Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menerima tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari pemerintah.

Tambahan likuiditas tersebut akan dimanfaatkan perseroan untuk memperkuat fungsi intermediasi melalui percepatan penyaluran kredit, terutama ke sektor perumahan yang menjadi fokus bisnis BTN.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penempatan dana SAL menjadi dukungan penting bagi perseroan dalam menjaga likuiditas di tengah dinamika perekonomian.

Menurutnya, likuiditas yang kuat akan memberikan ruang bagi BTN untuk meningkatkan penyaluran kredit secara lebih optimal sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN. Penempatan dana SAL ini sangat penting bagi kami. Ini bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi kami untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terukur," ujar Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Nixon menilai tambahan dana tersebut menjadi amunisi strategis bagi BTN untuk menjaga stabilitas pendanaan sekaligus memperkuat kemampuan pembiayaan di tengah kebutuhan kredit yang terus meningkat.

Direktur Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti mengatakan tambahan likuiditas tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perseroan untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan.

Dana SAL akan diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian, dengan sektor perumahan tetap menjadi prioritas utama.

"Tugas kami adalah memastikan likuiditas ini tersalurkan dengan efektif ke sektor riil. Kami optimistis, dengan total dana SAL yang ada, BTN dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas," kata Venda.

Menurutnya, penyaluran dana akan tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar kualitas pembiayaan tetap terjaga. Di sisi lain, pengelolaan likuiditas juga diupayakan tetap efisien sehingga BTN mampu menjaga daya saing di tengah fluktuasi pasar uang.

BTN meyakini tambahan penempatan dana SAL akan memperkuat kapasitas pembiayaan perseroan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, khususnya pembiayaan perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan mencapai Rp19,24 triliun per 20 Juni 2026.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan realisasi tersebut setara dengan 54% dari target awal plafon yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar Rp36 triliun.

Seiring dengan besarnya permintaan masyarakat, Maruarar mengungkapkan pemerintah kini tengah bersiap memperlebar ruang ekspansi pembiayaan melalui peningkatan alokasi dana mencapai Rp50 triliun.

“Dengan capaian yang sudah mencapai sekitar 54% atau Rp19,2 triliun, plafon KPP tahun 2026 ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya dalam keterangan remi, Selasa (23/6/2026).

Maruarar memaparkan program strategis yang diinisiasi sejak akhir Oktober tahun lalu ini dirancang secara komprehensif untuk menyokong ekosistem perumahan nasional. Dukungan pembiayaan ini diharapkan dapat menggerakkan mesin pembiayaan baik dari sisi pasokan (supply) maupun sisi permintaan (demand).

Dari sisi supply, stimulus likuiditas ini ditujukan untuk memperkuat napas finansial para pelaku usaha penunjang sektor properti, mulai dari pengembang hingga produsen bahan bangunan.

Langkah tersebut krusial guna menjaga keberlanjutan rantai pasok dan produktivitas pembangunan proyek hunian secara nasional.

Sementara itu, pembiayaan dari sisi demand difokuskan untuk membantu pelaku UMKM yang memerlukan modal guna memiliki, membangun, atau merenovasi rumah. Intervensi ini diharapkan dapat mengikis angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ara merinci, hingga paruh pertama tahun ini, total penerima manfaat dari program pembiayaan ini tercatat telah menyentuh 91.045 debitur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.271 debitur bergerak di ceruk industri supply dan mayoritas sisanya sebanyak 88.774 debitur berasal dari lini demand.

Adapun, lima bank dengan realisasi penyaluran KPP terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp10,18 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp3,65 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp2,03 triliun, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp1,06 triliun, dan Bank Mandiri sebesar Rp1,02 triliun.

Selain Himbara, bank pembangunan daerah dan bank swasta juga turut berkontribusi dalam penyaluran KPP. Hingga 20 Juni 2026, bank pembangunan daerah telah menyalurkan Rp936,17 miliar kepada 1.994 debitur dengan penyalur terbesar dari Bank Jateng, sedangkan bank swasta mencatat penyaluran sebesar Rp370,7 miliar kepada 120 debitur dengan penyalur terbesar melalui Bank Nobu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — BUMN perbankan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp 1,85 triliun hingga Mei 2026. Jumlah ini meningkat 54,37 persen secara tahunan (year onyear/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,19 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6/2026), mengatakan kinerja tersebut menunjukkan fundamental bisnis perseroan tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut dia, sektor perumahan yang menjadi fokus penyaluran kredit BTN masih memiliki prospek pertumbuhan yang besar karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

"Rumah bukan sekadar aset investasi, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selama masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak, kebutuhan terhadap pembiayaan perumahan akan terus ada," kata Nixon.

Ia menambahkan, BTN akan terus memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan guna mendukung kebutuhan pembiayaan rumah serta layanan keuangan pendukung lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan konsolidasi perseroan, pertumbuhan laba hingga Mei 2026 tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII), penyaluran kredit dan pembiayaan, serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Pendapatan bunga bersih BTN hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 7,11 triliun atau naik 14,97 persen (yoy) dibandingkan Rp 6,18 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank Tabungan Negara (BTN) memperkuat sisi penyediaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang menyasar ekosistem sektor perumahan mulai dari pengembang, penyedia jasa konstruksi, pedagang bahan bangunan, hingga UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan hunian produktif.

Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bagus Hendri Setiawan menjelaskan hingga Maret 2026, BTN telah menyalurkan KPP di Bali sebesar Rp53,6 miliar. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan BTN terhadap percepatan penyediaan rumah sekaligus menggerakkan rantai ekonomi sektor perumahan di daerah.

“Ekosistem perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas. Karena itu BTN tidak hanya hadir ketika masyarakat membeli rumah, tetapi juga mendukung seluruh rantai nilainya. Di Bali, penguatan ekosistem perumahan ini berjalan berdampingan dengan perluasan layanan digital melalui balé by BTN dan kerja sama di sektor pariwisata,” jelas Bagus, Senin (8/6/2026).

Hingga Maret 2026, penyaluran KPR Subsidi BTN di Bali terus menunjukkan tren positif dengan outstanding mencapai Rp1,64 triliun atau tumbuh 3,3% secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara akumulatif, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebanyak 13.244 unit di Bali.

"Penyaluran kredit di Bali menjadi salah satu kontributor utama dalam mendukung akses kepemilikan rumah bagi masyarakat di Pulau Dewata," kata Bagus.

Penerimaan masyarakat terhadap layanan digital BTN terus meningkat. Hingga Maret 2026, jumlah pengguna balé by BTN di Bali mencapai 41 ribu pengguna atau tumbuh 59% secara tahunan (year-on-year/yoy). Jumlah transaksi finansial balé by BTN juga meningkat 76% yoy menjadi 111,2 ribu transaksi.

Kinerja jumlah transaksi tersebut jauh di atas rata-rata industri secara nasional. Bank Indonesia dalam Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan mencatat, volume transaksi menggunakan mobile banking secara nasional tumbuh 26,7% (yoy) per Maret 2026.

Dari sisi merchant, jumlah balé merchant di Bali melonjak 110% yoy menjadi 4,2 ribu merchant. Dengan transaksi balé merchant melesat 205% (yoy) dan nilai transaksi naik 98% (yoy). Catatan positif tersebut menunjukkan semakin banyak pelaku usaha lokal yang memanfaatkan solusi pembayaran digital BTN dalam menjalankan aktivitas bisnis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen belum berdampak langsung terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, kenaikan BI Rate tersebut sudah diperkirakan sebelumnya sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global.

“Kita sudah duga sih pasti naik karena memang jaga stabilisasi moneter, jaga stabilisasi nilai tukar. Saya rasa sih wajar lah ya, bukan sesuatu yang aneh,” ujar Nixon usai penandatanganan nota kesepahaman BTN dengan KAI di Menara 1 BTN, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Nixon mengatakan, BTN sejak awal memproyeksikan kenaikan BI Rate mencapai 50 basis poin. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kestabilan rupiah.

“Saya malah dari awal berani bilang, saya malah memprediksi naik 50 bps. Ternyata keluarannya 50 bps. Karena memang untuk bisa mengendalikan nilai tukar salah satu caranya itu," kata Nixon.

Meski demikian, Nixon menegaskan BTN belum melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit maupun penyaluran pembiayaan sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan tersebut.

“Dampaknya ke kredit kita belum pikirin. Belum ada adjustment dulu. Gak usah khawatir,” ujar Nixon.

Menurut dia, penyesuaian suku bunga simpanan seperti deposito juga tidak berlangsung secara langsung karena mengikuti jatuh tempo dana nasabah. BTN saat ini masih mengkaji dampak kebijakan suku bunga terhadap biaya dana perseroan.

“Kedua dampaknya ke deposito juga kita lagi review. Dan biasanya gak langsung juga sesuai jatuh temponya deposito. Kira-kira transisinya biasanya sih tiga bulanan,” kata Nixon.

Ia menambahkan, mayoritas produk KPR BTN bersifat kontraktual dengan bunga tetap dalam periode tertentu, sehingga perubahan BI Rate tidak otomatis memengaruhi cicilan debitur.

“Ke kredit juga belum tentu direct. Karena kalau di BTN casenya kebanyakan KPR itu lebih fix dan BTN itu kontraktual,” ujar Nixon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) membuka opsi pembiayaan rumah dengan tenor hingga 40 tahun guna menjaga keterjangkauan cicilan di tengah harga rumah yang terus naik. Skema itu disiapkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dan target Swasembada Papan 2045.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan tenor panjang dibutuhkan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, tetap mampu membeli rumah. "Salah satu solusi realistis yang ditawarkan adalah penyediaan pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang, mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun,” ujar Nixon dalam peluncuran buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Nixon, tantangan utama sektor perumahan saat ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memastikan cicilan tetap terjangkau bagi masyarakat. “Challenge-nya bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat,” katanya.

Peluncuran buku tersebut turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus penulis buku, Fahri Hamzah. Dalam kesempatan itu, Fahri menyoroti masih besarnya persoalan backlog perumahan di Indonesia yang mencapai sekitar 10 juta hingga 12 juta unit. Selain itu, sekitar 20 juta warga masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Fahri menilai program 3 juta rumah bukan sekadar proyek properti, melainkan bagian dari transformasi besar ekonomi dan sosial masyarakat. “Swasembada papan adalah harga mati jika kita ingin membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat ke depan,” ujar Fahri.

Sementara itu, Hashim mengatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi besar agar program 3 juta rumah benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. “Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Hashim.

BTN menilai sinergi antara pemerintah, pengembang, dan lembaga pembiayaan menjadi kunci agar target penyediaan rumah rakyat dapat tercapai hingga 2045.

IDXChannel- Realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) secara nasional hingga saat ini mencapai sekitar Rp16,2 triliun.

Hal tersebut diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat bertemu dengan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo beserta jajaran di The Tower, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Sementara untuk KPP BSI, penyalurannya telah mencapai sekitar 67 persen dari target Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar, dengan dominasi debitur berasal dari sisi demand.

Maruarar menyampaikan apresiasi atas dukungan dan peran aktif BSI dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi BSI terhadap program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dan terjangkau,” ujar dia dikutip Jumat (22/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa program KPP menunjukkan perkembangan yang positif di berbagai daerah. Salah satu capaian tertinggi tercatat dalam kegiatan sosialisasi KPP yang diselenggarakan BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan realisasi mencapai Rp315,7 miliar. Menurutnya, program KPP ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong lahirnya kelas menengah baru.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan menegaskan komitmen BSI untuk terus mendukung program-program pemerintah, termasuk di bidang perumahan rakyat.

“Kami berterima kasih dapat berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung program pemerintah termasuk dalam sektor perumahan. Dalam pertemuan ini kami juga membahas rencana dukungan BSI terhadap program perumahan ke depan serta meminta arahan dan masukan dari Menteri PKP agar kolaborasi ini bisa semakin optimal,” ujar Anggoro.

Ia menjelaskan, pada tahun 2026 BSI menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, BSI juga turut mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 5.540 unit rumah subsidi, dimana hingga saat ini telah terealisasi akad sebanyak 1.250 unit.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan syariah, Kementerian PKP berharap akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat semakin luas sehingga target pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kredit perumahan PT Bank Tabungan Negara atau BTN hampir menembus Rp3 triliun hingga pertengahan Mei 2026. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan penyaluran pembiayaan terbesar, terutama untuk mendukung pembangunan rumah oleh pengembang.

BTN mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp2,97 triliun hingga 18 Mei 2026. Nilai itu terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand Rp987 miliar.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kebutuhan rumah masyarakat harus diimbangi dengan kesiapan proyek dari pengembang agar penyaluran pembiayaan berjalan efektif.

“KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

BTN mencatat penyaluran KPP Supply sudah mencapai sekitar 33 persen dari target tahun ini sebesar Rp6 triliun. Sementara KPP Demand telah menyerap sekitar 25 persen dari kuota Rp4 triliun.

Secara nasional, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penyaluran KPP Supply. Wilayah tersebut dinilai masih memiliki kebutuhan tinggi terhadap pembangunan rumah baru, terutama di kawasan penyangga perkotaan.

Mataram (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) membidik penyaluran kredit program perumahan atau KPP senilai Rp350,7 miliar di Nusa Tenggara Barat (NTB) seiring tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan rumah berbasis syariah.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan pihaknya telah menyalurkan kredit perumahan di NTB sebesar Rp44 miliar kepada 110 nasabah hingga April 2026.

"Kami sudah mengidentifikasi potensi pembiayaan mencapai Rp350,7 miliar baik dari sisi demand maupun supply," ujar dia dalam sosialisasi pembiayaan perumahan di Mataram, NTB, Selasa.

Bob mengatakan pembiayaan kredit program perumahan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian layak, tetapi juga memperkuat kapasitas UMKM di sektor perumahan dan konstruksi.

Per 19 Mei 2026, BSI mencatat ada 769 calon nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan kredit program perumahan dengan total nilai kredit sebanyak Rp315 miliar.

"Angka itu menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan program perumahan berbasis hunian, sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan program," kata Bob.

Ia berharap kredit program perumahan tidak hanya menjadi solusi pembiayaan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Secara nasional hingga April 2026, BSI telah menyalurkan pembiayaan kredit program perumahan sebesar Rp747 miliar kepada 2.190 nasabah atau setara 60 persen dari kuota pemerintah sebesar Rp1,25 triliun.

Bob menuturkan pihaknya juga mendukung program tiga juta rumah melalui penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 1.201 unit rumah.

"Kami nomor dua (penyaluran terbanyak) di antara Himpunan Bank Milik Negara. Ini menunjukkan kompetensi kami kepada program Kementerian PKP dan pemerintah," pungkas dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bank Indonesia (BI) mengguyur dana Rp427,9 triliun ke perbankan umum hingga April 2026 melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan dana tersebut disalurkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas pemerintah, mulai dari pertanian, perumahan, koperasi, hingga UMKM.

"BI memberikan insentif KLM sampai April Rp427,9 triliun," ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5).

Ia merinci guyuran dana itu disalurkan ke bank-bank BUMN sebesar Rp224 triliun, bank swasta Rp166,6 triliun, serta bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun.

Menurut Perry, kebijakan makroprudensial BI saat ini tetap longgar guna mendorong pertumbuhan kredit di tengah ketidakpastian global.

"Insentif likuiditas makroprudensial ini disalurkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah dalam program Asta Cita, termasuk pertanian, industri, hilirisasi, perumahan, UMKM, dan koperasi. Kebijakan makro juga longgar untuk pertumbuhan kredit," katanya.

Untuk mempercepat penyaluran kredit, BI juga meluncurkan program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI 2026) pada akhir April lalu.

Perry mengatakan program itu menjadi sarana koordinasi antara BI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), regulator, investor, dan perbankan untuk memperkuat pembiayaan sektor riil, termasuk UMKM.

"Koordinasi dengan pemerintah dan KSSK terus mendorong sisi permintaan kredit antara lain melalui sinergi program percepatan intermediasi Indonesia atau PINISI," ujarnya.

Selain itu, BI juga memberikan insentif KLM sebesar 1 persen dari dana pihak ketiga (DPK) untuk mendukung pembiayaan UMKM, koperasi, sektor inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan.

Kebijakan KLM sendiri diterapkan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor prioritas sekaligus mempercepat transmisi penurunan suku bunga kredit.

BI mencatat kondisi likuiditas perbankan masih memadai. Hal itu tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen dan pertumbuhan DPK sebesar 13,55 persen secara tahunan pada Maret 2026.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BANDARLAMPUNG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebut segera menggodok regulasi skema kredit pemilikan rumah (KPR) hingga tenor 40 tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau.

Hal ini sebagai tindak lanjut arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna meringankan cicilan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja swasta.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya sebelumnya berencana untuk membuat kebijakan serupa dengan tenor KPR hingga 30 tahun. Dia pun mengapresiasi niat baik Presiden Prabowo Subianto yang justru lebih mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat sehingga memperpanjangnya menjadi 40 tahun.

"Harus dong, kalau dari Presiden sudah perintah. Saya baru [rencananya] 30 tahun. Presiden lebih hebat lagi dari 30 ke 40 tahun. Kami ubah lagi regulasinya sesuai arahan Presiden," ujarnya dalam acara penanaman sejuta pohon dalam acara HUT RI ke-54.

Menurutnya, tenor KPR yang lebih panjang akan memangkas besaran cicilan bulanan rumah subsidi secara signifikan. Dia mencontohkan, cicilan rumah subsidi dengan tenor 10 tahun saat ini bisa mencapai sekitar Rp1,7 juta per bulan, sementara tenor 20 tahun berkisar Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per bulan.

“Kalau nanti bisa 40 tahun, bisa lebih murah lagi, sekitar Rp800.000 sampai Rp900.000,” katanya.

Maruarar menilai skema tersebut dapat memperluas daya beli masyarakat terhadap rumah pertama, terutama kelompok buruh yang selama ini menjadi pengguna terbesar fasilitas rumah subsidi.

Ara, sapaan akrabnya, menegaskan penyusunan aturan KPR 40 tahun akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar implementasinya berjalan efektif dan tidak memberatkan sektor perbankan maupun pengembang. Dia meminta BP Tapera untuk segera memformulasikannya.

"Segera, ya kami susun. Kami ajak nanti REI ngobrol lagi. Kami ajak banknya. Kami ajak juga lagi calon menerima rumah subsidinya. Kita harus ajak ekosistem, supaya aturan itu bisa jalan," terangnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Janji itu disampaikan Presiden Prabowo pada perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dia mengaku prihatin bahwa kelompok buruh menghabiskan 30% dari penghasilannya setiap bulan untuk mengontrak tempat tinggal.

Prabowo mengaku ingin agar kelompok buruh, utamanya seperti nelayan dan petani bisa menyicil KPR dengan tenor lebih panjang. Dengan demikian, alokasi untuk tempat tinggal dari penghasilan setiap bulan bisa ditekan.

"Kalau bisa 20 tahun. Kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Tidak hanya kredit perumahan, Prabowo turut menyinggung sulitnya akses pembiayaan oleh masyarakat kelompok penghasilan menengah ke bawah. Dia menyebut, masyarakat menengah ke bawah dibebani bunga yang besar hingga 70% apabila mengajukan kredit ke perbankan.

Untuk itu, Prabowo telah memerintahkan himpunan bank milik negara (himbara) agar segera menyalurkan skema kredit dengan bunga maksimal 5% setahun.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), guna mendukung pengembangan UMKM dan program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Konferensi Pers RDK Bulanan April 2026, secara virtual pada Selasa (5/5/2026).

“Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan juga program 3 Juta Rumah, OJK melakukan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),” kata Kiki, sapaan akrabnya.

Dia menyampaikan, sejumlah penguatan kebijakan SLIK di antaranya dengan menampilkan informasi dalam laporan SLIK untuk kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, dan percepatan pembaruan status pelunasan kredit paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan.

Selain itu, penegasan mengenai pengakuan KPR Bersubsidi sebagai program pemerintah sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai skema pembagian risiko antara lembaga penjamin dan kreditur, serta pemberian akses data SLIK kepada BP TAPERA sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, OJK menargetkan bahwa kebijakan ini mulai berlaku penuh paling lambat akhir Juni 2026, guna mempercepat proses pengajuan kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR).

“Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Kiki dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan data SLIK OJK terakhir, jumlah permintaan informasi debitur dari bank umum konvensional meningkat signifikan dari 15.937.302 pada Juni 2025 menjadi 20.176.461 pada Desember 2025.

Sementara itu, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) relatif stabil di kisaran 500.000-an, yakni dari 508.836 menjadi 530.045 pada periode yang sama.

Adapun, jumlah dari BPR konvensional bergerak fluktuatif di rentang 364.000 hingga 425.000, sedangkan BPR syariah berada pada kisaran 32.000 hingga 45.000.