Bisnis.com, JAKARTA — Wacana perpanjangan jangka waktu pinjaman atau tenor kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 40 tahun dinilai tidak akan efektif dalam mendongkrak kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tersebut tidak sensitif mengubah nilai cicilan bulanan yang harus ditanggung debitur. Alhasil, stimulus ini diproyeksikan tidak akan membawa dampak signifikan dalam menjaring minat MBR untuk mengakses pembiayaan perumahan.

"Tenor 25, 30 atau 40 tahun sebenarnya sudah tidak terlalu sensitif untuk mengubah nilai cicilan bulanan. Jadi, dampak bagi jumlah peminat KPR MBR sebenarnya tidak signifikan," ujar Wijayanto kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Terlebih, masih banyak MBR yang saat ini justru belum memenuhi kategori untuk bisa menerima manfaat pembiayaan dari perbankan atau non-bankable. Pasalnya, saat ini sekitar 60% hingga 75% angkatan kerja di Indonesia menggantungkan hidup di sektor informal dan kerap terbentur syarat perbankan.

Sejalan dengan hal itu, menurut Wijayanto, pemerintah seharusnya fokus mengurai akar masalah pembiayaan perumahan nasional yang terletak pada aksesibilitas sektor informal.

Kelompok pekerja informal inilah yang dinilai lebih mendesak untuk mendapatkan perhatian dan skema khusus dari regulator agar bisa memiliki rumah sendiri.

“Jadi pendekatan ini [tenor 40 tahun] bagus, tetapi tidak terlalu membantu calon pembeli rumah dgn pendapatan terbatas atau yang bekerja di sektor informal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau KPR untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan MBR dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menjadi salah satu emiten yang tengah dalam rencana menerbitkan surat utang.

Melansir prospektusnya, WIFI bakal menerbitkan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan I Solusi Sinergi Digital Tahap I Tahun 2026 dengan total nilai pokok mencapai Rp2,5 triliun.

Dalam rencananya, WIFI bakal menerbitkan masing-masing tiga seri obligasi dan sukuk, dengan tenor 1—3 tahun. Hanya saja, belum terang besaran imbal hasil yang ditawarkan masing-masing produk.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan rating Single A dan Single A Syariah kepada dua surat utang WIFI yang bakal diterbitkan. Sementara data PHEI menyebut bahwa pada rating Single A, besaran yield kini telah bertengger pada level 8,98—9,19% untuk tenor 1—3 tahun.

Manajemen Surge menerangkan, nantinya seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi dan sukuk bakal disalurkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada entitas anak usaha dalam bentuk fasilitas pembiayaan pembelian.

Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong, menjelaskan bahwa pertimbangan utama WIFI dalam menerbitkan obligasi di tengah kondisi ini adalah fleksibilitas pendanaan ketimbang berbagai instrumen pendanaan lainnya yang dapat diakses perseroan.

”Pertimbangan utama perseroan adalah karakteristik obligasi yang memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan dengan fasilitas pinjaman perbankan, sehingga dana dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung ekspansi dan pengembangan usaha,” katanya kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Shannedy Ong, menerangkan pihaknya cukup optimistis bahwa penerbitan surat utang ini bakal disambut dengan baik oleh investor. Investor dinilai memahami prospek bisnis perseroan sehingga surat utang ini laris manis. Kedua surat utang WIFI dijadwalkan bakal tercatat di BEI pada 29 Juni 2026.

”Perseroan melihat minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan masih cukup baik. Hal tersebut tecermin dari proses bookbuilding yang sudah fully subscribed. Kami menilai investor memahami prospek bisnis perseroan yang inovatif dan disruptif untuk internet terjangkau, sehingga kami optimistis penerbitan memperoleh respons yang baik,” tegasnya.

Mengutip Data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Jumat (26/6/2026), 71 emisi dari 43 penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) berhasil menghimpun dana Rp76,09 triliun. Dalam pipeline, masih terdapat 33 penerbit dengan 48 emisi yang mengantre untuk menerbitkan surat utang.

Padahal, data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) mencatat bahwa yield SBN bertenor 10 tahun saat ini telah berada pada level 7,24%. Posisi itu jauh dari kata murah dibandingkan Juli 2025 senilai 6,62% dan 6,11% pada Januari 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap 5 persen hingga akhir tenor.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menegaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) tidak mempengaruhi cicilan rumah subsidi yang disalurkan melalui skema FLPP.

“Program FLPP sangat berpihak kepada rakyat. Penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang diatur dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025. Selain harga rumah yang terjangkau, masyarakat juga mendapatkan suku bunga tetap sebesar 5 persen, subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, serta cicilan yang ringan dan tetap sampai masa kredit berakhir,” ujar Didyk dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026 dan kembali meningkat menjadi 5,75 persen pada 18 Juni 2026.

Meski demikian, Kementerian PKP memastikan masyarakat penerima FLPP tetap mendapatkan kepastian cicilan yang terjangkau.

Menurut Didyk, FLPP memiliki karakteristik khusus yang dirancang untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak dan terjangkau.

Ia menegaskan bahwa meskipun BI Rate mengalami kenaikan, bunga FLPP tidak akan berubah selama masa kredit berlangsung.

“Dengan arahan Presiden, Menteri PKP, serta dukungan Komite BP Tapera, bunga FLPP tetap 5 persen dan tidak akan naik hingga tenor kredit selesai. Ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat agar tidak terdampak fluktuasi suku bunga pasar,” katanya.

Didyk menjelaskan bahwa keberlanjutan program FLPP didukung oleh skema pendanaan yang kuat. Saat ini, pembiayaan FLPP berasal dari kombinasi dana pemerintah dan dana pendamping dari sektor keuangan.

“Sebanyak 75 persen pendanaan FLPP berasal dari BP Tapera, sedangkan 25 persen lainnya berasal dari dukungan sektor pembiayaan melalui skema yang melibatkan SMF dan perbankan. Dengan skema tersebut, program FLPP dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Didyk menyampaikan bahwa minat masyarakat terhadap rumah subsidi terus meningkat. Pada tahun 2025, realisasi FLPP mencapai 278 ribu unit rumah atau menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program rumah subsidi.

Sementara itu, hingga 24 Juni 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 81.268 unit rumah yang dananya telah dicairkan, serta 21.735 unit rumah yang telah melaksanakan akad kredit.

“Capaian ini menunjukkan bahwa rumah subsidi masih menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat. Selain cicilannya terjangkau dan tidak terpengaruh kenaikan BI Rate, kualitas rumah subsidi saat ini juga semakin baik,” ujar Didyk.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi, sehingga menjadi semakin banyak.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi, karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Heru dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.

Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.

Ara mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Menurut dia, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.

Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bahwa Komite Tapera menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan mendukung penuh arahan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.

Ara mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

"Bahwa Komite (Tapera) menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto) dan mendukung penuh arahan Presiden," kata Menteri PKP ditemui usai rapat Komite Tapera di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.

"Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, bisa dijalankan oleh perbankan," ujarnya.

Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.

Ara menilai kebijakan mempertahankan bunga 5 persen merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.

Sementara itu, untuk rumah susun subsidi, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6 persen sebagai bagian dari skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik hunian vertikal.

Ia juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan kuota 350.000 unit rumah subsidi dan meminta BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan perbankan serta pengembang agar target tersebut dapat tercapai.

Menurut Ara, pemerintah turut memberikan berbagai insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis guna mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

"Itu tadi, satu bunganya tetap 5 persen (rumah subsidi tapak), yang kedua tenornya (KPR) 40 tahun, yang ketiga 6 persen buat rusun subsidi. Artinya kita putuskan begitu tiga poin itu," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tren penggunaan mobil listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, kendaraan listrik semakin diminati karena biaya operasional yang relatif efisien serta dukungan infrastruktur pengisian daya yang kian berkembang.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan energi yang lebih hemat turut mendorong permintaan kendaraan listrik. Beragam produsen otomotif juga terus menghadirkan pilihan model baru dengan fitur yang semakin kompetitif, didukung berbagai insentif pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan berbasis listrik.

Bagi sebagian masyarakat, mobil listrik kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern yang mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan. Biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional menjadi salah satu faktor yang membuat mobil listrik semakin menarik untuk penggunaan jangka panjang.

Di tengah meningkatnya minat tersebut, akses kepemilikan mobil listrik juga semakin mudah melalui berbagai program pembiayaan. Salah satunya ditawarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang menghadirkan promo khusus untuk pembelian mobil listrik, yakni bunga mulai 3 persen flat per tahun.

BRI KKB Hadirkan Promo Menarik untuk Mobil Listrik

Melalui program BRI KKB, calon pembeli dapat menikmati berbagai keuntungan untuk memiliki mobil listrik dengan skema pembiayaan yang lebih ringan.

Keuntungan promo BRI KKB Mobil Listrik:

- Bunga mulai 3% flat untuk tenor 1 tahun- Tenor hingga 5 tahun- Proses pengajuan praktis melalui kantor cabang BRI dan dealer rekanan- Program berlaku hingga 31 Agustus 2026

Promo ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik dengan cicilan yang lebih terjangkau dan terencana.

Bunga Kompetitif, Proses Mudah

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI menghadirkan solusi pembiayaan yang dirancang untuk mengikuti kebutuhan masyarakat, termasuk tren kendaraan ramah lingkungan.

Dengan bunga kompetitif dan proses yang mudah, program BRI KKB dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap kondisi keuangan bulanan.

Selain itu, pengajuan kredit juga didukung jaringan dealer rekanan yang luas, sehingga proses pembelian kendaraan dapat dilakukan dengan lebih praktis.

Cara Mengajukan Kredit Mobil di BRI

Pengajuan BRI KKB untuk mobil listrik dapat dilakukan melalui:

- Kantor cabang BRI terdekat- Dealer rekanan BRI- Pengajuan melalui BRImo

Pastikan nasabah menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri, slip penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya.

Saat Tepat Beralih ke Mobil Listrik

Seiring perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, tren saat ini dinilai menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk mempertimbangkan penggunaan kendaraan yang lebih hemat energi, modern, dan berkelanjutan.

Dengan promo BRI KKB yang berlaku hingga 31 Agustus 2026, memiliki mobil listrik impian kini semakin mudah. Ajukan BRI KKB sekarang dan nikmati pembiayaan kendaraan listrik dengan bunga mulai 3% flat per tahun.

Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen pada Selasa (9/6). Keputusan ini diambil imbas rupiah yang terus terdepresiasi hingga tembus di atas Rp18 ribu per dolar AS.

Begitu juga dengan suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis.

Di samping kenaikan BI-Rate menjadi 5,5 persen, Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter bagi masuknya aliran investasi asing sebagai berikut:

Pertama, menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan untuk semakin meningkatkan imbal hasil bagi masuknya investasi portofolio asing. Kenaikan struktur suku bunga SRBI dimaksud dilakukan sesuai mekanisme pasar dan untuk menjadikan investasi portofolio di Indonesia tetap kompetitif dengan negara lain.

Kedua, memberi insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10 persen untuk semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Sebagaimana diketahui, selama ini Bank Indonesia memberikan fasilitas swap lindung nilai bagi masuknya investasi asing melalui bank-bank di Indonesia yang kemudian meneruskan kepada Bank Indonesia. Sementara itu, penentuan tingkat swap yang reguler (reguler swap) tetap terus diberikan Bank Indonesia sesuai mekanisme pasar yang berlaku.

Ketiga, membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan sasaran agar pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap double digit (di atas 10%). Perluasan fasilitas repo ini akan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan likuiditas moneter dibandingkan dengan mekanisme lain, termasuk melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang selama ini ditempuh Bank Indonesia.

Keempat, meningkatkan intensitas operasi moneter baik Rupiah maupun valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Penguatan operasi moneter Rupiah ditempuh dengan pembukaan lelang SRBI dua kali seminggu. Sementara itu, penguatan operasi moneter valuta asing terus dilakukan dengan meningkatkan intensitas intervensi baik melalui transaksi spot dan DNDF di pasar domestik maupun transaksi NDF di pasar luar negeri.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah," pungkas Perry.

Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen pada Selasa (9/6). Keputusan ini diambil imbas rupiah yang terus terdepresiasi hingga tembus di atas Rp18 ribu per dolar AS.

Begitu juga dengan suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis.

Di samping kenaikan BI-Rate menjadi 5,5 persen, Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter bagi masuknya aliran investasi asing sebagai berikut:

Pertama, menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan untuk semakin meningkatkan imbal hasil bagi masuknya investasi portofolio asing. Kenaikan struktur suku bunga SRBI dimaksud dilakukan sesuai mekanisme pasar dan untuk menjadikan investasi portofolio di Indonesia tetap kompetitif dengan negara lain.

Kedua, memberi insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10 persen untuk semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Sebagaimana diketahui, selama ini Bank Indonesia memberikan fasilitas swap lindung nilai bagi masuknya investasi asing melalui bank-bank di Indonesia yang kemudian meneruskan kepada Bank Indonesia. Sementara itu, penentuan tingkat swap yang reguler (reguler swap) tetap terus diberikan Bank Indonesia sesuai mekanisme pasar yang berlaku.

Ketiga, membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan sasaran agar pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap double digit (di atas 10%). Perluasan fasilitas repo ini akan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan likuiditas moneter dibandingkan dengan mekanisme lain, termasuk melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang selama ini ditempuh Bank Indonesia.

Keempat, meningkatkan intensitas operasi moneter baik Rupiah maupun valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Penguatan operasi moneter Rupiah ditempuh dengan pembukaan lelang SRBI dua kali seminggu. Sementara itu, penguatan operasi moneter valuta asing terus dilakukan dengan meningkatkan intensitas intervensi baik melalui transaksi spot dan DNDF di pasar domestik maupun transaksi NDF di pasar luar negeri.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah," pungkas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA —Ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi pasar keuangan pada 2026 mendorong investor semakin selektif dalam menata portofolio investasi.

Di tengah volatilitas saham, emas, hingga aset kripto, deposito Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mulai dilirik sebagai instrumen defensif yang menawarkan stabilitas dan kepastian imbal hasil.

Senior Marketing Manager DepositoBPR by Komunal R. Anggoro Putro Wibowo mengatakan berbagai faktor eksternal seperti tensi geopolitik, arah kebijakan suku bunga bank sentral global, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional masih menjadi sumber ketidakpastian yang memengaruhi keputusan investasi masyarakat.

Kondisi tersebut membuat sebagian investor mulai mengedepankan perlindungan modal dan kestabilan hasil investasi tanpa sepenuhnya meninggalkan peluang pertumbuhan jangka panjang.

Menurutnya deposito DPR kini menjadi salah satu instrumen yang masuk kategori defensif.

"Produk simpanan deposito saat ini menawarkan tingkat bunga kompetitif yang dapat mencapai sekitar 6% per tahun, sekaligus memberikan kepastian imbal hasil sesuai tenor yang dipilih," ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Selain itu, lanjutnya, dana nasabah juga mendapatkan perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan inflasi domestik yang relatif terkendali, deposito BPR dinilai mampu membantu menjaga daya beli dana masyarakat sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana yang lebih stabil di tengah gejolak pasar.

Instrumen ini juga menawarkan fleksibilitas tenor, mulai dari satu bulan hingga lebih dari satu tahun, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan dana terencana maupun pengelolaan kas jangka pendek hingga menengah.

Dalam lanskap investasi saat ini, setiap instrumen memiliki karakteristik risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Saham masih menawarkan prospek pertumbuhan jangka panjang, namun dengan tingkat volatilitas yang relatif tinggi. Sementara itu, emas tetap menjadi aset lindung nilai (safe haven), meskipun harganya juga dipengaruhi oleh pergerakan dolar AS, inflasi, dan arah suku bunga global.

Di sisi lain, aset kripto menawarkan potensi keuntungan yang besar, tetapi dibarengi risiko fluktuasi harga yang sangat tinggi sehingga lebih sesuai bagi investor dengan profil risiko agresif.

Di tengah dinamika tersebut, para ekonom terus menekankan pentingnya diversifikasi portofolio agar investor tidak bergantung pada satu jenis aset. Kombinasi instrumen pertumbuhan dan instrumen defensif dinilai mampu menjaga keseimbangan antara potensi imbal hasil dan pengelolaan risiko.

Digitalisasi

Anggoro juga menyebut masyarakat kini semakin mempertimbangkan instrumen investasi yang tidak hanya aman, tetapi juga mudah diakses secara digital.

"Kami melihat semakin banyak masyarakat yang ingin menempatkan dana pada instrumen yang stabil dengan proses yang praktis dan transparan. Akses digital membuat masyarakat dapat membandingkan pilihan deposito sesuai kebutuhan finansial mereka dengan lebih mudah," imbuhnya.

Seiring berkembangnya layanan keuangan digital, deposito BPR kini dapat diakses melalui berbagai platform digital yang menghubungkan masyarakat dengan pilihan BPR di seluruh Indonesia. Kemudahan tersebut dinilai menjadi faktor yang turut mendorong minat masyarakat terhadap instrumen investasi berisiko rendah.

Perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun menjadi salah satu inovasi untuk mendukung program kepemilikan rumah subsidi bagi MBR

Jakarta (ANTARA) - Knight Frank Indonesia mengungkapkan rencana perpanjangan tenor KPR rumah subsidi sampai 40 tahun merupakan inovasi dalam mendukung program kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun menjadi salah satu inovasi untuk mendukung program kepemilikan rumah subsidi bagi MBR. Dengan ini, angsuran yang dibayarkan menjadi lebih murah dan mengurangi beban yang harus dibayarkan oleh MBR tersebut," ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, saat ini angka backlog nasional masih berada di kisaran 43 juta rumah. Pemerintah melalui Kementerian PKP terus berinovasi untuk memberikan akses terhadap masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni.

Namun, perlu diketahui bahwa jangka waktu 40 tahun memerlukan komitmen yang panjang bagi pembeli. Penguatan regulasi perlu dilakukan untuk implementasinya.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti pengembang dan lembaga perbankan juga perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan dalam menjalankan program ini.

"Harapannya, KPR dengan tenor 40 tahun dapat menurunkan angka backlog nasional dan meningkatkan aksesibilitas MBR untuk memiliki unit rumah," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan skema tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun yang bersifat pilihan dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, skema tenor cicilan cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun yang bersifat pilihan tersebut dalam tahap pembahasan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), perbankan.

Rencana skema tenor 40 tahun tersebut bersifat pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Artinya, masyarakat nanti akan memilih tergantung kemampuannya.

Sri mengatakan skema ini pastinya akan sangat membantu masyarakat yang dulu tidak punya mimpi untuk bisa memiliki kemampuan punya rumah, sekarang dengan dibuka dengan opsi tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun pastinya hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk memiliki kemampuan bisa memiliki rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KPR 40 tahun kan itu betul-betul arahan Presiden yang sangat pro-rakyat, begitu kita bikin maka bentuk cicilannya lebih rendah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan skema tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun yang bersifat pilihan dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah.

"KPR 40 tahun kan itu betul-betul arahan Presiden yang sangat pro-rakyat, begitu kita bikin maka bentuk cicilannya lebih rendah. Jadi masyarakat diberikan opsi, sekali lagi opsi. Jadi opsinya diberikan 40 tahun. Jadi bisa berapa? Bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kita buka," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Selasa.

Saat ini, kata Sri, skema tenor cicilan cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun yang bersifat pilihan tersebut dalam tahap pembahasan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), perbankan.

"Bapak Menteri PKP selalu memerintahkan kami saat membuat regulasi wajib bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan, utamanya dengan masyarakat, perbankan, pengembang, dan itu berkali-kali kita lakukan supaya begitu nanti regulasi dikeluarkan itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak," katanya.

Rencana skema tenor 40 tahun tersebut bersifat pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Artinya, masyarakat nanti akan memilih tergantung kemampuannya.

"Pada saat saya melihat gaji saya sekian dan sebagainya, ada yang namanya kemampuan untuk mencicil. Nanti bank juga melihat. Jadi sekarang kita buka bahwa bisa sampai dengan 40 tahun. Dan itu dimungkinkan bisa cicilannya sampai sekitar Rp700 ribu," kata Sri.

Dia mengatakan skema ini pastinya akan sangat membantu masyarakat yang dulu tidak punya mimpi untuk bisa memiliki kemampuan punya rumah, sekarang dengan dibuka dengan opsi tenor cicilan KPR subsidi hingga 40 tahun pastinya hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk memiliki kemampuan bisa memiliki rumah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan aturan skema KPR rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

Dirinya menegaskan skema tenor 40 tahun nantinya bersifat pilihan, sehingga masyarakat tetap dapat mengambil tenor lebih pendek sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Ia menjelaskan masyarakat tetap memiliki opsi memilih tenor 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun, sehingga fleksibilitas pembayaran cicilan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan tersebut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu membagikan strategi agar masyarakat belum layak mendapat pembiayaan bank (unbankable) bisa punya rumah.

Caranya, kata Nixon, melalui pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Pembiayaan ini memang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia memaparkan KPR subsidi berbeda dengan KPR komersial. Jika KPR komersial mensyaratkan batas minimum pendapatan untuk mengajukan kredit, KPR subsidi justru menetapkan batas maksimal penghasilan.

Nixon menjelaskan penetapan batas maksimal penghasilan ini agar KPR subsidi bisa tepat sasaran. Target subsidi adalah MBR di kelompok desil 3 hingga desil 8.

"Desil 3 sampai desil 8 itu sudah bisa diintervensi pakai KPR subsidi," kata Nixon acara Jogja Financial Festival 2026 di JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Ia mengakui masyarakat desil 1 dan desil 2 yang merupakan kelompok dengan pendapatan paling rendah masih sulit mengakses skema KPR.

Karena itu, imbuh Nixon, pemerintah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Lewat program ini, ada bantuan hingga Rp25 juta per rumah tangga untuk pembangunan atau perbaikan rumah.

"Desil 1, desil 2, atau penghasilan di bawah Rp2,6 juta per bulan ini pemerintah mengeluarkan apa yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya. Jadi pemerintah ngasih Rp20 juta sampai Rp25 juta per rumah tangga," ujarnya.

Nixon menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji opsi tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. Tujuannya agar cicilan rumah menjadi lebih ringan untuk menjangkau banyak MBR.

"Hari ini pemerintah juga lagi mengkaji kalau KPR-nya sampai 40 tahun supaya lebih murah lagi angsurannya, mudah-mudah desil 2 bisa dapat," pungkasnya.