PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat pencapaian signifikan di usianya yang ke-76. Sejak 1976 hingga Desember 2025, BTN telah menyalurkan 5.976.874 unit kredit perumahan senilai Rp555,11 triliun kepada keluarga Indonesia di seluruh wilayah.

Porsi terbesar dari penyaluran ini menyasar segmen KPR subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yakni 4,4 juta unit senilai Rp300,99 triliun. Dari angka itu, KPR subsidi konvensional menyumbang 4,06 juta unit senilai Rp258,27 triliun, sementara KPR subsidi syariah tercatat 338.097 unit dengan plafon Rp42,72 triliun.

Di segmen non-subsidi, BTN menyalurkan 1,3 juta unit senilai Rp218,57 triliun. Rinciannya, KPR non-subsidi konvensional sebanyak 1,18 juta unit senilai Rp191,46 triliun dan KPR non-subsidi syariah 125.410 unit senilai Rp27,1 triliun.

BTN juga menyediakan Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) yang secara kumulatif mencapai 262.876 unit senilai Rp35,5 triliun. Produk-produk ini melengkapi layanan BTN di luar skema pembelian rumah langsung.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyebut perjalanan panjang ini berakar dari momen bersejarah ketika BTN menyalurkan KPR pertama di Indonesia pada 1976. BTN sendiri lahir kembali sebagai bank nasional pada 9 Februari 1950.

"Sejak saat itu, pembiayaan perumahan menjadi DNA perseroan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2).

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai BTN telah menjadi tulang punggung pembiayaan perumahan nasional selama tujuh dekade lebih. Dukungan yang konsisten itu sangat membantu konsumen sekaligus para pelaku usaha penyedia perumahan.

"Sebagai bank terkemuka di industri perumahan, BTN telah melayani masyarakat dalam mewujudkan hunian impian. Termasuk memberikan pembiayaan kepada para pelaku penyedia perumahan," ucap dia.

Menurutnya, dukungan pembiayaan yang berkelanjutan menjaga pergerakan industri perumahan dan berdampak pada perekonomian nasional. Ia juga menilai transformasi layanan yang dilakukan BTN akan memperkuat peran perseroan ke depan.

Langkah tersebut diyakini akan memperkuat peran BTN ke depan, sekaligus mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional.

"Selamat ulang tahun ke-76. Semoga BTN semakin maju, semakin memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan juga bagi negeri ini dalam penyediaan rumah bagi rakyat," tandas Joko.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyoroti peran BTN yang kian strategis di tengah program 3 juta rumah pemerintah. Mayoritas pembiayaan perumahan subsidi, baik untuk konsumen maupun pengembang, masih bertumpu pada BTN.

"Peran perbankan sangat vital, bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga membantu pengembang menjaga arus kas agar usaha berkelanjutan," jelasnya.

Di usia ke-76, BTN menegaskan komitmennya sebagai mitra utama pembiayaan perumahan nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan hunian Indonesia ke depan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) genap berusia 76 tahun. Menandai perjalanan panjangnya, perseroan pun bertransformasi menuju bank yang lebih modern. 

Sejak awal berdiri, BTN telah identik dengan pembiayaan rumah rakyat, bahkan sebelum skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkenalkan. Peran tersebut membentuk fondasi BTN sebagai bank yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap kepemilikan rumah.

Memasuki usia ke-76, BTN tidak hanya mempertahankan peran historisnya, tetapi juga mempercepat transformasi bisnis. BTN mulai memperluas layanan di luar pembiayaan perumahan melalui pengembangan produk dan layanan berbasis gaya hidup untuk menjangkau segmen nasabah yang lebih luas.

Salah satu wujud transformasi tersebut adalah kehadiran aplikasi Bale by BTN yang menyasar kebutuhan transaksi generasi milenial dan Gen Z. Aplikasi ini dirancang sebagai platform perbankan digital yang mendukung aktivitas keuangan sehari-hari secara lebih praktis dan terintegrasi.

Sejak diluncurkan pada 9 Februari 2025, Bale by BTN mencatatkan pertumbuhan pengguna yang signifikan dengan total 3,7 juta akun. Perkembangan ini mendorong lonjakan volume transaksi sebesar 79,2 persen secara tahunan menjadi 2,2 miliar transaksi hingga 31 Desember 2025.

Nilai transaksi Bale by BTN juga meningkat pesat dan menembus Rp103,6 triliun sepanjang 2025. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital BTN yang terus diperkuat.

Kontribusi Bale by BTN terhadap dana pihak ketiga juga menunjukkan tren positif. Saldo pengguna mencapai Rp22,8 triliun pada akhir 2025 atau tumbuh 15,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain penguatan layanan digital, BTN juga mempercepat transformasi jaringan fisik melalui pengembangan BTN Digital Store. Konsep ini telah hadir di berbagai kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang.

Hingga kini, sebanyak 24 BTN Digital Store telah beroperasi di seluruh Indonesia. Kantor cabang digital ini menggantikan layanan konvensional dengan sistem berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Melalui konsep tersebut, nasabah dapat membuka rekening hanya dalam waktu 3 hingga 5 menit. Proses dilakukan dengan pemindaian KTP yang terintegrasi langsung dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan bahwa BTN merupakan bank nasional dengan sejarah panjang dan kontribusi strategis dalam pembangunan perumahan. Berakar sejak 1897 sebagai Postpaarbank, BTN terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. 

Tonggak penting BTN terjadi pada 9 Februari 1950 ketika resmi beroperasi kembali sebagai bank nasional. Peran BTN semakin menguat pada 1976 saat menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah pertama di Indonesia.

“Sejak saat itu, BTN menjadi pilar utama pembiayaan perumahan rakyat dan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional,” ujarnya dalam Perayaan dan Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 BTN di Ballroom Menara 1 BTN, Jakarta, Senin (9/2).

Hingga kini, BTN telah menyalurkan KPR kepada sekitar 5,8 juta keluarga di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini menegaskan posisi BTN sebagai motor penggerak kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Dari sisi kinerja, BTN mencatatkan pertumbuhan aset yang solid sepanjang 2025. Total aset perseroan mencapai Rp527,8 triliun atau tumbuh 12,4 persen secara tahunan, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi yang dijalankan.

BTN juga menempatkan transformasi digital sebagai prioritas utama peningkatan layanan. Nixon menegaskan bahwa Bale by BTN dirancang untuk memberikan akses perbankan yang lebih inklusif, mudah, dan terintegrasi.

“Transformasi digital menjadi kunci agar BTN tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Layanan harus semakin mudah, cepat, dan dapat diakses oleh semua lapisan, menuju visi Mitra Utama Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” jelas Nixon dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2).

Dari sisi keberlanjutan, BTN mencatatkan pencapaian dengan meraih MSCI ESG Rating AA sebagai bank pertama di Indonesia. BTN juga menempati peringkat keenam dalam Keterbukaan Informasi Publik di antara BUMN dan menjadi yang terbaik di sektor perbankan Himbara.

Di bidang sumber daya manusia, BTN memperoleh pengakuan sebagai tempat kerja unggulan. Perseroan masuk dalam Top 3 LinkedIn Top Companies dan meraih penghargaan Best Company to Work For in Asia.

Ke depan, BTN menegaskan komitmen untuk melanjutkan transformasi sebagai Mitra Utama Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia. Arah tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

“Seluruh insan BTN wajib menjaga integritas, memperkuat semangat melayani, dan memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan perusahaan,” tegas Nixon.

Meski terus bertransformasi, BTN tetap menjaga perannya sebagai pilar pembiayaan perumahan nasional. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menilai BTN memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

"Sejalan dengan tema Komitmen Nyata Melayani Negeri, saya yakin BTN akan terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam mendukung agenda perumahan nasional," ucap dia.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan BTN telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor perumahan nasional. Peran konsisten BTN dalam menghadirkan akses pembiayaan turut memperkuat fondasi kesejahteraan keluarga.

Dalam berbagai program dan kebijakan perumahan nasional, BTN hadir sebagai mitra yang dapat diandalkan, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga penguatan ekosistem perumahan yang semakin terintegrasi. Transformasi digital dan penguatan layanan beyond mortgage dinilai menunjukkan kesiapan BTN menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat.

Sebagai mitra dan pemangku kepentingan, lanjut Misbakhun, BTN merupakan institusi yang terus bertumbuh, terbuka terhadap kolaborasi, dan konsisten mendukung agenda pembangunan nasional. Tema HUT ke-76 BTN, Komitmen Nyata Melayani Negeri, mencerminkan semangat pengabdian tersebut.

"Kami berharap BTN terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memperkuat kontribusinya bagi pembangunan nasional," harapnya.

Dari sisi pengembang, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menilai, BTN sangat lekat dengan konsep perumahan rakyat karena perannya sebagai pionir penyaluran kredit subsidi.

“Kami bersyukur BTN menjadi mitra utama REI dalam tumbuh dan berkembang bersama, meski dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan,” kata dia.

Saat ini, penyaluran kredit subsidi tidak lagi eksklusif melalui BTN. Hampir seluruh bank Himbara dan sejumlah bank swasta turut menyalurkannya. Meski demikian, BTN tetap menjadi salah satu bank dengan portofolio terbesar di sektor tersebut.

Ke depan, Bambang berharap kerja sama BTN dan REI terus ditingkatkan. Ia memahami prinsip kehati-hatian perbankan, namun menekankan pentingnya pelayanan kredit yang cepat, tepat, dan efisien dengan suku bunga kompetitif.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyatakan transformasi BTN telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. 

Peran BTN dinilai semakin krusial dalam mendukung program perumahan nasional, termasuk target pembangunan tiga juta rumah pemerintah. Mayoritas pembiayaan perumahan subsidi masih mengandalkan BTN, baik untuk konsumen maupun pengembang.

"Maju terus BTN untuk program perumahan Indonesia," pungkas Junaidi.

Pengembang properti merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Demul) yang menghentikan sementara penerbitan izin perumahan di seluruh wilayahnya.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya tak kaget mendengar kabar itu. Ia menyebut hambatan perizinan pembangunan perumahan sejatinya tidak hanya terjadi di Jawa Barat, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Bambang mengatakan saat ini terdapat 306 proyek perumahan yang terhambat pembangunannya, yang merupakan akumulasi kondisi dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut baru dihimpun dari 16 DPD REI, sementara 21 DPD lainnya belum masuk laporan.

"Saat ini ada 306 proyek yang terhambat pembangunannya, itu akumulasi kondisi tiga tahun terakhir," ujar Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

Ia menjelaskan laporan tersebut berasal dari pengurus DPD REI di masing-masing provinsi. Menurutnya, proyek-proyek yang terhambat mayoritas dikerjakan oleh pengembang yang telah berpengalaman dan bukan pelaku usaha pemula.

"Para pengembang ini mayoritas bukan pengusaha pemula, tapi pelaku pembangunan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, dan seluruh proses perizinan diurus sesuai prosedur pemerintah pusat maupun daerah," katanya.

Bambang menilai persoalan utama yang menyebabkan proyek perumahan mandek adalah tumpang tindih regulasi.

"Yang menjadi masalah adalah tumpang tindih aturan lama dan baru serta aturan antarinstansi yang tidak terkoordinasi. Ketika semuanya diterapkan pada satu proyek, muncul berbagai komplikasi yang ujungnya membuat proyek mandek," ujarnya.

Ia pun mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antar kementerian dan lembaga terkait agar proses perizinan, tata ruang, perpajakan, hingga pendanaan proyek dan KPR subsidi dapat berjalan seiring dan tidak saling bertabrakan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan dari yang semula hanya berlaku di kawasan Bandung Raya menjadi seluruh wilayah Jawa Barat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengonfirmasi perluasan kebijakan tersebut.

Penghentian sementara izin dilakukan karena potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, dinilai tidak hanya mengancam Bandung Raya, tetapi hampir seluruh wilayah Jawa Barat.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten/kota memiliki kajian risiko bencana dan melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan pembangunan agar sesuai peruntukan lahan dan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).