Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 40 tahun dinilai mampu meringankan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun demikian, kalangan pengembang menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan diimbangi dengan penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian tetap terjaga.

Direktur Utama PT Alexandra Citra Pertiwi sekaligus pengurus DPP Real Estate Indonesia (REI), Tuti Mugiastuti, menilai upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah melalui tenor KPR yang lebih panjang patut diapresiasi. Meski demikian, menurutnya, tenor hingga empat dekade bukan menjadi kebutuhan paling mendesak dalam program rumah subsidi.

"Kalau saya pribadi sebenarnya kurang setuju dengan tenor sampai 40 tahun. Memang cicilan menjadi lebih ringan, tetapi jangka waktunya terlalu panjang. Menurut saya, tenor yang sekarang sebenarnya sudah cukup," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Menurut Tuti, tantangan utama pengembang saat ini justru berada pada harga jual rumah subsidi yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya pembangunan. Karena itu, penyesuaian harga rumah subsidi dinilai lebih penting agar kualitas bangunan tetap dapat ditingkatkan.

Saat ini harga rumah subsidi masih berada di kisaran Rp185 juta. REI mengusulkan adanya kenaikan sekitar 5% hingga 7% sehingga harga rumah subsidi dapat mencapai sekitar Rp212 juta.

"Harga rumah subsidi saat ini masih sekitar Rp185 juta. Kami mengusulkan agar dapat disesuaikan, naik sekitar 5%—7% menjadi sekitar Rp212 juta. Pembahasan ini juga sedang berlangsung di REI bersama berbagai pemangku kepentingan. Idealnya memang ada penyesuaian harga secara berkala mengikuti kenaikan biaya pembangunan," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan margin pengembang, melainkan memberikan ruang agar spesifikasi rumah subsidi terus mengalami peningkatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dia menambahkan, peningkatan kualitas rumah subsidi hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila didukung kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kenaikan biaya konstruksi.

Di tengah perlambatan sektor properti, permintaan terhadap rumah subsidi berkualitas disebut masih tetap tinggi, terutama di kawasan penyangga industri seperti Cikarang dan Karawang.

Hal itu tercermin dari penjualan tahap pertama Cluster Livana Park sebanyak 242 unit yang mendapat respons positif dari masyarakat. Melihat tingginya permintaan, pengembang kembali membuka tahap kedua sebanyak 249 unit dengan rencana akad kredit massal pada Juli 2026.

Tuti menilai, masyarakat kini tidak hanya mempertimbangkan keterjangkauan cicilan, tetapi juga semakin memperhatikan kualitas bangunan, desain, serta lokasi hunian.

"Masyarakat sekarang semakin selektif. Mereka mencari rumah subsidi yang lokasinya baik, kualitas bangunannya bagus, dan tampilannya menarik. Livana Park menjawab kebutuhan tersebut," katanya.

Dia berharap kebijakan pemerintah terkait pembiayaan perumahan tidak hanya berfokus pada perpanjangan tenor KPR, tetapi juga memberi ruang penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus meningkat.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

“Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan subsidi rumah,” ujar Heru.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5% untuk rumah tapak dan 6% untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menggelar Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 bertajuk The Rise of Indonesia Tech Sovereignty di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (20/5). Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah kedaulatan teknologi Indonesia di tengah derasnya arus transformasi digital global..

Melalui forum tersebut, Telkom mendorong penguatan ekosistem digital nasional berbasis tiga pilar utama, yakni cloud sovereignty, AI sovereignty, dan cybersecurity sovereignty. Ketiga aspek itu dinilai penting untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih mandiri, aman, sekaligus kompetitif.

Sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor hadir dalam agenda ini, di antaranya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah, Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Ricardo Irwan Rei, serta Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas.

Hadir pula Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji, hingga Managing Director Gen AI Lead, Sovereign AI Lead for Accenture APAC Kunal Shah.

Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kedaulatan teknologi nasional. Isu sovereignty atau kedaulatan digital kini semakin menjadi perhatian global seiring meningkatnya ketergantungan terhadap infrastruktur, platform, dan teknologi asing.

Ketergantungan tersebut dinilai tak lagi sebatas persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi, keamanan data, hingga kepentingan strategis nasional. Karena itu, penguatan sovereign digital ecosystem dipandang penting agar pengelolaan data, infrastruktur, kapabilitas kecerdasan buatan (AI), hingga sistem keamanan digital tetap berada dalam kepentingan dan kendali Indonesia.

Melalui forum ini, Telkom mendorong penguatan kolaborasi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga dapat mengembangkan, mengelola, dan memonetisasi aset serta kapabilitas digital nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital global.

Melalui Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026, Telkom berharap dapat mendorong lahirnya kolaborasi dan gerakan bersama menuju kedaulatan teknologi Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi digital nasional yang mampu menciptakan nilai ekonomi, peluang inovasi, dan daya saing yang berkelanjutan di tingkat regional maupun global.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah menegaskan transformasi digital nasional tak cukup hanya berfokus pada percepatan adopsi teknologi, tetapi juga bagaimana Indonesia memiliki kapasitas, ketahanan, dan kendali terhadap infrastruktur serta ekosistem digitalnya sendiri.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi juga mampu membangun kapabilitas digital nasional yang kuat dan berkelanjutan," ujar Edwin.

Dari sisi keamanan siber dan perlindungan data nasional, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas menekankan pentingnya penguatan kendali nasional terhadap data dan sistem digital strategis.

Menurutnya, data strategis nasional perlu dikelola dan berada dalam yurisdiksi Indonesia agar operasional, ownership, dan aspek pengamanannya dapat dikendalikan secara optimal.

"Termasuk di dalamnya penguasaan terhadap sistem enkripsi sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan data nasional, dengan tetap terbuka terhadap perkembangan teknologi global," tandasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan bahwa momentum transformasi digital Indonesia harus menjadi titik balik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem teknologi global.

Seni menilai, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem teknologi regional.

"Karena itu, penguatan cloud, AI, dan cybersecurity Indonesia menjadi fondasi penting agar data, intelligence, dan nilai ekonomi digital nasional dapat tumbuh serta memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia sendiri," ujar Seno.

Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 mengangkat berbagai isu strategis mulai dari sovereign cloud infrastructure, pengembangan AI berbasis konteks Indonesia, penguatan ketahanan siber nasional, hingga pembangunan kapasitas talenta digital nasional sebagai upaya memperkuat kemandirian dan daya saing teknologi Indonesia secara berkelanjutan.

Selain menjadi wadah dialog strategis lintas sektor, Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 juga menandai peluncuran Charter of Digital Sovereignty sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan ekosistem teknologi nasional.

Pada kesempatan tersebut, Telkom turut memperkenalkan inisiatif AdyaCakra sebagai bagian dari pengembangan sovereign cloud, sovereign AI, dan sovereign cybersecurity guna mendorong peran Indonesia sebagai pengembang dan penggerak ekosistem digital regional.

"AdyaCakra diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam memperkuat fondasi digital sovereignty Indonesia, sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi digital yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing global," tambah Seno.

Sebagai bagian dari arah strategi transformasi TLKM 30, Telkom terus memperkuat perannya sebagai orkestrator ekosistem digital nasional melalui pengembangan infrastruktur digital, platform, dan kapabilitas teknologi guna mendukung kebutuhan pasar akan layanan digital yang semakin meningkat secara optimal.

Visi kedaulatan teknologi ini sejalan dengan langkah nyata Telkom dalam mengadopsi dan mengembangkan kapabilitas AI melalui lima pilar AI Center of Excellence (AI CoE).

Untuk membangun ekosistem AI nasional, Telkom berkolaborasi dengan kampus untuk riset dan pengembangan talenta (AI Campus), ruang kreasi bagi developer (AI Playground), wadah kumpul komunitas (AI Connect), penyediaan solusi yang sudah teruji untuk masyarakat dan industri (AI Hub), hingga penerapan AI di internal perusahaan (AI Native).

Melalui inisiatif yang berkesinambungan, Telkom tidak hanya memperkuat perlindungan data dan kedaulatan digital nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri.

Kita akan mengeluarkan sebuah kebijakan yang kita diskusikan bersama untuk satu rumah subsidi yang dibangun, ada satu pohon

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah asosiasi pengembang perumahan mendukung rencana program "satu rumah subsidi satu pohon” yang tengah dikaji Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari upaya penghijauan kawasan permukiman.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bersama asosiasi pengembang telah membahas kebijakan tersebut untuk mendukung penghijauan dan pelestarian ekosistem kawasan perumahan.

“Kita akan mengeluarkan sebuah kebijakan yang kita diskusikan bersama untuk satu rumah subsidi yang dibangun, ada satu pohon,” kata Maruarar di Kementerian PKP, Jakarta, Senin.

Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan program tersebut menjadi langkah positif untuk mendukung penghijauan sekaligus merespons dampak perubahan iklim.

“Ini adalah cara kita untuk mendorong penghijauan sebagai bentuk menyayangi bumi dan anak cucu kita karena climate change itu sudah terasa,” ujar Joko.

Ia mengatakan mekanisme penanaman pohon nantinya diserahkan kepada pengembang dan penghuni rumah agar dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masing-masing kawasan.

Menurut dia, REI sebelumnya juga telah memiliki program sejuta pohon yang kemudian didiskusikan bersama pemerintah hingga muncul konsep satu rumah satu pohon.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan asosiasi pengembang mendukung penuh kebijakan tersebut karena dinilai tidak membebani pengembang.

“Itu tinggal nambah Rp100 ribu atau Rp200 ribu sudah jadi,” Ucap Tri.

Ia menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang hijau dan kualitas lingkungan permukiman.

Menurut Tri, masyarakat juga perlu mulai memahami bahwa kondisi cuaca yang semakin panas tidak cukup diatasi hanya dengan penggunaan pendingin ruangan.

“Panas itu tidak bisa dilawan dengan AC. Perlu oksigen,” ujarnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai program tersebut dapat membantu mengurangi dampak suhu panas sekaligus meningkatkan daya resap air di kawasan perumahan.

“Ini menambah penghijauan dan menambah ketersediaan air yang lebih stabil di tanah tersebut,” kata Syawali.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan dan pembiayaan sekitar 350 ribu rumah subsidi pada 2026.

Selain program penghijauan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan sektor perumahan seperti KPR FLPP tenor hingga 40 tahun, relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta percepatan penyelesaian persoalan lahan perumahan subsidi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Real Estate Indonesia (REI) menyebut program pembangunan 3 juta rumah dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai memiliki efek berantai luas terhadap ratusan sektor industri dan penyerapan tenaga kerja.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengatakan sektor perumahan memiliki dampak ekonomi besar karena berkaitan dengan sedikitnya 185 industri turunan yang ikut bergerak ketika pembangunan rumah dilakukan.

“Ketika rumah dibangun, yang bergerak bukan hanya pengembang. Industri semen, baja, pasir, batu, genteng, keramik, cat, kayu, listrik, perbankan, transportasi, hingga tenaga tukang ikut hidup,” kata Joko kepada pers di Bandung, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, pembangunan rumah rakyat juga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Artinya, satu rumah yang dibangun bisa menggerakkan banyak dapur rakyat. Ada buruh bangunan yang bekerja, ada toko material yang berputar, ada pengusaha kecil yang mendapat pesanan, ada perbankan yang menyalurkan pembiayaan, dan ada daerah yang ekonominya ikut bergerak,” ujarnya.

Joko menilai program 3 juta rumah bukan hanya program sosial, tetapi juga program pro-pertumbuhan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha di tengah kebutuhan hunian yang masih tinggi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, ia menilai program tersebut juga memiliki nilai kemanusiaan karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup layak dan bermartabat.

“Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi juga tempat keluarga berlindung, anak-anak tumbuh, nilai-nilai kehidupan ditanamkan,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya menyebut program 3 juta rumah diarahkan untuk mengatasi backlog perumahan, menyediakan hunian layak dan terjangkau, serta memperbaiki rumah tidak layak huni di berbagai wilayah, termasuk desa, kota, dan kawasan pesisir.

Menurut Joko, dunia usaha membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten agar program tersebut dapat berjalan optimal. Dukungan tersebut antara lain berupa kepastian pembiayaan, penyederhanaan perizinan, ketersediaan lahan, hingga keberpihakan terhadap pembangunan rumah rakyat dengan harga terjangkau.

Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan pelaku usaha lokal dalam pembangunan perumahan, termasuk melalui skema pembiayaan seperti Kredit Program Perumahan yang mulai didorong pemerintah.

“Ini penting karena pembangunan rumah rakyat tidak boleh hanya dinikmati pemain besar, tetapi juga harus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal,” tegasnya.

Joko menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan masyarakat menjadi faktor penting agar program pembangunan rumah rakyat dapat berjalan efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas.

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)Maruarar Sirait atau yang dikenal Ara akan mewajibkan pengembang properti menanam setidaknya 1 pohon di setiap proyek perumahan yang dikembangkan.

Kebijakan yang segera disusun ini berlaku baik untuk rumah komersial maupun rumah subsidi. Ara meminta dukungan para anggota Real Estat Indonesia (REI) terhadap rencana kebijakan tersebut dan berharap tidak ada penolakan.

"Kalau saya bikin kebijakan di setiap rumah subsidi maupun komersial ditanam satu pohon, kira-kira setuju atau tidak? Nanti pada protes tidak?" kata dalam rangkaian HUT REI ke-54, Kamis (7/5/2026).

Setelah mendapat persetujuan dari anggota REI, Menteri PKP langsung meminta salah satu stafnya untuk segera membuat kebijakan tanam pohon di setiap rumah yang dibangun pengembang.

"Tolong segera dibuatkan [kebijakannya] ya, nanti pulang dari sini akan saya teken. Enggak perlu pakai sanksi lah, yang penting dijalankan betul-betul," katanya.

Dia pun berpesan agar REI sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia terus kompak dan tetap melakukan karya nyata yang positif bagi orang banyak termasuk program penanaman sejuta pohon.

Seperti diketahui, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2025 di Ancol Jakarta, REI sempat mengusulkan kepada Kementerian PKP agar program penanaman pohon di setiap rumah subsidi yang sudah dijalankan REI sejak 2023 diberlakukan pula secara nasional untuk menjaga alam.

REI berterima kasih kepada Menteri PKP yang telah mengakomodir usulan dan semangat penanaman sejuta pohon yang selama ini telah dilakukan REI hingga menjadi kebijakan nasional.

"Kami tentu berterima kasih sekali kepada Pak Menteri Ara karena semangat REI ini dapat diperluas sehingga bersama-sama kita menjaga alam untuk anak cucu kelak," ucap Ketua Umum DPP REI Joko Suranto merespons rencana tersebut.

Terkait program penanaman sejuta pohon REI, CEO Buana Kassiti Group itu menjelaskan program ini sudah dihitung dan dikalkulasi secara cermat.

Joko Suranto menyebutkan bahwa REI menanam sejuta pohon mengacu pada rata-rata realisasi pembangunan rumah subsidi REI yang setiap tahun mencapai 46% dari total realisasi nasional atau sekitar 120.000 unit.

Menurutnya, jika setiap rumah subsidi menanam 2 pohon dan dikalikan 4 tahun periode kepengurusan Ketua Umum REI, maka total pohon yang ditanam mencapai 940.000 pohon.

"Insya Allah target sejuta pohon yang diikhtiarkan REI ini dapat kita realisasikan, karena selain rumah subsidi ada juga pohon yang kami tanam di proyek rumah komersial atau nonsubsidi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Nasional (BSN) menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi sebanyak 73.700 unit sepanjang 2026, naik 34,8% dari realisasi tahun sebelumnya.

Untuk mendukung target agresif tersebut, anak usaha PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) tersebut melakukan sinergi dengan Realestat Indonesia (REI). BSN dan REI melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Bandar Lampung, Selasa (5/5/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-54 REI.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan sebagai bagian dari BTN Group, Bank BSN menargetkan penyaluran KPR Subsidi sebanyak 73.700 unit pada tahun 2026, naik 34,8% dari realisasi tahun sebelumnya.

Kolaborasi dengan REI bertujuan memperkuat pembiayaan perumahan berbasis syariah sekaligus mendorong pengembangan ekosistem hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Komitmen Bank BSN adalah menjadikan sektor properti sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi syariah nasional, sejalan dengan peran REI dalam menghadirkan hunian berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (6/5/2026).

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan produk pembiayaan perumahan, edukasi bagi pengembang dan masyarakat, hingga dukungan terhadap proyek hunian yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah.

Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Dari sisi kinerja, Alex menyampaikan BSN mencatat pertumbuhan pembiayaan sebesar 22% secara tahunan menjadi Rp56,5 triliun hingga Maret 2026. Penyaluran tersebut telah menjangkau lebih dari 1,34 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari BTN Group, BSN juga memperkuat lini KPR komersial dengan menawarkan margin kompetitif mulai 2,65% fixed tiga tahun. Selain itu, perseroan menghadirkan produk inovatif BSN Golden Deal yang mengintegrasikan pembiayaan rumah dengan investasi emas.

“Bank BSN ingin hadir sejak awal proses pengembangan proyek, mulai dari pembiayaan lahan hingga rumah dimiliki oleh masyarakat,” jelas Alex.

Dukungan digital juga menjadi bagian dari strategi perseroan melalui platform Bale Syariah by BSN yang mencatat volume transaksi Rp2,84 triliun dari 1,2 juta transaksi hingga April 2026. Layanan lain seperti cash management system, payroll, virtual account, hingga QRIS turut disiapkan untuk mendukung operasional pengembang anggota REI.

Sementara itu, Ketua Umum REI Joko Suranto menyatakan kerja sama ini diharapkan meningkatkan profesionalisme dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota REI.

“Kami berharap melalui kerja sama ini, penyaluran kredit kepada anggota REI dapat berjalan lebih profesional dan optimal,” ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, BSN dan REI menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem hunian berbasis prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat, sekaligus mendorong perluasan akses kepemilikan rumah di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi akan terakselerasi seiring keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk mengejar target kuota FLPP yang telah ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini.

Selama ini, tambah Joko, catatan merah pada SLIK akibat tunggakan kecil menjadi penghambat utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi.

"Hampir 80% MBR yang mengajukan KPR subsidi terhambat di SLIK, mayoritas menyangkut paylater atau pinjaman online," kata Joko dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Joko menyebut hambatan tersebut telah menjadi keluhan anggota REI sejak 1,5 tahun terakhir. Namun, baru di era kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi keputusan tersebut tercapai.

Dalam kesepakatan terbaru, OJK menetapkan ambang batas catatan SLIK yang menjadi pertimbangan bank berada di atas Rp1 juta. Artinya, tunggakan di bawah nominal tersebut tidak lagi menjegal akses kredit rakyat.

“Masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan,” kata CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Selain ambang batas, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada akhir Juni 2026.

Langkah strategis lainnya adalah pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera. OJK juga menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya permohonan kredit.

REI menilai kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Kementerian PKP, dalam menuntaskan hambatan birokrasi demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terkendala SLIK untuk memiliki rumah subsidi melalui skema FLPP, sekaligus memberi harapan target kuota 350 ribu unit bisa tercapai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi akan terakselerasi seiring keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk mengejar target kuota FLPP yang telah ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini.

Selama ini, tambah Joko, catatan merah pada SLIK akibat tunggakan kecil menjadi penghambat utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi.

"Hampir 80% MBR yang mengajukan KPR subsidi terhambat di SLIK, mayoritas menyangkut paylater atau pinjaman online," kata Joko dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Joko menyebut hambatan tersebut telah menjadi keluhan anggota REI sejak 1,5 tahun terakhir. Namun, baru di era kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi keputusan tersebut tercapai.

Dalam kesepakatan terbaru, OJK menetapkan ambang batas catatan SLIK yang menjadi pertimbangan bank berada di atas Rp1 juta. Artinya, tunggakan di bawah nominal tersebut tidak lagi menjegal akses kredit rakyat.

“Masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan,” kata CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Selain ambang batas, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada akhir Juni 2026.

Langkah strategis lainnya adalah pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera. OJK juga menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya permohonan kredit.

REI menilai kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Kementerian PKP, dalam menuntaskan hambatan birokrasi demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terkendala SLIK untuk memiliki rumah subsidi melalui skema FLPP, sekaligus memberi harapan target kuota 350 ribu unit bisa tercapai," pungkasnya.

Kebijakan support dari OJK hari ini adalah sebuah kebijakan atas keberpihakan terhadap masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan kebijakan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpihak kepada rakyat.

"Kebijakan support dari OJK hari ini adalah sebuah kebijakan atas keberpihakan terhadap masyarakat. Jadi itu adalah hal yang sangat support masyarakat bawah," ujar Ketua Umum REI Joko Suranto di Jakarta, Senin.

Joko mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah pada akhirnya mendapatkan kesempatan yang lebih luas dengan bisa memanfaatkan kebijakan SLIK tersebut.

Ketua Umum REI tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang telah mendukung terhadap pertumbuhan di sektor properti khususnya dan masyarakat berpenghasilan rendah pada akhirnya.

"Semoga apa yang kita lakukan akan tetap berlangsung, bertumbuh dan kita dukung, kita siap bekerja sama dengan OJK dengan dukungan dengan kementerian PKP juga BP Tapera," katanya.

Joko mengatakan Program 3 Juta Rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program yang mulia.

Dalam kesempatan sama, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari bahagia bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mendapatkan rumah subsidi dan isu SLIK sudah teratasi.

"Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri PKP dan Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK di mana perhatian kepada MBR yang selama ini menjadi terkendala dalam isu SLIK," ujar Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar Rp1 juta ke bawah kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kabar baik tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa OJK mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Ketua OJK juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas, juga pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA- Emiten kontraktor migas milik Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) membukukan laba bersih atau laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$15,26 juta pada 2025, naik 10,05% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan US$13,87 juta pada 2024 lalu.

Mengutip laporan keuangan, RATU meraup pendapatan bersih sebesar US$49,31 juta pada 2025, turun 14,60% YoY dibandingkan US$57,74 juta pada 2024. Pada saat bersamaan, beban pokok pendapatan RATU tercatat sebesar US$25,22 juta, turun 28,53% YoY dari US$35,29 juta.

Penurunan beban pokok pendapatan RATU itu membuat laba kotor perseroan masih lebih tinggi dibandingkan 2024. RATU membukukan laba bruto sebesar US$24,08 juta pada 2025 dibandingkan US$22,44 juta sepanjang 2024.

Setelah dikurangi beban umum dan pajak, RATU mengemas laba bersih US$15,26 juta sepanjang 2025. Pada sisi neraca, total aset RATU tercatat sebesar US$76,01 juta pada 2025, naik sebesar 43,91% YoY dibandingkan akhir 2024.

Aset RATU 2025 itu sejalan dengan pertumbuhan ekuitas yang naik 106,59% YoY menjadi US$56,60 juta. Pada saat yang sama, liabilitas RATU turun 23,64% YoY menjadi US$19,41 juta pada akhir 2025.

Pada perkembangan lain, RATU pada penghujung 2025 mengumumkan transaksi afiliasi berupa penyetoran modal senilai Rp127,5 miliar yang dilakukan oleh entitas anak usaha perseroan, PT Raharja Energi Indonesia (REI), dalam rangka pendirian PT Raharja Energi Madura (REM).

Direktur Utama RATU Sumantri menyampaikan bahwa transaksi tersebut telah dilaksanakan pada 23 Desember 2025 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

“Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan keterbukaan informasi kepada publik bahwa pada tanggal 23 Desember 2025, PT Raharja Energi Indonesia telah melakukan penyetoran modal dalam rangka pendirian PT Raharja Energi Madura,” ujar Sumantri dalam keterbukaan informasi, Selasa (23/12/2025).

Dalam transaksi tersebut, REI menyetorkan dana sebesar Rp127.500.000.000 sebagai modal disetor PT Raharja Energi Madura. Dengan struktur kepemilikan tersebut, REM menjadi perusahaan terkendali perseroan secara tidak langsung melalui REI, di mana 51% saham REM dimiliki oleh REI.

Sumantri menegaskan bahwa transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena REI merupakan perusahaan terkendali perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 99%, sementara REM merupakan perusahaan terkendali tidak langsung melalui REI.

“Transaksi afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara perseroan dan pihak-pihak yang diatur dalam POJK No. 42/2020,” jelasnya.

--------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 19.741 unit rumah hingga periode 26 Februari 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran unit tersebut setara 5,64% dari target penyaluran rumah subsidi yang dibidik pemerintah tahun ini yang mencapai 350.000 unit rumah.

"Penyaluran FLPP tiap bulan terus meningkat. Januari realisasi sebanyak 7.312 unit dan realisasi Februari sebanyak 12.429 unit. Peningkatan realisasi mencapai 69,98%,” jelas Heru dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Secara geografis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi, yakni 4.902 unit rumah atau 24,83% dari total nasional. Berikutnya Sulawesi Selatan 1.838 unit (9,31%), Jawa Tengah 1.633 unit (8,27%), Banten 1.388 unit (7,03%), dan Sumatera Selatan 1.208 unit (6,11%).

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan realisasi tertinggi, yakni 1.322 unit rumah (6,69%). Disusul Kabupaten Bogor 835 unit (4,22%), Kabupaten Karawang 683 unit (3,45%), Kabupaten Maros 556 unit (2,81%), dan Kabupaten Tangerang 542 unit (2,74%).

Dari sisi perbankan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran 10.759 unit rumah (54,55%) dari total realisasi nasional. Sementara itu, dari kalangan Asosiasi Pengembang, REI mencatat penyaluran terbanyak dengan 8.272 unit rumah (41,9%).

"Dukungan penuh ekosistem perumahan dan sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun.

“Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggarannya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” jelasnya.

Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat pencapaian signifikan di usianya yang ke-76. Sejak 1976 hingga Desember 2025, BTN telah menyalurkan 5.976.874 unit kredit perumahan senilai Rp555,11 triliun kepada keluarga Indonesia di seluruh wilayah.

Porsi terbesar dari penyaluran ini menyasar segmen KPR subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yakni 4,4 juta unit senilai Rp300,99 triliun. Dari angka itu, KPR subsidi konvensional menyumbang 4,06 juta unit senilai Rp258,27 triliun, sementara KPR subsidi syariah tercatat 338.097 unit dengan plafon Rp42,72 triliun.

Di segmen non-subsidi, BTN menyalurkan 1,3 juta unit senilai Rp218,57 triliun. Rinciannya, KPR non-subsidi konvensional sebanyak 1,18 juta unit senilai Rp191,46 triliun dan KPR non-subsidi syariah 125.410 unit senilai Rp27,1 triliun.

BTN juga menyediakan Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) yang secara kumulatif mencapai 262.876 unit senilai Rp35,5 triliun. Produk-produk ini melengkapi layanan BTN di luar skema pembelian rumah langsung.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyebut perjalanan panjang ini berakar dari momen bersejarah ketika BTN menyalurkan KPR pertama di Indonesia pada 1976. BTN sendiri lahir kembali sebagai bank nasional pada 9 Februari 1950.

"Sejak saat itu, pembiayaan perumahan menjadi DNA perseroan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2).

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai BTN telah menjadi tulang punggung pembiayaan perumahan nasional selama tujuh dekade lebih. Dukungan yang konsisten itu sangat membantu konsumen sekaligus para pelaku usaha penyedia perumahan.

"Sebagai bank terkemuka di industri perumahan, BTN telah melayani masyarakat dalam mewujudkan hunian impian. Termasuk memberikan pembiayaan kepada para pelaku penyedia perumahan," ucap dia.

Menurutnya, dukungan pembiayaan yang berkelanjutan menjaga pergerakan industri perumahan dan berdampak pada perekonomian nasional. Ia juga menilai transformasi layanan yang dilakukan BTN akan memperkuat peran perseroan ke depan.

Langkah tersebut diyakini akan memperkuat peran BTN ke depan, sekaligus mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional.

"Selamat ulang tahun ke-76. Semoga BTN semakin maju, semakin memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan juga bagi negeri ini dalam penyediaan rumah bagi rakyat," tandas Joko.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyoroti peran BTN yang kian strategis di tengah program 3 juta rumah pemerintah. Mayoritas pembiayaan perumahan subsidi, baik untuk konsumen maupun pengembang, masih bertumpu pada BTN.

"Peran perbankan sangat vital, bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga membantu pengembang menjaga arus kas agar usaha berkelanjutan," jelasnya.

Di usia ke-76, BTN menegaskan komitmennya sebagai mitra utama pembiayaan perumahan nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan hunian Indonesia ke depan.