Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu membagikan strategi agar masyarakat belum layak mendapat pembiayaan bank (unbankable) bisa punya rumah.

Caranya, kata Nixon, melalui pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Pembiayaan ini memang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia memaparkan KPR subsidi berbeda dengan KPR komersial. Jika KPR komersial mensyaratkan batas minimum pendapatan untuk mengajukan kredit, KPR subsidi justru menetapkan batas maksimal penghasilan.

Nixon menjelaskan penetapan batas maksimal penghasilan ini agar KPR subsidi bisa tepat sasaran. Target subsidi adalah MBR di kelompok desil 3 hingga desil 8.

"Desil 3 sampai desil 8 itu sudah bisa diintervensi pakai KPR subsidi," kata Nixon acara Jogja Financial Festival 2026 di JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Ia mengakui masyarakat desil 1 dan desil 2 yang merupakan kelompok dengan pendapatan paling rendah masih sulit mengakses skema KPR.

Karena itu, imbuh Nixon, pemerintah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Lewat program ini, ada bantuan hingga Rp25 juta per rumah tangga untuk pembangunan atau perbaikan rumah.

"Desil 1, desil 2, atau penghasilan di bawah Rp2,6 juta per bulan ini pemerintah mengeluarkan apa yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya. Jadi pemerintah ngasih Rp20 juta sampai Rp25 juta per rumah tangga," ujarnya.

Nixon menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji opsi tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. Tujuannya agar cicilan rumah menjadi lebih ringan untuk menjangkau banyak MBR.

"Hari ini pemerintah juga lagi mengkaji kalau KPR-nya sampai 40 tahun supaya lebih murah lagi angsurannya, mudah-mudah desil 2 bisa dapat," pungkasnya.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu membagikan strategi agar masyarakat belum layak mendapat pembiayaan bank (unbankable) bisa punya rumah.

Caranya, kata Nixon, melalui pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Pembiayaan ini memang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia memaparkan KPR subsidi berbeda dengan KPR komersial. Jika KPR komersial mensyaratkan batas minimum pendapatan untuk mengajukan kredit, KPR subsidi justru menetapkan batas maksimal penghasilan.

Nixon menjelaskan penetapan batas maksimal penghasilan ini agar KPR subsidi bisa tepat sasaran. Target subsidi adalah MBR di kelompok desil 3 hingga desil 8.

"Desil 3 sampai desil 8 itu sudah bisa diintervensi pakai KPR subsidi," kata Nixon acara Jogja Financial Festival 2026 di JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Ia mengakui masyarakat desil 1 dan desil 2 yang merupakan kelompok dengan pendapatan paling rendah masih sulit mengakses skema KPR.

Karena itu, imbuh Nixon, pemerintah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Lewat program ini, ada bantuan hingga Rp25 juta per rumah tangga untuk pembangunan atau perbaikan rumah.

"Desil 1, desil 2, atau penghasilan di bawah Rp2,6 juta per bulan ini pemerintah mengeluarkan apa yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya. Jadi pemerintah ngasih Rp20 juta sampai Rp25 juta per rumah tangga," ujarnya.

Nixon menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji opsi tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. Tujuannya agar cicilan rumah menjadi lebih ringan untuk menjangkau banyak MBR.

"Hari ini pemerintah juga lagi mengkaji kalau KPR-nya sampai 40 tahun supaya lebih murah lagi angsurannya, mudah-mudah desil 2 bisa dapat," pungkasnya.