Bisnis.com, CIREBON — Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat tingkat pekerja formal di wilayah Ciayumajakuning masih relatif rendah dibandingkan kawasan aglomerasi lain di Jawa Barat.

Padahal,kawasan yang menjadi bagian penting pengembangan Metropolitan Rebana tersebut selama beberapa tahun terakhir terus dibangun melalui berbagai proyek strategis nasional, mulai dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Pelabuhan Patimban, Tol Cipali, hingga kawasan industri baru.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025, rata-rata pekerja formal di Ciayumajakuning hanya mencapai 36,34%. Angka tersebut merupakan gabungan dari Kabupaten Cirebon 38,19%, Kota Cirebon 48,91%, Indramayu 25,85%, Majalengka 35,23%, dan Kuningan 33,54%.

Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan sebagian besar kabupaten dan kota di Ciayumajakuning masih didominasi pekerja informal. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi struktur ketenagakerjaan menuju sektor formal belum berlangsung merata.

“Masih terdapat 18 kabupaten/kota di Jawa Barat yang penduduk bekerjanya didominasi pekerja informal. Sementara pekerja formal lebih terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah yang memiliki kawasan industri maupun berfungsi sebagai daerah penyangga pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Margaretha dikutip pada Rabu (23/6/2026).

Data BPS menunjukkan kawasan dengan tingkat pekerja formal tertinggi masih terkonsentrasi di wilayah metropolitan dan koridor industri Jawa Barat. Kota Depok menjadi daerah dengan persentase pekerja formal tertinggi mencapai 66,20%, disusul Kota Bekasi 61,79%, dan Kota Cimahi 60,98%.

Sementara itu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Purwakarta juga mencatat proporsi pekerja formal di atas 50%. Daerah-daerah tersebut selama ini dikenal sebagai pusat manufaktur, jasa modern, logistik, serta kawasan penyangga Jakarta dan Bandung.

Sebaliknya, sejumlah daerah di kawasan Rebana bagian timur masih menunjukkan dominasi pekerjaan informal. Indramayu menjadi daerah dengan proporsi pekerja formal terendah di Ciayumajakuning, yakni hanya 25,85%. Artinya, sekitar tiga dari empat pekerja di daerah tersebut masih berada di sektor informal.

Menurut Margaretha, sektor formal tumbuh lebih subur di wilayah perkotaan dan kawasan yang memiliki konsentrasi industri. Adapun wilayah yang struktur ekonominya masih ditopang sektor pertanian, perdagangan skala kecil, usaha keluarga, dan pekerjaan mandiri cenderung memiliki tingkat informalitas yang lebih tinggi.

Data BPS juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kawasan Ciayumajakuning dengan aglomerasi lain di Jawa Barat. Rata-rata pekerja formal di Ciayumajakuning sebesar 36,34% masih berada di bawah Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) yang mencapai sekira 42%, Bandung Raya sekitar 50%, dan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) yang melampaui 60%.

Temuan tersebut menjadi catatan tersendiri di tengah ambisi pemerintah menjadikan Metropolitan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Jawa Barat. Kawasan yang mencakup Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, Sumedang, dan sebagian wilayah lainnya itu diproyeksikan menjadi magnet investasi industri, logistik, dan manufaktur.

Bisnis.com, CIREBON – Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas industri gula di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Pemerintah daerah menilai kawasan strategis tersebut dapat mendorong investasi baru sekaligus memperluas basis produksi tebu guna menopang target swasembada gula nasional.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan wilayah Cirebon bagian timur selama ini menjadi salah satu penopang produksi tebu di Jawa Barat. Dengan masuknya Cirebon dalam cakupan Metropolitan Rebana, peluang penguatan sektor agroindustri, termasuk gula, dinilai semakin terbuka.

Menurutnya, kebutuhan gula nasional yang masih belum sepenuhnya terpenuhi menjadi tantangan serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Meski produksi tebu di sejumlah wilayah sentra terus berjalan, volume gula yang dihasilkan belum mampu menutup permintaan dalam negeri secara optimal.

"Mendorong pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula Nasional untuk mempercepat realisasi target kemandirian gula," kata Imron, Selasa (17/2/2026).

Imron menilai, penetapan Metropolitan Rebana sebagai kawasan prioritas pengembangan industri dan investasi dapat menjadi momentum untuk menghadirkan pabrik gula baru di Kabupaten Cirebon. Kehadiran industri pengolahan dinilai krusial guna meningkatkan nilai tambah komoditas tebu yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan baku.

Selain mendorong investasi industri pengolahan, pemerintah daerah juga berencana memperluas areal tanam tebu. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga apabila pembangunan pabrik gula terealisasi.

"Kami akan memperluas lahan perkebunan tebu agar produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi tebu Kabupaten Cirebon pada tahun lalu tercatat mencapai 20.733 ton dengan luas lahan 4.216 hektare. Angka tersebut menunjukkan potensi yang masih bisa ditingkatkan, terutama jika didukung perbaikan produktivitas per hektare dan modernisasi budidaya.

Secara ekonomi, penguatan industri gula dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Rantai usaha mulai dari penyediaan bibit, pupuk, tenaga kerja pertanian, hingga distribusi hasil produksi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.

Di sisi lain, peningkatan produksi lokal diharapkan dapat menekan gejolak harga gula yang belakangan cenderung naik.

Imron menambahkan, swasembada gula tidak hanya bergantung pada perluasan lahan, tetapi juga memerlukan dukungan riset dan inovasi. Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dinilai penting untuk menghasilkan varietas tebu berproduktivitas tinggi serta efisiensi proses pengolahan.

“Untuk mencapai swasembada gula perlu perhatian serius, termasuk kolaborasi riset dan strategi yang terukur,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah daerah berharap integrasi kawasan industri dalam Metropolitan Rebana dengan sentra produksi tebu mampu menciptakan ekosistem industri gula yang lebih efisien dan berdaya saing.

Jika investasi pengolahan terealisasi dan produksi meningkat, Cirebon tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gula nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat lokal.

Bisnis.com, BANDUNG-- Serapan investasi Kabupaten Sumedang tercatat mencapai Rp5,63 triliun atau melampaui target yang dicanangkan pada 2025 senilai Rp5 triliun.

Catatan yang baru dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ini sekaligus menempatkan Kabupaten Sumedang di dua besar dari tujuh daerah yang masuk dalam Kawasan Metropolitan Rebana.

"Alhamdulillah kami bersyukur karena capaian ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen mengawal pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara makro," ungkap Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Kamis (22/1/2026).

Dari jumlah total capaian Rp36,67 Triliun yang dicapai oleh daerah-daerah yang terdapat dalam Kawasan Metropolitan Rebana, Kabupaten Sumedang sukses berkontribusi 15,35% untuk capaian Investasi di kawasan itu.

"Dengan semua inovasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan investasi datang ke Sumedang, ini adalah capaian bersama," jelasnya.

Sementara itu, dari nilai investasi tersebut, menurut data yang sama, berhasil menyerap 5.876 tenaga kerja. Artinya, dengan nilai tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang hampir bisa menyentuh rasio serapan tenaga kerja ideal untuk nilai investasi yang didapat.

"Artinya kita sudah sesuai dengan titah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Presiden Prabowo Subianto agar investasi sejalan dengan serapan tenaga kerja," jelasnya.

Ia pun memastikan, daerahnya akan terus menggali potensi investasi yang ideal agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumedang dan akhirnya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hingga nasional.

"Tahun ini kita masuk potensi pertanian terintegrasi sirkular di Cikurubuk, Buahdua, nanti kita akan lihat potensi lainnya yang bisa membuka lapangan kerja dan membuat perekonomian di daerah berputar," jelasnya.

Bisnis.com, CIREBON--Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan muncul sebagai dua simpul utama dalam peta pariwisata Metropolitan Rebana. Pola perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan kedua daerah berada pada poros pertumbuhan kunjungan, sekaligus mengangkat dinamika ekonomi kawasan timur Jawa Barat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Darwis Sitorus, menegaskan pergeseran orientasi wisata di wilayah Rebana mulai terlihat jelas melalui distribusi perjalanan ke 12 daerah potensi wisata yang menyerap 54,77% total perjalanan Wisnus di Jawa Barat sepanjang periode pengukuran.

Darwis mencatat Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan masuk dalam kategori daerah potensi wisata dengan kontribusi signifikan. Kota Cirebon merekam 4,19 juta perjalanan Wisnus, sementara Kuningan mengantongi 3,11 juta perjalanan.

"Skala kunjungan tersebut menempatkan dua daerah ini sebagai jangkar wisata di wilayah timur Jawa Barat, terutama setelah percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di koridor Cirebon–Kuningan–Majalengka mulai menghasilkan dampak ekonomi yang lebih terukur," kata Darwis, Kamis (11/12/2025).

Ia menilai karakter wisata kedua daerah saling melengkapi. Kota Cirebon memainkan peran sebagai pusat wisata budaya, kuliner, dan belanja yang tumbuh dari reputasi historis pesisir utara. Struktur perjalanan memperlihatkan pola kunjungan pendek, namun intens, karena wisatawan cenderung menghabiskan waktu untuk tur heritage, ziarah, dan konsumsi kuliner khas.

Aktivitas ekonomi yang tercipta tidak hanya menyebar pada sektor pariwisata langsung, tetapi juga pada perdagangan batik, transportasi, hingga usaha mikro di sekitar koridor keraton dan pusat kuliner.

Sebaliknya, Kabupaten Kuningan menawarkan bentang wisata alam yang menjadi magnet bagi wisatawan regional. Lanskap Gunung Ciremai, telaga, curug, hingga kawasan resort keluarga menghasilkan pola kunjungan dengan durasi lebih panjang.

Menurut Darwis, perbedaan karakter ini menciptakan kombinasi yang ideal bagi pengembangan ekosistem wisata Rebana yang lebih terintegrasi. "Kota Cirebon bergerak pada sektor jasa dan perdagangan, sedangkan Kuningan mengangkat potensi wisata alam yang cenderung membutuhkan ruang, ketenangan, serta pengalaman personal yang lebih lama," ujarnya.

Darwis menilai pertumbuhan kunjungan ini tidak lepas dari penguatan konektivitas yang makin efisien. Akses tol Trans Jawa, peningkatan layanan kereta jarak jauh, dan pengembangan jalur penghubung Cirebon–Kuningan menurunkan biaya perjalanan dan memperluas cakupan wisatawan.

Kota Cirebon semakin berfungsi sebagai hub transportasi sekaligus gerbang masuk wisatawan menuju kawasan pegunungan Kuningan maupun destinasi lain di Rebana.

Meski begitu, Darwis mengingatkan perlunya penguatan kapasitas infrastruktur wisata. Kota Cirebon harus memperluas atraksi skala menengah-besar yang bisa mendorong wisatawan menghabiskan lebih banyak waktu.

Ia menilai penataan koridor heritage, revitalisasi keraton, dan pengembangan ruang publik tematik akan memperkaya pengalaman wisatawan dan memperpanjang lama tinggal.

Dalam konteks ekonomi, peningkatan durasi kunjungan akan berdampak langsung pada perluasan belanja wisatawan dan menciptakan peluang bagi pelaku usaha kecil di sektor pendukung.

Kuningan menghadapi tantangan yang berbeda. Kapasitas destinasi alam yang masih terbatas membuatnya rentan mengalami kepadatan di musim libur. Darwis melihat kebutuhan investasi di bidang layanan, jalur akses, dan tata kelola Geopark Ciremai sebagai prioritas untuk menjaga keberlanjutan kunjungan.

Ia menilai kombinasi antara wisata alam dan wisata keluarga perlu diarahkan pada konsep berbasis konservasi agar pertumbuhan kunjungan tidak menggerus kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik utama Kuningan.

Darwis menekankan potensi kedua daerah untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru di Rebana. Pergerakan wisatawan pada tiga tahun terakhir memperlihatkan pola stabil yang menunjukkan permintaan tinggi terhadap wisata alam, kuliner, dan budaya.

"Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan dapat mempercepat integrasi paket wisata bersama daerah lain seperti Majalengka dan Indramayu untuk menciptakan klaster wisata yang saling menguatkan," tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON-- Kuningan dan Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan dalam laporan ketenagakerjaan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

Dua daerah yang berada dalam poros percepatan ekonomi Metropolitan Rebana itu tercatat memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi pada Agustus 2025.

Temuan ini mengemuka di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, perluasan kawasan industri, serta rencana jangka panjang pemerintah provinsi menjadikan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Berdasarkan laporan resmi BPS, Kabupaten Kuningan tercatat memiliki TPT sebesar 7,59%, tertinggi di antara seluruh wilayah Rebana. Kabupaten Cirebon menyusul di posisi kedua dengan tingkat pengangguran mencapai 6,42%, diikuti Kota Cirebon sebesar 6,41 persen.

Angka tersebut berada jauh di atas Majalengka yang mencatat hanya 3,62%. Hal ini menjadikannya daerah dengan pengangguran terendah di kawasan tersebut.

Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, mengatakan tingginya pengangguran di Kuningan dan Kabupaten Cirebon harus dibaca dalam konteks struktur ekonomi dan kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja.

Menurutnya, pertumbuhan industri di dua daerah itu tidak secepat wilayah Rebana lain seperti Majalengka, Subang yang kini menjadi simpul pertumbuhan baru akibat kehadiran Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.

“Rebana memang dirancang sebagai kawasan masa depan, tetapi setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda. Kuningan dan Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan industri padat karya dan ketergantungan pada sektor informal,” ujar Darwis, Rabu (19/11/2025).

Ia menerangkan, meskipun Kabupaten Kuningan secara geografis berada di dekat pusat kegiatan ekonomi baru, geliat investasi belum sepenuhnya menyentuh wilayah tersebut.

Kondisi geografis yang didominasi kawasan pegunungan menjadikan pembangunan kawasan industri tidak seagresif wilayah pantura. Dampaknya, pasar kerja lokal masih bergantung pada sektor jasa, perdagangan kecil, serta pertanian skala kecil yang cenderung stagnan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Sementara itu, Kabupaten Cirebon juga menghadapi tantangan serupa. Darwis menilai struktur industri yang berkembang di wilayah tersebut tidak sebesar harapan pemerintah daerah.

“Kabupaten Cirebon punya potensi besar sebagai hinterland industri, tetapi pertumbuhannya belum sejalan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja. Banyak angkatan kerja baru tidak terserap karena terbatasnya ekspansi industri manufaktur,” jelasnya.

Berbeda dengan dua daerah tadi, Majalengka justru menunjukkan angka pengangguran terendah di Rebana, yaitu 3,62%. Darwis menyebut perkembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan penguatan sektor logistik berdampak signifikan terhadap serapan tenaga kerja.

Kehadiran kawasan industri baru mulai menciptakan lebih banyak pekerjaan, terutama di sektor transportasi, jasa penunjang konstruksi, dan pergudangan.

Subang, wilayah yang menjadi pusat Pelabuhan Patimban, juga mencatat TPT relatif moderat sebesar 6,03%. Meski masih cukup tinggi, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibanding periode sebelumnya.

“Subang sedang berada pada fase transisi. Industri otomotif dan logistik mulai menguat, tetapi efek langsungnya ke tenaga kerja membutuhkan waktu,” tambah Darwis.

BPS menilai ketimpangan serapan tenaga kerja di Rebana menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan baru.

Menurut Darwis, daerah berkategori industri padat karya memang lebih cepat menurunkan angka pengangguran. Sementara wilayah yang mengandalkan sektor jasa tradisional dan pertanian kecil cenderung mengalami stagnasi dalam penyerapan tenaga kerja.

Ia menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antarwilayah di Rebana, khususnya dalam distribusi kesempatan kerja dan pemerataan arus investasi.

“Kawasan Rebana adalah satu kesatuan ekonomi. Pemerintah daerah harus memastikan manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di Subang, Majalengka, atau sebagian Cirebon kota, tetapi juga menjangkau Kuningan dan Kabupaten Cirebon,” kata Darwis.

Bisnis.com, BANDUNG— Kabupaten Sumedang menjadi daerah paling progresif di antara tujuh daerah dalam ekosistem Metropolitan Rebana.

Kawasan Metropolitan Rebana diproyeksikan menjadi koridor ekonomi baru yang strategis di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini mencakup tujuh kabupaten/kota seperti Cirebon, Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon.

“Dipimpin Bupati Dony Ahmad Munir, Sumedang tampil sebagai kabupaten yang bukan hanya siap menyambut investasi, tetapi juga telah menyiapkan fondasi digital-infrastruktur yang kuat,” kata Budhiana Kartawijaya, Deputy CEO Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana dalam sesi CEO Talk di rangkaian West Java Investment Summit (WJIS) 2025, belum lama ini.

WJIS merupakan forum ekonomi tahunan yang ke-7 digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, akhir pekan kemarin.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjadi salah satu Pembicara di CEO Talks for West Java New Economic Corridor “How West Java Wins: Leveraging Trade, Technology, and Talent for Global Success".Dony menyampaikan komitmen Sumedang yang terbuka dan antusias terhadap investor. Sumedang juga menyiapkan regulasinya dengan kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif.

Menurut Budhiana, Sumedang memiliki enam gerbang keluar di sepanjang Tol Cisumdawu, akses istimewa yang tidak dimiliki daerah lain.

“Ini menjadikan Sumedang hanya berjarak menit dari Bandung di barat dan Bandara Kertajati di timur,” katanya.

Selain itu, terang Budhiana, Sumedang memiliki ekosistem pendidikan yang subur. Kecamatan Jatinangor menjadi pusat ilmu pengetahuan, perguruan tinggi top ada di sana. Di pusat Sumedang kota juga ada perguruan tinggi dan saat ini beberapa perguruan tinggi menjalin kerjasama dengan Pemkab Sumedang untuk membuka kampus.

“Perguruan tinggi yang melahirkan talenta muda bagi industri manufaktur, digital, dan jasa,” kata Budhiana.

Di sektor infrastruktur air, Sumedang diperkuat kehadiran beberapa bendungan mulai dari Bendungan Jatigede, Cipanas di Ujungjaya dan Sadawarna di Surian.

“Bendungan Jatigede salah satu bendungan terbesar di Indonesia, yang menjadi tulang punggung air baku, pariwisata, dan energi,” katanya.

Menurut Budhiana, Sumedang memiliki modal besar di sektor pariwisata. Panorama Bendungan Jatigede, kawasan perbukitan, kuliner lokal seperti tahu Sumedang, serta tradisi budaya yang kuat memberi peluang lahirnya destinasi unggulan baru.

“Dengan akses Cisumdawu yang sangat cepat, Sumedang dapat menjadi destinasi one-day trip bagi Bandung dan Cirebon, sekaligus weekend getaway bagi wisatawan Jabodetabek,” katanya.

Bahkan, jelasnya, jika dikelola dengan konsep green tourism dan smart tourism, Sumedang bisa menjadi wajah baru pariwisata Jawa Barat bagian timur.

Budhiana juga menilai, keunggulan Sumedang tidak berhenti pada ekonomi dan pariwisata. Kabupaten ini menjadi pelopor digitalisasi birokrasi di tingkat nasional. Semua proses administrasi, mulai dari pembuatan KTP, KK, hingga layanan kesehatan, dilakukan secara cepat, transparan, dan mudah diakses.

“Dengan populasi sekitar 1,1 juta jiwa, bupati dapat memantau pola penyakit, tren kesehatan, sampai kebutuhan layanan publik berdasarkan data real-time,” katanya.

Kondisi ini, lanjut Budhiana, membedakan Sumedang dari daerah lain. Keberanian melakukan digitalisasi pemerintahan secara radikal. Pemerintah kabupaten membangun platform invest.sumedangkab.go.id, sebuah portal modern yang memudahkan investor mengakses peluang, potensi lahan, regulasi, dan layanan.

Lebih menarik lagi, Sumedang membangun dashboard transparansi fiskal yang memungkinkan masyarakat mengetahui berapa uang masuk ke Sumedang dan digunakan untuk apa, bahkan pada level harian. Dengan prinsip good data, good decision; bad data, bad decision, Sumedang menjadikan data sebagai milik publik.

“Ini adalah bentuk pemerintahan modern yang jarang ditemukan di daerah lain,” katanya.

Dengan seluruh capaian tersebut, Sumedang adalah kabupaten yang paling siap menghadapi era global shift. Sumedang menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah bisa menyambut ekonomi global tanpa kehilangan akuntabilitas, transparansi, dan kedekatan dengan rakyat.

Di lingkup lebih besar, Rebana Metropolitan akan terus bekerja untuk menyiapkan enam kabupaten/kota lain agar mampu memasuki dunia connectography dengan percaya diri: digital, terhubung, kompetitif, dan inklusif.

Jawa Barat ingin menang. Dan kemenangan itu harus dibangun dari konektivitas, keunggulan talenta, keberanian berubah, dan kemampuan membaca arah geopolitik global. Sumedang telah memulai langkah itu dan menjadi peta jalan bagi masa depan Jawa Barat.