluas-luasnya.

"Memang kalau kita lihat mekanismenya, itu dimulai dari pengusulan. Pengusulan ini dibuka selebar-lebarnya sekarang," ujar Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Fitrah menjelaskan kalau dulu hanya anggota DPR, kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang bisa mengusulkan BSPS. Kalau sekarang dibuka seluas-luasnya mulai dari anggota DPR, kepala daerah, tokoh masyarakat, sampai ketua ormas dan lembaga swadaya masyarakat juga dibuka.

"Makanya sekarang kita buka semua saluran untuk semua masyarakat bisa mengusulkan tanpa ada batasan-batasan," katanya.

Saat ini, kata Fitrah, Kementerian PKP sedang memikirkan bagaimana nanti mekanisme terkait apakah masyarakat bisa langsung mengusulkan BSPS.

"Memang kita sedang berusaha, bisa tidak masyarakat yang langsung mengusulkan dirinya sendiri? Kita sedang memikirkan bagaimana nanti mekanismenya. Karena kalau kita tidak siapkan mekanismenya dengan baik, ada 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni," ujarnya.

Dia mengatakan hal tersebut dimulai dari pengusulan yang saat ini sudah dibuka seluas-luasnya. Pengusulan BSPS saat ini sudah menggunakan sistem. Kalau dulu banyak kepala daerah yang membawa proposal usulan BSPS secara manual atau fisik. Saat ini Kementerian PKP sudah tidak menerima usulan BSPS dengan cara seperti itu.

"Mereka yang mengusulkan harus masuk ke dalam sistem, Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) namanya," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi awal dimana secara sistem dibantu oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), dengan melihat Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena banyak NIK yang ganda ternyata.

"Banyak juga usulan yang nakal seperti ada yang sudah pernah dapat BSPS kemudian diusulkan lagi," kata Fitrah.

Setelah lolos verifikasi awal maka proses selanjutnya adalah instruksi verifikasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Karena yang melaksanakannya adalah di Balai. Jadi anggaran BSPS itu semuanya disebar ke Balai," tambahnya.

Kementerian PKP memiliki 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan ada 38 satuan kerja.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengingatkan seluruh jajarannya, pemerintah daerah, serta mitra kerja untuk menjaga transparansi dan memastikan tidak ada praktik penyelewengan anggaran (korupsi) dalam realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang tegas jika menemukan adanya oknum yang berani memotong atau menyalahgunakan hak masyarakat miskin tersebut.

Maruarar menjelaskan, program renovasi rumah atau bedah rumah ini merupakan salah satu program unggulan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto demi memastikan hak hunian layak bagi masyarakat terpenuhi secara cepat dan masif.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) per 10 Juni 2026 mencapai 13,51 persen atau Rp1,15 miliar.

"Realisasi terhadap target Juli 2026, 23,84 persen terhadap pagu anggaran BSPS 2026. Sekarang posisi kita baru 13,51 persen," ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Fitrah mengatakan pihaknya tetap optimistis bisa mencapai target Juli 2026.

"Saya masih optimis kita bisa kejar yang ini, karena prosesnya semuanya verifikasi," katanya.

Saat ini, total yang sudah dilakukan instruksi verifikasi calon penerima bantuan (CPB) BSPS oleh Kementerian PKP sekitar 300 ribu dari total 400 ribu rumah.

"Mudah-mudahan bulan Juni ini kita bisa selesaikan instruksi verifikasi 400 ribu rumah," kata Fitrah.

Dia juga menyampaikan pelaksanaan fisik BSPS direncanakan selesai 100 persen paling lambat pada November tahun ini.

Kementerian PKP meluncurkan BSPS sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Pada 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada 2025.

Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Kementerian PKP ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026