JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya kerap dijuluki sebagai Mr. Menteri Etanol.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat membicarakan kebijakan pemerintah yang mencoba mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan menggunakan etanol sebagai substitusi.

Bahlil mengatakan, kebijakan pemerintah itu diributkan oleh banyak pihak padahal bertujuan untuk mengamankan devisa negara.

Dirinya bahkan diserang di media sosial karena kebijakan tersebut.

“Ke mana-mana saya dibilang Mr. Menteri Etanol. Epen kah? Emang penting?” kata Bahlil disambut tawa hadirin di forum Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025, di Kuningan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil menyebut, etanol dibuat dari bahan baku singkong, tebu, dan jagung, dan bisa digunakan sebagai substitusi BBM impor jenis bensin.

Di Brasil, misalnya, sudah ada kebijakan menggunakan BBM yang 100 persen berbahan baku etanol (E100).

Kemudian, di Amerika Serikat, terdapat mandatori etanol 20 persen dari BBM (E85), dan E10 hingga E20 di China, India, dan Thailand.

“Di Indonesia, begitu kita membuat perencanaan E10, udah pada ribut,” ujar Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu lalu memastikan bahwa pihak yang meributkan kebijakan E10 adalah orang-orang yang belum menerima penjelasan kebijakan E10 secara utuh dan para importir.

Golongan importir BBM, kata Bahlil, merupakan kelompok yang sudah nyaman dengan kebijakan membeli minyak dari luar negeri.

Ketika pemerintah berupaya menekan volume impor BBM, mereka keberatan.

“Ini yang dimaksudkan oleh Pak Presiden Prabowo. Jangan bocor terus uang kita ke luar (negeri). Apa yang kita punya kita manfaatkan dalam negeri ini,” tutur Bahlil.

Meski dijuluki sebagai Menteri Etanol, Bahlil menyatakan tidak risau.

Bahlil menyatakan, dirinya bukan menteri yang tumbuh besar di atas bangku, melainkan di lapangan.

Oleh karena itu, pihaknya memahami betul cara-cara yang digunakan pihak tertentu dalam menekan kebijakan pemerintah.

“Itu kita sudah ngerti saat kamu lakukan, caranya saja masih cara lama, bagaimana bisa tekan kita,” ujar Bahlil.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga menyinggung rencana pemerintah meniadakan impor solar pada 2026.

Menurutnya, kebutuhan solar dalam negeri mencapai 32 hingga 33 juta ton.

Sementara, produksi solar dalam negeri hanya sekitar 15 sampai 16 juta ton.

Untuk menutupi kekurangan itu, Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau biodiesel yang dibuat dari crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Sejauh ini, pemerintah sudah berhasil membuat B10 (biodiesel 10 persen) hingga B40.

“Jadi FAME dicampur dengan solar,” kata Bahlil.

Dalam waktu ke depan, proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) akan selesai dan diresmikan pada 17 Desember mendatang.

“Maka kalau kita dorong B50 dengan penambahan RDMP kita di Kalimantan Timur, maka kita surplus solar kita kurang lebih sekitar 4 juta ton di 2026. Jadi kita menghemat dan devisa kita,” tegas Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya kerap dijuluki sebagai Mr. Menteri Etanol.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat membicarakan kebijakan pemerintah yang mencoba mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan menggunakan etanol sebagai substitusi.

Bahlil mengatakan, kebijakan pemerintah itu diributkan oleh banyak pihak padahal bertujuan untuk mengamankan devisa negara.

Dirinya bahkan diserang di media sosial karena kebijakan tersebut.

“Ke mana-mana saya dibilang Mr. Menteri Etanol. Epen kah? Emang penting?” kata Bahlil disambut tawa hadirin di forum Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025, di Kuningan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bahlil menyebut, etanol dibuat dari bahan baku singkong, tebu, dan jagung, dan bisa digunakan sebagai substitusi BBM impor jenis bensin.

Di Brasil, misalnya, sudah ada kebijakan menggunakan BBM yang 100 persen berbahan baku etanol (E100).

Kemudian, di Amerika Serikat, terdapat mandatori etanol 20 persen dari BBM (E85), dan E10 hingga E20 di China, India, dan Thailand.

“Di Indonesia, begitu kita membuat perencanaan E10, udah pada ribut,” ujar Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu lalu memastikan bahwa pihak yang meributkan kebijakan E10 adalah orang-orang yang belum menerima penjelasan kebijakan E10 secara utuh dan para importir.

Golongan importir BBM, kata Bahlil, merupakan kelompok yang sudah nyaman dengan kebijakan membeli minyak dari luar negeri.

Ketika pemerintah berupaya menekan volume impor BBM, mereka keberatan.

“Ini yang dimaksudkan oleh Pak Presiden Prabowo. Jangan bocor terus uang kita ke luar (negeri). Apa yang kita punya kita manfaatkan dalam negeri ini,” tutur Bahlil.

Meski dijuluki sebagai Menteri Etanol, Bahlil menyatakan tidak risau.

Bahlil menyatakan, dirinya bukan menteri yang tumbuh besar di atas bangku, melainkan di lapangan.

Oleh karena itu, pihaknya memahami betul cara-cara yang digunakan pihak tertentu dalam menekan kebijakan pemerintah.

“Itu kita sudah ngerti saat kamu lakukan, caranya saja masih cara lama, bagaimana bisa tekan kita,” ujar Bahlil.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga menyinggung rencana pemerintah meniadakan impor solar pada 2026.

Menurutnya, kebutuhan solar dalam negeri mencapai 32 hingga 33 juta ton.

Sementara, produksi solar dalam negeri hanya sekitar 15 sampai 16 juta ton.

Untuk menutupi kekurangan itu, Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau biodiesel yang dibuat dari crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Sejauh ini, pemerintah sudah berhasil membuat B10 (biodiesel 10 persen) hingga B40.

“Jadi FAME dicampur dengan solar,” kata Bahlil.

Dalam waktu ke depan, proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) akan selesai dan diresmikan pada 17 Desember mendatang.

RDMP, kata dia, akan menambah produksi FAME hingga lebih dari 100 ribu barrel.

“Maka kalau kita dorong B50 dengan penambahan RDMP kita di Kalimantan Timur, maka kita surplus solar kita kurang lebih sekitar 4 juta ton di 2026. Jadi kita menghemat dan devisa kita,” tegas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan hampir 1 juta hektare lahan untuk mendukung pengembangan etanol sebagai bahan bakar campuran antara bensin dengan 10% etanol (E10).

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan hingga saat ini sebanyak 920.000 hektare sudah teridentifikasi dan siap diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Adapun, lahan tersebut tersebar di hampir 19 provinsi, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, hingga Pulau Kalimantan.

“Sisanya kurang kan? Kan baru 680 [ribu hektare] tambah 240 [ribu hektare] kan baru 920 [ribu hektare] kan, kurang 80.000 [hektare]. Lagi tak pikir ini cari. Mana lagi ini aku lagi mikir [lahan untuk etanol],” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/11/2025).

Dia merincikan, sebanyak 680.000 hektare berasal dari eks hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang (expired). Sementara itu, 240.000 hektare lainnya berasal dari tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, total lahan yang sudah teridentifikasi mencapai sekitar 920.000 hektare, sedangkan sekitar 80.000 hektare sisanya masih dalam proses pencarian dan verifikasi lokasi.

Lebih lanjut, Nusron menyatakan seluruh data lahan telah diserahkan kepada Kementan untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan rencana tanam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakanb Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensin. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” ujar Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sejalan dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” ujarnya.

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

Lebih lanjut, Zulhas menilai jika Indonesia sudah mulai menggunakan etanol/metanol sebagai campuran bensin, maka pabrik biofuel sudah bisa beroperasi dan membeli bahan baku dari petani singkong atau tebu.

“Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram. Kalau singkong 6 kilo. Berarti singkong itu harganya kira-kira Rp1.500 ke atas satu kilo,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu memperkuat rantai pasok industri etanol dalam negeri, sebelum menerapkan kebijakan mandatori pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) bensin di 2026 mendatang.

Peneliti Teknik Pangan Fakultas Teknologi Industri-Institut Teknologi Bandung (FTI-ITB) Prof. Ronny Purwadi mengatakan, jika pemerintah hanya memprioritaskan impor etanol, maka pelaku industri bioetanol dalam negeri akan terpukul, layaknya industri tekstil yang rontok digempur barang impor.

"Saya contohkan dengan pabrik tekstil. Ketika produk tekstil impor China masuk, maka terjadi PHK massal, pabrik tidak jalan dan mesin rusak. Lalu pada saat kemudian harga tekstilnya terguncang, tidak gampang untuk membangkitkannya lagi," ujar Ronny di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Alhasil, menurutnya pemerintah perlu memprioritaskan para pelaku industri etanol di Indonesia, sehingga akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang menguntungkan berbagai pihak, bahkan hingga ke petani tebu atau jagung yang memproduksi bahan baku etanol.

Perlu diketahui, etanol merupakan senyawa alkohol yang dibuat dari hasil fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases (tetes tebu). Ketika dicampurkan ke dalam bensin, etanol berfungsi sebagai oksigenat, yaitu zat yang membantu proses pembakaran menjadi lebih sempurna.

“Jadi ini juga mesti menjadi pelajaran buat pemerintah. Kalau impor etanol itu juga harus memperkuat industri etanol di Indonesia. Supaya pada saatnya nanti industri etanol di Indonesia bisa bersaing sama impor,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pabrik yang memproduksi etanol di dalam negeri juga perlu mengutamakan efisiensi biaya produksi agar tidak mengalami kerugian.

"Pabriknya juga mesti lebih efisien. Kita tahu lah kenapa pabrik gula di Indonesia itu boros atau rugi terus. Karena ongkos energinya lebih besar dari keuntungan. Nah itu kan harus dibenerin, baru nanti ke etanol,” pungkas Ronny.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mulai menggunakan campuran etanol 10% dengan BBM jenis bensin atau E10.

“Wajib [bensin menggunakan 10% etanol]. Tapi kalau kita sudah siap ya, perintah Bapak Presiden begitu,” kata Zulhas dalam konferensi pers di acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Alhasil, dalam hal ini, pemerintah akan mulai menggunakan premium atau bensin campur 10% etanol pada 2026 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen Pertamina mengungkapkan bahwa penerapan campuran etanol di bahan bakar, sejalan dengan mendukung program transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan bahwa aksi mencampurkan etanol di bahan bakar di Indonesia, sejalan dengan inisiatif Pertamina dalam mendukung transisi energi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Ini juga bagian dari inisiatif kami mendorong transisi energi dan penciptaan emisi yang lebih rendah, utamanya dari produk BBM,” kata Simon, Jumat (17/10/2025).

Dia mengatakan Pertamina siap mendukung kebijakan pemerintah terkait penggunaan campuran etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi dan penurunan emisi karbon.

“Kami akan dukung arahan pemerintah, dan kami tahu bahwa di beberapa negara sudah banyak yang mencampur etanol,” ujar Simon saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Simon, penggunaan etanol dalam bahan bakar bukan hal baru di dunia. Dia mencontohkan Brasil yang telah menerapkan mandatori bahan bakar etanol 100% (E-100) di beberapa wilayah, sementara negara lain menggunakan campuran E-20, atau 20% etanol dalam bahan bakar bensin.

“Bahkan di Brasil, sudah beberapa tempat itu campuran 100% mandatori, sudah E-100. Tempat lain mungkin hanya E-20,” jelasnya.

Dampak Etanol terhadap Mesin Kendaraan

Sebagai informasi, etanol adalah senyawa alkohol yang dibuat dari hasil fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases (tetes tebu). Ketika dicampurkan ke dalam bensin, etanol berfungsi sebagai oksigenat, yaitu zat yang membantu proses pembakaran menjadi lebih sempurna.

Campuran etanol yang dimaksud merupakan bahan bakar nabati (BBN) berbasis tebu dan singkong yang diolah menjadi bioetanol. Inisiatif ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor BBM sekaligus menurunkan emisi karbon di sektor transportasi.

Pakar Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, mobil konvensional (internal combustion engine/ICE) produksi 2010 ke atas rakitan Indonesia umumnya sudah kompatibel dengan campuran etanol hingga E10 tanpa perlu modifikasi tambahan.

“Mobil-mobil ICE produksi 2010 ke atas yang dirakit di Indonesia umumnya sudah siap hingga E10 tanpa modifikasi. Untuk kendaraan hybrid yang baru muncul mulai 2024 jelas juga sudah aman,” ujar Yannes kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

Dia menambahkan bahwa kendaraan produksi di bawah 2010, penggunaan campuran etanol dengan kadar hingga 5% (E5) umumnya masih aman.

Meski demikian, untuk campuran etanol 10% alias E10, Yannes menyarankan pemilik kendaraan untuk membaca dahulu manual book dari setiap pabrikan dan konsultasi kepada authorized service station masing-masing brand, terkait ketahanan material karet seal, selang karet, injektor, dan sebagainya.

Secara teknis, selain meningkatkan angka oktan untuk mencegah knocking, dampak penggunaan E10 juga dapat menurunkan emisi karbon monoksida (CO) hingga 30% tanpa merusak sistem bahan bakar. Adapun, penurunan jarak tempuh akibat E10 diperkirakan hanya sekitar 1%–3%.