Bisnis.com, PEKANBARU - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau menyambut baik dimulainya implementasi program biodiesel/biosolar B50. Organisasi pelaku usaha sawit itu menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit di dalam negeri.

Ketua GAPKI Riau Hartono mengatakan, peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit hingga 50% dalam bahan bakar solar akan memperluas penyerapan minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) di pasar domestik. Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor, kebijakan itu juga diyakini mampu menjaga stabilitas harga sawit di tingkat domestik maupun global.

"Program ini merupakan momentum penting untuk memperluas penyerapan crude palm oil (CPO) di dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta menjaga stabilitas harga sawit di tingkat global maupun domestik. Dari sisi industri, B50 berpotensi memberikan kepastian demand jangka panjang yang sangat dibutuhkan pelaku usaha," ujar Hartono, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, menurutnya, implementasi B50 tidak dapat berjalan optimal apabila hanya mengandalkan kesiapan industri sawit. Program tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga petani sawit sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.

"GAPKI Riau juga menekankan bahwa keberhasilan program B50 tidak hanya bergantung pada industri, tetapi juga memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani sawit."

Hartono mengatakan, sinergi tersebut penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku, penguatan industri hilir, hingga keberlanjutan program biodiesel dalam jangka panjang.

"Ke depan, kami berharap implementasi B50 dapat menjadi bagian dari strategi besar transformasi industri sawit Indonesia menuju sektor yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. GAPKIRiau siap mendukung penuh kebijakan ini dengan catatan bahwa seluruh tantangan implementasi dapat dikelola secara terukur dan kolaboratif," katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tantangan yang dihadapi industri sawit nasional. GAPKI mencatat, dalam lima tahun terakhir, produksi CPO Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 48 juta hingga 51 juta ton per tahun, sementara konsumsi domestik terus meningkat seiring perluasan program mandatori biodiesel.

Pada implementasi B40, kebutuhan CPO untuk biodiesel diperkirakan telah melampaui 12 juta ton per tahun. Apabila B50 diterapkan secara penuh, kebutuhan tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 16 juta ton per tahun

Kenaikan permintaan itu berpotensi mengurangi volume ekspor apabila produksi nasional tidak bertambah secara signifikan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi penerimaan negara dari pungutan ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan subsidi biodiesel.

Karena itu, peningkatan produktivitas perkebunan sawit dinilai menjadi faktor krusial. Pemerintah telah menjalankan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak 2015 untuk meningkatkan hasil kebun tanpa membuka lahan baru. Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat sekitar 40% areal perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani rakyat yang produktivitasnya masih berada di bawah perkebunan perusahaan.

Selain menjamin pasokan CPO, implementasi B50 juga membutuhkan kesiapan industri biofuel, sektor otomotif, serta infrastruktur energi agar distribusi dan penggunaan biodiesel dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara peningkatan konsumsi CPO dalam negeri dengan kebutuhan ekspor serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada melalui intensifikasi dan peremajaan dinilai menjadi strategi yang lebih tepat dibandingkan ekspansi lahan baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi program hilirisasi sektor pertanian dengan membidik penghentian impor solar melalui optimalisasi biofuel berbasis kelapa sawit (B50) serta pengembangan bioetanol (E20).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah memanasnya dinamika geopolitik global.

“Janji Bapak Presiden bahwa kita menyetop impor solar dan digantikan oleh biofuel sawit B50. Itu potensinya mencapai 5,3 juta ton,” ujar Amran dilansir dari Antara, Senin (30/3/2026).

Amran menjelaskan setelah stabilitas pangan dinilai cukup kuat—tercermin dari terkendalinya harga beras sebagai penyumbang inflasi selama Ramadan—fokus pemerintah kini bergeser pada kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.

Selain fokus pada substitusi solar, Kementan juga mendorong pengembangan bioetanol melalui program E20. Bahan bakar ini direncanakan menggunakan campuran bensin dengan etanol yang bersumber dari komoditas jagung, ubi kayu, hingga tebu.

Menurut Amran, Indonesia memiliki cadangan bahan baku yang melimpah, termasuk produk sampingan industri gula yang selama ini belum tergarap optimal untuk energi.

“Bahan baku kita yang dieksport itu ada 1 juta ton molase atau tetes tebu. Ini memiliki potensi besar untuk dikonversi menjadi etanol secara domestik,” tambahnya.

Dalam implementasinya, Kementan menggandeng Badan Pengaturan BUMN sebagai motor penggerak hilirisasi di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu membuka potensi aset-aset BUMN untuk mempercepat transisi energi berbasis pertanian.

Wakil Ketua Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, menyatakan dukungannya untuk melakukan unlocking potensi di sejumlah perusahaan pelat merah guna memastikan rantai pasok hilirisasi berjalan independen.

“Kita akan memastikan BUMN menjadi lebih mandiri dan independen dalam mendukung pembinaan sektor yang dilakukan Kementerian Pertanian,” kata Tedi.

Senada, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan bahwa peran sektor pertanian kini menjadi kian strategis. Setelah swasembada pangan tercapai, sektor ini diproyeksikan menjadi penyumbang utama dalam transisi bioenergi nasional.

Pemerintah optimistis akselerasi biofuel dan bioetanol ini tidak hanya akan menekan defisit neraca dagang akibat impor energi, tetapi juga memberikan nilai tambah pada komoditas petani dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat hulu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan hampir 1 juta hektare lahan untuk mendukung pengembangan etanol sebagai bahan bakar campuran antara bensin dengan 10% etanol (E10).

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan hingga saat ini sebanyak 920.000 hektare sudah teridentifikasi dan siap diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Adapun, lahan tersebut tersebar di hampir 19 provinsi, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, hingga Pulau Kalimantan.

“Sisanya kurang kan? Kan baru 680 [ribu hektare] tambah 240 [ribu hektare] kan baru 920 [ribu hektare] kan, kurang 80.000 [hektare]. Lagi tak pikir ini cari. Mana lagi ini aku lagi mikir [lahan untuk etanol],” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/11/2025).

Dia merincikan, sebanyak 680.000 hektare berasal dari eks hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang (expired). Sementara itu, 240.000 hektare lainnya berasal dari tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, total lahan yang sudah teridentifikasi mencapai sekitar 920.000 hektare, sedangkan sekitar 80.000 hektare sisanya masih dalam proses pencarian dan verifikasi lokasi.

Lebih lanjut, Nusron menyatakan seluruh data lahan telah diserahkan kepada Kementan untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan rencana tanam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakanb Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensin. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” ujar Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sejalan dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” ujarnya.

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

Lebih lanjut, Zulhas menilai jika Indonesia sudah mulai menggunakan etanol/metanol sebagai campuran bensin, maka pabrik biofuel sudah bisa beroperasi dan membeli bahan baku dari petani singkong atau tebu.

“Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram. Kalau singkong 6 kilo. Berarti singkong itu harganya kira-kira Rp1.500 ke atas satu kilo,” tandasnya.