Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf)/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memperjuangkan penundaan kewajiban tarif normal atau pemberian tax holiday bagi badan usaha ekonomi kreatif (ekraf) yang masih berada di fase inkubasi produk.

Putra juga mendesak agar Kemenekraf segera mendatangi Kantor Kementerian Keuangan untuk menegosiasikan aturan turunan yang lebih ramah terhadap ekosistem kreatif.

"Menurut saya, Kemenekraf harus bisa memperjuangkan penundaan kewajiban tarif normal bagi CV, PT ekraf yang ada di fase inkubasi. Jadi, langkah pertama harus dengan Kementerian Keuangan, memastikan bahwa mereka itu clear. Paham betul wujud dari bisnis ekraf ini seperti apa," kata Putra dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Putra mengingatkan agar Kemenekraf menyelesaikan harmonisasi kebijakan tersebut di tingkat pemerintah terlebih dahulu sebelum menemui para pelaku usaha di lapangan.

"Nah, setelah sudah clear, sudah selesai berjuang di Lapangan Banteng (Kantor Kementerian Keuangan), baru mungkin kita bisa bertemu dengan para pelaku ekraf sehingga kalaupun nanti mereka tidak bisa terima, kita masih bisa balik lagi ke Kementerian Keuangan," ujarnya.

Menurut dia, Kemenekraf perlu bergerak cepat memitigasi dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Aturan baru tersebut dinilai berpotensi mematikan daya kreasi dan ruang tumbuh pelaku ekraf yang baru bertransformasi menjadi badan hukum formal.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kemenekraf di Jakarta, Selasa (2/6), Putra menegaskan bahwa Kemenekraf harus mengambil posisi tegas sebagai "perisai pelindung" sekaligus "jembatan advokasi" bagi pelaku ekraf, khususnya yang berada di fase inkubasi.

"Dalam konteks ini saya rasa saudara Menteri harus lebih awal komunikasi dengan Kementerian Keuangan karena ketika kita datang ke asosiasi, pelaku ekraf, pemerintah itu sudah harus satu suara," ujar Putra.

Putra menyoroti dampak instan PP 20/2026 yang langsung memukul pelaku ekraf skala mikro dan kecil yang mencoba berkolaborasi membangun bisnis secara formal bersama investor lewat jalur CV, Firma, atau PT Biasa.

Berdasarkan aturan teranyar tersebut, sejak hari pertama berdiri, pelaku usaha tidak lagi dihitung pajaknya dari omset, melainkan diwajibkan masuk ke sistem pembukuan normal dan membayar pajak berdasarkan keuntungan bersih perusahaan.

Menurut Putra, karakteristik industri kreatif sangat unik dan berbeda jauh dengan perdagangan konvensional. Industri seperti studio animasi, rumah produksi, hingga pengembang gim membutuhkan waktu riset bertahun-tahun serta modal awal yang besar sebelum akhirnya bisa menghasilkan keuntungan riil.

"Jadi, tidak bisa digebyak uyah (dipukul rata) oleh Kementerian Keuangan. Saudara Menteri dan jajaran justru harus mengedukasi, melakukan diferensiasi bisnis ekraf dengan bisnis yang lainnya," ucapnya.

Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kemenekraf itu, selain mendorong penundaan tarif, juga mendorong harmonisasi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) ekraf. Langkah itu penting agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki pemahaman yang sama mengenai struktur biaya industri kreatif.

Dengan harmonisasi tersebut, komponen biaya seperti riset mendalam, pembelian lisensi software, hingga honor untuk kreator lepas (freelancer) dapat diakui secara penuh sebagai pengurang penghasilan bruto yang sah (sesuai fasilitas Pasal 31E).

Merespons desakan konkrit tersebut, pihak Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyatakan kesiapannya.

"Baik, kami laksanakan. Terima kasih," tutup perwakilan jajaran Kemenekraf di akhir sesi intervensi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan perpanjangan program bantuan pangan beras 10 kilogram selama dua bulan tambahan untuk menghadapi potensi dampak El Nino.

Usulan tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR.

Rizal mengatakan Komisi IV DPR pada prinsipnya telah menyetujui tambahan program bantuan pangan tersebut meski pelaksanaannya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Yang disetujui dari Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV adalah disetujuinya program tambahan bantuan pangan untuk periode ke depan, ditambah dua bulan ke depan," ujar Rizal di Epic Wesoccer by Doospace, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia mengatakan tambahan bantuan pangan dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi tekanan pangan saat musim kering akibat El Nino.

"Mudah-mudahan ini juga disetujui oleh pemerintah pusat menghadapi masa El Nino ke depan. Menurut kami itu sangat bijaksana apabila memang ada bantuan pangan di masa-masa El Nino ke depan," katanya.

Rizal menjelaskan bantuan tambahan yang diusulkan hanya berupa beras, berbeda dengan skema sebelumnya yang juga mencakup minyak goreng.

"Kalau yang bantuan pangan ke depan kita fokuskan, kami sarankan kemarin sesuai dengan rapat RDP adalah berasnya saja, tidak dengan minyaknya," ujarnya.

Menurut dia, setiap penerima akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan. Dengan tambahan dua bulan, maka total bantuan yang diterima mencapai 20 kilogram.

"Iya, per bulan 10 kilogram. Kalau dua bulan berarti menjadi 20 kilogram," kata Rizal.

Adapun usulan tambahan penyaluran beras dibagi ke dalam dua skema utama, yakni pasar umum dan pasar khusus.

Untuk pasar umum, Bulog mengusulkan tambahan penyaluran sekitar 4,3 juta ton per tahun. Penyaluran itu mencakup kebutuhan ASN, TNI, dan Polri melalui alokasi cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai natura, serta pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rinciannya antara lain sekitar 2,28 juta ton untuk ASN, TNI, dan Polri, serta sekitar 1,5 juta ton untuk kebutuhan MBG.

Sementara itu, untuk pasar khusus, Bulog mengusulkan tambahan penyaluran sekitar 1,3 juta ton guna mengantisipasi kenaikan harga pada akhir tahun.

Dalam skema tersebut, bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram akan disalurkan kepada sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan pada Agustus hingga November 2026.

Selain bantuan pangan, Bulog juga mengusulkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menggunakan dana Pangan Badan Pangan Nasional (PBP) dengan periode Februari hingga Maret 2026.

Komoditas yang diusulkan untuk pasar khusus hanya beras, tanpa tambahan minyak goreng.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berbagai jenis masih di level aman. Per 18 Mei 2026, BPH Migas mencatat stok BBM jenis Pertalite (RON 90) tahan 16 hari atau sebanyak 1,37 juta kiloliter (kl).

Lalu, ketahanan stok Pertamax 27,8 hari atau 561 ribu kl. Kemudian, Pertamax Turbo (RON 98) tercatat memiliki ketahanan stok mencapai 61,7 hari.

"Stok BBM nasional per tanggal 18, hari kemarin, bahwasanya kita sangat aman. Jadi Pertalite pada posisi 16 hari, kemudian RON 92 (Pertamax) 27,8 hari, kemudian untuk RON 98 (Pertamax Turbo) 61,7 hari," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5).

Wahyudi menyampaikan stok solar tercatat sebesar 1,57 juta kl dengan ketahanan stok 16,4 hari. Kemudian, Pertamina Dex sebesar 60 ribu kl dengan ketahanan mencapai 35 hari.

BPH Migas melaporkan stok ketahanan avtur mencapai 385 ribu kl atau setara 26,6 hari. Sementara, minyak tanah atau kerosin memiliki stok 16 ribu kl dengan ketahanan 11,8 hari.

"Untuk solar continue di level 16,4 hari dan selanjutnya Pertamina Dex 35 hari. Avtur juga 26,6 hari, kemudian untuk kerosin 11,8 hari. Ini sangat aman, continue terjaga di level tersebut," pungkas Wahyudi.

Di tengah situasi krisis energi global saat ini, warga diimbau untuk tidak boros energi termasuk bahan bakar minyak (BBM). Berbagai hal bisa dilakukan dari mulai menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros energi yang masih terjadi di level rumah tangga hingga industri bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera diantisipasi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Menurutnya kita tidak bisa menganggap kondisi saat ini baik-baik saja atau seperti dalam kondisi normal. Ia menekankan pentingnya menunjukkan kewaspadaan yang cukup di tengah ketidakpastian global saat ini.

Ia membandingkan kondisi sejumlah negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam hingga Australia yang dinilai sudah lebih agresif menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi krisis.

Trubus mengatakan ketergantungan besar terhadap BBM membuat negara rentan terguncang ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu. Gangguan kecil saja terhadap distribusi energi bisa langsung berdampak ke stabilitas ekonomi nasional.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya langkah jangka panjang yang jelas untuk mengendalikan konsumsi BBM, terutama setelah masa aman pasokan energi berakhir. Pembatasan BBM subsidi seharusnya mulai diterapkan lebih ketat, misalnya berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indikator baru untuk mengukur kondisi dan prospek bisnis manufaktur nasional yang diklaim memiliki tingkat akurasi lebih baik dibanding Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia (BI).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan indikator baru tersebut diberi nama indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur. Indeks itu disebut memiliki fungsi serupa dengan PMI yang selama ini digunakan untuk membaca aktivitas sektor manufaktur.

"Kami baru saja merilis indikator baru yang kami gunakan untuk melihat bagaimana kondisi dan prospek bisnis manufaktur. Indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur ini nanti mirip dengan PMI," ujar Amalia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI, Selasa (19/5).

Namun, Amalia menegaskan terdapat perbedaan mendasar antara indeks manufaktur versi BPS dan PMI yang selama ini dirilis Bank Indonesia maupun lembaga lainnya, yakni pada cakupan sampel yang digunakan.

Menurut dia, indeks manufaktur BPS menggunakan lebih dari 8 ribu responden perusahaan, jauh lebih besar dibanding PMI yang hanya menggunakan sekitar 600 sampel.

"Bedanya adalah bahwa kami menggunakan sampel 8 ribu lebih, sementara PMI menggunakan sampel sekitar 600-an. Kami memiliki sampel yang lebih banyak sehingga confidence ataupun akurasi dari indeks ini bisa lebih baik," terangnya.

Pada kuartal I 2026 lalu, PMI BI tercatat berada di level 52,03 persen atau meningkat dari kuartal sebelumnya yang berada di level 51,86 persen. Indeks di atas 50 persen mengindikasikan sektor industri pengolahan berada dalam fase ekspansi.

Tahun 2026 merupakan fondasi untuk mencapai target jangka panjang, termasuk perbaikan sustainability produksi seluruh komoditas

Jakarta (ANTARA) - MIND ID, holding BUMN pertambangan, menargetkan peningkatan produksi pada sejumlah komoditas utama seperti batu bara, bijih nikel, hingga bauksit pada 2026 untuk mencapai target jangka panjang perusahaan.

“Batu bara dari PTBA (PT Bukit Asam) menunjukkan tren positif, naik 5 persen menjadi 49,5 juta ton. Ini mencerminkan stabilitas permintaan dan optimalisasi produksi,” ujar Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Adapun realisasi produksi batu bara PTBA pada 2025 sebesar 47,2 juta ton. Produksi timah juga ditargetkan tumbuh menjadi 29,1 ribu ton, naik 63 persen dari realisasi 2025 sebesar 17,8 ribu ton.

Target produksi bauksit melonjak signifikan sebesar 89 persen menjadi 5,3 juta wet metric ton (wmt) pada 2026 dari realisasi sebesar 2,8 juta wmt pada 2025, serta bijih nikel meningkat 33 persen menjadi 24,4 juta wmt dari realisasi 18,3 juta wmt pada 2025.

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti aluminium dan nikel matte mengalami penyesuaian produksi seiring strategi optimalisasi portofolio. Aluminium turun 2 persen dari 280 ribu ton menjadi 275 ribu ton pada 2025. Kemudian, nickel matte turun 5 persen dari 72 ribu ton nikel (TNi) menjadi 68,4 ribu TNi.

Maroef menegaskan, tahun 2026 akan menjadi fase krusial dalam memperkuat fondasi jangka panjang perusahaan, tidak hanya dari sisi volume produksi, tetapi juga dari aspek keberlanjutan.

“Tahun 2026 merupakan fondasi untuk mencapai target jangka panjang, termasuk perbaikan sustainability produksi seluruh komoditas,” kata Maroef.

MIND ID selaku holding industri pertambangan Indonesia membukukan pendapatan sebesar Rp159 triliun atau 4 persen di atas target pada tahun 2025.

“MIND ID mencatat pendapatan atau revenue sebesar Rp159 triliun atau 4 persen di atas target,” ucap Maroef.

Selain itu, MIND ID mencatat EBITDA sebesar Rp42 triliun atau 3 persen di atas target, laba bersih sebesar Rp29 triliun atau 13 persen di atas target.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim, melayangkan kritik pedas terhadap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Senayan, hari ini. Agenda RDP tersebut membahas rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan pik ap dari India.

Ketidakhadiran bos Agrinas ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan legislatif, terutama di tengah sorotan tajam publik terkait kebijakan impor kendaraan besar-besaran.

“Saya kira ini bentuk ketidakpatuhan Pak Dirut kepada kita. Terlebih ada permasalahan besar yang wajib dibahas bersama. Kalau beliau justru nggak datang rapat begini, bagaimana kita bisa tahu akar masalahnya?” tegas legislator yang akrab disapa Gus Rivqy tersebut di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Kritik keras ini dipicu oleh keputusan kontroversial Agrinas yang melakukan impor sebanyak 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Langkah ini menuai polemik luas di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Agrinas tidak memberdayakan industri otomotif dalam negeri dan apa motif di balik pemilihan vendor dari India dalam skala yang begitu fantastis.

Lihat video: Agrinas Ungkap Alasan Impor 105 Ribu Pikap dari India, Hemat Rp 46,5 Triliun



Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyatakan, penjelasan resmi dari jajaran direksi Agrinas sangat krusial untuk meredam kegaduhan di publik. Tanpa kehadiran Dirut, diskusi mengenai urgensi dan transparansi pengadaan tersebut menjadi buntu.

“Masyarakat perlu tahu apa sebenarnya motif mereka impor mobil itu. Kami di Komisi VI punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN atau anak usahanya sejalan dengan kepentingan nasional. Absennya Dirut hanya memperpanjang kecurigaan publik,” tambahnya.

Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan ulang dan meminta komitmen PT Agrinas untuk kooperatif dalam memberikan keterangan terkait proyek Koperasi Desa Merah Putih tersebut agar tidak menjadi bola liar yang merugikan nama baik institusi.

Untuk diketahui, ada tiga agenda RDP Komisi VI hari ini. Yaitu evaluasi progress, tantangan dan tindaklanjut pembangunan gerai KDKMP, strategi operasional dan pembiayaan KDKMP, serta strategi pengawasan, tata kelola, dan monitoring KDKMP.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,5 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi perseroan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan pembiayaan tersebut diberikan kepada 577 debitur yang terlibat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.

"BNI telah memberikan pembiayaan untuk 577 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp1,5 triliun," kata Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Selain pembiayaan, BNI juga mendorong digitalisasi pelaksanaan MBG melalui penyediaan layanan virtual account dan integrasi sistem transaksi menggunakan BNI Direct.

Hingga kini, sebanyak 6.560 dapur MBG telah terhubung dengan sistem BNI, atau sekitar 34 persen dari total 19.188 dapur yang ada secara nasional.

Putrama menyebut volume transaksi program MBG yang telah terintegrasi dengan sistem BNI mencapai Rp26 triliun.

"BNI telah membantu proses digitalisasi Makan Bergizi Gratis ini dengan pembuatan virtual account serta BNI Direct," ujarnya.

Dukungan terhadap program MBG menjadi bagian dari strategi BNI dalam menjalankan Asta Cita dan program prioritas pemerintah, yang pada 2026 berfokus pada transformasi peran jaringan dan penguatan pembiayaan sektor produktif.

Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang tetap terjaga. Hingga kuartal III-2025, BNI berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp15,1 triliun, seiring dengan ekspansi bisnis yang sehat dan pengelolaan risiko yang terukur.

"Dengan transformasi bisnis dan ekspansi bisnis yang sehat, laba bersih BNI pada kuartal III-2025 mencapai Rp15,1 triliun dengan tetap menjaga cadangan risiko kredit melalui CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) sebesar Rp6,1 triliun," tutur dia.

Dari sisi pendanaan, dana murah atau CASA BNI tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp541 triliun menjadi Rp613 triliun. Tabungan BNI tercatat tumbuh 12,6 persen menjadi Rp269 triliun, sementara giro meningkat 14 persen menjadi Rp344 triliun.

Pada sisi penyaluran kredit, BNI membukukan pertumbuhan kredit 10,5 persen yoy menjadi Rp812 triliun, yang disalurkan ke segmen dan sektor usaha produktif, berimbang, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata industri perbankan sebesar 7,7 persen.

Meski mencatat pertumbuhan dua digit, BNI tetap menjaga kualitas aset dengan rasio kredit bermasalah (NPL) berada di level 2 persen. Selain itu, rasio loan at risk (LaR) berhasil ditekan dari 11,8 persen menjadi 10,4 persen pada kuartal III 2025.

Sebagai bagian dari kehati-hatian, BNI juga membentuk CKPN sebesar Rp6,1 triliun atau tumbuh 13,6 persen secara tahunan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkap skema baru kredit perumahan (KPR) khusus bagi kalangan wiraswasta.

Hal ini sebagai upaya memperluas akses kepemilikan rumah yang selama ini dinilai lebih sulit dijangkau oleh pelaku usaha non-fixed income.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema tersebut hadir melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan.

Program ini dirancang untuk memberi jalur khusus bagi wiraswasta yang selama ini porsinya relatif kecil dalam pembiayaan perumahan subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"KPP itu dulu namanya KUR perumahan lalu diganti jadi KPP. Nah, ini adalah memberikan semacam KPR kepada wiraswasta karena selama ini wiraswasta agak susah masuk ke paket FLPP," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Menurut Nixon, pemerintah kini memisahkan jalur pembiayaan antara kelompok fixed income dan wiraswasta. Jika masyarakat berpenghasilan tetap tetap masuk melalui skema FLPP, maka KPP disiapkan khusus bagi pelaku usaha agar tidak bersaing dalam satu skema yang sama.

"Pemerintah membuat khusus namanya KPP jadi ini buat wiraswasta, jadi fixed income enggak boleh," ujarnya.

Skema KPP menyasar dua sisi sekaligus, yakni dari sisi pasokan dan permintaan. Untuk sisi supply, KPP menyasar developer kecil dengan plafon hingga Rp5 miliar dan dapat diputar hingga empat kali, sehingga total pembiayaan bisa mencapai Rp20 miliar.

Sementara untuk sisi demand, KPP menyasar pedagang dan pelaku usaha kecil dengan pembiayaan hingga Rp500 juta dalam bentuk KUR perumahan.

"Ini akan menyelesaikan persoalan karena ini hanya buat wiraswasta," ujar Nixon.

Ia menjelaskan kebutuhan wiraswasta terhadap hunian juga berbeda dengan kelompok pekerja formal. Rumah bagi pelaku usaha kerap sekaligus menjadi tempat usaha, gudang, atau kios, sehingga sulit dipisahkan antara fungsi hunian dan aktivitas bisnis.

"Karena kalau wiraswasta itu rumah juga biasanya merangkap gudang atau merangkap tempat usaha jadi sulit dibedakan antara tempat tinggal dan tempat usaha," tuturnya.

Selain mendorong kepemilikan rumah bagi wiraswasta, BTN juga memperkuat strategi keberlanjutan lewat pengembangan rumah rendah emisi. Nixon menyebut BTN mengintegrasikan prinsip ESG langsung ke dalam proses bisnis melalui program perumahan ramah lingkungan.

"Kami sebut programnya adalah rumah rendah emisi, di mana kami bekerja sama dengan para developer lalu para startup yang membangun material bahan baku perumahan itu bercampur sampah atau limbah masyarakat paling banyak plastik," katanya.

Material berbasis limbah plastik itu diolah menjadi bata, batako, genteng, hingga paving block, dengan kandungan plastik yang bisa mencapai 40 persen. Nixon menegaskan penggunaan material daur ulang tersebut tidak membuat harga rumah lebih mahal, bahkan justru meningkatkan kekuatan material.

"Harganya juga enggak bertambah mahal, tapi kualitasnya kuat," ujarnya.

BTN menargetkan hingga 2029 akan terbangun sekitar 150 ribu unit rumah rendah emisi di berbagai daerah. Program ini sekaligus menjadi kontribusi BTN dalam pengurangan emisi karbon dari sektor perumahan.

Selain bahan bangunan, konsep rumah rendah emisi juga menyasar desain hunian yang lebih hemat energi dan air, seperti jendela yang lebih lebar untuk mengurangi penggunaan listrik, atap yang lebih tinggi untuk sirkulasi udara alami, serta penggunaan keran otomatis guna menghemat air.

"Ini energi efisien banget," kata Nixon.

Ia menambahkan proyek rumah rendah emisi BTN bahkan telah menarik perhatian internasional. Tahun lalu, proyek ini dikunjungi oleh utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Putri Mahkota Belanda, Putri Maxima.

"Putri Maxima datang khusus melihat proyek ini, dan beliau bukan atas nama Belanda, ternyata beliau adalah utusan khusus PBB," ujarnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan keterbatasan modal kerja koperasi menjadi salah satu faktor yang menahan laju penjualan Bulog melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Hingga pertengahan Januari 2026, nilai penjualan Bulog ke jaringan koperasi tersebut tercatat baru mencapai Rp7,2 miliar.

"Per 16 Januari 2026, total penjualan Bulog pada Koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp7,2 miliar," ujar Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Rizal menjelaskan posisi Bulog dalam pengembangan Kopdes Merah Putih bersifat strategis dan mencakup dua sisi rantai pasok.

Di sisi hulu, Bulog bertindak sebagai offtaker yang menyerap hasil panen gabah maupun beras dari koperasi desa. Sementara di sisi hilir, koperasi menjadi mitra Bulog dalam mendistribusikan cadangan pangan pemerintah, seperti beras SPHP, jagung, kedelai, hingga produk komersial Bulog lainnya.

Meski penjualan terbaru relatif terbatas, Rizal menyebut secara kumulatif kinerja penjualan Bulog melalui koperasi desa menunjukkan tren positif. Hingga 31 Desember 2025, total penjualan Bulog ke Kopdes Merah Putih telah mencapai Rp61,3 miliar.

Bulog juga mencatat jaringan koperasi yang tergabung dalam Rumah Pangan Kita (RPK) terus berkembang. Saat ini terdapat 2.683 titik Kopdes Merah Putih yang terdaftar sebagai mitra Bulog. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 464 koperasi yang aktif melakukan pemesanan.

"Tentu ada tantangan dalam pengembangan ini, terutama terkait dengan keterbatasan modal kerja koperasi, infrastruktur penyimpanan atau outlet yang belum memadai, serta kesiapan sumber daya manusia dan digitalisasi pencatatan," kata Rizal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Bulog menyatakan akan terus melakukan pendampingan kepada koperasi desa agar dapat tumbuh sebagai pilar distribusi pangan yang lebih andal.

Tahun ini Bulog menargetkan lebih banyak koperasi aktif bertransaksi agar peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menjaga pasokan dan stabilitas pangan semakin kuat.

"Kami akan terus melakukan pendampingan agar koperasi dapat tumbuh dapat tumbuh menjadi pilar distribusi pangan yang andal ke depan," tutur dia lebih lanjut.

Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) melaporkan telah menyalurkan 53 ribu ton lebih beras untuk bantuan korban banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Sejak bencana terjadi pada akhir November 2025 hingga per Selasa (20/1), Bulog mencatat total bantuan beras yang dimobilisasi mencapai 53.586 ton. Bantuan tersebut disalurkan ke tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Total bantuan yang telah kami mobilisasi meliputi 53.586 ton beras bantuan bencana, kemudian 6.515 kiloliter minyak goreng, serta CSR Bulog dalam bentuk Bulog Peduli," ujar Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Rizal menjelaskan penyaluran dilakukan dengan skema penguatan suplai di tiap daerah. Bulog bahkan melipatgandakan permintaan bantuan dari pemerintah daerah.

"Kemarin Aceh minta 10 ribu ton tambahan beras, kami tambahkan menjadi 30 ribu ton. Tujuannya supaya masyarakat betul-betul tidak ada lagi yang tidak mendapat dukungan bahan pangan, khususnya beras," katanya.

Untuk memastikan distribusi berjalan cepat, Bulog juga menyiagakan stok beras di bandara dan pelabuhan utama di wilayah terdampak.

"Di Bandara Aceh, Lanud Suwondo Sumatera Utara, dan Bandara Padang kami standby-kan setiap hari 50 ton beras. Jadi begitu BNPB, Kodam, atau Polda membutuhkan, langsung bisa didorong ke daerah terisolir," jelas Rizal.

Berdasarkan data Bulog, hingga kini cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan untuk penanganan bencana mencapai 14.435 ton di Aceh, 5.098 ton di Sumatera Utara, dan 1.069 ton di Sumatera Barat.

Sementara stok yang masih dikuasai Bulog terbilang aman, masing-masing 61.721 ton di Aceh, 17.425 ton di Sumut, dan 5.627 ton di Sumbar. Di Aceh, Bulog juga menyiapkan tambahan stok menghadapi tradisi Meugang menjelang Ramadan.

"Kami siapkan stok sebanyak-banyaknya, jangan sampai setelah kena bencana malah kesulitan logistik. Beras, minyak goreng, dan gula sudah kami dorong tambahan ke Aceh," ujar Rizal.

Bulog mengakui tantangan distribusi masih terjadi, terutama di wilayah terisolir seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Untuk itu, distribusi dilakukan melalui jalur darat maupun udara, termasuk memanfaatkan dukungan TNI AU dan TNI AL.

Selain beras dan minyak goreng, Bulog juga menyalurkan bantuan CSR berupa sembako, pakaian layak pakai, hingga peralatan kebutuhan harian kepada korban bencana.

PT PLN (Persero) mencatat masih terdapat 62 desa di Pulau Sumatra yang pasokan listrik-nya belum pulih sepenuhnya akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Desa-desa tersebut berada di wilayah yang aksesnya masih terputus atau terisolasi sehingga proses perbaikan jaringan belum bisa dilakukan secara optimal.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut mayoritas desa yang masih padam berada di Provinsi Aceh. Dari sekitar 6.500 desa di Aceh, masih terdapat sekitar 60 desa atau kurang dari 1 persen yang listriknya belum menyala.

Desa-desa itu tersebar di delapan kabupaten, yakni Aceh Tengah sebanyak 29 desa, Gayo Lues tujuh desa, Aceh Tamiang enam desa, Aceh Timur tiga desa, Aceh Barat satu desa, Aceh Utara satu desa, Bireuen satu desa, dan Bener Meriah 12 desa.

"Saat ini di Aceh dari 6.500 desa terdapat 60 desa atau kurang dari 1 persen yang listriknya masih terhambat karena akses jalan belum terbuka atau terisolir," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Sementara di Sumatra Utara, PLN mencatat masih terdapat dua desa di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengalami padam akibat banjir susulan dan longsor, meski sebelumnya seluruh wilayah sempat pulih 100 persen.

Dengan kondisi tersebut, tingkat pemulihan kelistrikan di Sumatra Utara kini berada di angka 99,97 persen, atau 6.221 desa menyala dari total 6.223 desa terdampak.

Adapun di Sumatra Barat, seluruh 1.265 desa terdampak dilaporkan telah menyala kembali sejak 23 Desember 2025, meski gangguan sporadis masih terjadi di sejumlah titik rawan.

Untuk menjaga penerangan di desa-desa yang masih terisolasi, PLN menyalurkan bantuan genset. Darmawan menyebut pihaknya memanfaatkan program bantuan 1.000 unit genset dari Kementerian ESDM.

"Desa-desa yang masih terisolir ini kami bagikan genset sehingga minimum ada harapan cahaya terang walaupun masih kelip-kelip karena hanya menggunakan genset," katanya.

Di balik desa-desa yang masih padam itu, Darmawan mengungkap kerusakan infrastruktur kelistrikan akibat bencana kali ini jauh lebih masif dibandingkan bencana sebelumnya. Di Aceh saja tercatat terdapat 66 tower transmisi terdampak, terdiri dari 19 tower roboh dan 47 tower mengalami deformasi.

"Ada 24 tower yang rusak di Aceh yang perlu kami perbaiki dalam waktu yang sangat singkat, kemudian total ada 66 tower transmisi terdampak, 19 tower roboh dan 47 tower mengalami deformasi," ungkap Darmawan.

Ia menambahkan kondisi di lapangan juga sangat dinamis karena sejumlah tiang dan tower yang sudah diperbaiki kembali roboh akibat bencana susulan.

"Di Sumatra Barat, Sumatra Utara maupun Aceh, tiang listrik yang sudah kami dirikan ada beberapa yang roboh, kami dirikan lagi roboh, kami dirikan kembali, sehingga tim kami masih terus bekerja di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, PLN memastikan personel tetap disiagakan untuk mempercepat pemulihan desa-desa yang masih terkendala sekaligus mengantisipasi potensi gangguan lanjutan di wilayah rawan banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

PT PLN (Persero) menghadirkan layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik berbasis Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang memungkinkan warga desa membayar listrik langsung dari rumah melalui agen koperasi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan layanan tersebut menggunakan platform WhatsApp Agen Kopdes Merah Putih yang terhubung langsung dengan server pembayaran PLN.

Dengan skema ini, agen koperasi dapat mendatangi rumah warga untuk melayani transaksi pembayaran maupun pembelian token listrik.

"Kami menghadirkan transaksi pembayaran dan pembelian token listrik melalui platform WhatsApp Agen Koperasi Desa Merah Putih. Agen-agen koperasi bisa mendatangi rumah-rumah dan langsung membayar listrik di rumahnya masing-masing," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Selain memudahkan masyarakat, Darmawan menyebut skema ini juga dirancang sebagai sumber pendapatan bagi koperasi desa. Setiap transaksi dikenakan biaya administrasi sekitar Rp2.000 yang menjadi pemasukan langsung koperasi.

"Setiap ada transaksi pembayaran itu ada transaksi cost sekitar Rp2.000 dan ini menjadi penghasilan Koperasi Desa Merah Putih," katanya.

Ia menjelaskan bila satu koperasi melayani sekitar 1.000 rumah, maka potensi pendapatan rutin koperasi bisa mencapai sekitar Rp2 juta per bulan.

Bahkan, rata-rata wilayah kerja Kopdes Merah Putih mencakup sekitar 5.000 hingga 8.000 rumah, sehingga dapat menjadi sumber biaya operasional koperasi secara berkelanjutan.

"Artinya akan ada recurring income yang menjadi biaya operasional untuk Koperasi Desa Merah Putih," lanjut Darmawan.

Menurut Darmawan, platform ini memang dirancang khusus untuk Kopdes Merah Putih dan tidak digunakan untuk skema lain, agar agen koperasi bisa menjalankan tugasnya dengan mudah. Ia menyebut program tersebut sudah diluncurkan dan berjalan, serta akan terus dievaluasi untuk pengembangan skala nasional.

"Platform ini kami desain spesifik untuk koperasi desa Merah Putih dan ini sudah kami luncurkan serta berjalan," tutupnya.